Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan seiring perkembangan zaman, kemunculan gagasan mengenai non-tunai dalam sistem pembayaran, diawali dengan adanya kebutuhan masyarakat untuk memberikan uang dalam jumlah yang besar sedangkan uang mereka telah tersimpan di tempat penyimpanan yang dikenal dengan bank. Perkembangan teknologi melalui komputer dan internet membuat kegiatan pembayaran non-tunai semakin berkembang pesat dengan sistem-sistem baru yang diimplementasikan di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan sebuah metode di dalam masyarakat dimana mereka diarahkan untuk mengurangi penggunaan uang cash (tunai) dan mulai mencoba untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mencoba untuk merasakan janji manis yang diberikan oleh teknologi tersebut. Kebijakan sistem pembayaran non-tunai diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran non-tunai agar dapat diselenggarakan dengan lebih aman, efisien, dan andal, sehingga mampu mendukung upaya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta memperlancar aktivitas perekonomian nasional. Sistem pembayaran berbasis teknologi yang dikenal dalam masyarakat memiliki beragam bentuk dalam implementasinya yang seluruhnya memiliki satu tujuan dalam melakukan transaksi pembayaran baik secara sukarela maupun timbal balik. Perkembangan tren teknologi pada sistem pembayaran masa kini, setidaknya dikenal teknologi Electronic / Mobile Commerce; teknologi metode pembayaran menggunakan Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); hingga teknologi penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dalam bidang sistem pembayaran tersebut, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum yang dapat mengakomodir GNNT sebagai implementasi sistem pembayaran berbasis teknologi, khususnya dalam hukum perbankan, maupun yang terkait lainnya. Sehubungan dengan pelaksanaan instrumen hukum yang telah ada dalam mendukung GNNT, peran Bank Indonesia dan Pemerintah diharapkan dapat lebih optimal dalam implementasinya maupun penegakannya. Hal ini mengingat sistem pembayaran merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian tujuan utama bank sentral, yaitu stabilitas moneter dan keuangan

---

ABSTRACTIn accordance to the era development, the implementation of non cash payment system has been initiated by the society needs to hand over some cashes in a huge amount but their money has been kept in a bank. The technology development of computer and internet has create a brand new non cash payment activities rapidly into a newer systems that has been implemented in most of the countries all over the world, including Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) is a method in society where they are directed to minimize the usance of cash money and star to adapt with the tecnology development and try a better service with that kind of technology. The non cash payment system policy is intended to strengthen the non cash payment system so that it could be implemented more securely, efficiently, and reliably in order to support the effort on maintaining monetary stability, financial system and national economic activities. The technology-based payment system amongst the society has various kinds of form in their implementation on which they have one target to achieve here in performing a better payment transaction either voluntarily or mutually. The technology development trend in payment system nowadays, at least has Electronic / Mobile Commerce; payment system technology using Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); until the utilization of digital currency like Bitcoin. In encountering such tecnology improvement in payment system, Indonesia has in fact formulated various legal instruments to accommodate GNNT as the implementation of technology-based payment system, especially in banking law and other related ones. In connection with such legal instruments implementation, the role of Bank Indonesia and Government is expected to be more optimal either in the implementation and or enforcement, as the payment system shall be considered as on of the requirement to achive the central bank main purpose, which is monetary and financial stability"

"Skripsi ini membahas metode pembayaran mobile payment yang terdiri dari mobile banking dan mobile money terhadap kondisi hukum, ekonomi dan sosial di Indonesia dengan menitikberatkan kepada ketidakkonkruen pendekatan hukum terhadap sistem elektronik yang mengakibatkan ketidakseimbangan di antara keduanya berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi dalam penerapan masyarakat non-tunai di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana mobile payment dapat diterima menjadi sebuah intrumen pembayaran non-tunai di Indonesia agar terciptanya perdagangan secara elektronik yang lebih mudah dan nyaman serta aman.

---

This minithesis discusses the mobile payment as payment method that consists of mobile banking and mobile money for the legal, economic and social conditions in Indonesia with an emphasis on unmacthed legal approach to the electronic system which resulted in an imbalance between them relating to the social and economic conditions in the application of cash less society in Indonesia to determine the extent to which mobile payment can be accepted as a non-cash payment instruments in Indonesia for the creation of electronic commerce easier and comfortable as well as safe."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis  perkembangan hukum dan proses pengimplementasian Gerbang Pembayaran Nasional dengan memahami sistem pembayaran, Tentu, dengan juga mempelajari para pemangku kepentingan dan prosedur yang ada. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang ruang lingkup gerbang pembayaran terhadap perlindungan nasabah di sektor perbankan, pendekatan komparatif mengenai gerbang pembayaran yang dialami di Amerika Serikat, Cina, Singapura, Malaysia, dan Jepang ditelusuri. Dengan demikian, penelitian ini akan menyimpulkan bahwa perlu ada keseragaman dan standarisasi yang lebih besar dalam hal konsep gerbang pembayaran dan bahwa, dari belajar dari negara-negara yang telah dibandingkan, perlu ada dukungan kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dari segi pengawasan tetap memegang otoritas yang signifikan.

---

This thesis aims to analyse the legal developments and implementation process of the National Payment Gateway by first understanding the system of a payment gateway, its stakeholders and procedures in place. Furthermore, in order to gain a more comprehensive snapshot on the scope of payment gateways towards the protection of customers in the banking sector, a comparative approach of the payment gateways seen and experienced in the United States, China, Singapore, Malaysia and Japan.

This research will thus conclude that there needs to be a greater uniformity and standardization when it comes to the very concept of a payment gateway and that, learning from the countries compared, there needs to be stronger institutional support to make sure that consumer financial protection and oversight remains to hold significant authority."

"Inovasi teknologi yang dilakukan oleh sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil, hal tersebut merupakan teori Supply Leading View oleh Schumpeter. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah inovasi finansial sistem pembayaran non tunai. Instrumen yang digunakan pada sistem pembayaran non tunai dapat dikelompokkan berdasarkan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik. Dengan adanya sistem pembayaran non tunai diharapkan secara ekonomi mikro dapat mempermudah transaksi pembayaran dan secara ekonomi makro dapat mengurangi biaya transaksi sehingga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis dampak dari APMK dan uang elektronik terhadap konsumsi rumah tangga maupun konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran. Analisis dilakukan menggunakan metode Fixed Effect data panel pada 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APMK dan uang elektronik berpengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa APMK berpengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran hanya pada sektor tertentu saja. Sedangkan uang elektronik menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran hampir di semua sektor.

---

Technological innovations carried out by the financial sector can drive real economic growth, which is part of Schumpeter's Supply Leading View theory. One form of such innovation is the financial innovation of the non-cash payment system. If grouped by instrument, cashless payment systems consist of: payment instruments using cards (APMK) and electronic money. It is expected that on a microeconomic scale, payment transactions can be facilitated, and on a macroeconomic scale, transaction costs can be reduced, thereby increasing household consumption with the presence of non-cash payment systems. Therefore, the purpose of this study is to analyse the impact of APMK and electronic money on household consumption as well as household consumption by expenditure. The analysis was carried out using the Fixed Effect panel data method on 33 provinces in Indonesia from 2019 to 2023. The results of this study indicate that APMK and electronic money have a significant positive impact on household consumption. In addition, the study also shows that APMK has a significant positive impact on household consumption by expenditure only in certain sectors. Meanwhile, electronic money shows a significant positive impact on household consumption by expenditure in almost all sectors."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari transaksi pembayaran non tunai yaitu melalui kliring, RTGS, kartu ATM/debet, kartu kredit dan uang elektronik serta variabel makro ekonomi yaitu GDP dan tingkat suku bunga terhadap permintaan akan uang kartal dan uang beredar M1 dalam jangka panjang dan jangka pendek di Indonesia pada periode April 2007-Desember 2014. Model yang digunakan yaitu Engle-Granger Cointegration untuk jangka panjang serta Error Correction Model (ECM) untuk jangka pendek.Hasilnya ditemukan bahwa dalam jangka panjang, permintaan akan uang kartal dipengaruhi oleh uang kartal yang beredar periode sebelumnya (lag 1), GDP, transaksi kartu ATM/debet dan kartu kredit sementara dalam jangka pendek tidak terdapat koreksi menuju keseimbangan jangka panjang dikarenakan nilai variabel Error Correction Term (ECT) yang lebih besar dari satu. Untuk permintaan terhadap jumlah uang beredar M1 dalam jangka panjang dipengaruhi oleh jumlah uang beredar M1 periode sebelumnya (lag 1), GDP, tingkat suku bunga dan transaksi kartu ATM/debet sedangkan untuk jangka pendek lewat variabel Error Correction Term (ECT) tidak terdapat koreksi menuju keseimbangan jangka panjang.

---

This study aims to analyse at the impact of non-cash payment transactions is through the clearing, RTGS, ATM/ debit card, credit card and electronic money as well as macro-economic variables, namely GDP and interest rates on the demand for currency and money supply M1 in the long term and short term in Indonesia in the period April 2007 to December 2014. The model used is the Engle-Granger Cointegration for the long term and Error Correction Model (ECM) for a short term.

The results found that in the long term, demand will be affected by currency banknotes in circulation privious period (lag 1), GDP, transaction ATM/ debit card and credit cards while in the short term there is no correction towards longterm equilibrium because the value of the variable Error Correction Term (ECT) is greater than one. To request the money supply M1 in the long term are influenced by the money supply M1 previous period (lag 1), GDP, interest rate and ATM/ debit card transactions while for short term through variable Error Correction Term (ECT) there is no correction towards long-term equilibrium."

"ABSTRAKKabupaten Aceh Tamiang bertipikal kawasan perdesaan, mengacu pada 213 jumlah desa tanpa satu pun entitas desa berstatus kelurahan. Rasio daerah tertinggal dan penduduk miskin yang relatif tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh serta beberapa kasus penyimpangan dana desa yang terungkap, cukup menjadi alasan untuk segera menginisiasi Project Desa Digital pada kabupaten ini. Proyek tersebut, memanfaatkan potensi elektronikfikasi/digitalisasi pembayaran yang dapat diaplikasikan dalam tata kelola dana desa dan memfasilitasi akses layanan keuangan formal pada desa tertinggal yang diharapkan dapat menjadi solusi persoalan penyimpangan dana desa dan inklusivitas keuangan pada desa tertinggal. Setiap program yang berjalan hampir pasti memerlukan sinergitas seluruh unsur yang terlibat guna mendapatkan hasil yang maksimal. Terkait implementasi program di desanya, aparatur desa dituntut memiliki level pemikiran sinergis dan kesamaan persepsi dengan seluruh unsur yang terlibat terkait program, hal yang lebih mudah dicapai jika disertai kemampuan literasi optimal terhadap keuangan, digital dan kemampuan kognitif dan non kognitif lainnya terkait program secara esensial. Penelitian terhadap literasi dimaksud pada 60 aparatur desa di Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan metode survey. Instrumen atau alat ukur yang digunakan, mengadopsi materi survey lapangan/penelitian pendahuluan LPEM FEB UI terkait perkembangan inklusi keuangan (akses, penggunaan dan kualitas) melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Lakupandai di Aceh dan NTB - Desember 2016 dan Januari 2017, instrumen atau alat ukur literasi keuangan dan keuangan inklusif oleh OECD/IENF - 2015, financial inclusion index oleh World Bank - 2014 dan a global measure of digital and ICT literacy skills oleh UNESCO - 2016 yang dimodifikasi berdasarkan pertimbangan spesifikasi dan relevansi konteks penelitian. Hasil penelitian menemukan : (1) 53,34 % respondens memiliki kemampuan literasi yang kurang atau buruk, semeentara secara rata-rata, nilai literasi respondens berada pada kategori kurang; (2) Buruknya nilai rata-rata komponen literasi keuangan digital/non tunai aparatur desa menjadi penyebab nilai rata-rata literasi aparatur desa berada pada kategori kurang, meski komponen literasi keuangan dan komponen literasi digital bernilai rata-rata cukup; (3) Dari 5 (lima) variabel independent penelitian, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa tugas/kerja dan aksesibilitas, hanya faktor usia, tingkat pendidikan dan aksesibilitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap literasi aparatur desa.

---

ABSTRACT The district of Aceh Tamiang is rural-typical, spinning in 213 villages without a single village resident. The ratio of disadvantaged areas and the relatively poor population of other districts / municipalities in Aceh Province and some cases of village fund irregularities revealed, is reason enough to immediately initiate Digital Village Projects in this district. The project, taking advantage of electronic payment potential / digitization that can be applied in financial governance and access to finance services in underdeveloped villages that may be applicable. Every program that runs almost certainly affects all that is used to achieve maximum results. Regarding the program of organizers in their village, the village apparatus is required to have the same level as the related program, which is easier to do if the optimal literacy capability on financial, digital and other programs. Research on information literacy at 60 village apparatus in Aceh Tamiang using survey method. The tools and measuring tools used, LPEM FEB UI's ongoing survey materials relating to the development of financial inclusion (access, use and quality) through the Digital and Lakupandai Financial Services Program in Aceh and NTB - December 2016 and January 2017, instruments or measuring instruments financial and financial literacy inclusive by OECD / IENF - 2015, World Bank-2014 financial inclusion index and global measurement of digital literacy and ICT skills by UNESCO-2016 which addresses the issues and relevance of the research context. The results of the study found: (1) 53.34% of respondents had less or less literacy ability, meanwhile, on average, the literacy value of respondents was in the less category; (2) The poor value of the average digital / non-bank financial literacy component of the village apparatus is the cause of the average literacy of rural average in the category of less, although the financial literacy component and the ordinary digital literacy component are on average enough; (3) From 5 (five) independent research variables, ie time, gender, education level, years of service and accessibility, only population, education level and accessibility have significant influence on village apparatus literacy."

"Dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, ternyata berpengaruh pada perkembangan metode sistem pembayaran, yaitu dimana yang tadinya dengan uang kertas, beralih kepada uang elektronik. uang elektronik atau yang disebut e-money. E-money di Indonesia diatur dalam PBI Uang Elektronik, SEBI Uang Elektronik, PBI APU-PPT dan peraturan perundangan lainnya, seperti UU BI, UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, PP 82/ 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Mata Uang, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya E-money memeberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tetapi, disamping dampak positif dari penyelenggaraan e-money ini, ternyata juga memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan e-money di Indonesia, yaitu permasalahan yang terjadi terkait potential security risk, dan permasalahan yang dapat terjadi terkait money laundering. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatid, dengan pendekatan undang-undang. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap produk e-money Bank X, maka diperoleh kesimpulan bahwa regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan e-money di Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan melakukan kodifikasi dengan peraturan lainnya yang terkait dengan e-money, yang kedua penulis menemukan permasalahan dalam hal permasalahan pelaksanaan e-money seperti malfunction, pencurian, yang terkait dengan potential security risk, dan isu money laundering terkait dengan jenis e-money tipe unregistered.

---

In this era of information technology development is so rapid, it was influential in the development of methods of payment systems. Where previously with bank note, switch to electronic money. It ussualy it?s called electronic money or emoney. E-money in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation concerning Electronic Money, Circullar Letter of Bank Indonesia concerning Electronic Money, Bank Indonesia Regulation concerning APU-PPT and Moreover, such as the BI Law, Banking Law, the ITE Law, Consumer Protection Law, Law on Funds Transfer, Government Regulation No. 82/2012 on System and Transactions electronics, Currency Law, and so on. In the implementation of E-money gives various advantages both for society and the government. But, besides the positive impact of the implementation of e-money, it also has a variety of problems encountered in the implementation of e-money in Indonesia, namely the problems that occur related to potential security risk, and the problems that may occur related to money laundering.

This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach.

Based analysis of research on e-money product of Bank X, the author has conclusion that the regulation of e-money in Indonesia still needs to be improved, namely by codification with other regulations related to e-money, which the authors found the problem in terms of the problems of e-money like malfunction, theft, related to the potential security risk, and the issue of money laundering related to the type of e-money types unregistered."

"Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah pemberlakuan sistem pembayaran non tunai pada semua pintu tol di seluruh Indonesia pada tahun 2017, dimana seluruh gerbang tol tak lagi melayani transaksi tunai. Selain untuk mengurangi antrean, pelayanan transaksi elektronik di semua gerbang tol bertujuan untuk meningkatkan cashless society. Upaya yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan akan diterapkannya transaksi non tunai di jalan tol adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. Menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tol sehubungan dengan terjadinya perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak sepenuhnya berlaku efektif karena hanya berhasil menjalankan sebagian dari ketentuannya saja. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jalan tol adalah dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri tersebut yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, juga adanya jaminan tersedianya uang elektronik yang didukung dengan fasilitas top up/isi ulang, kemudian perlindungan hukum diberikan dengan adanya jaminan peningkatan pelayanan di jalan tol sesuai SPM Jalan tol, beserta ditegakannya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya dengan memperhatikan kejelasan tata cara penangan masalah/komplain yang dihadapi pengguna jalan tol dan jugaperlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya suatu keadaan memaksa yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan/error pada mesin pembaca uang elektronik, yang dapat merugikan pengguna tol tersebut, sehingga tetap perlu dibuka jalur khusus yang menerima pemnbayaran tunai.

---

One form of change made by the Government of Indonesia is the implementation of a non-cash payment system on all toll gates throughout Indonesia in 2017, where all toll gates no longer serve cash transactions. In addition to reducing the queue, electronic transaction services at all toll gates aim to increase the cashless society. The efforts made by the government in connection with the implementation of non-cash transactions on toll roads are by issuing Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 16/PRT/M/2017 concerning Non-Cash Transactions on Toll Roads. It is interesting to examine further the effectiveness of legal arrangements and protection of toll road users in connection with the occurrence of these changes. This study uses normative legal research methods. The results of the study indicate that the regulation does not fully apply because it only succeeded in running part of the provisions. This has caused legal uncertainty. Legal protection provided to toll road users is the implementation of all legal provisions in the Ministerial Regulation which are carried out by conducting socialization and education, as well as guaranteeing the availability of electronic money supported by top up/refill facilities, then legal protection is provided with guaranteed increase services on toll roads in accordance with toll road SPM, along with the enforcement of the provisions in other relevant laws and regulations with due regard to the clarity of procedures for handling problems/complaints faced by toll road users and also legal protection from the possibility of a forceful situation namely emergency, negligence until a situation occurs which causes damage/error in the electronic money reader machine, which can be detrimental to the toll user, so it still needs to be opened a special line that accepts cash payments."

"ABSTRAKPerkembangan sistem pembayaran nontunai di Indonesia tidak didukung dengan infrastruktur yang efisien dan memadai. Hal ini tercermin dari keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas antar instrumen dan kanal pembayaran serta adanya pemrosesan transaksi domestik yang dilakukan di luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Maka dari itu, Bank Indonesia meluncurkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional bertujuan untuk mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada dan mengatur mekanisme teknis, bisnis dan kelembagaan yang menjadi landasan interkoneksi dan interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel domestik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang didukung dengan hasil wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional memberikan implikasi positif bagi sistem pembayaran dan perekonomian nasional serta pihak terkait dalam sistem pembayaran ritel domestik, kecuali prinsipal internasional yang justru berpotensi mengalami kerugian.

---

ABSTRACTThe development of non cash payment system in Indonesia is not supported by efficient and adequate infrastructure. This conditions are reflected by the limitations of interconnection and interoperability between instruments and channels of payment. Furthermore, the presence of domestic transaction processing which conducted abroad potentially increases security risk. So, Bank Indonesia releases Gerbang Pembayaran Nasional National Payment Gateway to optimize existing infrastructures and regulate the techincal, business and institutional mechanisms underlying the interconnection and interoperability of the domestic retail payment industry.This research uses normative juridical method which emphasizes the use of written legal norms and it supported by the interviews with interviewees.The result of the study indicate that Gerbang Pembayaran Nasional National Payment Gateway has positive implications for the payment system and the national economic as well as the related parties in the domestic payment system, except for the global players that are potentially loss. "