Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara keempat di dunia dengan angka prevalensi perokokterbanyak di dunia. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah upaya untukmelindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok. Tempat kerja merupakansalah satu area KTR. Meskipun peraturan KTR merupakan inisiatif pemerintahKabupaten (pemkab) Bogor yang telah ditetapkan sejak tahun 2012, padapelaksanaannya masih banyak pegawai pemkab Bogor yang merokok pada area tempatkerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi kepatuhan pegawai pemkab Bogor terhadap peraturan KTR di tempatkerja agar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi penegakkan peraturanKTR. Penelitian ini dilakukan di 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupatenBogor dengan jumlah responden 321 pegawai. Desain penelitian cross sectional,pengambilan sampel menggunakan probability proporsional to size (pps). Hasilpenelitian ini menemukan bahwa 43,5% responden pegawai perokok patuh dan 51,7%responden pegawai non perokok patuh. Hasil regresi logistik menunjukkan hubunganbermakna antara umur dan persepsi keseriusan penyakit akibat paparan asap rokokdengan kepatuhan terhadap peraturan KTR ditempat kerja pada responden pegawaiyang perokok. Hasil regresi logistik pada responden pegawai non perokok menunjukanhubungan yang bermakna antara persepsi manfaat, jenis kelamin dan keyakinan diri(self efficacy) terhadap kepatuhan peraturan KTR di tempat kerja.

---

ABSTRACTIndonesia is the fourth country in the world with the highest prevalence of smokers.The Regulation of smoke free zone is an effort to protect public from the impact ofexposure to secondhand smoke. Although the smoke free zone regulation is aninitiative of Bogor regency government which has been established since 2012, in theimplementation there are still many government employees who smoke in the workingarea. The government employee is the role model in implementing smoke free zone.This research was conducted to find out the factors influenced government employeesin compliance smoke free workplaces regulations in order to be used as guidance informulating strategies for enforcing smoke free zone regulations. This research wasconducted in 28 units of government office in Bogor district with 321 respondentsgovernment employee. Study design is Cross sectional and sampling using probabilityproportional to size (pps). The results of this study found that 43.5% of smokersemployee and 51.7% of non-smoker employees are comply the smoke free workplacesregulation. The result of logistic regression showed a significant correlation betweenage and perceived seriousness towards of smoke free workplaces regulationcompliance on smoker respondent and the perceived benefits, gender and self-efficacytowards of smoke free workplaces regulation compliance on non-smoker respondents."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model prediksi implementasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis dinamika penerapan KTR di level kabupaten/kota yang diformulasikan dalam berbagai format kebijakan, mulai dari keputusan bupati/walikota sampai dengan dalam bentuk peraturan daerah, yang telah diberlakukan selama belasan tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, untuk menganalisis, menginterpretasi dan menghasilkan model prediktif mengenai kebijakan KTR data primer dan sekunder tingkat nasional dan lokal yakni empat wilayah yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu: Kota Palembang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis uji-T, cross-tab, dan regresi logistik; dan didukung dengan metode analisis kualitatif untuk pengayaan hasil yang komprehensif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model prediksi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan dukungan dan demand dari daerahnya bisa terwujud jika faktor dukungan pajak rokok tinggi, tidak memiliki pertanian tembakau dan faktor demand hipertensi penduduknya tinggi, penduduk miskin lebih rendah, pendidikan masyarakatnya lebih tinggi, jumlah merokoknya lebih tinggi, pengeluaran merokoknya lebih tinggi dan angka harapan hidupnya lebih tinggi. Adanya dukungan di daerah komitment dan keberanian dari kepala daerahnya dalam kepedulian dan menyelamatkan kesehatan masyarakatnya merupakan dukungan yang cepat dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Dengan pemetaan kuadran wilayah kabupaten kota dapat diupayakan penerapannya melalui skenario strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam peta jalan lima tahun selama satu periode pemerintahan harus bisa menerapkan kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

---

This study discusses the implementation of Smoke Free Zone policy (KTR) at the district / city in Indonesia using a predictive model implementation. The goal is to analyze the dynamics of the implementation at the district level KTR / city policies formulated in a variety of formats, ranging from decision regent / mayor up to in the form of local regulations, which have been imposed on a dozen years. This study uses quantitative and qualitative approach, to analyze, interpret and generate predictive models regarding policies KTR primary data and secondary of national and local levels that are four areas that serve as the research sample are: Palembang City, Karawang District, North Lombok District and Mataram City. The analysis used was a T-test analysis, cross-tabs, and logistic regression; and supported by qualitative analysis method for enrichment comprehensive results.The results showed that the application of the model prediction with the smoking area policy support and demand from the region could be achieved if factors support higher cigarette taxes, do not have a tobacco farm and demand factors hypertension high population, poverty is lower, the higher education community, the number of smoking higher, the higher the smoking spending and higher life expectancy. There is a supported in the commitment and courage of the head region in and save the health care community is quick support in implementing the policy of no-smoking areas. With a district-quadrant mapping can be pursued through the implementation of long-term strategic scenarios and short-term five-year roadmap for the period of administration should be able to implement the policy of nosmoking areas of local regulations."

"Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN, berdasarkan data BPS pada tahun 2023 persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir mencapai 28,62 %. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi merokok di Indonesia, upaya untuk mengurangi prevalensi tersebut dilakukan melalui penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian yang dilakukan oleh berbagai negara menunjukan bahwa kebijakan larangan merokok signifikan mengurangi prevalensi merokok, namun hingga saat ini belum seluruh Pemerintah Daerah memiliki aturan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah unuk menganalisis pengaruh kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut terhadap prevalensi merokok di Indonesia. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi Logit dan untuk menginterpretasikan hasilnya menggunakan Marginal Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada atau tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut memiliki efek yang bervariasi terhadap prevalensi merokok individu di berbagai kelompok umur. Pada kategori umur dewasa, ditemukan bahwa ada atau tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut berdampak negatif dan signifikan terhadap probabilitas individu untuk merokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok menjadi penting bagi Pemerintah guna untuk mengendalikan dampak konsumsi rokok bagi kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan dan memperkaya refrensi serta literatur terkait dengan kajian kebijakan larangan merokok dan prevalensi merokok, serta dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam upaya mengendalikan dampak konsumsi rokok di Indonesia.

---

Indonesia holds the first ranks with the highest number of smokers in ASEAN, according to data from the Bureau of Statistics (BPS) in 2023, there are 28.62% of individuals aged 15 and older who smoked tobacco in the past month. The government aims to reduce the smoking prevalence In Indonesia, to reduce smoking prevalence are carried out through the implementation of smoke-free area (SFA) policies. Studies conducted in various countries have shown that smoking bans policies significantly reduce smoking prevalence. However, not all regional governments in Indonesia have instituted regulations pertaining to Smoke-Free Areas. The objective of this study is to analyze the impact of smoke-free area policies and the duration of their implementation on the prevalence of smoking in Indonesia. In this research, data analysis was conducted using the Logit regression model and the results were interpreted using Marginal Effects. The findings indicate that the existence of Smoke-Free Area policy and the duration of ots implementation have varying effects on individual smoking prevalence across different age groups. For the adult age category, found that existence of Smoke-Free Area policy and the duration had a negative and significant impact on smoking probability. The Smoke-Free Area policy is essential for the government to control the health impacts of tobacco consumption. This study is expected to provide new insights and enrich references and literature on the study of smoking bans and smoking prevalence. Moreover, it can serve as a consideration for the government in its efforts to mitigate the health impacts of tobacco consumption in Indonesia."

"Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbesar di dunia dan terus meningkat prevalensinya Paparan asap rokok akan membahayakan bagi orang lain perokok pasif akan menjadi korban dari perilaku merokok yang semena mena Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang harus diterapkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tempat Belajar mengajar menjadi salah satu Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan yang menjadi contoh dan peduli lingkungan sudah mentapkan UI sebagai kawasan Tanpa Rokok berdasarkan SK Rektor UI Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di universitas Indonesia Tahun 2015 Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan mertode wawancara mendalam dan observasi dengan pendekatan kerangka kerja logis Hasil penelitian adalah Kawasan Tanapa Rokok UI belum memiliki indikator yang sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan dan belum optimal dalam pelaksanaannya Faktor kendala utama adalah tidak adanya komitmen konsistensi ketegasan penegakan peraturan kejelasan tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Tugas Harian KTR UI sehingga akan berdampak pada alokasi anggaran dan aktivitas dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta output yang dicapai.

---

Indonesia in the third position country with the world 39 s largest tobacco consumption Exposure to cigarette smoke will harm to others passive smokers will become victims of smoking behavior is arbitrary Smoking Area is a rule that should be applied based on Law Number 36 Year 2009 on Health University become one of the smoke free area decided by the Government University of Indonesia as an educational institution have a regulation to be smoke free campus The purpose of this study was to analyze the implementation Smoking Area in the university of Indonesia Year 2015 This is qualitative research with in depth interviews and observations methods with the logical framework approach Results of the study were smoke free area in UI doesn rsquo t have indicators in accordance with the rules and the health ministry has not been optimal in practice The main limiting factor is the lack of commitment consistency and the clear of responsibility and authority of the ldquo Pelaksana Tugas Harian KTR UI rdquo so that it will have an impact on the budget allocation the activity in the implementation of non smoking area as well as the output achieved."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Batam dengan segala kelebihan yang dimilikinya membawa keuntungan yang sangat besar bagi wilayah tersebut, terutama dalam hal perdagangan.Dalam hal ini perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang bertaraf internasional, dimana terjadi kegiatan ekspor dan impor. Letak Pulau Batam yang strategis, dekat dengan Singapura, memiliki daya tarik terhadap investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Batam yang selama ini telah mengalami banyak perubahan status, kini telah memiliki kepastian hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih saja terbentur dengan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari pemerintah itu sendiri, maupun dari masyarakat yang berkedudukan sebagai investor di wilayah Batam.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Batam, with the generous strength it has, has been offering many advantages to its own land, particularly, in the trade session. Not only local trade, but also international. Evidently, Batam has been exporting and importing many products to many countries in the different continent in the world. Its strategic location, which is very near to Singapore, making Batam has its own unique factor. Many investors from all over the globe have admitted that Batam’s strategic location – that is in the heart of Asia’s business district – is one of the reason that stimulate their believe to build a business there. Although it is popular in investors’ fears that Batam is very usual to change its own law status, but now, it is surely and officially got its own law. But, without any doubt, the law is still got some hindrances. It has been said that the hindrances are coming from the Indonesian government – whom Batam is being ruled by –and are also coming from the investors."

"ABSTRAKPembentukan free trade zone merupakan salah satu instrumen untuk memperolehforeign direct investment, ditengah kompetisi antar negara untuk merebutinvestasi asing. Pertumbuhan ekonomi dan investasi Singapura dan Malaysiasemakin pesat, namun memiliki keterbatasan lahan sehingga menjadi peluang bagiBatam, Bintan, Karimun sebagai free trade zone untuk memperoleh multipliereffect. Kebijakan ini menjadi daya tarik bagi pengembangan investasi terutama diKabupaten Karimun. Data Badan Pengusahaan Karimun, menunjukkan padatahun 2007 terdapat 9 perusahaan yang berinvestasi di FTZ Karimun dengan nilaiinvestasi Rp.882 miliar, dan pada akhir 2015 terdapat 155 perusahaan dengan nilaiinvestasi Rp. 22.7 triliun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsiinvestor terhadap daya tarik investasi free trade zone Karimun. Menggunakanmetodelogi penelitian deskriptif analisis dengan desk research, survey kuesionerdan interview berisi pertanyaan tentang persepsi investor terhadap parameter dayatarik investasi. Hasil jawaban kuesioner dan interview responden dianalisis secaratabulasi silang, untuk melihat keterkaitan antara karakteristik investor denganparameter daya tarik investasi free trade zone Karimun. Berdasarkan analisis,faktor penghambat daya tarik investasi antara lain buruknya infrastruktur, legalitaslahan sangat minin, dan kondisi tenaga kerja lokal dengan tingkat pendidikanrendah dan tidak memiliki keterampilan khusus. Faktor daya tarik investor untukberinvestasi di FTZ Karimun yakni, tersedianya fasilitas fiskal, kondisi keamananyang kondusif, rendahnya biaya berinvestasi, serta harapan FTZ menyeluruh diPulau Karimun.

---

ABSTRACTThe establishment of free trade zone is one of instruments to obtain foreign directinvestment, in the middle of competitions among the countries to seize foreigninvestment. Singapore and Malaysia economic growth and investement increasingrapidly, but has limitation on the land so that becomes an opportunity for Batam,Bintan, Karimun as free tade zones to gain multiplier effect. This policy becamean attraction for investment development especially in Karimun District. Datafrom Karimun Trade Zone Authority showed in end 2015 there were 155companies with investment value Rp. 22.7 trillions. This focused research aims todetermine the perception of investors to Karimun free trade zone investmentattractiveness, using descriptive analysis research methodology with deskresearch, questionnaire survey and interview containing questions aboutinvestor?s perception to investement attractiveness. The results of questionnaireanswers and respondent?s interview are analyzed in cross tabulation, to see theconnection between investor?s characteristic and free trade zone Karimuninvestment attractivesess parameter. Based on the analysis, investmentattractiveness obstacle factors are poor infrastructure, the legality of the land wasminimal, and local manpower condition with low education level and not havingcertain skills. Investor?s attractiveness factors to invest in FTZ Karimun are theavailability of fiscal facility, conducive security conditon, low investment cost aswell as comprehensive FTZ expectation in Karimun Island."

"Perilaku seksual yang tidak sehat dikalangan remaja khususnya remaja yang belum menikah semakin meningkat. Dalam era globalisasi ini semua informasi yang berkaitan dengan seksualitas sangat mudah diakses oleh remaja, baik melalui media cetak dan elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan seks bebas pada remaja kelas XI salah satu SMA Negeri di kabupaten Bogor. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara total sampling.Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan tingkat pengetahuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Cileungsi sudah baik. Pengetahuan yang sudah baik ini pihak sekolah agar dipertahankan dan ditingkatkan melalui pemberian sex education di sekolah.

---

Unhealthy sexual behavior among adolescents especially unmarried adolescents is increasing. All of informations related to sexuality is easily accessible by young people in the global era, through print and electronic media. This research has objective to describe the youth level of knowledge about free sex at XI class Senior High School 1 Cileungsi-Bogor. It used descriptive design with total sampling technique.

The results showed overall knowledge's level of students at XI class Senior High School 1 Cileungsi-Bogor were good. It is recommended for school to maintain and enhance their students knowledge through sex education at school."

"Mulai tahun 2010, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Peraturan Daerah No. 12 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tahun 2009. Namun setelah 2 tahun berjalan hasil pengamatan menunjukan, masih banyak perokok di kawasan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Studi berjenis kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Sampel adalah rumah tangga di seluruh wilayah Kota Bogor, diambil dengan metode multistage cluster random sampling. Jumlah sampel sebanyak 300 rumah tangga. Hasilnya, masyarakat Kota Bogor menilai implementasi KTR di tatanan tempat-tempat umum belum efektif. Analisis menunjukkan banyaknya perokok di tempat-tempat umum berhubungan dengan pajanan penyuluhan KTR, tiadanya teguran dari orang lain, pengawasan petugas, keberadaan iklan rokok, dan keberadaan penjual rokok (p <0,05).Untuk lebih mengefektifkan Peraturan daerah tersebut dibutuhkan prioritas berbeda dalam implementasinya di setiap tempat yang menjadi KTR.

---

In 2009, the Government published the Bogor Area Regulations No. 12 about the area Without Smoking (KTR). Based on observations, there are still many smokers in the area set out in the regulatory area. Study of a quantitative approach with cross-sectional. The samples are households in the whole area of the city, which was taken by the method of multistage cluster random sampling. The number of samples as much as 300 households. As a result, society Bogor City looked at the implementation of KTR at public places order has not been effective. Analysis showed the number of smokers in public places associated with exposure illumination KTR, lack of rebuke from others, supervision officers, the presence of advertising cigarettes, and the existence of a seller of cigarettes (p <0,05). To be more makes effective regional regulation would require priorities different in its implementations in every place into KTR."

"Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuesioner kepada para “expert” sebanyak 12 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan, pemerhati kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun.Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot stakeholder dan kriteria proyek yang telah disusun secara sistematis dalam suatu hirarkis melalui skala perbandingan. Stakeholder yang menjadi pemerhati pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir terdiri dari : DPRD, LSM, Asosiasi Kelompok Nelayan, Media Massa dan Dosen, Kriteria evaluasi dalam pengembangan kawasan pesisir yaitu : Efektifitas, Efisiensi dan Responsivitas dengan Objek kriteria untuk melihat evaluasi terdiri dari : Input, Output dan Benefits. Adapun proyek yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir adalah : Coastal Road, Pemukiman Nelayan Sei. Ayam, dan Pengembangan Kawasan Mangrove.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun lebih menonjol pada sisi stakeholder Media Massa, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,236) dibandingkan dengan 4 stakeholder lainnya. Secara umum pada setiap stakeholder kebijakan, kriteri efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Objek kriteria pada kriteria evaluasi yang paling penting dan mendapatkan bobot tertinggi yaitu benefits dengan bobot (0,559). Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menunjukan bahwa rekomendasi alternatif proyek yang disarankan di masa yang akan datang adalah pelaksanaan proyek Coastal Road dengan bobot tertinggi sebanyak 0,529.

---

The aim of this thesis to evaluate the development of coastal policy in the Karimun Regency. This research was conducted by quantitative methods approach Analytical Hierarchy Process (AHP). The research was conducted by way of questionnaires to spread the "expert" as many as 12 respondents consisting of policy implementation, and policy observers deemed most problems of coastal development activities in Karimun Regency.

This research focused an assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Stakeholders become observers of the implementation of coastal development consists of: Parliament, NGOs, Association of Fishermen Group, Mass Media and Lecturers, the evaluation criteria in the development of coastal areas, namely: effectiveness, efficiency and responsiveness of the attractions to see evaluation criteria consists of: Input, Output and Benefits. The project was the focus in the implementation of the development of coastal areas are: Coastal Road, Settlement Fishermen Sei. Chicken and Mangrove Area Development.

The results showed that the policy of coastal development in the District Karimun more prevalent in the mass media stakeholders, it is indicated by the weight of the highest priorities in the analysis (0.236) compared with 4 other stakeholders. In general, at each stakeholder policy, kriteri effectiveness is the most important criterion in the implementation of the policy. Attractions on the criteria most important evaluation criteria and get the benefits with the highest weight is the weight (0.559). The synthesis and analysis of the overall hierarchy shows that the recommended project alternative recommendations in the days to come is the implementation of the Coastal Road project with the highest weight as much as 0.529."

"Latar Belakang: Pemajanan terhadap PM2,5 di lingkungan telah diketahui berperan terhadap efek kesehatan manusia, terutama menyebabkan penurunan fungsi paru.Tujuan: Mengetahui hubungan antara konsentrasi PM2,5 terhadap penurunan fungsi paru pada karyawan Pabrik Bogor PT. X, tahun 2017.Metode: Studi cross-sectional dilaksanakan di area produksi Plant 1 dan Plant 2, area tambang, dan area kantor pada Pabrik Bogor PT. X. 76 karyawan tetap terpilih secara purposive sebagai sampel dalam penelitian ini. Pengukuran PM2,5 dan faktor-faktor lingkungan dilakukan secara indoor dan outdoor disesuaikan dengan area tersebut. Dilakukan pengukuran fungsi paru secara spirometri, dan pengukuran konsentrasi PM2,5 menggunakan Haz-Dust dan MiniVol Air Sampler. Data lainnya diperoleh dari wawancara menggunakan kuesioner. Analisis secara bivariat dengan metode chi-square, dan analisis multivariat dengan metode regresi logistik ganda. Hasil: Secara bivariat dengan penurunan fungsi paru, hanya ditemukan hubungan signifikan antara penggunaan APD dan penurunan fungsi paru p=0,030; OR: 4,688; CI: 1,174-18,721. PM2,5 meningkatkan risiko sebesar 3,3 kali CI: 0,657-16,902. Faktor lainnya yang meningkatkan risiko antara lain usia OR: 1,8; CI: 0,207-15,687, status gizi OR: 5,143; CI: 0,614-43,103, derajat berat merokok OR: 1,64; CI: 0,431-6,236, dan kebiasaan berolahraga OR: 4,2; CI: 0,499-35,340. Ditemukan fenomena Healthy Worker Effect pada penelitian ini, dengan adanya risiko pada kelompok masa kerja 35 g/m3 memiliki risiko sebesar 2,094 lebih tinggi untuk mengalami penurunan fungsi paru setelah dikontrol oleh variabel-variabel confouding yaitu penggunaan APD, masa kerja, usia, dan status gizi. Saran: Perlu diadakan penelitian lanjutan dengan pendekatan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan untuk melihat estimasi risiko berdasarkan asupan.

---

Background: It has been known that the exposure of PM2,5 has various health effects, including an impaired lung function.

Objective: To examine the relationship between PM2,5 exposure with lung function impairment on workers of PT. X's Bogor Plant, 2017.

Methods: A cross sectional study in the production area, quarry area, and office of PT. X's Bogor Plant. 76 employees purposively included as research samples. PM2,5 and environmental factors measured in indoor and outdoor, adjusted by the area's characteristics. The condition of lung function acquired by spirometry test, and the concentration of PM2,5 obtained by using Haz Dust and MiniVol Air Sampler.

Results: Bivariate analysis only shows the usage of PPE as the variable that significantly related with lung function impairment p 0,030 OR 4,688 CI 1,174 18,721. PM2,5 concentration increase the risk 3,3 times CI 0,657 16,902. Covariate factors which increases the risk are age OR 1,8 CI 0,207 15,687, Body Mass Index BMI OR 5,143 CI 0,614 43,103 smoking habit as in Brinkman Index BI OR 1,64 CI 0,431 6,236, and exercise habits OR 4,2 CI 0,499 35,340. The Healthy Worker Effect phenomenon is found on this research, marked by there is a higher risk on workers categorized has been working 35 g m3 have 2,094 times higher to experience lung function impairment, after being controlled by confounding variables the usage of PPE, years of work, age, and BMI.

Suggestion: In the future, it is strongly recommended to do further research with Environmental Health Risk Analysis approach to estimate the risk."