Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, terutama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Arab Saudi sebelum dan setelah moratorium TKI sektor informal. Asumsi lemahnya kebijakan pemerintah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi mengakibatkan para Tenaga Kerja Indonesia kurang mendapatkan perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal tersebut disebabkan adanya masalah institusional terkait Tenaga Kerja Indonesia, masalah prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan permasalahan di negara tujuan. Hasil penelitian menyarankan untuk membenahi birokrasi, membangun sistem informasi, konsultasi dan sistem penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap TKI yang terintegrasi dan dapat diakses publik, serta meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi

---

This research aims to gain an understanding of government policy in responding to the issues of migrant workers. The issue of human rights violations in Saudi Arabia of migrant workers before and after the moratorium informal sector workers especially. The assumption lack of government policy migrant workers in Saudi Arabia resulted in lack of protection that should be their right. Institutional problems related to Indonesian migrant workers, Indonesia migrant workers placement procedures and problems in the destination country are contributing factors to Indonesian migrant workers may lose right in Arab Saudi. The researcher suggests to reorganize the bureaucracy, build information systems of handling cases of human rights violations against migrant workers are integrated and accessible to the public, as well as improve diplomacy with the Government of Saudi Arabia."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Perlindungan terhadap TKI memiliki banyak permasalahan. Salah satu negara tujuan TKI terbesar adalah Arab Saudi. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah belum adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penempatan TKI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menangani TKI bermasalah di Arab Saudi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan BNP2TKI terhadap TKI memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki BNP2TKI. Hal ini menyebabkan lemahnya peran BNP2TKI dalam melakukan penanganan TKI bermasalah di Arab Saudi.

---

Protection of migrant workers have a lot of problems. One of the countries which has largest migrant workers is Saudi Arabia. One of the factors is the emergence of the problem is the absence of MoU (Memorandum of Understanding) between The Indonesia Government and The Saudi Arabia in migrant workers placement.

The purpose of this research's to describe the role and efforts of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia. This is a qualitative approach research with depth interview and document study.

The results of this research is BNP2TKI protection of migrant workers has many problems that weaken the authorities of BNP2TKI. Those thing has weakened role of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia."

"ABSTRAKNegara mempunyai tanggung jawab melindungi dan mensejahterakan rakyat melalui sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik namun sayangnya kondisi Indonesia tidak seperti itu. Kurangnya lapangan pekerjaan di negara sendiri serta meningkatnya permintaan negara luar akan tenaga kerja Indonesia, mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi. Dengan hasil remitansi yang besar, pemerintah Indonesia juga mendorong hal tersebut. Tindak migrasi tersebut pada awalnya menguntungkan semua pihak kecuali TKI itu sendiri. Ketika terjadi permasalahan, negara kewalahan dalam menangani kasus-kasus tersebut karena kurangnya langkah preventif. Kondisi Indonesia sebagai Weak State mempersulit pengurusan TKI di luar negeri. Kondisi tersebut diakibatkan oleh krisis ekonomi 1998 dan semenjak saat itu Indonesia mengupayakan untuk memperbaiki keadaaan tersebut tanpa hasil yang signifikan. Kondisi internal yang tidak stabil mempersulit peningkatan kapasitas pemerintahan; yang sebenarnya mempunyai tugas dalam menjamin perlindungan warga negara di luar maupun di dalam negeri. Pada akhirnya ketidakmampuan ini merefleksikan kelemahan yang melemahkan bargaining position Indonesia di dalam dunia internasional.

---

ABSTRACT

The state bears the responsibility to protect and to provide welfare to the people through a system of government that is functioning properly, but unfortunately the condition of Indonesia is far from its ideal state. The high unemployment rate as well as the increasing demand of Indonesian Migrant workers from country such as Saudi Arabia encouraging them to perform migration. The increasing numbers of remittance income compels the Indonesian government to keep sending migrant workers. The migration was initially beneficial to all parties except the TKI itself. When a problem occurs, the state?s difficulty in handling such cases because of the lack of preventive measures. Indonesian conditions as Weak State complicates the management of migrant workers abroad. The condition was caused by the economic crisis in 1998 and since then Indonesia seek to improve such circumstances without any significant results. Unstable internal conditions complicate governance capacity building; which actually is responsible to ensure the protection of citizens in and outside the country. Ultimately, this inability, reflects the weakness that weakens the bargaining position of Indonesia in the international world."

"Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium ke Negara Arab Saudi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia kelak. keduanya ditinjau berdasakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus terutaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Moratorium ini mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat membenahi sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi salah satunya dengan menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

---

This thesis provides a comprehensive explanation of the Indonesian government can implement a moratorium on the Sending of Indonesian Domestic Migrant Workers to Saudi Arabia. through a moratorium on policy to the State of Saudi Arabia. both are reviewed based on Undang 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In this study, the literature study and interview with the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers.

The results of this study reveal that the government's consideration in imposing a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Saudi Arabia is due to the many cases of human rights violations experienced by Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia. This moratorium encourages the Indonesian government to improve the protection system of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, one of them by agreeing to a Memorandum of Understanding (MoU) between the governments of Indonesia and Saudi Arabia."

"Migrasi tenaga kerja Tajikistan ke Rusia memainkan peran dalam pertumbuhan ekonomi Tajikistan. Namun dibalik itu migrasi tenaga kerja Tajikistan melibatkan berbagai resiko untuk tenaga kerja migran. Tahun 2013 merupakan tahun terberat para pekerja migran. Isu-isu anti-migran dan xenophobia berkembang dan berdampak pada serangan-serangan terhadap migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia pekerja migran Tajikistan di Rusia 2013. Penelitian ini menggunakan Teori Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan pasal-pasal DUHAM dan pasal-pasal konvensi internasional perlindungan hak buruh yang dikeluarkan oleh ILO (International Labour Organization). Dari analisis diketahui bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM dilihat dari pasal-pasal DUHAM dan dan pasal- pasal konvensi internasional perlindungan hak buruh yang dikeluarkan oleh ILO (International Labour Organization). Kejadian ini memiliki dampak bagi para migran Tajikistan dan Negara Rusia.

---

Tajikistan's labor migration to Russia plays a role in the economic growth of Tajikistan. But behind the labor migration Tajikistan involves various risks to migrants. 2013 was the toughest year of migrant workers. Issues of anti-migrant and growing xenophobia and impact on attacts against migrants. This study aims to analyze the human rights violations of Tajikistan migrant workers in Russia 2013. This study uses the theory of Human Rights, which is associated with the articles of the Universal Declaration and the provisions of international conventions the protection of labor rights issued by ILO (International Labour Organization). From the analysis shows that this case is a violation of human rights seen from the articles of the Universal Declaration and the provisions of international conventions the protection of labor rights issued by ILO (International Labour Organization). This incident could have implications for migrants Tajikistan and Russia."

"Kebijakan moratorium yang melarang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Arab Saudi diberlakukan akibat maraknya permasalahan yang dialami PMI di negara tersebut. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melindungi PMI serta memperbaiki sistem yang berlaku. Setelah diberlakukan pada tahun 2015, terdapat pengiriman PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi dan terindikasi sebagai kejahatan perdagangan manusia. Dalam penulisan ini digunakan kerangka hukum internasional terkait perdagangan manusia dan konsep criminogenic asymmetries dalam mengidentifikasi kejahatan perdagangan manusia terhadap PMI nonprosedural pasca moratorium beserta penyebabnya. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan pengumpulan data diperoleh dari sumber laporan, penelitian terdahulu dan berita, serta wawancara singkat. Hasil penelitian menemukan bahwa pengiriman PMI nonprosedural merupakan perdagangan manusia dan disebabkan oleh asimetri antarnegara yang kriminogenik akibat difasilitasi dorongan untuk melakukan kejahatan, tersedianya keuntungan atas tindakan tersebut, dan kemampuan untuk melemahkan pengendalian sosial.

---

The moratorium policy that bans the sending of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Saudi Arabia was enacted due to the widespread problems experienced by PMI in the country. The purpose of this policy is the government's effort to protect migrant workers and improve the existing system. After it was implemented in 2015, there were non-procedural sending of migrant workers to Saudi Arabia and indicated as a crime of human trafficking. This paper uses the international legal framework related to human trafficking and the concept of criminogenic asymmetries to identify human trafficking crimes against non-procedural migrant workers after the moratorium and their causes. The method used is secondary data analysis and data collection is obtained from reports, previous research and news sources, and also conducted brief interviews. The results found that the sending of non-procedural migrant workers constitutes human trafficking and is caused by criminogenic asymmetries between countries due to the facilitation of the urge to commit crimes, the availability of benefits for such actions, and the ability to weaken social control."

"Dua puluh tahun sejak transisi politik Indonesia pada tahun 1998, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru belum dapat diselesaikan. Indonesia menghadapi situasi impunitas, sementara agenda keadilan transisi semakin hilang dari diskursus publik. Disertasi ini meneliti dan menganalisa bagaimana pendekatan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial BMP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK , tidak hanya memperbaiki prosedur dan pelaksanaan kebijakan BMP tetapi juga dapat mendorong kelanjutan agenda keadilan transisi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pemulihan dari kebijakan BMP ditentukan oleh koherensi internal dan eksternal dari kebijakan tersebut. Advokasi yang dilakukan oleh LSM dan Komnas HAM terhadap kebijakan BMP telah menyentuh hal-hal yang menjadi masalah di dalam koherensi kebijakan BMP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat komplementer terhadap pendekatan hukum dalam memandang korban dan hak-hak korban, melainkan justru memberikan perspektif baru dalam memandang fungsi kelembagaan LPSK dan Komnas HAM sebagai Lembaga Pelayanan Manusia.

---

Twenty year after Indonesia rsquo;s political transition in 1998, gross human rights violations that occurred during the New Order have not yet being settled. Indonesia is facing impunity, meanwhile the transitional justice agendas are disappearing from public discourse. This dissertation studies and analyses how the advocacy approach, which have been used by Non Governmental Organizations NGOs and the National Human Rights Commission of Indonesia Komnas HAM towards the Medical and Psychosocial Assistance rsquo;s policy BMP of the Victims and Witness Protection Agency LPSK , could not only improve the procedures and the implementation of BMP policy, but could also further drive the transitional justice agendas in Indonesia. This research found that the quality of reparation provided by BMP policy was determined by the internal and external coherence of the policy. Advocacy that were conducted by NGOs and Komnas HAM towards BMP policy have addressed the coherences of BMP policy. This research concludes that social welfare approach is not just a complementary to the legal approach in looking at the victims and the rights they are entitled. Instead, it gives new perspective in looking at the institutional role of LPSK and Komnas HAM as Human Service Organizations HSO ."