Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan ketatanegaraan dan pemerintahan suatu negara berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan fungsi fungsi lembaga didalam kenegaraan, termasuk fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara. Strategi pemolisian dalam mengatasi kejahatan yang selama ini digunakan juga mengalami pergeseran, dari reactive policing menuju kepada gaya Community Policing. Reactive Policing dianggap memiliki kelemahan, karena selain tidak dapat menyelesaikan akar masalah juga menimbulkan trauma terhadap masyarakat yang berakibat pada renggangnya hubungan polisi dengan masyarakat.Community Policing (memiliki 3 komponen penting, yaitu community partnerships, organizational transformation dan problem solving) dianggap revolusioner karena menawarkan resolusi-resolusi baru bagi masalah-masalah sosial yang telah lama ada. Elemen-elemen yang dapat mengangkat community policing juga telah ada sejak lama. Community Policing juga merupakan sebuah gejala yang mendunia dan berkembang secara konstan.(Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) BKPM merupakan salah satu implementasi praktik Community Policing. Mengingat karena keberadaannya yang berada tepat di tengah masyarakat dan terutama bahwa sebagian besar kegiatan BKPM berorientasi pada upaya-upaya untuk mendekatkan masyarakat dengan polisi, serta bekerja sama dengan masyarakat dalam pengendalian sosial.BKPM suatu bentuk adaptasi dari praktik pemolisian di Jepang yang dikenal dengan Koban. Pos polisi kecil yang terdiri dari 10 ? 15 anggota polisi, yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemolisian dan keberadaannya berada ditengah-tengah masyarakat. Tugas dan fungsi utama yang dijalankan oleh BKPM antara lain adalah menerima dan menerbitkan surat keterangan bila terjadi kehilangan, menerima laporan jika terjadi kejahatan dan bila memungkinkan menyelesaikan laporan tersebut, serta emergency services.Pemecahan masalah adalah upaya polisi dan masyarakat untuk menangani kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan situasi atau kondisi negatif yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dalam masyarakat. Dan untuk komponen ini (Problem Solving) penerapan Problem-Oriented Policing (POP) bisa menjadi pilihan terbaik. karena Problem-Oriented Policing (POP) mempunyai kerangka yang dapat membantu polisi untuk dapat berfikir dan bertindak secara terstruktur dan sistematis, secara proaktif mengembangkan solusi untuk kondisi yang mendasari langsung dan berkontribusi terhadap masalah keselamatan publik, serta didorong untuk berpikir inovatif.

---

Changes in the state administration and the government of a country significantly influence the operation of functions within the institutions of state, including the police function as one of the functions of state government. Policing strategies in addressing the crimes that have been used are also experiencing a shift from reactive policing to the Community Policing style to style. Reactive Policing considered to have weaknesses, because in addition can not solve the root problem also cause trauma to the community which resulted in Loosening of police relations with the community.Community Policing (has three essential components : Community Partnerships, Organizational Transformation and Problem Solving) is considered revolutionary because it offers new resolutions for the social problems that have long existed. Elements that can lift the community policing has also been around a long time. Community Policing is also a global phenomenon and is constantly evolving.BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat/Center for Police and Community Partnership) is one of the practical implementation of Community Policing. Considering because its existence is right in the middle of society, and especially that most of the activities BKPM oriented efforts to bring the community to the police, as well as working with the community in social control.BKPM an adaptation of policing practices in Japan, known as Koban. Small police posts are composed of 10-15 members of the police, which runs some of the tasks and functions of policing and its presence in the midst of society. The main duties and functions undertaken by BKPM, among others, is to accept and issue certificates in the event of loss, received a report when there is a crime and if possible finish to the report, as well as emergency services.Problem Solving is a police and community efforts to address the conditions that lead to crime and the situation or condition that can negatively affect the quality of life in society. And for this component (Problem Solving) the application of Problem-Oriented Policing (POP) could be the best option. because Problem-Oriented Policing (POP) has a framework that can help the police to be able to think and act in a structured and systematic, proactively develop solutions for direct and underlying conditions contributing to a public safety issue, and are encouraged to think innovatively."

"ABSTRAKProblem oriented policing akan menjadi cara yang tepat dalam mencegah kejahatan. Namun hal ini mensyaratkan latar belakang dari anggota Bhabinkamtibmas, baik pendidikan umum dan pendidikan Polri, termasuk juga anggaran dan juga metode penyelesaian masalah.Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan, Community Policing, Problem-Oriented Policing POP dan dibingkai dalam kerangka teori kemitraan, teori pencegahan kejahatan situasional dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas.Pengumpulam data dilakukan dengan wawancara kepada Wadir Binmas Polda Metro Jaya, Kasie Bin Polmas Polda Metro Jaya, Kanit Binmas Polsek Sawah Besar, anggota Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat di wilayah Polsek Sawah Besar. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan prinsip-prinsip analisa data kualitatif yang meliputi memilah data, mendeskripsikan temuan data, melakukan interpretasi data, mengkaitkan interpretasi dengan kerangka teori, dan menjelaskan temuan berdasarkan kerangka teori yang dibangun.Analisa terhadap data menunjukkan bahwa terdapat terbatasnya sumber daya manusia Bhabinkamtibmas dari program satu polisi Bhabinkamtibmas satu kelurahan dan kompetensinya ditinjau dari aspek kemampuan/skill,pengetahuan/knowledge dan sikap/attitude.IdealnyaBhabinkamtibmas adalah security analyst yang memiliki kemampuan problem solver dan crime analyst dalam rangka melakukan security assessment.Problem solving sampai saat ini juga masih diterjemahkan sebatas sebagai penyelesaian melalui adat kebiasaan dan alternative dispute resolution ADR , sehingga tidak menyentuh pada memecahkan akar masalah terjadinya kejahatan. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakatmasih tidakterstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan kejahatan melalui community policing berbasis problem oriented policingadalah salah satu prinsip utama keberhasilan. Keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan harus sampai pada tahap pengambilan keputusan

---

ABSTRACTProblem oriented policing would be the proper way in preventing crime. Requires a background of Bhabinkamtibmas members, both general education and police education, including the budget and also problem solving method. The concept of Crime Prevention Strategy, Community Policing, Problem Oriented Policing POP and is framed within the framework of the partnership theory, theory of situational crime prevention and community based crime prevention. The data collection is done by interviewing Community Development Vice Director of Polda Metro Jaya, Head of Polda Metro Jaya Community Policing Development, Police Chief Unit Community Development Sawah Besar, Bhabinkamtibmas members, and community leaders in the area of police Sawah Besar. The data collected is then analyzed with the principles of qualitative data analysis that includes data sorting, describing the findings of the data, perform data interpretation, interpretation linking the theoretical framework, and explain the findings based on the theoretical framework built. Analysis of the data showed that there are limited human resources Bhabinkamtibmas of a police program Bhabinkamtibmas of the villages and competence in terms of aspects of ability skill, knowledge knowledge and attitude attitude. Ideally Bhabinkamtibmas is a security analyst who has the ability to problem solver and a crime analyst in order to perform a security assessment. Problem solving until today still translates limited as customs and settlement through alternative dispute resolution ADR , so it does not touch the root of the problem solving crime. Cooperation with local governments and communities are still not structured, systematic and sustainable. Community participation in the system of crime prevention through community policing based on problem oriented policing is one of the main principles of success. The direct involvement of the community in crime prevention activities must come to the decision making stage."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas kasus pencurian dengan pemberatan yang mendominasi di kota Padang Panjang selama tahun 2010-2016. Hal ini menggambarkan bahwa usaha pencegahan untuk kasus pencurian dengan pemberatan di kota Padang Panjang masih belum efektif untuk menekan angka kasus tersebut. Dengan memanfaatkan pola-pola pencurian dengan pemberatan yang ada, maka dapat dianalisa dan disimpulkan sebuah solusi untuk menekan dan mencegah angka pencurian dengan pemberatan tersebut. Usaha pencegahan yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan partisipasi dari masyarakat dengan menggunakan konsep community policing yang di Indonesia kemudian diadopsi sebagai Pemolisian Masyarakat Polmas . Secara umum fungsi Polmas sudah berjalan dengan baik di lingkup Polres Padang Panjang terutama untuk bidang Bhabinkamtibmas, namun masih diperlukan beberapa peningkatan program kerja terutama untuk pencegahan pencurian dengan pemberatan di malam hari.

---

ABSTRACTThis paper discusses the burglary cases as dominate crimes that occured in Padang Panjang during 2010 2016. This illustrates that prevention efforts for burglary cases in Padang Panjang are still not effective to reduce the case number. By utilizing the pattern of burglary, it can be analyzed and summed up a solution to suppress and prevent it. Prevention that will be done is to take advantage of the participation of the community by using the concept of community policing in Indonesia and then adopted as Pemolisian Masyarakat Polmas . In general, Polmas function has been running well in the scope of Polres Padang Panjang especially for Bhabinkamtibmas, but still needed some improvement work programs, especially for the prevention of burglary at night.Key words Bhabinkamtibmas, burglary, community policing, crime prevention"

"Selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk upaya penanganan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan untuk menangani virus Covid-19 yaitu adanya protokol kesehatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, di mana protokol kesehatan tersebut berdampak pada implementasi pemolisian komunitas di perumahan Kota Bekasi yang menghambat kohesi sosial, kontrol sosial informal dan partisipasi sosial, sehingga anggota komunitas mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan – kegiatan sosial. Kemudian, terdapat potensi terjadinya kejahatan di perumahan Kota Bekasi karena adanya protokol kesehatan seperti bekerja di rumah atau membatasi mobilitas, penggunaan masker saat di luar rumah, menjaga jarak minimal dua meter dan menjauhi kerumunan memicu munculnya faktor kriminogenik. Adanya hambatan tersebut dapat diatasi dengan pemantauan daring agar pemolisian komunitas dapat berjalan selama masa pandemi Covid-19.

---

During the Covid-19 pandemic, the Indonesian Government released the policy to handle the spread of Covid-19 virus. The policy was the health protocol. Based on the analysis that has been done, the health protocol has impacts to the implementation of community policing in the Bekasi City Housing that hampered the social cohesion, informal social control, and the community participation. Thereby, the community members had obstacles to do the social activity. Then, there is a potential for the crime to occur in the Bekasi City Housing because of the health protocol policies such as working from home or limiting the mobility, using masks when we outside, keeping the minimum distance for 2 meters long, and staying away from crowds that triggers the emergence of criminogenic factors. These obstacles can be overcome by online monitoring so that community policing can run during the Covid-19 pandemic."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektifitas implementasi program pemolisian masyarakat melalui pembentukan Kampung Tangguh Jaya dalam pencegahan kejahatan narkotika di wilayah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Hal yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini adalah masih masih adanya kejahatan narkotika di Kampung Ambon, meskipun program yang diselenggarakan oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ini telah berjalan sejak Mei 2021. Program pemolisian masyarakat ini cukup berhasil menurunkan intensitas kejahatan narkotika di Kampung Ambon, namun kejahatan narkotika masih kerap terjadi dan belum dapat dicegah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kasus pembentukan Kampung Tangguh Jaya di Kampung Ambon. Penelitian ini berfokus pada fenomena karakteristik kejahatan narkotika dan efektivitas implementasi program pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan narkotika di wilayah Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Fenomena tersebut dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Pencegahan Kejahatan (Situational Crime Prevention dan Crime Prevention Through Environmental Design), Konsep Pemolisian Masyarakat, dan Teori Faktor Kajahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan narkotika di Kampung Ambon didominasi dengan kejahatan narkotika jenis sabu dan ganja yang dilatarbelakangi faktor rendahnya ekonomi warga yang tinggal di Kampung Ambon. Sedangkan dalam implementasi program pemolisian masyarakat yang dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, belum menunjukkan adanya upaya collaborative policing dan community engagement dalam pencegahan narkotika di Kampung Ambon. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, yaitu diperlukan adanya kegiatan collaborative policing dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, serta perlu adanya kegiatan community engagement dalam rangka pencegahan kejahatan nerkotika di Kampung Ambon.

---

This research was conducted to examine the effectiveness of the implementation of the community policing program through the establishment of Kampung Tangguh Jaya in preventing drug-related crimes in the Kampung Ambon area, Cengkareng, West Jakarta. The background to this research is that there are still drug-related crimes in Kampung Ambon, even though the program organized by the Directorate of Narcotics of Polda Metro Jaya has been running since May 2021. In Kampung Ambon, this community policing program has been very effective at reducing the number of drug-related crimes. However, these crimes continue to happen frequently and cannot be stopped. The research method adopted is a qualitative strategy that focuses on the study of family formation in Kampung Tangguh Jaya in Kampung Ambon. In the Kampung Ambon area of Cengkareng, West Jakarta, this study focuses on the characteristic phenomenon of drug crimes and the efficiency of implementing community policing programs in preventing drug crimes. This phenomenon is analyzed using Public Policy Implementation Theory, Crime Prevention Theory (Situational Crime Prevention dan Crime Prevention Through Environmental Design), Community Policing Concept, and Crime Factor Theory. Based on the results of this research, methamphetamine and cannabis are the most common drugs used in crimes in Kampung Ambon due to the residents of Kampung Ambon’s low socioeconomic status. Meanwhile, the Directorate of Drug Investigation of the Polda Metro Jaya’s implementation of the community policing program has not demonstrated any cooperative policing and community engagement efforts to prevent drugs in Kampung Ambon. According to the results of this research, community engagement programs and collaborative policing activities with the local government and related stakeholders are required if drug- related crimes in Kampung Ambon are to be prevented."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Polmas yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Bekasi Kota sebagai upaya deteksi dini kejadian tawuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan untuk menggambarkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam rangka penerapan Polmas di Polsek Metro Bekasi Kota. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang dilakukan dengan wawancara, studi lapangan, studi literatur dan studi dokumen. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Metro Bekasi Kota adalah masih maraknya kasus tawuran, meskipun sudah ada proses deteksi dini yang dilakukan anggota polisi bersama masyarakat, namun kejadian tawuran masih terjadi karena kelompok tawuran kebanyakan bukan dari warga sekitar dan menjadikan lokasi tawuran di daerah Bekasi Kota. Selain itu aksi tawuran dan perselihan masih sering terjadi dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya sehingga berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian (Polmas) untuk mencegah tawuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, deteksi dini dengan menggunakan broken window serta semi autonomus social field.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of Community Policing carried out by members of the Jakarta City Bekasi Metro City Police Bhabinkamtibmas as an early detection of brawl. This research uses a qualitative descriptive approach which is a method to explore and understand the meaning of a problem to describe the performance of Bhabinkamtibmas in the context of the application of Community Policing in Bekasi Bekasi City Police. Sources of data used are primary and secondary conducted by interviews, field studies, literature studies and document studies. The problem found in the Bekasi City Metro Police is the rampant cases of brawl, although there has been an early detection process carried out by members of the police together with the community, but the brawl incident still occurs because most brawl groups are not from local residents and make the location of the brawl in the Bekasi Kota area. In addition, brawl and disputes still often occur due to lack of personnel, personal abilities and so on so that the impact on the success of Bhabinkamtibmas officers in implementing policing programs (Polmas) to prevent brawls. The theory used in this research is implementation, early detection using broken windows and semi-autonomous social fields."

"Permasalahan pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekitar Teluk Bintuni-Papua Barat dipengaruhi oleh berkembangnya perusahaan ekstraktif yang melakukan pengeboran lepas pantai dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Adapun pelanggaran hukum sering terjadi di Teluk Bintuni adalah dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dengan baik oleh industri tersebut, masalah ekonomi dan juga Hak ulayat. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai metode yang tepat untuk mencegah pelanggaran hukum yang berdampak terhadap industri di Teluk Bintuni. Hasil Penelitian ini adalah metode pencegahan kejahatan yang secara efektif dengan menggunakan metode Human Security dan Community Policing yang dapat meredam tingkat pelanggaran hukum. Penggerak dari metode pencegahan ini adalah kolaborasi antara Masyarakat itu sendiri, Kepolisian dan juga Perusahaan.

---

The problem of law violations that often occurs around Bintuni Bay-West Papua is influenced by the development of extractive companies that carry out offshore drilling in the exploitation of natural resources. The law violations that often occur in Bintuni Bay are due to the large number of workers who are not absorbed by the industry, economic problems and also customary rights. Therefore, this thesis discusses the appropriate method to prevent law violations that have an impact on the industry in Bintuni Bay. The results of this study are an effective crime prevention method using the Human Security and Community Policing that can reduce the level of law violations. The driving force behind this prevention method is the collaboration between the Community itself, the Police and the Company."

"Menemukan solusi kejahatan dunia maya yang terus meningkat merupakan tantangan yang menantang dihadapi karena pengobatan saja tidak cukup untuk menguranginya. Jumlah kasus Kejahatan dunia maya yang belum terselesaikan di Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkanstrategi yang melampaui penegakan hukum untuk menghadapinya. KeMenanggapi kejahatan dunia maya ini polisi perlu mengubah pendekatan kepolisian mereka dengan berkolaborasi dengan masyarakat untuk berperan dalam menghadapi dan mencegah kejahatan dunia maya melalui prinsip-prinsip pemolisian masyarakat. Beberapa penelitian menjelaskanbahwa pemolisian masyarakat memiliki kemungkinan untuk diterapkan di lingkungan virtual sebagai cara untuk mencegah kejahatan dunia maya dengan melibatkan masyarakat secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpolisian masyarakat virtual yang dilakukan di Indonesia belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip kepolisian masyarakat.Finding solutions to cybercrimes that continues to increase is a challenging challenge faced because treatment alone is not enough to reduce it. Number of cases Indonesia's unresolved cybercrimes show that there is a need strategies that go beyond law enforcement to deal with them. To In response to this cybercrime the police need to change their policing approach by collaborate with communities to play a role in confronting and preventing cybercrime through the principles of community policing. Several studies explain that community policing has the possibility to be applied in the environment virtual world as a way to prevent cybercrime by involving the community by online. The results of this study indicate that the virtual community policingcarried out in Indonesia has not been carried out thoroughly in accordance with the principles of community police."

"[Skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi pemolisian komunitasdan dampaknya pada perubahan kondisi kemanan, ketertiban lingkungan sertahubungan kemitraan antara petugas dengan masyarakat. Peneliti menggunakanPolsubsektor Pekayon Jaya sebagai lokasi penelitian dalam melihat implementasipemolisian komunitas. Skripsi ini melihat bahwa pelaksanaan pemolisian tidakterlepas dari prinsip-prinsip pemolisian komunitas. Penekanan penggunaankemitraan sebagai upaya pencegahan kejahatan dalam implementasi pemolisiankomunitas memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran dankepedulian, hubungan kemitraan, kemampuan menyelesaikan masalah oleh wargamasyarakat yang berada di dekat Polsubsektor Pekayon Jaya serta penurunanangka kejahatan di lingkungan Kelurahan Pekayon. Dalam upaya mendapatkanhasil penelitian yang sesuai dengan tujuannya, maka peneliti menggunakanmetode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskripitif – analisis., This thesis is talked about the implementation of community policing in the region ofpolsubsektor pekayon jaya and its influence on the condition of security. Researchersused polsubsektor pekayon jaya as a location of research know the implementationof community policing. This thesis viewed that the implementation of policing basedon the principles of community policing. Partnership as a crime prevention incommunity policing will give a positive influence on increased awareness, problemsolving , public participation and decreased criminality. To get the significant resultsof research, researchers used a qualitative study method with the descriptive –analysis type.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kinerja Pokdar Kambtibmas wilayah Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, dan mengidentifikasi dan memahami faktorfaktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif menggunakan metode analisis Miles dan Huberman 1984. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pokdarkamtibmas wilayah Kelapa Gading belum efektif memenuhi tugas-tugas yang diemban berdasarkan surat keputusan pembentukannya. 2) Masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah banjir, pencurian, perjudian, penipuan dan penggelapan. 3) Kendala utama penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah karena terlalu mengandalkan kinerja Pokdarkamtibmas yang dalam pembentukannya tidak bertugas untuk itu. 4) Faktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas adalah mengintensifkan program Polmas dan “sambang atau kunjungan”.

---

The study aims to identify and understand performance of Pokdarkamtibmas at Kelapa Gading area, to identify and understand the existing specific problems at Kelapa Gading Police Sector area, to identify and understand obstacle factors in implementing community policing at Kelapa Gading Police sector area, and to identify and understand the supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing program at Kelapa Gading Police Sector area. The study conducted qualitatively using Miles and Huberman (1984) data analysis method. Data collection is done through observation, deep interview, and document study.

Result of the study shows that 1) Pokdarkamtibmas Kelapa Gading has not been effectively fulfilling its duties based on its establishment 2) Specific problems of Kelapa Gading Police Sector area includes flood, theft, gambling, fraud and embezzlement 3) The main obstacles implementing community policing at Kelapa Gading Police Sector area is rely too much to Pokdarkamtibmas performance that has no obligation to do so in its establishment. 4) The supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing are intensifying Polmas and “visit” programs."