Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Outside dump of Air Lava Coliery is large (±650 ha), in order to sustainable land use, the location should be used. Using the location as farm or plantation is relatively difficult due to the land fertility. Potential usage is as a settlement, this is supported by infrastructure availability (road, bridge, economic center, medical facilities, and other). To support the usage of outside dump as settlement, geotechnical analysis should be performed in relation with the physical and mechanical characteristics of soil as well as the slope stability. Sampling and laboratory analysis provide that there is no relationship trends between cohesion and depth as well as the dumping time. This because of the material being dumped is heterogen and compacting procedure applied which may be not same from one area to another. Hence, for use as settlement, detail geotechnics study of the location should be conducted. In location with low cohesion value, simple building may be build, whereas in location with high cohesion value permanent or multi-floor building can be build."

"ABSTRAKKawasan permukiman menurut RTRW Propinsi Jawa Barat adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam dan buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberi manfaat meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman, meningkatkan perkembangan lintas sektoral dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Permukiman menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang No.4/1992, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok selama 12 tahun (sampai tahun 2002) meningkat hampir 5 kali lipat dengan laju pertambahan penduduk 13,6 % pertahun. Pertambahan penduduk ini memberi tekanan terhadap Kota Depok dan mengakibatkan semakin meluasnya daerah permukiman. Indikasi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kota Depok dapat dilihat dari basil overlay antara permukiman eksisting dengan lokasi permukiman RTRW Kota Depok 2010 yang terdistribusi di 6 kecamatan dengan luas yang berbeda¬beda. Target objek penelitian adalah permukiman yang terbangun di kawasan non-budidaya terutama di kawasan sempadan sungai karena telah melanggar "Fungsi Lindung". Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis mengenai kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah dan aspek legalitas. Untuk pembanding dan membantu hasil analisis spasial tersebut dilakukan pengambilan angket di lokasi penelitian.Klasifikasi kesesuaian tanah didasarkan kepada kelas interval terhadap total nilai yang diperoleh setiap poligon hasil overlay melalui pembobotan dan skoring, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu, Sangat Sesuai (SI), Cukup Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N). Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah didapatkan bahwa klassifikasi kesesuaian tanah daerah yang diteliti untuk Kelas Sangat Sesuai (Si) memiliki luas 1%, Kelas Cukup Sesuai (S2) adalah 4%, Kelas Sesuai Marginal (S3) dengan luas tanah 85% dan Tidak Sesuai (N) dengan luas 10% dari luas seluruh daerah penelitian. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi permukiman yang diteliti kurang layak dijadikan lokasi permukiman.Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek Legalitas berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 tahun 2003 tentang Garis Sempadan sungai didapatkan telah terjadi penyimpangan penggunaan tanah di kawasan sempadan Ci Liwung khususnya dalam lokasi penelitian terdapat permukiman seluas 108.417,62 m2.Dari hasil penilaian terhadap variabel analisis didapatkan salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan penggunaan tanah tersebut adalah variabel akses, Hasil analisis SIG menunjukkan bahwa kawasan sempadan Ci Liwung mempunyai akses yang baik tehadap jalan raya (Margonda Raya). Dari hasil angket didapat jawaban tentang keamanan tempat tinggal Sangat aman 18%, Aman 44%, Cukup aman 28%, Tidak aman 10% dan Sangat tidak aman 0%. Dengan demikian mereka menganggap bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah aman walaupun berada di kawasan yang terlarang untuk permukiman.

---

ABSTRACT

Land suitability is defined as the adaptability of land for a certain purpose of use. Land suitability for settlement area is general referred to suitability related to law, security and safety of the inhabitants. For example, the utilization of a certain land use must be in line with City Spatial Planning on land utilization, easily accessible, free of flood, in stable land condition, distanced from pollution sources, and have water resources.

The use of a certain land that does not in line with its purpose of use, will create generally some problems as happened in Depok in the last several years. Natural disasters such as landslide and flood at the end of the year, hit some settlement areas in Depok causing some material damages and loss of lives. The indication of unsuitability in Depok can be seen from the overlay result between the existing settlement areas and settlement locations from the City Spatial Planning of Depok 2010 distributed over 6 sub-districts with different area sizes. The targeted object of the research is the settlement areas in the non-cultured areas, especially in the buffer zone of a river, because it is against its "conservation function" as defined by the law. Spatial analysis is done with a geographic information system (GIS) on the land suitability for settlement area based on the land's physical and legal aspects. A questionnaire is also collected in the research location for the purpose of bench marking and supporting the spatial analysis.

Land suitability classification is performed based on the interval class value obtained by each polygon resulted from the overlay, through weighting and scoring. Land suitability is then classified into 4 classes: Very Suitable (SI), Suitable (S2), Marginally Suitable (S3), and Not Suitable (N). The result of spatial analysis of the Iand suitability for settlement area based on the physical aspects of the land shows that only 1% of the researched area falls into the class Very Suitable (SI); 4% into the class Suitable (S2); 85% into the class Marginally Suitable (S3), and 10% falls into the class Not Suitable (N). This analysis shows that most of the areas being used for settlement, is actually moderate suitable for settlement purpose.

The result of spatial analysis of the land suitability for settlement area based on the legal aspect, i.e. Local Regulation of The Province of West Java, No: 812005 on Buffer Zone of Water Resources and Local Regulation of The City of Depok No. 18/2003 on River's Buffer Line, shows an infraction of these laws because of the existing settlement areas in Ci iwung's buffer zone of 108,417,62 m2.

From the result of variable analysis, it is found out that one of the factors causing this unsuitability of land use, is the accessibility. The GIS- analysis shows that Ci Liwung buffer zone is easily accessible from a big road (Margonda Raya Street). From the questionnaire, it is also found out that 18% of the people living in this buffer zone think that the place is very safe, 44% think it is safe, 28% think it is moderately safe, 10% think is unsafe, and 0% think it is very unsafe. Therefore, they consider that their area is safe although it is located in the forbidden zone for settlement."

"Dalam seminar sehari gerakan Ciliwung Bersih tanggal 22 Ag ustus 1989 dikemukakan bahwa Alur Ciliwung dengan panjang + 117 km, dihuni o l eh ± 6 . 264. 509 jiwa, serta tata gunanya diperuntukan sebagaf sawah , situ dan sungai, ladang, perkebunan, bangunan dan pekarangan . Salah satu penyebab banjir adalah berkurangnya jalur hijau sebagai penyanggah air. Hal ini disebab kan meningkatnya pertambahan penduduk dan kebutunan tanah untuk bermukim. Permukiman sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan. Permukiman penduduk yang tidak sesuai dengan ketehtuan pemerintah merupakan penyimpangan dari pola permukiman dan keadaan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku penduduk. Perilaku penduduk terhadap Daerah Alur Sungai yang dapat mempengaruhi pola permukiman antara lain adalah karena tingkat pendidikannya yang belum memadai terutama mengenai lingkungan hidup. Demikian juga jenis pekerjaan penduduk yang beraneka ragam belum meberikan dampak yang positif terhadap pemeliharaan lingkungan. Di samping itu perencanaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pembatasan pertambahan penduduk serta tata guna tanah belum secara keseluruhan dapat di1aksanakan. Keadaan ini dapat dikemukakan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya jalur hijau di sepanjang Daerah Alur Sungai.
2. Bertambahnya jumlah permukiman di Daerah Alur Sungai menimbulkan pula bertambahnya aktivitas pembuangan sampah rumahtangga ke badan air.
3. Banyaknya rumah penduduk yang dibangun menjorok ke badan sungai sehingga mengakibatkan penyempitan atau mengubah A1ur Sungai.

Dari uraian-tersebut maka masalahnya adalah sebagai berikut :Seberapa jauh pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaanpenduduk setempat dengan pola permukiman di DaerahA1ur Ci11wung ?.Hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut ;

1. Penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi bermukim lebih jauh dari tepi sungai daripada penduduk yang berpendidikan dasar dan menengah,
2. Penduduk yang mempunyai pekerjaan bukan sebagai pegawai negeri bermukim lebih dekat ke tepi sungai dari pada pegawai negeri.

Jenis penelitian adalah survai, observational cross sectional dengan menggunakan sampel secara acak. Besarnya sampel ditentukan berdasarkan taksiran proporsi jumlah subyek dan interval konfidensi ditetapkan sebesar 95%. Jumlah sampel di kelurahan Bidaracina adalah 58 KK dan di kelurahan Baranangsiang 30 KK. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dan pengujian hipotesis dengan uji Ch1 Square. Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk setempat, maka mereka ternyata semakin agak jauh bermukim dari Daerah Alur Ciliwung. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berpendidikan tinggi mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap pola permukiman penduduk danipada mereka yang berpendidikan dasar dan menengah, berarti pendidik an dapat mempengaruhi pola permukiman.
2. Jenis pekerjaan penduduk setempat ternyata tidak mempengaruhi mereka untuk bermukim di Daerah Alur Ciliwung. Hal ini berarti dengan jenis pekerjaan apapun tidak mempengaruhi pola permukiman.
3. Perencanaan diarahkan kepada status, penempatan dan proses kegiatan penduduk dengan upaya membatasi pertambahan penduduk. Sedangkan pendidikan diarahkan kepada pendidikan non formal yang memprioritaskan pendidikan berwawasan lingkungan.
4. Pengawasan dilakukan dalam hal tata guna tanah- untuk mencegah berkurangnya jalur hijau, pemakaian tanah negara dan pengendalian bahaya banjir.

"

"Tesis ini membahas penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah asrama TNI Angkatan Darat sehubungan adanya putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 259 K/TUN/2004 yang mengabulkan permonan kasasi Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak namun menyatakan gugatannya tidak dapat diterima. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan tindakan pengamanan mencegah sengketa dengan cara pendaftaran haknya dan merawat serta mempergunakan tanah sesuai peruntukannya dan sengketa segera diselesaikan untuk menghindari masalah atau sengketanya semakin komplek; sengketa diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional atau Pengadilan; Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas hendaknya sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik dan para penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa memperhatikan hukum dan keadilan.

---

This thesis explores the settlement of disputes over land ownership rights of the Army hostel due to the decision of the State Administrative Appeal Case Number 259.K/TUN/2004 which granted cassation Building Engineer Detachment Commander 4/VI Pontianak but noted his complaint could not be accepted. This research is a normative juridical literature research method. The results suggest security measures to prevent disputes by way of registration and care as well as their rights to use land according to its allocation and disputes to be resolved to avoid the more complex issues or disputes; disputes settled through the National Land Agency or the Court, the National Land Agency in carrying out duties in accordance with the principle should be- general principle of good governance and law enforcement officials in solving the dispute concerned the law and justice."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukanpembebasan hak atas tanah agar tanah yang telah dibebaskan tersebut menjadisempurna dan sah secara hukum serta mengenai batasan atau konsep suatupembebasan hak atas tanah serta batasan atau konsep suatu bidang tanah dapatdikatakan sebagai tanah terlantar. Dari hasil penelitian, penulis berpendapatbahwa putusan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor160/PK/PDT./2011 masih dirasa kurang tepat secara peraturan perundang –undangan dan kurang berlandaskan keadilan. Penelitian dalam tesis ini adalahberbentuk yuridis normatif yang sifatnya preskriptif analitis yang pada akhirnyamemberikan saran agar saksi ahli yang berkompeten di bidangnya dapatdihadirkan dalam suatu persidangan, khususnya yang berkaitan dengan pertanahandan dirasa perlunya untuk merevisi beberapa peraturan hukum dalam bidangpertanahan.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the conditions that must be met by the party that conductingthe liberation of land rights to land that has been liberated to be perfectlylegitimate and legally binding, as well as regarding to the concept or limitation ofrights over the land liberation as well as the limitation or concept to the land thatcan be said to be displaced. From the results of research, the author argues that thedecision of the Tribunal of judges in the Supreme Court Verdict Number160/PK/PDT./2011 still felt less precise on laws and less based on justice. Theresearch in this thesis is the juridical normative that shaped in prescriptiveanalytical that ultimately provide recommendations to make a competent expertwitnesses in their field can be presented in a trial/court, particularly related to landand felt the need to revise some of the legal regulations in the field of land."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan pelaksanaan relokasi pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Ada beberapa dasar teori yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu: teori manajemen, teori manajemen perkotaan, teori pengawasan dan teori relokasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan, pengumpulan data, dan studi lapangan dengan cara wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang terjadi pada pelaksanaan relokasi pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara hanya berbentuk pengawasan melekat Waskat internal pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal karena pemerintah menjalankan dua peran pada waktu bersamaan. Peran tersebut sebagai pelaksana dan sebagai pengawas, sehingga sulit dibedakan antara tugas utama yang mana sebagai pelaksana dan yang mana sebagai pengawas

---

ABSTRACTThis study aims to describe the supervision of resettlement relocation implementation of Pasar Penjaringan North Jakarta. There are several basic theories used for the analyzement of the research problems, namely management theory, urban management theory, supervision theory and theory of relocation. This study uses a qualitative approach, using data collection techniques by way of literature study, data collection, and field study by in depth interviews. The results in this research show that the supervision that occurs in the implementation of the relocation of settlement of Pasar Ikan, Penjaringan, North Jakarta is only limited to inherent supervision in the internal government Waskat . However, the results indicate that supervision is not yet optimal because the government runs two roles at the same time. Roles as an executor and as a supervisor, in which we need to distinguish between those role which one as an executor only and as a supervisor only."

"Di Kabupaten Tangerang dalam menyelesaikan sengketa tanah masih ada yang menggunakan lembaga di luar Pengadilan. Di Wilayah ini masih banyak tanah-tanah milik masyarakat yang sering menimbulkan sengketa kepentingan (interest conflict). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan jenis penelitian Deskriptif analitis. Sebagai populasi adalah masyarakat di Kabupaten Tangerang yang pernah mengalami sengketa tanah yang kemudian diambil sebagai sampel yaitu masyarakat dengan cara nonrandom sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Dari hasil analisa penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Daerah sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah karena Kepala Daerah dianggap sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah dan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya.

---

In Tangerang regency in resolving land disputes still exist that use agencies outside the court. In this area there are many public lands that often lead to conflict of interest (interest conflict). The method used is an empirical jurisdiction while kind of descriptive analytical study. As the population is people in Tangerang district who have had land disputes later sampled the community by nonrandom sampling. Data collection techniques used are primary data obtained through interviews and questionnaires and secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations relating to the object under study, secondary legal materials in the form of books, papers and materials law in the form of a dictionary tertiary Indonesian and English dictionaries. The data obtained and analyzed qualitatively. From the analysis of this research note that the role of Regional Head was instrumental to the settlement of land disputes as Regional Head regarded as justice of the peace in settling land disputes and the reliance of community members to solve the problem."

"Kabupaten Karawang dengan berbasis pada sektor pertanian dan industri, memiliki program pertahanan lahan pangan berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan kawasan industri. Kebijakan pembangunan dan perluasan kawasan industri dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berlebihan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Karawang. Hasil studi dengan model probit menunjukkan bahwa, suatu desa/kelurahan akan memiliki peluang lebih besar untuk terjadi alih fungsi lahan sawah apabila: lokasi berupa hamparan, status daerah adalah pedesaan, bukan daerah tertinggal, luas lahan sawahnya besar, luas wilayahnya besar; penghasilan utama sebagian besar penduduknya di sektor non-pertanian, jumlah penduduk besar, jumlah industri kecil dan mikro sedikit, dan jumlah penerima surat miskin/SKTM sedikit.

---

The Karawang Regency based on the agricultural and industrial sectors, has a sustainable food land defense program of land utilization and optimization of the industrial area. The development policies and expansions of the industrial area would generate an excessive conversion of agricultural land. This study aimed to identify the factors that affect paddy land conversions in Karawang Regency.

The results of the study with probit model indicates that a rural / village will have a propencity to convert of paddy land conversion, if it has: a stretch location, rural area status, not the undeveloped area, has large paddy land areas, large area, main income of the most population in non-agricultural sector, a large population, a little number of small and micro industries, and a little number certificate of poverty recipient."

"Muka bumi sehagai sumber daya atau dari segi pemanfaatannya dapat digolongkan kedalam dua wilayah, yaitu a) Wilayah Endapan b) Wilayah Kikisan. Penggolongan kedalam dua wilayah ini didasarkan pada kemungkinan dampak daripada air sebagai unsur yang paling menentukan terhadap kualitas muka bumi atau bentuk medan sebagai tempat hidup manusia, satwa dan tumhuh-tumbuhan, hal yang paling menetukan dampak air itu adalah lereng. Kedua penggolongan muka bumi tersebut dapat dibagi lagi kedalam penggolongan muka bumi berdasarkan ketinggian, ketinggian dipakai untuk penggolongan muka bumi karena di daerah tropik suhu berubah karena ketinggian. Berdasarkan ketinggian penggolongan muka bumi dapat dibagi kedalam - Wilayah Dataran Rendah - Wilayah Pertengahan - Wilayah Pegunungan - Wilayah Pegunungan Tinggi Kabupaten Purwakarta yang terletak pada ketinggian antara 40 - 2.064 meter di atas permukaan laut, memiliki keempat wilayah penggolongan muka bumi. Penggunaan tanah pertanian di kahupaten Purwakarta dapat dibagi menjadi usaha pertanian sawah dan usaha pertanian tanah kering yang terdiri dari usaha tani kebun campuran, tegalan dan perkebunan. Luas usaha pertanian tanah kering yang ada lebih luas dari pada usaha pertanian sawah, hal ini erat hubungannya dengan keadaan fisik wilayahnya yang sebagian besar terdiri dan bentuk medan bergelombang dan berbukit-bukit. Atas dasar pemikiran di atas penulis ingin mengetahui bagaimana penyebaran usaha pertanian sawah dan pertanian tanah kering di keempat wilayah penggolongan muka bumi di kabupaten Purwakarta."