Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi akuntabilitas lembaga wakaf tunai di Indonesia, pengukuran akuntabilitasnya dan analisis keberlangsungan lembaga wakaf tunai menggunakan N-helix. Logika akuntabilitas organisasi nirlaba yang ada bersifat umum sedangkan lembaga wakaf tunai berbasis pada syariah Islam. Oleh karena itu kajian logika akuntabilitasnya menjadi hal yang menarik karena mempunyai karakteristik tersendiri. Di samping itu pengukuran akuntabilitas lembaga wakaf tunai di Indonesia perlu dilakukan karena untuk melihat sejauhmana akuntabilitas sudah dipenuhi. Ini menjadi hal pembelajaran bagi lembaga wakaf tunai sendiri agar lebih akuntabel. Keberlangsungan lembaga wakaf tunai sendiri menjadi isu penting karena wakaf perlu dijaga dan dikembangkan agar dapat bertahan. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan N-helix. Metode yang digunakan kualitatif berbasis studi kasus dengan paradigma konstruktivis. Untuk mendapatkan data dilakukan dengan interviu mendalam, data pendukung lainnya berupa dokumen dan informasi lainnya. Hasil penelitian ini adalah logika akuntabilitas lembaga wakaf tunai di Indonesia mempunyai karakteristik berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kepatuhan pada syariah Islam merupakan hal yang perlu diperhatikan dan peran Pemerintah dianggap cukup besar. Untuk pengukuran akuntabilitas, kepatuhan pada syariah juga merupakan hal yang perlu diperhatikan di samping komponen lainnya seperti keuangan, kinerja, publik dan keterlibatan. Penelitian atas keberlangsungan sendiri menunjukkan bahwa masing-masing aspek mempunyai peran yang besar atas keberlangsungan lembaga wakaf tunai itu sendiri.

---

The purpose of this research is to reconstruct the accountability of cash waqf institution in Indonesia, its measurement and analysis of sustainability of cash waqf institution using N helix. Existing accountability logic of nonprofit organization is for conventional while cash waqf is based on Islamic teaching. Therefore study on accountability in this case becomes an interesting issue as it has different characteristics. Besides accountability measurement is beneficial as it can see how accountable of the organization, thus this can be a lesson for the cash waqf institution. The sustainability of cash waqf institution is also important issue as waqf must be maintained and developed well. It is used N helix approach for this. Method is based on qualitative on study case with constructivist paradigm. In order to get data, depth interview is conducted, other supporting data such is document and other information. The result of this research shows that accountability logic of cash waqf institutions in Indonesia have different characteristic with previous research. Compliance to Islamic teaching must be concerned with and government has big role on accountability. For accountability measurement, compliance to Islamic teaching is important as well, besides other components such as finance, performance, public and involvement. Research result on sustainability shows that each aspect has important role on cash waqf institution sustainability."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat akuntabilitas Lembaga Wakafdi Indonesia dalam penerimaan dan penyaluran wakaf uang, dianalisis denganmenggunakan Stewart‟s (1984) ladder of accountability. Selain itu penelitian jugabertujuan untuk menjelaskan bentuk pelaporan akuntabilitas Lembaga Wakaf ataspenerimaan dan penyaluran wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dan dilakukan dengan studi kasus pada salah satu Lembaga Wakaf diIndonesia dan Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Hasil penelitian menunjukkanbahwa Lembaga Wakaf memenuhi keempat tingkat akuntabilitas namun kurangakuntabel pada tingkat akuntabilitas proses dan ditemukan beberapa isu terkaitakuntabilitas, transparansi dan penyampaian wakaf uang oleh Lembaga PengelolaWakaf Uang.

---

ABSTRACTThis research aims to explain accountability of Waqf Institution in Indonesia inthe reception and disbursement of its cash waqf. It was analyzed using Stewart‟s(1984) ladder of accountability. In addition, it also aims to explain theaccountability report of Waqf Institution on receipt and disbursement of its cashwaqf. This research uses qualitative methods and performed with a case study onone of the Waqf Institution in Indonesia and Nazhir Indonesian Waqf Board. Theresult shows that Waqf Institution meets most of all four ladder of accountabilitybut less accountable at the level of accountability of process and this researchfound some issues related to accountability, transparency, and communication ofcash waqf by Waqf Institution."

"ABSTRAKWakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi Islam yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. Ciri khas dari wakaf adalah keabadian harta benda yang diwakafkan dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas ini yang pada akhirnya menuntut Nazhir untuk mengembangkan harta wakaf sekreatif mungkin sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan wakaf uang yang fleksibel sangat berpeluang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah dengan segala keunggulannya dibandingkan instrumen investasi lain. Untuk memperoleh analisis yang komphrehensif, penulis menganalisis dua pokok permasalahan yaitu mengenai perkembangan pengaturan wakaf uang setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan analisis mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam menganalisis dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga menghasilkan skripsi yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No.1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh oleh karena itu pemerintah mengundangkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang wakaf uang. Secara kualifikasi, BWI telah memenuhi persyaratan untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi khususnya Reksa Dana Syariah, baik dari segi modal dalam bentuk peraturan, dana, maupun, Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, hingga kini BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf uang karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir wakaf di Indonesia.

---

ABSTRACTWaqf is a form of economic distribution of Islam which has a strategic role in realizing the welfare of the ummah. The hallmark of the waqf is eternity property and should only be used just results. These characteristics, which in turn requires Nazhir to develop the property waqf waqf creative as possible so the property can be utilized optimally. The existence of a flexible cash waqf is very likely to be managed in the form of Islamic Mutual Fund with all its advantages compared to other investment instruments. To obtain a komphrehensif analysis, the authors analyzed two main issues regarding the development of cash waqf regulation after Act No. 41 Year 2004, and an analysis of the application of cash waqf management in the Agency Endowments Indonesia (BWI). In analyzing these two fundamental issues, the author uses descriptive method to produce a descriptive analytical thesis. The study produced the conclusion that the waqf money in Indonesia known as issued Presidential Instruction No.1 of 1999 and May 11, 2002 MUI fatwa, but at times it has not been set concerning the application of waqf money overall and therefore the government enacted Act No.41 Year 2004 to ensure legal certainty regarding waqf money. In qualifying, BWI has met the requirements for managing the endowments of money in the form of investments in particular mutual fund Sharia, both in terms of capital in the form of regulations, funding, and, Human Resources (HR). However, until now BWI has not implemented the management of cash waqf because it is still focused on coaching Nazhir waqf in Indonesia. "

"Wakaf merupakan instrumen yang diunggulkan Islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Namun, potensi wakaf yang demikian besar belum dapat dioptimalkan di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah belum transparannya kinerja lembaga wakaf. Sehingga, umat belum mempercayakan dananya bagi pengembangan wakaf. Untuk itu, skripsi ini dimaksudkan untuk merumuskan penilaian kinerja lembaga wakaf. Untuk membuktikan keandalan penilaian kinerja yang dirumuskan, maka peneliti mengujikan pengukuran kinerja tersebut pada tiga lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al-Azhar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas dan efisiensi lembaga wakaf kurang optimal.

---

Waqf are a favored instrument of Islam in improving social and economic welfare of the people. However, the potential for such large waqf cannot be optimized in Indonesia. One of the things that became the cause is not yet transparent performance waqf institutions. So, people do not entrust their funds to the development of waqf. To that end, this thesis is intended to formulate performance assessment waqf institutions. To prove the reliability of performance assessment that is formulated, the researcher is testing out the performance measurements in three institutions Badan Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia, and Wakaf Al-Azhar. This study is a descriptive qualitative research design. The results show the effectiveness and efficiency of waqf institutions is less than optimal."

"Penerima Wakaf Uang Wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh LKS-PWU pada tahun 2015 mencapai Rp. 185 miliar. Hasil tersebut masih tergolong jauh dari potensi wakaf uang per tahun yang bisa mencapai Rp. 60 triliun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penghimpunan wakaf uang di LKS-PWU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analitycal Network Process ANP , yaitu sebuah pendekatan penelitian berupa wawancara indepth-interview yang melibatkan para akademisi, praktisi, regulator serta pihak-pihak terkait lainnya. indepth-interview dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dan terperinci mengenai penentuan faktor-faktor penghambat penghimpunan wakaf uang di LKS-PWU. Penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober s.d Desember 2016. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penghimpunan wakaf uang di LKS-PWU belum mencapai jumlah yang signifikan karena dipengaruhi oleh faktor internal yaitu menejemen anggaran dan sumber daya insani serta faktor eksternal yaitu regulasi perwakafan. Analisis hasil pembahasan menunjukkan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk biaya sosialisai wakaf uang oleh LKS-PWU berpengaruh pada minimnya kesadaran berwakaf uang bagi nasabah atau non nasabah, sehingga jumlah penghimpunan wakaf uang masih jauh dari potensinya.

---

Recipient of Cash Waqf Cash waqf collected by LKS PWU in 2015 has reached 185 billion rupiah. That result was still far away from the potential of cash waqf per year which can reach up to 60 trillion rupiah. This study aimed to analyze the factors inhibiting the accumulation of cash waqf in Sharia Financial Institution ndash Recipient of Cash Waqf. The research used qualitative method with Analytical Network Process ANP approach, which is an approach of study through in depth interview involving academics, practitioners, regulators and other interested parties. In depth interview was done with the objectives to obtain direct and detailed information on determining inhibiting factors of cash waqf raising in LKS PWU. This research was conducted in October until December 2016. The results of this study concluded that cash waqf raising in LKS PWU has not reached a significant amount because it was influenced by internal factors in budget management and human resources. The external factor is relevant with the regulation of waqf. The analysis of study results showed that the lack of budget disbursed in the socialization of cash waqf by LKS PWU effect on the lack of cash waqf awareness for customers or non customers, thus the results of cash waqf raising was still far away from its potential. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja lembaga wakaf bersama faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor tersebut terdiri dari pengetahuan manajemen, budaya organisasi, dan akuntabilitas publik atas kualitas kinerja Lembaga wakaf di kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini ada variabel mediasi, yaitu inovasi yang bertujuan untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung langsung antara kualitas kinerja dan determinannya. Penelitian ini adalah a penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Jumlah sampel Dalam penelitian ini terdapat 112 nadzhir yang mewakili lembaga wakaf diKota Banda Aceh. Pengujian hipotesis terdiri dari Uji Deskriptif dan Uji Struktural Model Persamaan (SEM). Tes deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerjanya lembaga wakaf dan determinannya. Sedangkan uji SEM digunakan untuk menentukan bagaimana pengaruh manajemen pengetahuan, budaya organisasi, dan akuntabilitaspublik tentang kualitas kinerja. Hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa kualitas kinerja Lembaga wakaf dan determinannya bagus. Sedangkan Uji Persamaan Struktural Model (SEM) dengan metode Maximum Likelihood (ML) menunjukkan hal itu manajemen pengetahuan, budaya organisasi, dan akuntabilitas publik tidak berpengaruh langsung pada kualitas kinerja lembaga wakaf. Namun, manajemen pengetahuan memiliki pengaruh terhadap inovasi pada tingkat signifikan 10%.

---

This study aims to determine how the performance of waqf institutions together with the factors that affect performance. These factors consist of management knowledge, organizational culture, and public accountability for the quality of the performance of the waqf institution in the city of Banda Aceh. In this study, there is a mediating variable, namely innovation which aims to see the direct and indirect influence between the quality of performance and its determinants. This study is a survey research using a questionnaire as an instrument. Number of samples In this study there were 112 Nadzhirs who represented the waqf institutions in Banda Aceh City. Hypothesis testing consists of a Descriptive Test and a Structural Equation Model Test (SEM). Descriptive test is used to find out how the performance of the waqf institution and its determinants. Meanwhile, the SEM test is used to determine how knowledge management influences, organizational culture, and accountability the public about the quality of performance. The results of the descriptive test show that the quality of the performance of the waqf institution and its determinants is good. Meanwhile, the Structural Equation Model Test (SEM) with the Maximum Likelihood (ML) method shows that knowledge management, organizational culture, and public accountability do not have a direct effect on the quality of the performance of waqf institutions. However, knowledge management has an influence on innovation at a significant level of 10%.

"

"Wakaf merupakan dana abadi yang bertujuan produktif yang harus menghasilkan sesuatu untuk tujuan sosial. Pengelolaannya berbeda dengan zakat, infak dan sedekah, wakaf tunai merupakan harta amanah yang diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola tanpa memanfaatkan harta itu sendiri. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Hal itulah yang menjadi dasar penelitian untuk mengetahui faktor yang memotivasi seseorang melakukan wakaf tunai. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dibuat berdasarkan lima dimensi yaitu organisasi, sifat mementingkan orang lain, penghargaan, kepuasan diri dan kecukupan informasi. Dengan menggunakan analisis faktor didapatkan tujuh faktor yang memotivasi seseorang melakukan wakaf tunai yaitu, faktor sumber informasi, keimanan, pelayanan nazhir, kredibilitas nazhir, pemasaran, penghargaan dan lingkungan. Ketujuh faktor tersebut menggambarkan 67.861% varians dari keseluruhan variabel. Didapatkan dua faktor yang paling penting dalam memotivasi seseorang melakukan wakaf tunai yaitu, sumber informasi dan keimanan. Penelitian ini membuktikan bahwa sumber informasi mengenai wakaf tunai merupakan motivasi yang paling penting bagi seseorang melakukan wakaf tunai. Selain itu, keimanan seseorang dengan mengetahui keutamaan berwakaf juga menjadi motivasi yang paling berpengaruh. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi organisasi pengelola wakaf untuk membuat suatu strategi dalam merangkul masyarakat untuk bisa ikut andil mensejahterakan bangsa melalui wakaf tunai.

---

Waqf is an endowment fund that aims to be producing something productive for social purposes. Its management is different from zakat, ifaq and shodaqoh, a cash waqf which its property was left to others and to be managed without use the property itself. Endowment of cash amounts can be varied so that people who have limited funds can begin to provide the funds without having to wait to be landlord. That's the basic research to determine the factors that motivate someone to do cash waqf. Data was collected using a survey questionnaire that was designed based on five dimensions, such as organization, altruism, reward, self-satisfication and adequacy of information. Using factor analysis identified seven factors that motivate someone to do a cash waqf such as, information resource, iman (faith), services, credibility of nazhir, marketing, reward and environmental. The seven factors are describing 67.861% of the total variance of variables. Obtained the two most important factors such as, information resource and iman (faith) has the highest score. This study provide that the information resource is the most important motivation for someone to do a cash waqf. In addition, faith which to know the virtue of waqf is also the most significant motivation. It can be used as a reference for waqf organization to create a strategy in engaging the community to be able to contribute to the welfare of the nation through cash waqf."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi praktik governance pada institusi amal wiyata Islam (wakaf) di Indonesia dengan menilai pemenuhan waqf core principles oleh negara sebagai regulator dan pengawas serta nazhir sebagai pengelola wakaf. Indonesia dipilih menjadi objek penelitian studi kasus disebabkan oleh karakteristiknya sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia dan menjadi salah satu negara pencetus standar internasional sistem pengaturan dan pengawasan wakaf yaitu Waqf Core Principles (WCP). WCP ini sendiri merupakan adaptasi dari standar internasional sistem pengaturan dan pengawasan bank yaitu Basel Core Principles (BCP). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data sekunder yaitu perundang-undangan wakaf di Indonesia, website, media sosial, dan kanal berita yang membahas mengenai institusi-institusi wakaf di Indonesia. Data-data yang dikumpulkan dari sisi negara sebagai regulator dan pengawas wakaf dinilai pemenuhannya terhadap 137 kriteria yang tercantum dalam 18 prinsip terpilih dari WCP. Begitu pula data-data yang dikumpulkan dari sampel Nazhir Wakaf Uang (NWU) yang terdiri dari 30 NWU pertama yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dinilai pemenuhannya terhadap 5 kriteria dari 4 prinsip WCP yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61 kriteria WCP telah dipenuhi oleh Negara sebagai regulator dan pengawas wakaf. Sedangkan untuk Nazhir, hanya Baitulmal Muamalat (BMM) satu-satunya NWU Sampel yang memenuhi semua kriteria WCP yang diteliti. Penelitian ini memberikan implikasi teori terhadap stakeholders theory dan implikasi praktis terhadap praktik Negara sebagai regulator dan pengawas wakaf, serta Nazhir sebagai lembaga penyelenggara wakaf. Hasil penelitian juga menunjukkan provinsi dengan jumlah sampel NWU terbanyak tidak mempengaruhi dengan banyaknya kriteria WCP yang terpenuhi. Adapun latar belakang pendiri Nazhir yang berasal dari sektor perbankan memiliki pengaruh terhadap terpenuhinya seluruh kriteria WCP yang diteliti. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Bank Muamalat sebagai pendiri BMM telah terlebih dahulu menerapkan BCP dalam operasinya, mendorong BMM memenuhi seluruh kriteria WCP yang diteliti.

---

The objective of the study is to evaluate the implementation of governance practices in Islamic endowment fund (waqf) institutions in Indonesia by assessing the fulfilment of Waqf Core Principles (WCPs) by Government as the regulator and the supervisor and Nazhir as the operator of Waqf in Indonesia. Indonesia was chosen to be the object of this study because of its characteristics as the largest muslim population country in the world and it was one of the countries which contributed as the originator of Waqf Core Principles. WCP itself is an adoption of international standard in management and supervision of banking, known as Basel Core Principles (BCP). Qualitative data which was used in this study were collected through various resources such as Indonesian laws and regulations, also, the website and its social media, and news. Data from the the Nation’s views as the regulator and supervisor of waqf which was gathered then examined to the fulfillment of 137 criterias from 18 principles of WCP. Data from samples of Cash Waqf Nazhir(NazhirWakafUang or NWU) which was formed of the first 30 Nazhir that was listed in Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia or BWI) was also examined to see its fulfillment to the 5 criterias from 4 relevant principles of WCP chosen. This study found that 61 criterias have been fulfilled by Indonesia as the regulator and supervisor of the implementation of WCP. Meanwhile for Nazhir as the operator, Baitulmal Muamalat(BMM) was the only NWU that had fulfilled all the relevant criterias of examined WCP. This study contributes to the stakeholders theory and practical implications to the practices of Nation as the regulator and supervisor of waqf, and Nazhir as the operator of wakaf. This study also found that provinces with highest number of NWU sample did not have influence to the number of criterias fulfilled. Meanwhile the background of NWU’s founder which came from banking sector influenced to the fulfillment of all criterias examined. It can be seen from on how Bank Muamalat as the founder of BMM has implemented BCP on its operation beforehand, supports BMM to fulfil all criterias of WCP examined."

"[ABSTRACTThe objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government rsquo s accountability they are the society the public officials mayor and bureaucrats These three parties are represented by the existence of civil society civil political processes and mechanisms as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability The results of this study indicate that the three factors are broadly.

---

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat faktor determinan akuntabilitaspemerintah daerah dengan menggunakan teori pilihan publik. Faktor determinanakuntabilitas pemerintah daerah terdiri dari tiga faktor utama yang mewakili pihakyang terlibat dalam penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu masyarakat,pejabat publik, dan birokrat. Ketiga faktor tersebut diwakili oleh tingkatpendapatan,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan manusia serta faktor-faktorpolitik, dan faktor pengendalian internal dalam menciptakan dan mengawasiakuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketigafaktor tersebut secara garis besar berpengaruh terhadap penciptaan akuntabilitaspemerintah daerah, meskipun terdapat beberapa proksi yang tidak konsisten dalampenciptaan akuntabilitas seperti tingkat pendidikan, dan jangka waktu pemilu.;The objective of this research is analyzing determinants accountability of localgovernments based on public choice theory. The determinant factor accountability oflocal government consists of three main factors that represent the parties involved inthe creation of local government?s accountability, they are the society, the publicofficials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by theexistence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well asinternal control in creating and overseeing the local government accountability. Theresults of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation oflocal government accountability, although there are some proxies that are notconsistent in the creation of accountability such as level of education, and the periodof the election.;The objective of this research is analyzing determinants accountability of localgovernments based on public choice theory. The determinant factor accountability oflocal government consists of three main factors that represent the parties involved inthe creation of local government’s accountability, they are the society, the publicofficials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by theexistence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well asinternal control in creating and overseeing the local government accountability. Theresults of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation oflocal government accountability, although there are some proxies that are notconsistent in the creation of accountability such as level of education, and the periodof the election., The objective of this research is analyzing determinants accountability of localgovernments based on public choice theory. The determinant factor accountability oflocal government consists of three main factors that represent the parties involved inthe creation of local government’s accountability, they are the society, the publicofficials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by theexistence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well asinternal control in creating and overseeing the local government accountability. Theresults of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation oflocal government accountability, although there are some proxies that are notconsistent in the creation of accountability such as level of education, and the periodof the election.]"

"Penerima manfaat wakaf ahli adalah kerabat atau ahli waris dari wakif. Permasalahan terjadi apabila seluruh kerabat atau ahli waris dari wakif meninggal dunia sehingga tidak ada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai peralihan bentuk wakaf ahli apabila terjadi hal seperti ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan wakaf ahli dan menganalisis proses peralihan bentuk wakaf ahli menjadi wakaf khairi apabila semua ahli waris dari wakif hilang atau telah meninggal dunia berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis berbagai literatur dan melakukan wawancara terhadap pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memisahkan pengaturan wakaf ahli dengan wakaf khairi. Sementara Peraturan Pelaksana Undang-Undang tersebut hanya mengatur wakaf ahli dalam hal penyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Wakaf ahli akan beralih karena hukum menjadi wakaf khairi apabila semua kerabat dari wakaf ahli telah punah atau meninggal dunia. Peralihan bentuk wakaf ini mengaharuskan nazhir melalui PPAIW untuk mendaftarkan kembali harta benda wakaf mengikuti tata cara pendaftaran yang berlaku. Tujuannya agar penerima manfaat atas harta benda wakaf tetap ada. Oleh sebab itu, peralihan bentuk wakaf ahli menjadi wakaf khairi dalam hal semua kerabat dari wakaf ahli telah punah atau meninggal dunia apabila dilihat dengan maslahah mursalah dapat dilakukan.

---

The beneficiaries of the waqf ahli are relatives or heirs of the wakif. The problem occurs if all relatives or heirs of the wakif die so that no party is entitled to receive waqf benefits. Laws and regulations in Indonesia regulate the transition of waqf ahli forms in this case. The purpose of this study is to analyze the regulation of waqf ahli and analyze the process of transitioning the form of waqf ahli to waqf khairi if all the heirs of the wakif are have died based on the laws and regulations in Indonesia. This research is a normative legal research by analyzing from various literature and conducting interviews with competent parties in this study. Law Number 41 of 2004 on Waqf does not separate regulation of waqf ahli from waqf khairi . While its Government Regulation only regulates that wakif can choose between the form of waqf khairi or waqf ahli. Waqf Ahli will be changed because the law becomes a waqf khairi if all relatives from wakif have become extinct or have died. This transition of waqf form requires the nazhir through PPAIW to re-register the waqf property following the applicable registration procedures. The goal is for the beneficiaries of the waqf property to remain. Therefore, the transition of the form of waqf ahli to waqf khairi if all relatives from wakif have become extinct or have died when viewed with the maslahah mursalah can be done.

"