Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas tentang perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal yang terjadi dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam penelitian penulis menggunakan studi pustaka sebagai metode penelitian dan teori anomi global untuk menjelaskan fenomena ini dengan kerangka analisis eco-global criminology. Indonesia adalah salah satu negara tujuan tempat perpindahan lintas batas limbah B3 secara ilegal dari negara maju. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel pada tahun 1989, yaitu konvensi yang menentang perpindahan lintas batas limbah B3 antara negara maju dengan negara berkembang, pada praktiknya perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal ini masih berlangsung. Kecenderungan yang terjadi adalah negara penerima biasanya merupakan negara yang memiliki nilai tawar yang lebih rendah dibidang ekonomi, hukum, politik dan budaya dibanding negara maju. Negara tersebut memiliki regulasi lemah dan pengetahuan yang kurang memadai perihal barang yang masuk di negaranya. Sehingga mereka tidak mengetahui cara memproses limbah B3 yang aman. Disisi lain, limbah B3 diketahui merupakan limbah yang sangat berbahaya dan berpotensi merusak lingkungan secara global. Penelitian ini juga menunjukan bahwa perpindahan lintas batas limbah B3 merupakan transnational environmental crime yang dilakukan oleh transnational organized crime.

---

This research focus on illegal transboundary movement of hazardous wastes from developed countries to developing countries where Indonesia is included. The author uses literature studies as the research method and Global Anomie Theory to explain this phenomenon with Eco global Criminology as the analytical framework. Indonesia is one of the destination countries where hazardous wastes from developed countries is illegally transferred of. Although Indonesia has ratified the Basel Convention in 1989, the convention against trade of hazardous wastes between developed to developing countries, the illegal transboundary movement of hazardous waste is still going. In fact, most of the recipient countries have lower bargaining power in economic, legal, political, and culture than developed countries. Those countries have weak regulation and inadequate knowledge about goods that enter the countries. As the result, they do not know how to manage hazardous waste in safely. In the other hand, the hazardous waste is known as a dangerous waste that potentially damage the global environment. This research also shows that illegal transboundary movement of hazardous wastes from developed countries to developing countries is transnational environmental crime conducted by transnational organized crime."

"ABSTRAKDemi meningkatkan hubungan ekonomi di bidang perdagangan antara keduanegara, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membuat perjanjian perdaganganbilateral yang bertajuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement(IJEPA) yang ditandatangani sejak 20 Agustus 2007. Perjanjian tersebut telahberlaku sejak 1 Juli 2008. Dengan bentuk perjanjian perdagangan bilateral, makaberdasarkan pasal 24 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Indonesia dan Jepang dapat mengenyampingkan prinsip non-diskriminasi yang harusditerapkan kepada negara lain yang bukan pihak dari IJEPA. Di dalam IJEPAsendiri terdapat beberapa jenis limbah B3 yang ikut menjadi komoditas yangdiperdagangkan dan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan beamasuk. Mengingat baik Indonesia dan Jepang merupakan negara pihak dari BaselConvention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastesand their Disposal (Konvensi Basel) yang mengatur perdagangan limbah B3 antarnegara, maka kedua negara ini wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkanKonvensi Basel. Di dalam Konvensi Basel sendiri perdagangan limbah B3 hanyadiizinkan bila memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan Konvensi Basel.Skripsi ini akan meninjau apakah perdagangan limbah B3 yang diatur oleh IJEPAmemenuhi Konvensi Basel. Dari segi hukum perdagangan internasional sendirisegala perdagangan yang menyangkut kepentingan kesehatan makhluk hidupdapat dikesampingkan selama memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dikandung didalam pasal 20 (b) GATT. Pengesampingan ini dikenal dengan prinsippengecualian umum (General Exceptions). Mengingat masuknya komoditaslimbah B3 berpotensi membahayakan kesehatan makhluk hidup, maka dapatdikoreksi melalui pasal 20 (b) GATT bila memenuhi ketentuan yangdipersyaratkan oleh pasal 20 (b) GATT.

---

ABSTRACTIn order to enhance economic relations in trade between the two countries,

Indonesia and Japan agreed to make a bilateral trade agreement entitled Indonesia-

Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) signed since August 20, 2007.

Then the agreement was effective from July 1, 2008. By bilateral trade

agreements form, Indonesia and Japan can disregard the principle of nondiscrimination

that should be applied to other countries which are not party to the

IJEPA based on article 24 of General Agreement on Tariffs and Trade. In the

commodities list of IJEPA, there are several kind of hazardous wastes which are

founded in that list and got import duties exemption or reduction like other

products. Remembering Indonesia and Japan are parties to Basel Convention on

The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their

Disposal (Basel Convention), then both of them must comply with every rules that

governed by Basel Convention including hazardous wastes trade. Transboundary

movements of hazardous wastes are only allowed by Basel Convention if it fulfills

the terms and conditions that are established by Basel Convention. This paper will

review whether the trade regulations of IJEPA meets the Basel Convention. In

other regime, all the trade that involves the interests of the health of living things

can be ruled out if violate international trade law regime particularly article 20 (b)

of General Agreement on Tariffs and Trade. This exception is known as the

general exceptions principle. Remembering the inclusion of hazardous wastes

commodity potentially endangered the health of living things, then it could be

corrected through Article 20 (b) GATT if it fulfills the provisions required by that

rule."