Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pusat komunitas adalah ruang publik bagi komunitas untuk melakukan aktivitassosial, berinteraksi, rekreasi, dan menyalurkan hobinya yang dalam beberapa kasusdapat menanggulangi permasalahan sosial. Beberapa kajian membahas aspek fungsionalpusat komunitas dari segi pelayanan sosial karena manfaat fungsionalnya, tetapipembahasan mengenai pusat komunitas tidak dapat dilihat dari pelayanan sosial saja.Tulisan ini melihat pusat komunitas, melalui studi kasus RPTRA Kenanga, Cideng,Jakarta Pusat, memiliki aspek disfungsional yang menimbulkan eksklusivitas melaluikontestasi memori kolektif antara Pemerintah dan Masyarakat. Dengan menggunakankerangka analisis yang mengacu pada konsep ruang publik dan memori kolektif, tulisanini melihat perubahan sebelum adanya pusat komunitas yang berupa kepemilikan privatdan setelah adanya pusat komunitas yang membentuk memori kolektif baru berupakepemilikan publik. Dari studi kasus di RPTRA Kenanga, tulisan ini menunjukkanbahwa pembentukan memori kolektif baru menyebabkan kontestasi memori kolektifantara negara (pemerintah provinsi DKI Jakarta)dan masyarakat (warga sekitar RPTRAKenanga) yang kemudian menimbulkan eksklusivitas di ruang publik tersebut.Community center is a public space for the community that has a function for socialactivities, such as recreation and interaction, which in particular cases may diminishsocial problems. This study want to examines community center as Public Space and itsmemory collective to see the relevance of the theory and its significance to urban policy.The method of this article is qualitative using case study of Children-Friendly IntegratedPublic Space-Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga, Cideng,Central Jakarta. This article argues there has been a dysfunctional aspect that resultsin exclusiveness through collective memory contestation between the Government andLocal Community. The study find that other than the changes from private property topublic property, the establishment of RPTRA Kenanga creates new collective memorythat has resulted in collective memory contestation between the government of DKIJakarta and the local people, which led exclusivity in the public space."

"Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di tingkat global, regional, nasional, maupun lokal. World Health Organization menggulirkan strategi directly observed treatment short course (DOTS) dan strategi stop tuberculosis partnership bertujuan untuk menjangkau semua penderita tuberkulosis. Kedua strategi tersebut masih belum mampu mencapai target case detection rate (CDR) secara konsisten. Penelitian ini bertujuan merumuskan model modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam crude death rate. Sasaran penelitian adalah petugas tuberkulosis dan kader di 30 desa di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah survei dan studi kasus. Hasil penelitian survei menunjukkan, desa dengan modal sosial yang tinggi mempunyai kemungkinan untuk melampaui target CDR ≥ 70%, 9 kali lebih besar daripada desa dengan modal sosial rendah. Desa dengan partisipasi masyarakat tinggi mempunyai kemungkinan 7,5 kali lebih besar daripada desa dengan partisipasi masyarakat rendah. Hasil penelitian studi kasus menunjukkan, faktor-faktor modal sosial yang berhubungan dengan CDR terdiri dari dimensi kognitif meliputi kepercayaan dan merasa mempunyai program tuberkulosis. Dimensi relasional meliputi norma sosial, penanaman jasa pribadi, kerja sama, dan komunikasi. Dimensi struktural meliputi jejaring dan persatuan. Faktor-faktor partisipasi yang berhubungan dengan CDR meliputi identifikasi kebutuhan, menggerakan sumber daya program, dan kepemimpinan.

---

Tuberculosis is an important public health problem of global, regional, national, and local levels. World health organization launched directly observed treatment short course (DOTS) and stop tuberculosis partnership strategies aiming to reach all tuberculosis patients. Both strategies have not been able to reach the case detection rate (CDR) target consistently. This research aimed to formulate a social capital and participation model in crude death rate. The target of research was the officers of tuberculosis programs and cadres in 30 villages in Karanganyar Regency, Central Java. The method used in this research was survey and case study. The result of survey research showed that the village with high social capital had 9 times probability of surpassing CDR target ≥ 70% than the one with low social capital and 7.5 times higher than the one with low public participation. The result of case study showed that the social capital factors relating to CDR consisted of cognitive dimension encompassing trust and sense of belonging to tuberculosis program. Relational dimension encompassed social norm, personal service implantation, cooperation, and communication. Structural dimension involved public network and association. The factors of participation relating to CDR included need identification, activating the program resource, and leadership."

"ABSTRAKPertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan."

"Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada bank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauh manakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkan putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yang diuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudah diserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligus menjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindungan hukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencana lelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.
ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate owners of the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process which is govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and State Auction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the non performing loan which occur in the government banking. The paper looked into how significant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctions assets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over the assets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses the normative legal research and the descriptive analytic method against a court decision over a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study and afterward the data was analyzed according to the issues systematically. The research demonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of the auctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure the auction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner has the rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legal remedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets not vanishing included as to go on the auction what is left over."

"Penelitian mengenai struktur komunitas Polychaeta di lima muara sungai Teluk Jakarta (Muara Karang, Muara Baru, Muara Sunda Kelapa, Muara Tiram, dan Muara Tawar) telah dilakukan. Sampel diambil menggunakan Peterson Grab Sampler dari tiga stasiun di masing-masing lokasi pengambilan sampel. Berdasarkan hasil identifikasi dan pencacahan sampel diperoleh 29 marga yang terdiri dari 16 marga berasal dari subkelas Errantia dan 13 marga lainnya berasal dari subkelas Sedentaria. Kapadatan Polychaeta di perairan Teluk Jakarta berkisar antara 194,22?296,30 individu/m2. Terdapat dominasi marga Capitella di Muara Tawar, dan dominasi marga Nereis di Muara Karang. Indeks keanekaragaman Polychaeta berkisar antara 0,69--2,71 dan indeks kemerataan berkisar antara 0,09- -0,97. Kesamaan marga Polychaeta antar muara bervariasi yang berkisar antara 0- -1. Sebaran Polychaeta di perairan Teluk Jakarta menunjukkan pola mengelompok.

---

Research on community structure of Polychaeta in five rivermouths of Jakarta Bay (Muara Karang, Muara Baru, Muara Sunda Kelapa, Muara Tiram, and Muara Tawar) have been performed. Samples were taken by Peterson Grab Sampler from three stations at each sampling sites. Based on the identification and enumeration of samples obtained, there were 29 genera comprising, 16 genera from subclasses Errantia and 13 other genera from subclasses Sedentaria. Density of Polychaeta in Jakarta Bay ranged from 194,22 to 296,30 individu/m2. Polychaeta in Muara Tawar are dominated by the Capitella, and then Polychaeta in Muara Karang are dominated by the Nereis. Polychaeta diversity index ranged from 0,69 to 2,71 and evenness index ranged from 0,09 to 0, 97. The similarity index at Jakarta Bay ranged from 0--1. Distribution of Polychaeta in Jakarta Bay waters showed clumped patterns."

"ABSTRAKMinimnya ruang publik untuk masyarakat menjadi salah satu masalah urban di Jakarta. Ruang publik memiliki peranan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selama ini kita mengira dengan membangun ruang publik sudah mencakup kebutuhan masyarakat semua usia termasuk anak, ternyata itu belum, untuk itu digagas Program pembangunan RPTRA yang dilakukan dengan metode partisipatif dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Dari 6 lokasi pembangunan RPTRA tahap 1 salah satunya dilakukan di Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat. Banyaknya pihak yang terlibat yang membawa kepentingannya dalam program, dan dinamika yang terjadi memberikan arti dan warna sendiri pada partisipasi. Tipologi kepentingan dan dinamika akan dilihat dari bentuk partisipasi, kepentingan arah top down, kepentingan arah bottom up, dan fungsi partisipasi, serta interaksi /hubungan diantara karakteristik /elemen dalam partispasi, berdasarkan teori dari Sarah White. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tipologi kepentingan dalam dinamika partisipasi masyarakat pada pembangunan RPTRA di keluruhan Cideng, Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi yang terbentuk adalah representative, kepentingan arah topdown adalah untuk terciptanya sustainability, persepsi masyarakat terhadap partisipasi sudah pada tahap empowerment, dan fungsi partisipasi yang tercipta adalah voice, serta terjadi interaksi /hubungan diantara karakteristik /elemen dalam partispasi yang membentuk dinamika partisipasi

---

ABSTRACT The lack of public space for people become one of the urban problem in Jakarta. The public spaces have a major role in social and economic life of society. During this time people thought that building a public space will cover the needs of people from all ages including children. Apparently, it was not, therefore RPTRA program development was initiated, using participatory approach by involving many stakeholders, such as governments, non governmental organizations, businesses, universities and society. Cideng is one of 6 locations RPTRA development stage 1. The number of parties that involved, brings its interest and the dynamics that occur, gives means and variety on participation. Typology of interests and dynamics will be seen from the form of participation, interest toward the top down, bottom up toward the interest, and participation functions and interactions relationships between characteristics elements in the participation, based on the theory of Sarah White. This study aims to analyze how the typology of interest in the dynamics of community participation in development RPTRA in Cideng generous nature, Central Jakarta. This study used qualitative methods to approach post positivism. The results showed that the forms of participation that is formed is representative, the interest towards topdown is for the creation of sustainability, the public perception of participation already at the stage of empowerment, and the function of participation that is created is the voice, as well as the interaction relationship between the characteristics elements in the participation of the forming dynamics participation. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri terjadinya politik pengelolaan pada ruang publik bernama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai RPTRA sebelumnya mengemukakan bahwa secara umum RPTRA dapat memberikan fungsi sosial tertentu dalam masyarakat, misalnya membangun interaksi sosial, memberikan ruang relaksasi dan rekreasi, dan sebagainya. Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda. Alih-alih melihat dari paradigma fungsionalis, penelitian ini menggunakan paradigma konflik dalam memetakan politik pengelolaan RPTRA. Yang dimaksud dengan politik adalah tegangan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, antara lain pengelola RPTRA dan warga masyarakat. Kerangka konsep yang digunakan adalah produksi dan kontestasi ruang Henri Lefebvre. Konsep ini sendiri mengatakan bahwa di dalam produksi ruang, terjadi benturan antara ruang abstrak yang dibentuk oleh perencana kota dengan ruang sosial yang dijalani oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus mengenai RPTRA Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, sebab RPTRA ini terletak di permukiman padat penduduk dengan tingkat status ekonomi menengah ke bawah. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan, mental-mapping, wawancara mendalam, dan partisipatori visual (elisitasi foto dan autofotografi). Penelitian ini menemukan tiga simpul analisis. Pertama, pola konstruksi ruang abstrak ditandai dengan pelayanan yang menempatkan warga Rustanti sebagai objek, pelarangan beberapa kegiatan seperti hajatan dan keagamaan, dan kecenderungan melihat warga Rustanti sebagai pihak yang memiliki sumber daya manusia (SDM) rendah. Kedua, warga Rustanti sendiri memaknai RPTRA Rustanti sebagai ruang sosial dalam beberapa kategorisasinya, antara lain ruang rekreasi, ruang edukasi, ruang ekspresi dan eksplorasi diri, serta ruang ekonomi. Ketiga, terjadi beberapa konflik oleh karena adanya perbedaan pemaknaan RPTRA sebagai ruang publik. Beberapa konflik tersebut adalah pengaturan waktu penggunaan lapangan RPTRA, pemberlakuan jam buka-tutup lapangan RPTRA, dan pelarangan perayaan keagamaan di RPTRA. Jarak antara ruang abstrak dan ruang sosial ini semakin diperpanjang dengan adanya beberapa isu, seperti keterwakilan warga sebagai pengelola, perilaku elitis pengelola, dan pelayanan yang birokratif. Di masa pandemi, prioritas pengelolaan juga masih menggunakan sudut pandang dari pengelola alih-alih melihat kebutuhan warga. Hal ini terlihat dari prioritas proyek tanaman hidroponik daripada upaya untuk secara kreatif mempromosikan protokol kesehatan di RPTRA Rustanti.

---

This research aims to analyze the politics of public space’s management, namely Child-friendly Integrated Public Space (RPTRA). Previous research related this public space assert that RPTRA has given certain social function to the life of city dwellers. They can do their various activities there, such as building social interaction, doing sports, and so on. This research itself uses different point of view. Instead of using functionalist paradigm, this research employs conflict paradigm in the process of analyzing the politics of public space’s management. The word “politics” refers to the tension between several related parties, for instance the staff of RPTRA and the local community. As a framework of analysis, this research uses the concept of the production of space from Henri Lefebvre. This concept explains that in the process of production of space, there are some frictions due to the existence of two different spaces, which are abstract space and social space. This research stands within qualitative approach by taking a case study of RPTRA Rusun Tanah Tinggi, Central Jakarta. The reason behind this choice is because this RPTRA exists in the midst of dense community. There are several methods employed within this research, such as field observation, mental-mapping, in-depth interview, and visual partisipatory (photo elicitation and autophotography). There are three main findings of this research. Firstly, the pattern of the construction of abstract space has been signaled by several characteristics, which are the services that position the local community as object, the restriction of activities related to hajatan and religious celebrations, and the tendency to see local community as people who are lack of skills. Secondly, the people of Rustanti see the RPTRA as a social space from several points of view, such as space of recreation, space of education, space of expression and self-exploration, and space of economy. Thirdly, there happen few conflicts due to the different interpretation of RPTRA as a public space. Those conflicts include time schedule of the field usage, the policy of opening and closing the field of RPTRA Rustanti, and the restriction of religious celebrations in RPTRA. The distance between abstract and social space is worsened by some issues, like the representativeness of local community as a staff of RPTRA, the attitude of the staff as certain elites, and the difficult bureaucracy. In the context of COVID-19 pandemic, this research found that the staff put the priority not based on the need of the local community. They chose to put certain efforts to the project of hydroponic plants instead of tirelessly find creative way in promoting the importance of health protocol to the users of RPTRA Rustanti."

"ABSTRAKMenurut data dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), saat ini komunitas banyak muncul di perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya beberapa komunitas dengan fokus yang berbeda-beda. Salah satu komunitas muncul adalah Komunitas Historia Indonesia (KHI) yang ada sejak tahun 2003.Berdasarkan wawancara dengan Asep Kambali, Founder KHI, menyatakan bahwa saat ini KHI sedang mengalami masalah yaitu relawan yang tidak aktif dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menunjukan bahwa kurang maksimalnya pengelolaan dari KHI terhadap para relawan. Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk merancang serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan penghargaan dan kecintaan masyarakat, terutama para relawan, terhadap sejarah dan budaya Indonesia. Menurut data dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), saat ini komunitas banyak muncul di perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya beberapa komunitas dengan fokus yang berbeda-beda. Salah satu komunitas muncul adalah Komunitas Historia Indonesia (KHI) yang ada sejak tahun 2003. Berdasarkan wawancara dengan Asep Kambali, Founder KHI, menyatakan bahwa saat ini KHI sedang mengalami masalah yaitu relawan yang tidak aktif dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menunjukan bahwa kurang maksimalnya pengelolaan dari KHI terhadap para relawan.

Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk merancang serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan penghargaan dan kecintaan masyarakat, terutama para relawan, terhadap sejarah dan budaya Indonesia.

---

ABSTRACTAccording to the data from Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), now many communities are appearing in urban. It can be seen from the emergence of some communities have a different focus. One of the communities is Komunitas Historia Indonesia (KHI), which exixted sinced 2003. Based on interviews with Asep Kambali, Founder of KHI, that now KHI was having a problems about the volunteers are not active in recent months. This problem shows that management of KHI about the volunteers less maximal.This final assignment aims to design a series of special event that can promote respect and affection of the people, especially the volunteers, to the history and culture of Indonesia."