Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca reformasi 98 menjadi babak baru bagi Partai Golkar. Dulu sebagai partaipemenang pemilu berturut-turut dengan meraup suara 70%-an ketika zaman OrdeBaru. Kini suaranya semakin menurun hingga mencapai 14%-an untuk saat ini.Konsekuensinya penguasaan di pemerintah dan parlemen tidaklah semaksimalseperti zaman sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena beberapa sebab seperti;penarikan dukungan oleh birokrasi dan ABRI sebagai kekuatan Orde Baru,melemahnya mesin politik Golkar, konflik internal, munculnya partai-partai baru,beralihnya massa mengambang ke partai lain dan sistem pemilu yang telahberubah. Merespon kondisi tersebut maka diperlukan desain strategi politik dalamrangka pemenangan pada Pemilu 2019. Beban bertambah pada Pemilu 2019diselenggarakan secara serentak. Pemilu legislatif dan presiden dilakukan dalamsatu putaran waktu. Tentunya bagi semua partai peserta pemilu belum mempunyaipengalaman dalam membuat desain strategi pemenangan. Termasuk bagi PartaiGolkar. Tergambar tantangan bagi Partai Golkar pemilu 2019 akan semakinkompleks. Dengan demikian perlu upaya dini membuat desain strategi politikPartai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2019. Jenis penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalamkepada pengurus harian Partai Golkar tahun 2009-2014 yang membidangipemenangan. Hasil wawancara mendalam sebagai data primer dan didukung olehstudi literatur dan data media sebagai data sekunder. Proses analisa dilakukanmenggunakan dua teknik yakni: analisa timeline dan analisa PESTL. Analisatimeline menganalisa kondisi internal Partai Golkar berdasar kronologi waktu dariawal berdiri hingga 2015. Hasil analisa ini menjelaskan dinamika dan perubahanpola Partai Golkar saat zaman Orde Baru dengan Pasca Reformasi. Sedangkananalisa PESTL mengambarkan lingkungan eksternal yang mempengaruhi PartaiGolkar dalam menghadapi Pemilu 2019. Dua hasil analisa tersebut menjadi bahandalam merumuskan desain strategi politik Partai Golkar menghadapi Pemilu2019. Dari hasil penelitian, desain strategi tersebut terdapat empat cakupan utamayakni: modernisasi partai, pendekatan massa mengambang, pengelolaan isu danrekayasa legalitas.

---

ABSTRACTPost-reform era is a new phase for the Golkar Party. When First as the partywinning the elections in a row to garner 70% -an when the New Order era. Now itdecreases until 14% -an for now. Consequently tenure in government andparliament is not as much as the previous times. This condition occurs due toseveral reasons such as; withdrawal of support by the bureaucracy and themilitary as the power of the New Order, the weakening of the Golkar politicalmachine, internal conflict, the emergence of new parties, the shift to a floatingmass of other parties and the chancing of electoral system. Responding to theseconditions, it is necessary to design a political strategy in order to award the2019 Election Expenses increased in the 2019 election held simultaneously.Legislative and presidential elections carried out in one round time. Of course,for all the parties participating in the election does not have experience in makingdesign winning strategies. Including the Golkar Party. Illustrated the challengefor the Golkar Party in 2019 elections will be more complex. Thus the need tomake early efforts to design a political strategy in the face of the Golkar PartyElection 2019. This research is a qualitative. Data collected through in-depthinterview to the daily board of the Golkar Party in 2009-2014 . The results of indepthinterviews as the primary data and supported by the literature and datamedia as secondary data. The analysis process is done using two techniquesnamely; PESTL timeline analysis and analysis. Timeline analysis to analyze theinternal condition of the Golkar Party based on the chronology of time from astanding start to 2015. The results of this analysis to explain the dynamics andchanges in the pattern of the Golkar Party when the New Order era to the Post-Reformation. While the analysis PESTL external environment affecting portrait ofthe Golkar Party in the face of Election 2019. Two results of this analysis arebeing incorporated into the design to formulate political strategy to face theGolkar Party Election 2019. From the research, the design of the strategy, thereare four main coverage namely: the modernization of the party, mass approachesfloating, management and engineering issues of legality"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oteh Partai Golkar yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2004. Penelitian ini menarik diteliti karena partai ini memasuki awal era reformasi mengalami resistensi masyarakat yang berakumulasi tuntutan pembubaran Partai Golkar, namun demikian masih dipercaya oleh publik dengan indikator meraih peringkat pertama pada pemilu legislatif tahun 2004.Dari Iatar belakang tersebut diatas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah. Pertama, yaitu mencermati sejauh mana peran dan eksistensi Partai Golkar di era reformasi kedua, bagaimana strategi Partai Golkar dalam pemilu legisiatif tahun 2004 ditinjau dari teori tentang partai politik oteh Ramlan Surbakti. Demokrasi oleh Robert A. Dahl, Anthony H. Birch,. pelembagaan partai politik oleh Samuel P. Huntington.Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam terhadap informan sebanyak empat orang dan data - data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2004 adalah pertama, melakukan pembenahan internal organisasi: yang meliputi perubahan struktur Partai Golkar dan konsolidasi organisasi. Kedua, penggatangan calon Iegislatif DPR-Rl dilakukan dengan mekanisme dari bawah (bottom-up) dan didukung oleh sistem skoring pembobotan yang dinilai dart DPD tingkat I (provinsi) maupun tingkat ll (kabupaten) serta didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah menciptakan inovasi politik (konvensi) Partai Golkar.Implikasi teoritik dari penelitian ini adatah berjalannya fungsi - fungsi partai politik di tubuh Partai Golkar seperti artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik dan sosialisasi yang merupakan suatu cara memperkenalkan nilai - nilai potitik dan demokrasi. Pelembagaan partai politik seperti yang dikemukakan oleh Samuel P. Hungtington berlaku dalam penelitian ini, dimana kemampuan sebuah partai politik untuk menyesuaikan diri terhadap sebuah dinamika dan Iingkungannya dapat diukur dari segi umur sebuah organisasi, yang artinya semakin tua sebuah organisasi politik akan semakin banyak puta kemungkinan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya pada setiap jangka waktu tertentu berikutnya.

---

This research is set up by the success of Golkar Party which gets the first rank in the legislative election in 2004. It is interesting to be explored because the party goes in the reformation era while people oppose the party and demand its disposal. However, the party is still trusted by the voters as the first rank party in the election.

From that background, the research questions are tirst, identify the role and existence of the party in the era; second, examine the strategies of the party in the election based on theories of political party from Ramlan Surbakti; theory of democracy from Robert A. Dahl and Anthony H. Birch; and theory of institutionalisation of political party from Samuel P. Huntington.

To answer those questions, the writer applies qualitative approach and the technique of primary data collection is in-depth interview with four informants.

The result of the research shows that the strategies of Golkar Party in facing the election are first, improve the internal organisation such as structural changes and consolidation of the organisation; second, select candidates of legislative member for DPR through bottom up mechanism and supported by scoring system from DPD I in province level and DPD It in regency or city level and its high quality human resource. The last strategy is creating political innovation (convention) of the party.

Theoreticai implication of the research is that the functions of the party are running well such as interest articulation and aggregation, political communication and socialization as an alternative to introduce values of politics of democracy. Institutionalization of political party as generated by Huntington is applied in the research, that an ability of a political party to adapt its environment changes and dynamics can be measured from aspect of age of an organisation. The aspect indicates that older political organisation will have better opportunity to sustain its life in the future."

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."

"Setidaknya ada 4 (Empat) pemasalahan perwakilan politik yang diciptakan oleh sistem pemilu 1999, yakni kesenjangan harga kursi yang mencolok antar daerah Pemilihan, rendahnya mandat yang dimiliki oleh para wakil rakyat, terjadinya pengingkaran daerah perwakilan oleh beberapa wakil rakyat, dan kurang mengakomodasi perwakilan politik lokal dan perempuan. Dan keempat permasalahan tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yakni : Bagaimanakah proses pelaksanaan sistem pemilu 1999 dilihat dad dimensi - dimensi secara teoritis perancangan sebuah sistem pemilu, dan Bagaimanakah pengaruh sistem pemilu 1999 terhadap perwakilan politik anggota DPR dilihat dari sisi mandat suara, representasi wilayah dan representasi kelompok masyarakat.Adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah teori tentang sistem pemilu yang menyangkut Besaran Distrik (District Magnitude), Formula Pemilihan (Electoral Formula), dan Batas Dukungan Pemilihan (Electoral Threshold), serta teori Perwakilan Politik yang menyangkut dua hal yakni : perwakilan politik dalam artian statistik merupakan sampel (wakil) dari suatu populasi (masyarakat), dan perwakilan politik yang dianggap meliputi proporsi yang sama untuk setiap kelompok datam masyarakat yang relevan seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan lain - lainnya dalam suatu populasi masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pemilu 1999 telah menciptakan diskriminasi terhadap daerah yang berpenduduk padat, adanya ketidakseimbangan bobot mandate, tidak memberikan ruang akomadasi yang seimbang terhadap kelompok masyarakat, meniadakan peluang munculnya Partai lokal, tidak melibatkan rakyat pada pencalonan Keanggotaan DPR, terjadinya sentralisasi calon Anggota DPR, banyaknya suara yang tidak sah, adanya kesenjangan perolehan suara Partai dengan kursi yang diraih Partai, sistem mendorong konflik internal Partai, dan pengingkaran Daerah Pemilihan. Akibatnya, sistem pemilu 1999 sangat berpengaruh terhadap perwakilan politik anggota DPR, yakni bentuk perwakilan politik yang mencerminkan ketidakseimbangan perwakilan antar wilayah, serta kurangnya perwakilan politik kelompok masyarakat khususnya orang lokal dan perempuan.Implikasi teoritis adalah analisis perwakilan politik dengan menggunakan teori sistem pemilu cenderung menghasilkan perwakilan politik angka kuantitatif atau data -data statistik. Perwakilan politik yang terekam baru sebatas pada konfigurasi tabel angka, dan data kuantitatif. Padahal perwakilan politik menyangkut berbagai aspek kualitatif seperti representasi kepentingan. Aspirasi kelompok fungsional tidak terdeteksi dengan menggunkan angka statistik. Oleh karena itu, dalam penelitian perwakilan politik tidak cukup hanya menggunakan analisis teori sistem pemilu, tetapi jugs teori lain yang menyangkut hubungan perilaku dan interkasi kepentingan dan aspirasi antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili.

---

At least there is 4 (four) of Problems of politics delegation created by system general election 1999, namely difference of chair price striking interregional election, its low is mandate owned by all people proxy, the happening of denial of delegation area by some people proxy, and less accommodate the local political delegation and woman. And fourth the problems, hence this research is out for reply two research question namely: What will be process of execution of system general election 1999 seen from dimension theoretically scheme a general election system, and What will be influence of system general election 1999 to political delegation member Parliament seen and side of voice mandate, regional represents and representative of society group.

As for theory used to study the problems is theory about system general election which is concerning its Big Canton (District Magnitude), Formula Election (Electoral Formula), end Boundary of Election Support (Electoral Threshold), and also theory of Politics Delegation which is concerning two matter namely: political delegation in statistical means represent the sample (proxy) and a population (society), and politics delegation assumed cover the same proportion to each; every group in relevant society like age, gender, work and others in a society population.

Result of research show that system of general election 1999 have created the discrimination to overpopulated area, existence of imbalance of Wight mandate, don't give the well-balanced space accommodate. to society group, negating local Party appearance opportunity, don't entangle the people at nomination of Membership Parliament, the happening of centralizes of candidate of Member Parliament, to the number of illegal voice, existence of acquirement difference voice the Party with the chair which is reached for by a Party, system push the internal conflict Party, and denial Election Area. As a result, system of general election 1999 very having an effect on to political delegation of member Parliament, namely form politics delegation mirroring delegation imbalance usher the region, and also the lack of delegation is political of society group specially local people and woman.

Theoretical implication is political delegation analysis by using theory system of general election tend to yield the political delegation quantitative number or statistical. Politics delegation which new record limited at configuration is tables of number, and quantitative date. Though political delegation concerning various aspect qualitative like representation importance. functional Group aspiration is not detected by using statistical number. Therefore, in insufficient political delegation research only use the analysis of theory of general election system, but also other theory which is concerning behavioral relation and interaction of importance and aspiration between people proxy with the people deputized."

"Skripsi ini menganalisis strategi pemasaran politik yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bersaing dalam pemilihan 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Penelitian ini menerapkan kerangka teori comprehensive political marketing (CPM) seperti yang dikemukakan oleh Jennifer Lees-Marshment. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif yang mencakup periode dari pendaftaran formal PSI pada 2014 hingga periode pasca pemilihan hingga Desember 2019, menggunakan sumber data primer dan sekunder termasuk wawancara penelitian, artikel berita, laporan yang tersedia untuk umum, dan literatur akademik. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemasaran politik yang digunakan oleh PSI dalam pemilu 2019 menggunakan market intelligence di setiap tahap dan oleh karena itu, merupakan karakteristik dari model partai berorientasi pasar (MOP) yang ditetapkan oleh Lees-Marshment. Sebagai partai baru yang didaftarkan oleh para pendiri yang kurang dikenal tanpa pengalaman partai politik sebelumnya, PSI menghadapi hambatan yang signifikan untuk keberhasilan pemilihan. Strategi pemasaran politik berorientasi pasar PSI membantu partai untuk mengatasi hambatan ini, memenangkan delapan kursi di DPRD, menjadi satu-satunya partai baru yang memenangkan kursi di DPRD DKI Jakarta. Skripsi ini mengontekstualisasikan strategi pemasaran politik PSI dalam diskusi yang lebih luas tentang sistem pemilihan Indonesia."

"Pemilu (pemilihan umum) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan politik negara-negara modern dewasa ini. Mulai diperkenalkan pertama kali di negara-negara demokrasi Barat, pemilu dewasa ini juga merupakan bagian yang penting dari perjalanan kehidupan politik di negara-negara berkembang. Untuk Indonesia sendiri, sejak masa pemerintahan Orde Baru yang sudah berusia seperempat abad ini, telah diadakan empat kali pemilu. Dalam pemilu 1987 yang lalu, yang merupakan pemilu ke-4, Golkar bukan saja berhasil mempertahankan keunggulannya dari PPP dan PDI, tetapi juga berhasil menambah persentase perolehan suaranya, yaitu dari 64,3% dalam pemilu 1982 menjadi 74,5% dalam pemilu 1987. PPP sebagai saingan terdekat Golkar justru mengalami penurunan dalam perolehan suaranya, yaitu dari 27,8% (pemilu 1982) menjadi 15,25% (pemilu 1987). Tidak itu saja, Golkar juga berhasil menggusur PPP dari daerah-daerah pemilihan yang sebelumnya merupakan basis partai Islam ini.Penelitian ini mencoba mengungkapkan hal-hal di sekitar kemenangan Golkar untuk pertama kalinya terhadap PPP di Desa Moto Panjang, Kecamatan Kato VII, Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat. Pertanyaan pokok yang diajukan adalah: apakah ada pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap kemenangan Golkar tersebut? Yang dimaksud dengan faktor-faktor tertentu adalah popularitas kontestan, keluarga, isyu/kampanye, pimpinan formal dan pimpinan informal. Untuk menjawab pertanyaan.ini, diadakan penelitian lapangan dalam bentuk pengumpulan data melalui pengisian daftar pertanyaan terhadap 103 responden yang dipilih secara sistematis, yang menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu 1987 di Desa Kato Panjang. Di samping itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara tak terstruktur dengan tokoh-tokoh masyarakat mau pun dengan anggota-anggota masyarakat biasa, serta melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis melalui penyajian tabel-tabel frekuensi dan tabel silang. Analisis bersifat kualitatif.Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa tidaklah mudah untuk mengetahui aspirasi politik anggota-anggota masyarakat, khususnya masyarakat desa. Apalagi untuk jenis penelitian yang mengandung keterbatasan-keterbatasan tertentu seperti pemilu ini, anggota-anggota masyarakat tidak sepenuhnya bersedia memberikan keterangan-keterangan yang dapat diandalkan. Kedua, sepanjang yang dapat diungkapkan oleh hasil penelitian ini, keberhasilan Golkar mengalahkan PPP untuk pertama kalinya di Desa Koto Panjang disebabkan karena keberhasilan pimpinan formal melakukan pendekatanpendekatan yang bersifat persuasif yang disertai dengan bantuan keuangan yang bermanfaat bagi pembangunan desa. Pendekatan-pendekatan persuasif ini, yang disertai, dengan bantuan keuangan, telah mampu meningkatkan popularitas Golkar di mata masyarakat pemilih di Koto Panjang. Pada waktu yang sama popularitas PPP amat merosot di mata masyarakat, yang salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya konflik kepentingan yang berkepanjangan dalam tubuh DPP PPP.Tapi yang juga penting adalah kenyataan, bahwa kekuatan pengaruh faktor pimpinan formal ini tidak bersifat langsung terhadap masyarakat, melainkan bekerja melalui faktor pimpinan informal. Yang dimaksud adalah, bahwa sebenarnya pimpinan informal inilah - ninik-mamak dan pemuka-pemuka agama - yang mengalami perubahan prilaku memilih, yang kemudian diikuti oleh sebagian besar anggota masyarakat. Pimpinan formal atau pemerintahan tetap belum memiliki "akses" langsung terhadap anggota-anggota masyarakat. Agaknya hasil penelitian ini menegaskan, bahwa sementara pimpinan formal merupakan faktor yang semakin penting dalam mempengaruhi prilaku politik anggota-anggota masyarakat, khususnya masyarakat desa, pimpinan informal tetap merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produk UU Pemilu yang dihasilkan oleh DPR RI dan pemerintah. Sebagai landasan hukum Pemilu tahun 2014 DPR-RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang merupakan perubahan terhadap UU No.10 Tahun 2008 menjadi UU No. 8 Tahun 2012.Ada empat isu krusial yang muncul dalam pembahasan UU Pemilu ini yaitu:Pertama, Besaran daerah pemilihan, mengingat beberapa partai politik ingin memperkecil angkanya;Kedua, formula alokasi kursi partai politik;Ketiga, formula penetapan calon terpilih;Keempat, ambang batas perwakilan atau Parliamentary Threshold (PT).Setelah melewati proses argumentasi dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Tim Pansus UU Pemilu, fraksi-fraksi belum menemukan titik temu kesepakatan tentang empat poin krusial pada RUU Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Akhirnya proses pengesahan dilakukan melalui voting sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di DPR-RI. Melalui proses voting dalam Rapat Paripurna, DPR RI akhirnya menyepakati empat poin krusial dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 salah satunya adalah peningkatan angka Ambang Batas Parlemen PT (Parliementary Threshold) dari 2,5 % menjadi 3,5 % yang berlaku secara nasional. Khusus untuk kenaikan Ambang batas parlemen, voting dilakukan setelah sebelumnya terjadi loby antar fraksi-fraksi setelah sebelumnya terjadi perbedaan konfigurasi prosentasi kenaikan angka Ambang batas parelemen ini dari 2,5 % - 5%.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengapa terjadi kenaikan terhadap ambang batas parlemen dan juga ingin mengetahui dan menganalisa kebijakan PT (Parliamentary Threshold) sebagai bagian dari sistem pemilu. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik Alan Ware, teori pemilu Arendt Lijphart, teori parlementarian Arend Lijphart dan teori analisa kebijakan publik William N.Dun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data administratif dan wawancara mendalam dengan pihakpihak yang terkait. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan ini masih mencerminkan proses demokrasi yang semu dan pragmatisme fraksi-fraksi dari partai politik yang ada di parlemen. Kenaikan PT harusnya dilakukan melalui proses pengkajian akademis secara mendalam dengan melibatkan para pihak yang kompeten dan lebih visioner sehingga proses demokrasi di Indonesia terus berjalan ke arah yang lebih baik.

---

ABSTRACT

This research is motivated by the Election Law products that produced by the House of Representatives and the government. As the legal basis for election in 2014 the House of Representatives has passed the Bill which is an amendment to the Electoral Act No.

10 of 2008 into Act No. 8 Year of 2012.

There are four crucial issues that emerged in the discussion of the election law :

First, the magnitude of electoral districts, remember some political parties want to reduce the numbers;

Second, political party seat allocation formula;

Third, the formula determining the candidate elected;

Fourth, the threshold representation or Parliamentary Threshold (PT). After passing the arguments in meetings held by the Special Committee of the Election Law, the factions have not found common ground on a four-point agreement on the crucial Bill Law No. 10 of 2008.

Finally the ratification process through voting conducted in accordance with the decision-making mechanism in the House of Representatives. Through the process of voting in the plenary session, the House of Representatives finally agreed on four crucial points in the Law No. 8 In 2012, one of which is the increasing number of Parliamentary Threshold PT (Parliamentary Threshold) from 2.5% to 3.5% which applies nationally. Specifically to increase the parliamentary threshold, after the voting is done before going on lobbying between the factions after previously occurred configuration differences percentage rise in the parelemen threshold of 2.5% - 5%.

This study was therefore conducted to seek answers as to why there is an increase of the threshold of parliament and also wanted to know and analyze the policy PT (Parliamentary Threshold) as part of the electoral system. As a theoretical foundation, this study uses the theory of Alan Ware political parties, election theory Arendt Lijphart, Arend Lijphart parlementarian theory and the theory of public policy analysis William N.Dun. This study used qualitative methods, while data analysis using descriptive analysis. Data was collected by collecting administrative data and in-depth interviews with relevant parties. Field findings indicate that the process of policy formulation is still reflecting the democratic process and the apparent pragmatism fractions of political parties in the parliament. The increase in PT should be done through a process of academic study in depth with the parties involved is more visionary and competent so that the democratic process in Indonesia continued to walk towards the better."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang keadilan politik dalam pemilihan presiden secara langsung sebagaimana dirumuskan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bagi rakyat yang berada di wilayah timur Indonesia dan pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa perlu dirumuskan mekanisme baru dalam sistem pemilihan presiden secara langsung sehingga dapat memperhitungkan bobot politik suara rakyat sehingga keadilan politik dapat didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia tanpa merubah sistem pemilihan yang telah ditentukan melalui proses perubahan konstitusi pasca reformasi.

---

ABSTRACTThis thesis discuss political justice of popular vote in presidential election system as noted in the amendment of constitution of 1945 for the people in the east Indonesia and they are living out of Java, Madura, and Sumatera Islands. It is a qualitative research by the descriptive analysis design. It found that Indonesia has to form a new mechanism of direct presidential election system considering the political weight of popular vote. So, political justice can be distributed into around of Indonesia zone without changing the presidential election system as determined through constitution amendment process after reformation era."

"Sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2009, perdebatan tentang keikutsertaan partai politik sebagai bagian dari penyelenggara pemilu sudah menjadi perdebatan dikalangan partai politik di DPR. Dalam pembahasan Revisi Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, persoalan independensi penyelenggara pemilu inipun muncul. Fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah pada awalnya menolak usulan fraksi-fraksi lain di DPR untuk memasukkan unsur partai politik sebagai bagian komisioner Penyelenggara Pemilu. Trauma atas fenomena kasus Pansus DPT pemilu 2009 dan Panja Mafia Pemilu di DPR memberikan indikasi bahwa kredibilitas dan integritas Penyelenggara Pemilu periode 2009 belum optimal. Akhirnya, didalam proses pengambil keputusan akhir di DPR terkait independesi KPU, fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah mengubah sikap politiknya untuk mengikuti keinginan fraksi-fraksi lain di DPR. Mengapa fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah akhirnya merubah sikap politiknya? Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori demokrasi dan pemilu Juan Linz, Larry Diamond, dan Seymour Martin Lipset, teori kebijakan partai politik Hans Deiter Klingeman, teori elit Getano Mosca dan Robert Putnam, dan teori konsensus dan konflik Maswadi Rauf dan Maurice Duverger. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari wawancara yang digunakan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan penelitian bahwa sebagai sebuah proses politik, maka keputusan yang diambil berdasarkan kompromi merupakan keputusan yang paling moderat yang dapat diambil diantara banyaknya perbedaan di antara fraksi-fraksi termasuk Pemerintah. Oleh karena itu keputusan yang diambil merupakan keputusan yang demokratis sebagaimana tesis Hans Deiter Klingeman bahwa prosedur yang demokratis semestinya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kehendak rakyat luas. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan konsensus politik, kebijakan partai politik didalam prosedur negara demokratis dan pendekatan elit telah memberikan implikasi positif terhadap proses pengambilan keputusan pembahasan Revisi UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

---

Since general election 1955 to 2009, the discussion of involvement of political parties as part of Electoral Commission Bodies have appeared among policy makers. In Discussion Revision Act No 22 Year 2007 about Electoral Commission, one of crussial debate among parliament members is wheter or not the Electoral Commission must be independent. Political stance of the fraction of National Mandate Party, the fraction of Democrat Party, and the goverment rejected other fractions idea to involve political party members as part of Electoral Commission members. Finally, case of “DPT 2009 and Panja Mafia Pemilu 2009” realized the credibility and integrity of Electoral Commission wasn’t good. Therefore, the final decision of the fraction of National Mandate Party, the fraction of Democrat Party, and the government have changed to deal with other parties. Why did they change their political stance?

The research theories are general election and democracy by Juan Linz, Larry Diamond and Seymour Martin Lipset, political party decision by Hans Deiter Klingeman, elite by Getano Mosca and Robert Putnam, consensus and conflict by Maswadi Rauf and Maurice Duverger. This research used qualitative method and two kind of collecting data methodology, such as interview that will used as primary data and literature review as secondary data.

The conclusion of this research, the policy decision making process was decided by compromise among political fraction and government that finally become a moderate solution. Therefore, the decision that has been made is democratic decision stated by Hans Deiter Klingeman thesis, that democratic procedure will result decision which are relevant with general will. Empirical theory implied political consensus, model of political party of decision making process and elite theory influenced within policy making process of revision Act No 22 Year 2007 About Electoral Commission."

"ABSTRAKOtonomi daerah di Indonesia didasarkan atas penguatan demokrasi di tingkat lokal.Dalam konteks politik, penguatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepaladaerah langsung. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung telah dilaksanakan sejaktahun 2005 sampai dengan saat ini. Pada pilkada tersebut, banyak dimenangkan oleh elitbirokrat yang maju menjadi calon. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, sebanyak 40 %pilkada dimenangkan oleh elit birokrat setempat.Pilkada kota Medan tahun 2010 diikuti sepuluh pasangan calon. Dari sepuluhpasangan calon tersebut, Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin merupakan pasangan calonyang keduanya berlatar belakang birokrat. Selain itu, pasangan ini diusung oleh partaiDemokrat dan partai Golkar. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuanmengungkap strategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan ini pada pilkada Medan2010.Beberapa pendekatan teori digunakan untuk menganalisis strategi pemenangantersebut, yakni teori strategi dan kampanye politik, teori elit, teori pemilu dan teori partaipolitik.Temuan dari penelitian ini adalah bentuk strategi kampanye dan mobilisasi politikyang diterapkan secara sistemtis dan terukur dengan melibatkan kekuatan elit birokrasiaktif di lingkungan pemerintah kota Medan elit-elit lokal yang digalang melalui timrelawan pemenangan dan partai politik pendukung. Secara teori, model kampanye yangditerapkan oleh pasangan ini adalah the communicative functions model. Model ini melaluibeberapa tahapan, yakni tahapan proses pemunculan, pemetaan daerah kampanye, tahapprimary, dan tahap pelaksanaan pemilihan. Dalam setiap tahapan yang dijalankan oleh timpemenangan, jaringan birokrasi aktif pemerintah kota Medan dari tingkat kepala dinas,camat dan lurah terlibat aktif secara langsung maupun tidak langsung melalui penggunaankewenangan formal di setiap tingkatan. Kewenangan tersebut seperti anggaran dan fasilitaspemerintah, data dan jaringan informasi, serta jaringan struktural birokrasi sampai padatingkat kepala lingkungan.Efektifitas strategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan RahudmanHarahap-Dzulmi Eldin terletak pada dukungan struktur dan jaringan birokrasi yang secarasistematis menggunakan seluruh resources of power yang dimiliki mengendalikansumber-sumber kekuatan lokal dalam memenangkan pasangan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin.Penelitian ini mengkonfirmasi teori strategi politik sebagai suatu strategi terkeloladan terukur melalui tahapan-tahapan dan pelaksanaan strategi secara sistematis dan adanyadorongan dari birokasi yang masih bercirikan patrimonial dalam pemenangan pasanganRahudman Harahap-Dzulmi Eldin.

---

ABSTRACTLocal autonomy in Indonesia based on the strengthening of local democracy. Inpolitical contex, the strengthening implemented by local direct election. Local directelection has been conducted since 2005 until now. Many of the local election winning bythe elite bureaucrats who ran as a candidate. Since 2005 until 2010, 40 % local directelection winning by the elite bureaucrats.Medan elections in 2010 followed by ten candidates. From the ten candidates,Rahudman-Eldin was the candidate who rise up from elite bureaucrats background.Moreover, this candidate ran to the election with Demokrat Party dan Golkar Party. Withthis background, this study aims to reveal winning strategies that are run by the candidatein Medan election 2010. Several theoretical approaches used to analyze the winningstrategy, such as the theory of strategy and political campaigns, elite theory, the theory ofelections and political party theory.This research finds the form of campaign strategy and political mobilization thatimplemented systematically and measurable by engaging bureaucratic elite forces, localelites and winning volunteers. Theoretically, the model of campaign adopted by thiscandidate is the “model of communicative functions”. This model through several stages,surfacing stages, regional mapping, the primary stage, and the election stage. Every stagewhich is run by the team of campaign, most of elites bureaucrats in Medan use theirauthority to support winning process of the candidate. The authority, like budget andgovernment facilities, data and network of information, and structural network ofbureaucracy.The effectiveness of the winning strategy run by Rahudman Harahap-Eldin Dzulmilies on the support of structure and bureaucratic network that systematically use theirwhole resources of power to control the sources of local power in purposes to winningDzulmi Rahudman Harahap-Eldin in Medan Election 2010.This research confirms the theory of political strategy as a managed and scalablestrategy through several stages and implementated by systematically with theencouragement of patrimonial bureaucracy that characterized in winning of Rahudman-Eldin."