Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Juanna SoehardyProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul Tesis : Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahansebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan KesehatanNasional.Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagaiFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL Jaminan Kesehatan Nasional JKN ,maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 2014-2016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu : Pemilik RumahSakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, KetuaTim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumenyang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi,kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian inimenemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan,yaitu : kesiapan organisasi Keputusan Direksi, terbentuk Tim PengendaliJaminan Kesehatan Nasional , kesiapan administrasi Persyaratan menjadi FKTLdari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , kesiapan manajemen keuangan Sistem Tarif INA-CBG rsquo;s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi,Pembayaran Jasa Medis Dokter , kesiapan manajemen medis Penyusunanclinical pathway , dan yang masih perlu dilakukan yaitu pengurusan akreditasibaru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu,menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf MedikFungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf.Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter-dokterharus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat,menyusun clinical pathway, adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakityang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012.Kata kunci :Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway.

---

ABSTRAKNama Juanna SoehardyProgram Studi Kajian Administrasi Rumah SakitJudul Tesis Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahansebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan KesehatanNasional.Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagaiFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL Jaminan Kesehatan Nasional JKN ,maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 2014 2016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu Pemilik RumahSakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, KetuaTim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumenyang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi,kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian inimenemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan,yaitu kesiapan organisasi Keputusan Direksi, terbentuk Tim PengendaliJaminan Kesehatan Nasional , kesiapan administrasi Persyaratan menjadi FKTLdari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , kesiapan manajemen keuangan Sistem Tarif INA CBG rsquo s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi,Pembayaran Jasa Medis Dokter , kesiapan manajemen medis Penyusunanclinical pathway , dan yang masih perlu dilakukan yaitu pengurusan akreditasibaru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu,menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf MedikFungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf.Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter dokterharus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat,menyusun clinical pathway, adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakityang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012.Kata kunci Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan komponen quality of work lifedengan kinerja perawat di bagian keperawatan Rumah Sakit Budi KemuliaanBatam Era Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015.Metodologi penelitian bersifat kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitianini untuk melihat hubungan antara sembilan komponen variabel independenQuality of Work Life yaitu: keterlibatan karyawan, kompensasi, rasa amanterhadap pekerjaan, keselamatan lingkungan kerja, rasa bangga terhadap institusi,pengembangan karir, fasilitas, penyelesaian masalah dan komunikasi dengankinerja perawat di Bagian Keperawatan Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam. Responden berjumlah 100 perawat.Karakteristik responden dari umur terbanyak usia 20-29 tahun 40 dan30-39 tahun 39, pendidikan rata-rata D3 keperawatan 87, status pegawaiterbanyak adalah pegawai tetap 88 dan lama bekerja terbanyak diatas3 tahun 59. Analisis bivariat dengan Chi Square dan uji korelasiSpearman didapatkan hubungan yang signifikan dengan kinerja perawatadalah komponen keterlibatan karyawan, kompensasi dan keselamatan lingkungankerja. Analisis lanjut regresi logistik didapatkan komponen yang mempunyai hubungan signifikan adalah keterlibatan karyawan, kompensasi, rasa aman terhadap pekerjaan, keselamatan lingkungan kerja, pengembangan karir.

---

This Research assess the relationship between Quality Of Work Life QWL components and the performance of nurses in the Budi KemuliaanHospital Batam Era National Health Insurance 2015.Research metodology quantitative, cross sectional design. These QWLcomponents are employee participation, compensation, job security, workenvironment safety, a sense of pride in the institution, career development,facilities, conflict resolution and communication.Respondents were amounted to 100 nurses. The age of majority of respondents is 20 29 years 40 and 30 39 years 39 average education is Diploma of nursing 87, the statusof most employees are permanent employee 88 and working periode isover 3 years 59. Bivariate analysis with Chi Square and Spearmancorrelation test found a significant relationship between components ofemployee participation, compensation and work environment safety with thenurses performance. Further multiple logistic analysis found asignificant relationship between components of employee participation,compensation, job security, work environment safety and career development withthe performance of nurses."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"Proporsi persalinan dengan SC dalam Program JKN di Indonesia jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan proporsi negara maju dan berkembang, sehingga dapat mempengaruhi biaya Program JKN. Saat ini, isu biaya adalah hal yang sangat penting dalam Program JKN terkait dengan kondisi defisit yang sedang dihadapi. Dengan tingginya rate persalinan dengan SC jauh di atas dari rata-rata yang ditetapkan oleh WHO, maka perlu diketahui hal-hal yang menentukan metode persalinan yang dilakukan oleh ibu hamil sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pengambil keputusan terkait dengan pembiayaan persalinan pada Program JKN.Penelitian ini menggunakan data klaim, data kepesertaan dan data sistem informasi kesehatan Program JKN tahun 2015-2017 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Obyek penelitian adalah wanita peserta JKN, berusia 15-49 tahun melahirkan dalam kurun waktu 2015-2017. Dilakukan analisis univariat, bivariat dan analisis multivariat dengan metode logit. Dari analisis terhadap 3.132.846 observasi ditemukan bahwa sebanyak 1.794.479 (57,28%) adalah Persalinan dengan SC.Seluruh variabel karakteristik fasilitas kesehatan dan variabel karakteristik pasien secara signifikan (p value < 0,05) mempengaruhi metode Persalinan dengan SC. Persalinan dengan SC lebih tinggi probabilitas terjadi di RS Kelas B, RS milik Swasta, berada di kota, berada pada regional tarif I, pada kelompok peserta PBPU dan BP, Kelas rawat 1, dan dengan tingkat keparahan I. Terdapat indikasi bahwa Persalinan dengan SC yang terjadi bukan karena alasan medis, tetapi faktor lainnya seperti insentif. BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan mengembangkan sistem pembayaran dan sistem kendali lainnya sehingga dapat dilakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan persalinan.

---

The proportion of labor with C-Section of JKN participants in Indonesia is much higher when compared to the proportion of developed and developing countries, which may affect the cost of the JKN. Currently, the issue of cost is very important in the JKN related to the current deficit condition. With the high rate of labor with C-Section well above the average set by the WHO, it is necessary to know the things that determine the method of delivery performed by pregnant women so that it can be used as a recommendation for decision makers related to the financing of labor on the JKN.

This study uses claims data, membership data and health information system data of JKN from 2015-2017 managed by BPJS Health. The object of the study was the female participants of JKN, aged 15-49 gave birth in the period 2015-2017. Univariate, bivariate and multivariate analysis (logit method) were performed. From the analysis of 3,132,846 observations it was found that as many as 1,794,479 (57.28%) were deliveries with C-Section.

All health facilities characteristic variable and patient characteristic variable significantly (p value <0,05) influence method of delivery with C-Section. Labor with a higher probability of Section occurred in Class B Hospital, Private Hospital, located in the city, located at region I, in the group of informal participants, Class treatment 1, and with severity level I. There is an indication that the delivery with the C-Section occurs not for medical reasons, but other factors such as incentives. BPJS Kesehatan together with the Ministry of Health have to develop payment system and other control system so that cost containment can be done."

"Besarnya penggunaan dana untuk penyakit jantung iskemik dapat mengancam sustainability pembiayaan JKN yang akan berdampak terutama pada pelayanan kesehatan penyakit jantung iskemik dan juga pelayanan penyakit lainnya. Pengetahuan biaya yang akurat sangat penting sebagai dasar strategi BPJS Kesehatan dalam mengalokasi dana secara rasional. Analisis biaya dapat dilakukan melalui studi Cost of Illness secara khusus pada biaya medis langsung. Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan biaya medis langsung rawat inap penyakit jantung iskemik peserta JKN di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Penelitian yang menggunakan data sekunder dari data sampel BPJS Kesehatan 2015-2016 ini, dilakukan dengan pendekatan cross sectional. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian menemukan rata rata biaya medis langsung per pasien sebesar Rp.13.200.000, penderita umur diatas 54 tahun Rp.15.200.000, laki laki Rp.15.300.000, perempuan Rp.9.807.036, rumah sakit tipe A Rp.36.800.000, rumah sakit tipe B Rp.10.100.000, dengan terapi medis saja Rp.7.060.097, dengan intervensi PCI dan terapi medis Rp.65.500.000 dan dengan pembedahan dan terapi medis Rp.94.500.000. Faktor faktor yang berhubungan dengan biaya adalah tipe fasilitas kesehatan, tipe manajemen penyakit, tingkat keparahan penyakit, frekuensi rawat inap dan length of stay. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan investasi untuk mendukung upaya first prevention dan secondary prevention di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan serta menerapkan clinical pathway, rujukan berjenjang dan rujukan balik untuk mengontrol biaya di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

---

The large use of funds for ischemic heart disease can threaten the sustainability of JKN financing which will have an impact on healthcare for ischemic heart disease and healthcare for other diseases. Accurate cost knowledge is very important as the basis for the BPJS Kesehatan strategy in allocating funds rationally. Cost analysis can be done through a Cost of Illness study specifically on direct medical costs. This study aims to determine the factors that are associated with the direct medical costs of inpatient ischemic heart disease at advanced referral health facilities. The study used secondary data from the 2015-2016 BPJS Kesehatan sample data, which was conducted using a cross sectional approach. Data analysis was performed by univariate and bivariate. The results of the study found that the average direct medical cost per patient was Rp.13,200,000, patients over 54 years old were Rp.15,200,000, men Rp.15,300,000, women Rp.9,807,036, type A hospital Rp.36,800,000, type B hospital Rp.10,100,000, with medical therapy Rp.7,060,097, with PCI intervention and medical therapy Rp.65,500,000 and with surgery and medical therapy Rp.94,500,000. Factors associated to cost are type of health facility, type of disease management, severity of disease, frequency of hospitalization and length of stay. BPJS Kesehatan needs to increase investment to support first prevention and secondary prevention efforts in first level and referral health facilities and implement clinical pathways, tiered referrals and back referrals to control costs at advanced referral health facilities.

"

"Banyak tantangan yang dihadapi Sistem Informasi Kesehatan, khususnya pada sarana pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang. Indonesia salah satunya, yang berada dalam upaya pergerakan dari sistem manual menuju sistem elektronik. Bersamaan dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membutuhkan sistem berbasis komputer sebagai cara untuk klaim biaya perawatan pasien. Rumah sakit mulai beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Tujuan penelitian adalah mengambarkan Kesiapan Rumah Sakit untuk Implementasi Rekam Medis Elektronik dalam Menyambut Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian di Rumah Sakit X, dengan 3 variabel utama; kesiapan sumber daya manusia, kesiapan organisasi dan pertimbangan untuk penerapan JKN. Data dikumpulkan melalui review restrospektif dokumen rekam medis dan wawancara mendalam pada SDM level operasional dan manajemen. Hasil yang didapatkan organisasi dan infrastruktur IT mulai mengembangkan RKE, pergerakan level manajemen sudah menuju RKE. SDM level masih membutuhkan sosialisasi dan training.

---

There are many challenges facing health information systems, particularly in health care facilities of developing countries; Indonesia being one of them. Along with the implementation of National Health Insurance (which requires computerbased systems to track cost of care for patients), Indonesia is moving from a manual system to a electronic system. Many hospitals in Indonesia have already begun this process. The purpose of the study is to describe hospital readiness in anticipating the application of electronic medical record system for the national health insurance. There are two main variables: readiness of human resources, and organizational readiness for implementation of national health insurance (JKN). Data was collected through a retrospective review of medical records, documents, and in-depth interviews of human resources at the operational and management level. Once research was completed, the organization began to develop an Electronic Medical Record IT infrastructure. Progress has so far taken place mostly at the RKE management level. Operational levels still need socialization and training."

"ABSTRAKSejak implementasinya pada tahun 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mendorong peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tingginya utilisasi ini berdampak terhadap tingginya biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagai pelaksana JKN. Di sisi lain, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan peserta PBPU yang dianggap overutilisasi. Dengan metode analisa cross section, penelitian ini melihat bagaimana karakteristik utilisasi pelayanan kesehatan dari peserta JKN pada kelompok pesertaPenerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di FKRTL khususnya rumah sakit. Teknik Principal Component Analysis (PCA) dipilih untuk mereduksi variabel-variabel durasi perawatan, biaya rumah sakit dan tingkat keparahan menjadi variabel baru berbentuk indeks utilisasi rumah sakit. Kemudianmenggunakan model estimasi Ordinary Least Square (OLS) untuk menganalisa tingkat utilisasi rumah sakit. Kami menemukan bahwa terdapat dua jenis utilisasi rumah sakit dengan hasil yang berbeda, pada utilisasi frekuensi, PBPU memiliki tingkat utilisasi lebih banyak dari PBI, namun pada utilisasi status kesehatan saat berobat, peserta PBI lebih buruk dibandingkan dengan peserta PBPU dengan signifikansi pada tingkat 1%. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika peserta PBI berobat di rumah sakit akan memiliki kecenderungan dirawat lebih lama, dengan biaya lebih besar dan dengan status kesehatan yang lebih parah jika dibandingkan dengan peserta PBPU. Hasil penelitian ini jugamenunjukkan bahwa kelompok peserta PBI dengan frekuensi berobat yang lebih sedikit dibandingkan PBPU memiliki status kesehatan yang lebih buruk.

---

ABSTRACTSince its implementation in 2014, the National Health Insurance (JKN) program has encouraged increased utilization of health services both at the First Level Health Facility (FKTP) and at the Advanced Referral Health Facility (FKRTL). This high utilization has an impact on the high cost of health services borne by the Health BPJS as JKN`s Operator. On the other hand, the main target of the JKN program is that PBI are still considered to be not optimal in the utilization of health services, in contrast to PBPU who are considered to be overutilized. With the crosssection analysis method, this study looks at how the characteristics of health service utilization of JKN participants in the contribution group of Contribution Beneficiaries (PBI) and the group of Non-RecipientWorkers (PBPU) in FKRTL especially hospitals. Principal Component Analysis (PCA) technique was chosen to reduce variables of the duration of treatment, hospital costs and severity to new variable in the form of hospital utilization index. Then we use the Ordinary Least Square (OLS) estimation model to analyze the level of hospital utilization. We foundthat there are two types of hospital utilization with different results, in frequency utilization, PBPU has more utilization rates than PBI, but in health status utilization during treatment, PBI are worse than PBPU with significance at 1% level. These findings indicate that when PBI participants seek treatment at a hospital will have a tendency to be treated longer, at a higher cost and with a more severe health status when compared to PBPU participants. The results of this study also showed that the PBI participant group with less frequency of treatment compared to PBPU had worse health status."

"Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer.

---

Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat inap tingkat lanjut peserta JKN pada lansia yang merupakan pasien kardiovaskular di wilayah Provinsi DI Yogyakarta berdasarkan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Total sampel yang diperoleh sebesar 192 peserta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan dengan uji analisis chi-square untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil penelitian diperoleh bahwa utilisasi rawat inap pada peserta JKN yang memiliki penyakit kardiovaskular di Yogyakarta sebagian besar diakses oleh peserta dengan jenis kelamin laki-laki (61.0%), kelompok umur pra lansia (45-59 tahun) (69.8%), memiliki status belum kawin (66.7%), bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunungkidul (84.6%), jenis FKTP puskesmas (61.3%), kepemilikan FKRTL milik pemerintah (64.3%), segmen peserta PBI APBD (100.0%), hak kelas rawat I dan II (100.0%), tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas (75.6%). Variabel yang memiliki hubungan secara signifikan dengan utilisasi RITL adalah karakteristik umur, wilayah tempat tinggal (Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul), segmentasi kepesertaan (PBI APBD dan PBI APBN), serta komorbiditas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PBI JKN mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin.

---

This study aims to determine how the determinants of inpatient utilization of JKN participants in the elderly who are cardiovascular patients in the DI Yogyakarta Province based on BPJS Sample Data in 2019. This study used a cross-sectional design to obtain variables that affect the inpatient utilization of JKN participants in the elderly who are cardiovascular patients and analysis is limited to 192 total samples with the chi-square analysis test. The sampling technique used the total sampling technique and was in accordance with the inclusion and exclusion criteria. For the 192 total samples, respondents who utilized inpatient facilities the most were in the male gender (61.0%), pre-elderly age group (45-59 years) (69.8%), has unmarried status (66.7%), residing in the Gunungkidul Regency (84.6%), FKTP puskemas (61.3%), public sector (64.3%), PBI APBD participant (100.0%), nursing class I and II (100.0%), and had no comorbidities (75.6%).  Variables that have a significant relationship with the use of RITL are age characteristics, area of residence (Gunungkidul Regency and Bantul Regency), membership segments (PBI APBD and PBI APBN), nursing class (class III), and comorbidities. The study also represented that PBI JKN is able to increase access to the poor citizen."

"Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit.Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada.Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU.

---

In order to improve the quality of hospital services in Indonesia, one of the government?s efforts is a system of Public service Agency (BLU). So the government hospitals in Indonesia are required to implement this system public service agency.The purpose of this study was to get an overview from identification aspects of a Public Service Agency requirements, the elaboration of regulatory, human resources and hospital performance.

This research is a type of observational study with a qualitative and quantitative approach through interviews, document review techniques and questionnaires. The study was conducted in three Army hospital with ten people as the informants.

The results showed that all three hospitals ever prepare requirements and ready to be BLU in term of substantive requirements, technical, administrative and human resources. Performance and financial services increased in 2014 with the passage of National Health Insurance (JKN) implementation. Elaboration of internal policies related to BLU unclear and actual implementation is not clear yet.

This study suggests that Army hospital can be advisable to obtain the status of full BLU. It gradually starts from the Hospital level two Dustira and was followed by two other hospitals by learning and imitating of the Hospital who already have the status of Public service agency."