Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi secara tidak langsung telah terjadi dalam bentuk pengalihan saham perusahaan sehingga Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP yang didalamnya terdapat alokasi spektrum frekuensi radio ikut berpindahtangan. Dampaknya terjadi monopoli dan broker spektrum frekuensi radio, tidak ada manfaat untuk pemerintah dan membatasi pemilik modal yang potensial. Ini terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini diharapkan menghasilkan usulan model implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta.Dalam penelitian ini usulan model secondary market diperoleh dengan benchmarking implementasi secondary market di Amerika Serikat, Australia, Guatemala dan Selandia Baru. Untuk menentukan parameter penilaian dilakukan Indepth Interview dengan stakeholder dalam industri penyiaran. Selanjutnya untuk memberikan penilaian yang rinci dan sistematis terhadap potensi dampak dari usulan model dan mencapai tujuan yang diinginkan dari aspek manfaat, biaya dan efeknya maka dianalisa menggunakan metode Regulatory Impact Analysis RIA . Dalam penelitian ini diperoleh 3 usulan model secondary market yaitu model status quo tidak ada secondary market , model secondary market dengan mekanisme langsung dan model secondary market dengan mekanisme melalui badan pengawasan independen. Setelah dinilai dari aspek biaya dan manfaat dengan metode Plus-Minus Implication PMI didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai -10, model 2 mendapatkan nilai -2 dan model 3 mendapatkan nilai = 8, sedangkan dengan metode Multi Criteria Analysis MCA didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai 129, model 2 mendapatkan nilai 239 dan model 3 mendapatkan nilai = 180.Hasil analisis RIA terhadap 3 usulan model secondary market, usulan 3 dipilih sebagai opsi terbaik berdasarkan keunggulan penilaian dari parameter penataan spektrum frekuensi, pengendalian spektrum, kompetisi dan transparansi yang dapat mencegah monopoli spektrum frekuensi radio serta dari sisi konten yang isinya lebih beragam dengan adanya pengawasan dari badan independen dalam proses secondary market.

---

Secondary market has been implemented in Indonesia television private broadcasting institutions indirectly by stock acquisition including Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP and allocation of radio frequency spectrum. The impacts is spectrum monopoly and no benefit for government. This happens because there are no regulations governing the secondary market in Indonesia television private broadcasting institutions. Therefore, this research is expected to produce proposal of secondary market implementation model at private broadcasting institution .The proposed secondary market model obtained by benchmarking the implementation of secondary markets in the United States, Australia, Guatemala and New Zealand. To determine the assessment parameters conducted Indepth Interview with stakeholders in the broadcasting industry. To provide a detailed and systematic assessment of the potential impact of the proposed model and to achieve the desired objectives from the aspects of benefits, costs and effects it is analyzed using the method of Regulatory Impact Analysis RIA.

This research proposed 3 secondary market model that is status quo model no secondary market , direct secondary market model and secondary market model through independent agency. After assessed from cost and benefit aspect with Plus Minus Implication PMI method, the result of model 1 get value 10, model 2 get value 2 and model 3 get value 8, whereas with Multi Criteria Analysis MCA method model 1 get value 129, model 2 get value 239 and model 3 get value 180.After analyzed by RIA method, the secondary market model through independent agency choosed as the best option based on the superiority of the assessment of frequency spectrum arrangement parameters, spectrum control, competition and transparency that can prevent the radio frequency spectrum monopoly as well as from a more diverse content side with the supervision of independent bodies in the secondary market process"

"Tata kelola informasi (information governance) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dilakukan oleh lintas fungsional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab LPP TVRI sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta visi LPP TVRI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lintas fungsional melakukan koordinasi bersama sehingga diketahui model tata kelola informasi di LPP TVRI dalam menciptakan informasi (materi siaran) menggunakan enterprise content management system. Lebih jauh penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat matrik model kematangan tata kelola informasi menggunakan Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) yang sudah diterapkan di LPP TVRI. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus eksploratoris guna melihat lebih jauh bagaimana praktik tata kelola informasi yang sudah dilakukan di LPP TVRI. Menggunakan Information Governance Reference Model (IGRM) diketahui model tata kelola informasi dilakukan oleh lintas fungsional untuk berkoordinasi dalam menciptakan materi siaran dalam tahapan daur hidup informasi. Masing-masing tahapan dianalisis menggunakan elemen bisnis, elemen hukum dan elemen pribadi dan keamanan, elemen teknologi informasi, serta elemen manajemen informasi dan rekod. Elemen-elemen tersebut dilakukan oleh masing-masing fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Daur hidup informasi yang dilakukan oleh masing-masing elemen saling terintegrasi dalam Enterprise Content Management System (ECMS) pada aplikasi etere. Model tata kelola informasi yang telah diterapkan di lingkungan LPP TVRI berada pada tingkat 2 matrik model kematangan tata kelola informasi yang berarti model tata kelola informasi telah memberikan dampak di LPP TVRI namun belum memiliki kekuatan hukum atau standar baku dari organisasi.

---

Information governance in the Indonesian Television Public Broadcasting Institute (LPP TVRI) is carried out cross-functional to carry out the duties and responsibilities of LPP TVRI in accordance on Law number 32 of 2002 about broadcasting and LPP TVRI vision. This research was conducted to find out how crossfunctional coordination together so that the information management model in LPP TVRI is known in creating information (broadcast material) using an Enterprise Content Management System (ECMS). Furthermore, this study also aims to determine the matrix level model for information governance maturity using Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) which have been implemented in LPP TVRI. Thisresearch approach is qualitative with an exploratory case study method in order to see further how information governance practices have been carried out at LPP TVRI. Using the Information Governance Reference Model (IGRM), it is known that the information governance model is carried out by cross-functional to coordinate in creating broadcast material in the stages of the information life cycle. Each stage is analyzed using business elements, legal elements and personal and security elements,

information technology elements, records and information management elements. These elements are carried out by each function in accordance with their duties and responsibilities. The information lifecycle carried out by each element is integrated with each other in the Enterprise Content Management System (ECMS) in etere application. The information governance model that has been implemented in the LPP TVRI environment is at level 2 of the information management maturity model matrix, which means that the information governance model has had an impact on LPP TVRI but does not yet have legal force or standard from the organization."

"Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, dari sisi proses dan tahapan pemberian atau perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran di butuhkan beberapa hal yang diberikan oleh KPI. Hal-hal tersebut sebagai rujukan bagi Ditjen PPI untuk mengeluarkan keputusan mengenai perizinan tersebut, beberapa di antaranya yaitu masukan dari hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI, dan surat rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI.Skripsi ini menjelaskan bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Infromatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada setiap lembaga penyiaran televisi swasta. Dalam skripsi ini juga menjelaskan kendala-kendala apa saja yang ditemui baik oleh pihak penyelenggara ataupun pihak pemohon perizinan. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif dan paradigma pospositifis, dengan desain deskriptif. Pelayanan yang diberikan oleh setiap penyelenggara harusnya efektif dan efisien di lihat dari segala dimensi pelayanan publik.

---

The development of television broadcasting in indonesia is huges. There are many new tv stations exsist in local scope. One of the important to be submit in setting TV station is license which are involving both the Indonesian broadcasting commission (KPI) and Directorate General of Posts and Informatics (PPI) Minisyty of Communication and Informatics. As Authorized body in issuing such licenses. The main taste of KPI is to publish a letter of reference after evaluating the seasibility of the applicant in conducting TV broadcasting in Indonesia. Such letter of reference is based for Directorat Post and Informatics to issue licenses of permission for broadcasting (IPP) for TV broadcaster tough.

This Thesis describes the service level of the licensesing process provider of the Indonesian Broadcasting Commissions (KPI) and the Ministry of Communication and Informatics. In this Thesis, will be describest such constraits wich in countered by both applicant and authorized bodies. This research is qualitative research methods and paradigms pospositivist, with descriptive design. The service provided by each authorized body should be effective and efficient in view of all the dimensions of the public service.;The development of television broadcasting in indonesia is huges. There are many new tv stations exsist in local scope. One of the important to be submit in setting TV station is license which are involving both the Indonesian broadcasting commission (KPI) and Directorate General of Posts and Informatics (PPI) Minisyty of Communication and Informatics. As Authorized body in issuing such licenses. The main taste of KPI is to publish a letter of reference after evaluating the seasibility of the applicant in conducting TV broadcasting in Indonesia. Such letter of reference is based for Directorat Post and Informatics to issue licenses of permission for broadcasting (IPP) for TV broadcaster tough.

This Thesis describes the service level of the licensesing process provider of the Indonesian Broadcasting Commissions (KPI) and the Ministry of Communication and Informatics. In this Thesis, will be describest such constraits wich in countered by both applicant and authorized bodies. This research is qualitative research methods and paradigms pospositivist, with descriptive design. The service provided by each authorized body should be effective and efficient in view of all the dimensions of the public service."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan.

---

This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent., This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS This research use qualitative approach with literature study and in depth interview This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPI rsquo s role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent ]"

"Skripsi ini membahas mengenai proses rekrutmen dan seleksi di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) DKI Jakarta pada tahun 2012 dan 2013. Sebagai sebuah lembaga penyiaran, diperlukan tenaga kerja khusus yang bertugas untuk menjalankan fungsi penyiaran yang direkrut melalui proses rekrutmen dan seleksi pegawai non PNS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa persyaratan rekrutmen pegawai non PNS belum didasarkan pada job description dan seleksi pegawai non PNS yang ada di TVRI DKI Jakarta masih dipengaruhi faktor yang muncul di lapangan. Hasil penelitian menyarankan agar TVRI DKI Jakarta membentuk persyaratan untuk rekrutmen berdasarkan job description dan melaksanakan seleksi pegawai non PNS sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

---

This thesis discusses about the process of recruitment and selection of non civil servant employee in TVRI DKI Jakarta in 2012 and 2013. As a broadcasting station, there are specific employees who in charge of executing broadcasting functions and recruited from non civil servant employees recruitment and selection process. This thesis is a descriptive qualitative research. The result of the research states that the qualification of recruitment is not based on job description and the selection process of non civil servant employees is still influenced by the factors that are found during the process. The result of this research suggests that TVRI DKI Jakarta to make job description as a base for recruitment and doing the selection process of non civil servant employees according to the qualification."

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.

"

"Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap program televisi anak bermuatan edukasi, yaitu program “Jalan Sesama”. Penelitian berfokus pada analisis dinamika yang dihadapi “Jalan Sesama” dalam proses produksi dengan sistem co-production dan distribusi program melalui industri penyiaran televisi. Proses penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi rekaman arsip. Hasil penelitian menemukan gambaran proses dinamika yang di dalamnya terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh program “Jalan Sesama”. Permasalahan itu ditemukan dalam tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan distribusi program. Permasalahan dalam tahap praproduksi adalah kesulitan merumuskan konsep tentang nilai-nilai yang merepresentasikan Indonesia. Permasalahan dalam tahap produksi adalah tantangan untuk dapat merumuskan ide cerita bermuatan edukasi dengan tetap menjaga aspek yang menghibur dan menyenangkan bagi anak. Permasalahan dalam tahap pascaproduksi adalah memastikan bahwa program yang diproduksi memiliki dampak positif bagi anak serta memenuhi kriteria karya audiovisual yang berkualitas. Selanjutnya, penelitian ini menemukan permasalahanutama yang cukup signifikan dalam tahap distribusi program. Permasalahan yang dihadapi adalah kondisi media penyiaran televisi di Indonesia yang masih sangat berorientasi komersial. Sementara “Jalan Sesama” adalah program edukasi yang bersifat non-profit oriented dan tidak menyetujui adanya penayangan iklan. Permasalahan lainnya timbul karena peran lembaga penyiaran publik yang tidak dapat diharapkan oleh adanya kebijakan tertentuyang tidak wajar dalam biaya tayang program. Permasalahan yang ada semakin rumit ketika peran pihak regulator dan regulasi yang mengatur bidang penyiaran televisi di Indonesia saat ini, belum memadai untuk mendukung keberlanjutan program televisi anak bermuatan edukasi seperti “Jalan Sesama”.

---

This research is a case study about children educational content television program which is “Jalan Sesama” program. This research focused on the analysis of the dynamic in the production process by co-production system and the program distribution through the television broadcasting industry. This research conduct by qualitative approach and collecting data method by the depth interview and archives documentation recording. This research find a picture of dynamic process in “Jalan Sesama” production which contain several problems. The problems are include the pra-production, production, postproduction, and distribution process. The problem in preproduction program is the difficulties to formulate the concept about any values that representing Indonesia. The problem in production process is how to formulating the educational story idea with constantly keep the fun and pleasure aspect for children. The problem in postproduction process is to ensure that the program which has been produced give positive impact for children and fill the criteria of qualified audiovisual creation. The another problem that more significant find in the process of program distribution. The problem is the condition of television broadcasting industry landscape that commercial oriented. While “Jalan Sesama” is the educational program that has non-profit oriented and do not agree with the commercial advertising. The role of public television station also cannot be hoped, because there is a certain policy that not proper for the airing program cost. The challenge become more complex when the role of regulator and regulation who is regulate the television broadcasting sector do not have serious action to support the continuity of children educational television program as “Jalan Sesama"

"Persaingan dalam industri penyiaran televisi di Indonesia memiliki sistem oligopolisitk yang menggambarkan dominasi beberapa pelaku pasar. Dalam hal ini, Grup MNC menjadi korporasi yang memiliki tingkat pangsa pemirsa dan pangsa iklan tertinggi dalam industri penyiaran televisi di Indonesia. Penelitian ini menganalisiss bagaimana Grup MNC berhasil mencapai tingkat pangsa pemirsa tertinggi di Indonesia. Penulis menganalisis dengan menggunakan model rantai nilai yang mencakup tahapan-tahapan yang terdiri dari content creation atau acquisition, packaging atau aggregating, scheduling, distribution platform atau conduit, dan user interface untuk menunjukkan efektivitas perumusan manajemen stratejik yang menghasilkan tingginya tingkat pangsa pemirsa. Tingginya tingkat pangsa pemirsa memberikan dampak pada pendapatan Grup MNC melalui pangsa iklan.

---

The competition of Television Broadcasting Industry in Indonesia has an oligopoly system that illustrates the dominancy of several market participants. In this regard, the MNC Group has become the corporation that has the highest audience share and advertising share in the television broadcasting industry in Indonesia. This study analyzes how the MNC Group managed to reach the highest level of audience share in Indonesia. The author analyzes by using value chain model, consisted of content creation or acquisition, packaging or aggregating, scheduling, distribution platform or conduit, and user interface to show the effectiveness of strategic management formulation that results in a high level of audience share. The high level of audience share has an impact on MNC Group revenues through advertising share."

"Pengaturan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia diregulasi melalui Pasal 32 POJK 37/2018. Namun demikian, regulasi dalam POJK 37/2018 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana sistem yang dimaksud danhingga saat ini, belum terdapat pengimplementasian penyelenggaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, skripsi ini akan membandingkan pasar sekunder pada equity crowdfunding diIndonesia dengan Inggris dengan melihat praktik penyelenggaraan pada PT Santara Daya Inspiratama dan Seedrs Limited, serta membahas kesiapan penyelenggaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia dengan Inggris. Selain itu, dalam skripsi ini juga disimpulkan bahwa hingga penelitian ini dilakukan, Indonesia masih belum siap menyelenggarakan pasar sekunder pada equity crowdfunding. Untuk dapat mempersiapkan penyelengaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia, perlu diakomodir ketentuan lebih lanjut terkait prosedur dan penentuan nilai valuasisaham.