Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerawatan ibu pada masa post partum dititikberatkan pada manajemen laktasi. Berbagaifaktor dapat mempengaruhi perawat dalam pelaksanaan manajemen laktasi. Tujuanpenelitian ini adalah menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perawatdalam pelaksanaan manajemen laktasi di ruang post partum di beberapa Rumah Sakitwilayah Jawa Tengah. Desain yang digunakan cross sectional study. Data di analisisdengan Chi Square, dan regresi logistik. Hasil analisis faktor ditemukan hubungansignifikan antara motivasi kerja perawat (p=0,00) dan dukungan RS terhadappelaksanaan manajemen laktasi yang dirasakan perawat (p=0,00) dengan pelaksanaanmanajemen laktasi. Dukungan RS merupakan faktor yang paling berpengaruh(OR=11,11). Dukungan RS antara lain mengupayakan adanya standard proseduroperasional terkait diskripsi pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi, penyediaanfasilitas berupa ruangan yang nyaman, media untuk pendidikan kesehatan ibu menyusui,pemberian kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan berkelanjutanbaik formal maupun informal agar pelaksanaan manajemen laktasi dapat dijalankansecara maksimal.

---

Abstract Maternal nursing care during post partum period is emphasized on Breastfeedingmanagement. Various factors may affect nurses in implementing breastfeedingmanagement. The purpose of this study was to analyze the various factors that mightaffect nurses in implementing breastfeeding management in the postpartum unit of somehospitals in Central Java. The design was cross sectional study. The data were analyzedusing Chi Square, and logistic regression. The result of factors analyzes showed asignificant correlation between the nurse?s working motivation (p=0,00) and the hospitalsupports toward breastfeeding management felt by nurses (p=0,00) and theimplementation of breastfeeding management. Hospital supports were the mostinfluencing factor (OR=11,11). Hospital supports toward breastfeeding managementinclude the effort to set a standard operating procedure related to the description of itsimplementation, monitoring and evaluation, facility provision including a comfortableroom, media for breastfeeding health education, opportunity provision to increaseknowledge and sustainable formal and informal education to assure that breastfeedingmanagement can be performed maximally."

"Dalam konteks pemberian layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, terutama dokter, di daerah terpencil dan kurang terlayani telah mengharuskan pendelegasian tanggung jawab medis tertentu kepada perawat. Praktik ini, meskipun penting untuk menyediakan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan efektif, menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit mengenai ruang lingkup wewenang, kewajiban, dan kerangka hukum keseluruhan perawat yang mengatur tindakan mereka. Penelitian ini membangun kembali konstruksi hukum Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan mengenai pelimpahan wewenang tindakan medis, khususnya dalam konteks di daerah terpencil. Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal, memanfaatkan doktrin dan prinsip hukum dari Hukum Kesehatan untuk menganalisis konsep pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di daerah terpencil. Doktrin hukum utama, seperti doktrin life-saving oleh van der Mijn dan prolonged arms doctrine oleh HJJ. Leenen, akan menjadi dasar untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelimpahan wewenang tindakan medis tersebut. Dengan mengeksplorasi konstruksi hukum seputar pelimpahan wewenang dokter kepada perawat, penelitian ini memberikan kerangka hukum untuk dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan hukum bagi perawat yang bertugas di daerah terpencil. Konstruksi hukum yang mengatur pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di daerah terpencil mempunyai peran penting dalam memastikan pemberian layanan kesehatan yang efektif. Penelitian ini berfokus dengan studi perawat di Puskesmas Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Faktor keterbatasan yang dihadapi oleh perawat di Kecamatan Seko menjadi bahan analisis utama untuk dapat menemukan konstruksi hukum yang sesuai dengan kondisi pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Hasil penelitian ini menunjukkan diperlukannya rekonstruksi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan terhadap implementasi pelimpahan wewenang tindakan medik dokter kepada perawat atas adanya faktor keterbatasan di daerah terpencil untuk menunjukkan adanya kebutuhan perluasan peran Perawat dalam kondisi tertentu yang bertujuan untuk penyelamatan nyawa.

---

In the context of healthcare provision, the scarcity of medical personnel, particularly doctors, in remote and underserved areas has necessitated the delegation of specific medical responsibilities to nurses. This practice, vital for delivering timely and effective healthcare, raises intricate legal inquiries concerning the scope of authority, duties, and overarching legal framework regulating the actions of nurses. This research reconstructs the legal constructs of Administrative Law and Health Law regarding the delegation of medical authority, specifically within remote regions. Employing a doctrinal approach, it leverages legal doctrines and principles from Health Law to analyze the concept of delegating doctors' authority to nurses in remote areas. Key legal doctrines, such as the life-saving doctrine by van der Mijn and the prolonged arms doctrine by HJJ. Leenen, serve as foundations to establish a comprehensive understanding of the delegation of medical authority. By exploring the legal constructs surrounding the delegation of doctors' authority to nurses, this research provides a legal framework to serve as the basis for formulating legal policies for nurses operating in remote areas. The legal constructs governing the implementation of delegating doctors' authority to nurses in remote areas play a crucial role in ensuring the provision of effective healthcare. This research focuses on studying nurses at the Seko Sub-district Health Center in North Luwu Regency, South Sulawesi. The limiting factors faced by nurses in Seko Sub-district serve as the primary analytical material to discern legal constructs suitable for the healthcare conditions in remote areas. The findings of this study underscore the necessity for a reconstruction of Administrative Law and Health Law concerning the implementation of delegating doctors' medical authority to nurses due to limiting factors in remote areas, demonstrating the need for expanding the role of nurses in specific circumstances aimed at preserving lives."

"ABSTRAKPasien yang dirawat di rumah sakit membutuhkan perawatan yang holistik salah satunya yaitu perawatan spiritual. Memberikan perawatan spiritual menjadi salah satu peran penting perawat. Perawatan spiritual yang diberikan oleh perawat dapat membuat pasien merasakan kedamaian batin serta mendapatkan harapan yang baru. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara kompetensi dengan pemberian perawatan spiritual oleh perawat. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 112 orang perawat pelaksana di sebuah Rumah Sakit daerah Jakarta yang bertugas di ruang rawat inap dan ruang intensive care yang dipilih dengan menggunakan teknik proportional stratified random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Spiritual Care Competence Scale (SCCS) dari van Leeuwen (2008) dan Nurse Spiritual Care Therapeutics Scale (NSCTS) dari Mamier & Taylor (2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kompetensi dengan pemberian perawatan spiritual, yaitu semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang perawat maka semakin tinggi pemberian perawatan spiritual (r = 0,437; p < 0,0001; 95% CI). Upaya untuk meningkatkan pemberian perawatan spiritual agar dapat memenuhi kebutuhan spiritual pasien dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi perawat salah satunya melalui pemberian pelatihan/ edukasi kepada perawat terkait spiritual care. Selain itu, pihak Rumah Sakit diharapkan dapat membuat standar operasional prosedur (SOP) pemberian spiritual care yang dapat dijadikan pedoman oleh perawat dalam memberikan perawatan spiritual kepada pasien.

---

ABSTRACTPatients who get treatment at the hospital were need holistic care, that is spiritual care. Provide spiritual care become one of the important roles of nurses. Spiritual care provided by nurses can make patients get inner peace and get new hope. The purpose of this study is to determine the relationship between competence and the presentation of spiritual care by nurses. This study used a cross sectional design with a total sample of 112 nurses at the Jakarta Regional Hospital who work at inpatient and intensive care rooms and selected using proportional stratified random sampling techniques. Instruments that used in this study are Spiritual Care Competence Scale (SCCS) from van Leeuwen (2008) and Nurse Spiritual Care Therapeutics Scale (NSCTS) from Mamier & Taylor (2015). The result of this study indicate that there is a significant relationship between competence and the presentation of spiritual care, that is the higher competence possessed by a nurse, will be more higher presentation of spiritual care (r = 0,437; p < 0,0001; 95% CI). Efforts to improve the presentation of spiritual care in order to meet patients spiritual needs can be done by increasing the nurses competence, one of which is by providing training/ education for nurses related to spiritual care. In addition, the Hospital is expected to be able to make standard operating procedures (SOP) about spiritual care administration that can be uses by nurses in providing spiritual care to patients."

"Penanggulangan TB menjadi kompleks saat klien sudah resisten terhadap obat TB. Perawat puskesmas memiliki peran penting dalam merawat klien TB MDR. Penelitian ini bertujuan menggambarkan arti dan makna pengalaman merawat klien TB MDR di Puskesmas Wilayah Jakarta Timur. Disain fenomenologi deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman partisipan. Analisis data dengan teknik Collaizi menghasilkan 12 tema: perawat memahami TB MDR, mampu bersikap profesional, berkontribusi aktif, peran provider, konselor, pendidik, non keperawatan, ketidakpatuhan klien, tidak adekuatnya sarana dan prasarana, perawat mendapatkan dan tidak mendapat dukungan, keinginan mendapatkan perlindungan diri, dan meningkatkan pelayanan. Kesimpulan penelitian, perawat mampu bersikap profesional dalam merawat klien TB MDR.

---

TB control becomes complex when the client is resistant to TB drugs. Nurses have an important role in treating MDR TB clients. This study aims to describe the meaning and significance of experience treating MDR TB clients in East Jakarta Region. A descriptive phenomenology design was applied with the Collaizi techniques data analysis. It produces 12 themes: nurses understand MDR TB, professional, actively contributing, role providers, counselors, educators, non-nursing role, client noncompliance, inadequate infrastructure, and nurses get or no support, desire for self protection, and improve service. In conclusion nurses were able to be professional in treating MDR TB clients."

"Peran keluarga sebagai perawat kesehatan utama dalam kepatuhan pasien TB Paru terhadap pengobatan merupakan kunci keberhasilan dari program penanggulangan TB Paru. Penelitian mengenai factor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan fungsi perawatan kesehatan keluarga dalam kepatuhan pengobatan TB Paru di Wilayah Puskesmas Carita Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten mempunyai tujuan inti untuk mengidentifikasi gambaran keberhasilan fungsi perawatan kesehatan keluarga dalam kepatuhan pengobatan TB Paru di Wilayah Puskesmas Carita Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Tahun 2009. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelasi, jumlah sample 55 responden yang tersebar di 10 desa wilayah Puskesmas Carita. Pengambilan sample menggunakan tehnik consecutive sampling clan instrument yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi pola dan proses komunikasi keluarga dan struktur peran keluarga sangat tinggi dengan prosentase masing-masing 98,2 % dan 96,4 %. Hasil analisis bivariat pada faktor pola dan proses komunikasi keluaraga menunjukkan Ho ditolak artinya ada hubungan antara faktor tersebut dalam kepatuhan pengobatan TB Paru di Wilayah Puskesmas Carita Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Tahun 2009. Terkait penelitian, perawat dalam rnemberikan asuhan keperawalan kepada keluarga dapat memberdayakan number daya keluarga semaksimal rnungkin sehiugga fungsi-fungsi keluarga yang lainpun dapat mendukung program penanggulangan TB Pam secara optimal.

---

Family's role as a primary health care in obedience to lungs TB medication can be a succsessfull key in TB medication program. Reseach about factor-factor related to successful of family health care function in obedience to lungs TB medication in Carita's Community Health Centre, Pandeglang District Office, Banten Province, have a main purpose to identify the description of successful of family health care function in obedience to lungs TB medication in Carita's Community Health Centre, Pandeglang District Office, Banten Province in 2009.

This reseach use a descriptive correlation as a design and include in Quantitative reseach. 55 number of respondence have been taked spread in 10 area villages in Carita. Consecutive sampling had selected and used a quesioner as instrument.

Reseach results show that pattern and communication process factor and family strength structure factor placing the higher proportion with each 98,2 % and 96,4 %. Result of bivariat analysis show that (Ho) denied on pattern and communication process factor, its mean there were relationship between that factor with obedience in lungs TB medication.

Further more, nurses can give the nursing care by optimize family resources and wrap in the family participation, so that another family functions can be maximize support the lungs TB medication program."

"ABSTRAKRiset ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif pemilihan skema pembiayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja PUAP, serta menguji apakah kinerja PUAP syariah berbeda dengan PUAP konvensional di Jawa Tengah. Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan multiple regression dummy variable, 185 manajer LKMA PUAP menjadi responden penelitian ini dengan pendekatan purposive sampling. Hasil riset menunjukkan PUAP syariah dipilih karena motif pertimbangan agama (40,6%), sementara LKMA PUAP konvensional dipilih alasan praktis (35,3%) dan ekonomi (30,2%). Variabel bebas skema pembiayaan (Sharia), usia LKMA, jumlah anggota, usia dan pendidikan manajer, modal, biaya, kredit, utang, dan kawasan secara simultan berpengaruh nyata terhadap kinerja LKMA. Secara parsial, pengaruh setiap variabel bebas terhadap kinerja bervariasi. Dari sisi likuiditas (Quick Ratio) dan profitabilitas (NPM), kinerja PUAP syariah relatif lebih baik dari yang konvensional. Skema syariah hanya berkorelasi negatif dengan kinerja aktivitas (ATO). Dan, terhadap kinerja solvabilitas (DER), syariah dan konvensional tidak berpengaruh nyata.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to explore the motives in selecting financial scheme for rural agribusiness development (PUAP), to learn about the factors that affected the PUAP performance, to assess the difference in the performancebbetween the conventional PUAP and the sharia PUAP in Central Java, utilizing qualitative and quantitative method with a dummy variable multiple regression approach, 185 LKMA PUAP managers becomes the research responded with purposive sampling approach. Research shows that PUAP Sharia was chosen for a religious consideration (40.6%), while conventional PUAP LKMA was selected based on practical reasons (35.3%) and economy (30.2%). Free financing schemes (sharia) variable, LKMA age, number of members, managers age and education, capital, cost of credit, debt, and region are simultaneously and significantly affected the LKMA performance. Partially, the effect of each independent variable on the performance are varies. From the liquidity (quick ratio) and profitability (NPM) point of view, the sharia PUAP has shown a better performance than the conventional PUAP. The Sharia scheme only showed a negative correlation to the performance of the activity (ATO). While on the performance of solvency (DER), the sharia and the conventional shows no real effect."

"Latar belakang: Laju penurunan Angka Kematian Bayi melambat sejak tahun 1991-2017. Enam puluh tiga persen kematian bayi terjadi pada periode neonatal dimana risiko kematian yang terjadi pada bayi yang tidak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial adalah 18,56 kali lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Puskesmas PONED X merupakan Puskesmas PONED satu-satunya di Kecamatan X, Kota Depok, dimana terdapat kesenjangan terbesar pada indikatorindikator terkait dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial serta memiliki kebutuhan akan layanan yang besar berdasarkan jumlah persalinan, bayi lahir hidup dan pemanfaatan puskesmas untuk melakukan persalinan. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Puskesmas PONED X pada bulan April-Mei 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator PONED, Bidan Koordinator KIA dan para Bidan Pelaksana PONED serta para Ibu dari neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial di Puskesmas Kecamatan X. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan jumlah, jenis dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang, persiapan alat dan bahan habis pakai yang belum lengkap, serta belum sesuainya pelaksanaan dalam perawatan neonatal esensial pada saat dan setelah lahir dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Meskipun hasil indikator output menunjukkan ketercapaian yang sangat baik di 4 bulan pertama tahun 2020, akan tetapi dalam pelaksanaan proses pelayanannya, belum semua standar proses dilakukan sesuai Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Kementerian Kesehatan RI. Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X masih kurang karena berdasarkan analisis komponen input, proses dan output, masih terdapat kekurangan baik terkait komponen input maupun proses penerapan layanan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penguatan pemenuhan komponen input dan penguatan manajemen serta kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan melakukan proses Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sesuai standar merupakan hal yang direkomendasikan.

---

Background: Decrease in Infant Mortality has slowed since 1991-2017. Sixty-three percent of infant deaths occur in the neonatal period where the risk of death that occurs in infants who do not get Essential Neonatal Health Services is 18.56 times higher than babies who receive these health services. X BEONC Primary Health Centre is the only BEONC Primary Health Centre in X Subdistrict, Depok City, where there is the largest gap of indicators related to Essential Neonatal Health Services in 2017 and has a large need for services based on the number of live births and utilization of childbirth services. This study aims to analyze the application of Essential Neonatal Health Services at BEONC Primary Health Center in X District.

Method: This research is a qualitative study with a case study design, conducted at the X BEONC Primary Health Centre in April-May 2020. Data collection was carried out by in-depth interviews, participatory observations and documents review. The informants of this research consisted of the Head of the Primary Health Centre, the BEONC Coordinating Midwife, the Maternal and Child (MnC) Coordinating Midwife, the BEONC Implementing Midwifes and the mothers of neonates who received Essential Neonatal Health Services at X BEONC Primary Health Centre.

Results: The results showed the number, type and competency of health workers were still lacking, preparation of equipment and consumables were incomplete, and incomplete implementation in essential neonatal care with the implementation standards set by the Indonesian Ministry of Health. Although the output indicator results show that indicators related Essential Neonatal Services have been very good in the first 4 months of 2020, but in the implementation of its services, not all process have been carried out in accordance with the Ministry of Health's Guidelines.

Conclusions and Recommendations: The results showed that the quality of implementation of essential neonatal health services at the PONED Puskesmas District X was still lacking, because based on an analysis of the input, process and output components, there are still shortcomings, related to the input component and the service implementation that do not meet the standards set by the Indonesian Ministry of Health. Strengthening the fulfillment of input components and strengthening management and the capacity of health workers in understanding and conducting the Essential Neonatal Health Service process according to standards is highly recommended."

"Kerugian ekonomi akibat adanya gangguan kesehatan yaog dialami seseorang berdampak terhadap pembiayaan kesehatan pemerintah dao pengeluaran rumah tangga. Dalam periode tahun 2005-2006, jumlah kasus penyakit infeksi akut lain saluran pernafasao atas menempati posisi teratas dalam proporsi sepuluh penyakit terbesar di kota Jambi. Tahun 2005 sebaoyak 108.292 kasus (34,51 %) dao pada tahun 2006 sebaoyak 99.332 (32,75%). Untuk mencapai kesembuhan, seseorang yaog menderita sakit memerlukan tindakan pengobatan. Layaoao pengobatan yang dilakukan terhadap pasien, akao menimbulkao biaya pada provider selaku penyedia jasa layanan dan juga pada pasien yaog memanfaatkan jasa layanan. Biaya yang timbul pada sisi provider maupun pasien masing-masing diklasifikasikan sebagai biaya laogsung (drect cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang besarao biaya yaog ditimbulkan akibat sakit (cost of illness) untuk rawat jalao ISPA. Tujuao khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang : karakteristik responden dan pasien rawat jalao ISPA, besaran biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost) pada sisi provider dan pasien yang melakukao kunjungan berobat untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit. Penelitian ini menggunakao desain studi analisis biaya, yaog dilaksanakao di wilayah kerja Puskesmas Simpaog rv Sipin pada bulao Jaouari s/d. Maret 2007, dengao jumlah sampel penelitiao 96 responden. Data yaog digunakao dalam penelitiao ini adalah data sekunder yaog diperoleh dari lokasi penelitiao serta data primer yaog diperoleh dari basil interview kepada responden. Hasil penelitian menunjukkao bahwa jumlah responden terbaoyak berusia kuraog dari atau sama dengao 31 tahun. Sebagiao besar responden berjenis kelamin perempuao dao berstatus sebagai ibu rumah tangga yaog tidak memiliki penghasilao. Berdasarkao jenis kelarnin, pasien terbaoyak adalah laki-laki. Jumlah pasien terbanyak pada kelompok umur 13 - 36 bulao.Untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit, 80,21 % dari seluruh pasien masing-masing melakukan 1 kali kunjungan berobat, sisanya 19,79 % masing-masing melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat. Jumlah klUljlUlgan berobat dalam satu periode sakit yang dilakukan oleh setiap pasien lUltuk mencapai kesembuhan, sangat berpengaruh terhadap besaran biaya yang menjadi tangglUlgan provider mauplUl biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Semakin banyak jumlah klUljlUlgan berobat yang di1akukan oleh pasien maka akan semakin besar biaya yang timbul pada sisi provider mauplUl pada sisi pasien. Opportunity cost tetap ada pada biaya yang dikeluarkan oleh repondenlpasien dalam memanfaatkan layanan rawat jalan ISPA.Untuk kese1uruhan pasien, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 2.316.259,45 dengan rata-rata Rp 24.127,70. Untuk pasien yang melakukan 1 kali kunjungan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 1.597.144,85 dengan rata-rata Rp 20.742,14. Untuk pasien yang melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 719.114,60 dengan rata-rata Rp 37.848,14.Saran yang dapat disampaikan adalah : Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta sarana kesehatan pemerintah yang memberikan layanan pengobatanl perawatan perlu melakukan perhitlUlgan dan analisis biaya secara menyeluruh berdasarkan kegiatan dalam memberikan pelayanan. Puskesmas seyogyanya mempertahankan dan meningkatkan penerapan pola pelayanan pengobatan sesuai standar. Perlu dilakukan pengembangan model perhitlUlgan biaya ini ke dalam bentuk perangkat lunak komputer. Kepada peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian serupa terhadap jenis penyakit lainnya.

---

Economic loss due to health disorder experienced by patient have an impact to governmenthealth financing and household health expenditure. From 2005 to 2006 period, acute respiratory infection disease was in first place of top ten diseases in Jambi City. In 2005 there were 108.292 cases (34,51%) and in 2006 were 99.332 cases (32,75%). The patient needs medical care to recover from the illness. Medical service for patient will incur the cost upon the provider who provides the service and the patient who uses the service. The cost incurred upon both the provider and the patients are classified into direct cost and indirect cost.

The aim of this study was to describe the amount of the cost of illness for acute respiratory infection disease outpatient. The particular objectives were to describe characteristics of the participant and patient of acute respiratory infection disease outpatient, the amount of direct cost and indirect cost upon provider and the patient who performed medical visit to get recovery from the illness period.

This study used cost analysis design, carried out in Simpang IV Sipin Public Health Centre from January to March2007, with 96 participants. Datawere secondary data collected from study area and primary data obtained from interviewed participants.

The findings demonstrated that most patients were less or equal to 31 years old. Majority of them female and housewives. Base on gender the most patients were male. The most patients were in 13 -36 months age group.

To get recovery in one illness period, 80,21% of total patients performed once medical visit, the remaining patients did twice medical visit. The medical visit patient performs in one illness period to get recovery from the illness highly influence the amount of cost upon provider and the patient. The more visits patient has, the higher the cost required upon provider and the patient. Opportunity cost I remains upon the patients expenditures in using acute respiratory infection outpatient services.

For all patients, the total costs upon provider were higher than the total costs uponpatient. Cost of illness for acute respiratory infection out patient was. Rp 2.316.259,45 with Rp 24.127,70 on average. For the patients who did once medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness foracute respiratory infection out patient were Rp1.597.144,85withRp. 20.742,14 on average. For the patients who did twice medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness for acute respiratory infection outpatient were Rp 719.114,60 with Rp. 37.848,14 on average.

It is suggested that District Health and government health facilities that provide medical/nursing care are required to calculate and conduct cost analysis as a whole based on activities in providing services. Public Health Centre must maintain and improve medical service pattern application by standard. It is need to develop this cost calculation model into computer software. Further researchers are needed to do the similar study for other diseases."