Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh perilaku budgetary slack terhadap sisaanggaran pada APBD pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Penelitiandilakukan pada APBD seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun2008 s.d. 2012. Berdasarkan hasil penelitian perilaku self interest terhadapanggaran belanja, perilaku myopic, dan perilaku ketergantungan terhadap transferberpengaruh terhadap sisa anggaran. Sedangkan perilaku pemanfaatan danasimpanan untuk kepentingan pribadi berpengaruh tidak signifikan terhadap sisaanggaran. Perilaku-perilaku tersebut didorong oleh motivasi self interest danmenghindari ketidakpastian dan ketidakmampuan dalam memprediksi anggarandi masa datang. Motif menghindari ketidakpastian dan ketidakmampuanmemprediksi anggaran masa mendatang mengindikasikan bahwa pemerintahprovinsi masih menggunakan metode incremental dalam penganggaran

---

ABSTRACTThis study aims at investigating the influence of behavior of budgetary slackwhich results in budget surplus at every provincial governments budget (APBD)in Indonesia. The study was conducted on the entire provincial APBD during theyears 2008 to 2012. Based on the results of the study, self interest behaviortoward expenditure budget, myopic behavior, and dependence behavior ontransfer have significant effect on budget surplus. While misappropriation of usebehavior on deposits fund do not have significant effect on budget surplus. Thosebehavior are motivated by self interest motive and to avoid uncertainty andinability to predict future budget. Avoiding uncertainty and inability to predictfuture budget indicates that provincial government is still using incrementalbudgeting."

"Penelitian ini bertujuan meneliti dan menganalisis 1 proses perencanaan dalam penyusunan APBD Provinsi Banten ditinjau dari konsep budgetary slack; 2 realisasi pelaksanaan APBD Provinsi Banten dikaitkan dengan perencanaan; 3 dampak penyerapan anggaran yang realisasinya dibawah anggaran terhadap kinerja pembangunan.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, survey, studi literatur dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analisis. Hasil penelitian menunjukan adanya unsur senjangan anggaran dalam proses penyusunan APBD Pemprov Banten tahun 2012-2014, yang berimplikasi peningkatan SiLPA dari tahun ke tahun dan pencapaian kinerja anggarannya yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa kendala dan kasus hukum dalam pelaksanaan APBD menyebabkan pencapaian kinerja anggarannya rendah.

---

This study aims to examine and analyze 1 the planning process in composing the Regional Budget of Banten Province in terms of budgetary slack concept 2 the implementation of the Regional Budget of Banten Province associated to the plan 3 The impact of under budget absorptionon development performance.This research was conducted by using qualitative methods and utilizing data collecting techniques such as purposive sampling interviews, survey of literature study and observations. Data analysis was done by using content analysis based on thematic analysis.

The result shows the existence of budget slack element in the budgeting process of the Regional Budget of Banten Province for 2012 2014, which implies the increase of SiLPA from year to year and the achievement of budget performance which is not as expected. Some obstacles and legal cases in the Regional Budget implementation have led to the low achievement of budget performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan informasi akrual dalam pembuatan keputusan anggaran di PEMDA serta dampak/kebermanfaatan kandungan informasi akrual terhadap kualitas keputusan anggaran daerah. Penelitian ini dilakukan pada PEMDA di Indonesia (pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota) yang melakukan proses keputusan anggaran tahun anggaran 2016 berdasarkan informasi akrual tahun 2015 dan data tahun 2011-2016 untuk menghitung estimasi besaran slack.Terkait dengan kandungan informasi akrual pada level agregasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi akrual dalam keputusan anggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan anggaran belanja daerah. Pengujian yang dilakukan pada level disagregasi menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi akrual pada keputusan anggaran PAD, anggaran belanja persediaan, anggaran belanja modal peralatan dan mesin, anggaran belanja modal gedung dan bangunan, anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan anggaran belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan. Sedangkan untuk anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tidak terdukung secara empiris. Terkait dengan dampak kandungan informasi akrual terhadap budgetary slack, menunjukkan bahwa kandungan Informasi akrual berdampak menurunkan budgetary slack untuk belanja pemeliharaan peralatan & mesin; dan belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan, namun tidak berdampak untuk anggaran PAD, belanja persediaan, belanja modal peralatan & mesin; belanja modal gedung & bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi, & jaringan.Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya PEMDA menjaga dan menghasilkan informasi akrual yang valid dan tepat waktu, karena informasi akrual merupakan informasi yang penting dan bermanfaat/benilai dalam pengambilan keputusan internal pemerintah khususnya dalam keputusan anggaran daerah.

---

This study aims to analyze the information content of accrual in making budget decisions in local governments and the impact/usefulness of information content of accrual on the quality of local budget decisions. This research was conducted at local governments in Indonesia (provincial, district, and city governments) that carried out the 2016 fiscal year budget decision process based on 2015 accrual information and 2011-2016 data to calculate the estimated amount of slack.

Related to the information content of accrual at the aggregation level, the results of this study indicate that there is information content of accrual in regional budget decisions (Regional Revenue and Expenditure Budget) and regional expenditure budgets. Tests conducted at the disaggregation level shows that there is information content of accrual in the PAD budget decisions, inventory expenditure budgets, equipment and machinery capital expenditure budgets, building and structure capital expenditure budgets, roads, irrigation, and network capital expenditure, expenditure budget on equipment and machinery maintenance, and expenditure on road maintenance, irrigation and networks. Meanwhile, the building and structure maintenance budget is not supported empirically. Related to the impact of information content of accrual on budgetary slack, it indicates that information content of accrual has an impact on reducing budgetary slack for equipment & machine maintenance expenditures; and road, irrigation and network maintenance expenditures, but it has no impact on the budget PAD, expenditure for supplies, capital expenditure for equipment & machinery; building & structure capital expenditures, as well as road, irrigation & network capital expenditures.

The results of this study have implications that local government has importance in maintaining and producing valid and timely accrual information, because accrual information is an important and useful information in making internal government decisions, especially in regional budget decisions."

"Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi senjangan anggaran, mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi probilitas terjadinya senjangan anggaran, dan menggunakan model prediksi senjangan anggaran tersebut untuk pengujian model hipotesis. Model hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah determinan potensi senjangan anggaran dan pengaruh potensi senjangan anggara terhadap kinerja pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas, serta apakah perubahan anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui potensi senjangan anggaran atau melalui potensi senjangan anggaran dan system akuntabilitas. Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dengan tahun pengamatan 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model prediksi senjangan anggaran fit secara statistic dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi senjangan anggaran pemerintah, meskipun variable asset quality tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya senjangan anggaran. Model prediksi senjangan anggaran digunakan sebagai ukuran senjangan anggaran di dalam model pengujian hipotesis, dimana ukuran tersebut menggambarkan besarnya potensi senjangan anggaran. Model prediksi tersebut juga digunakan untuk memilah pemda mana yang terdapat indikasi melakukan senjangan anggaran dan yang tidak. Di dalam model pengujian hipotesis, hanya pemda yang terindikasi melakukan senjangan anggaran yang diuji. Peran Kepala Daerah di Dalam Senjangan Anggaran, Kualitas Auditor Intern, dan Tekanan Akuntabilitas terbukti menjadi faktorfaktor yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran. Senjangan anggaran terbukti berpengaruh negative terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas. Perubahan anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah secara langsung. Pengaruh perubahan anggaran terhadap kinerja pemerintah melalui senjangan anggaran maupun melalui senjangan anggaran dan system akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan pentingnya meminimalisir senjangan anggaran dengan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja (ABK) dengan benar sehingga akan meningkatkan keandalan sistem akuntabilitas pemda dan berdampak terhadap tingginya kinerja penyelenggaraan pemerintahnya. Perubahan anggaran yang lebih realistis dan didukung informasi kinerja dan keuangan terkini sangat penting untuk menekan senjangan anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintah.

---

These research objectives are to build a predictive model of budgetary slack, obtain an empirical evidence of factors that affect the probability of budgetary slack occurence, and utilize the predictive model for hypothesis testing. Hypothesis that tested in this study are: potential budgetary slack determinants and the effect of potential budgetary slack to government performance, either directly or through accountability system, as well as to examine the effect of budget revisions to government performance, either directly or indirectly through potential budgetary slack or through potential budgetary slack and accountability system. Sample units of this study is the county/city governments in Indonesia, which has complete observed data for the period of 2008 to 2012.

The results showed that the model is statistically fit and can be used to predict government budgetary slack, though quality asset variable is not proven significantly affect probability of budgetary slack occurence. Predictive model of budgetary slack is used to measure budgetary slack in hypothesis testing model, which portray the magnitude of budgetary slack. The model is used to sort out local government which have a budgetary slack indication. In hypothesis testing, only local government that have budgetary slack that will be tested. Role of Regional Head in conducting budgetary slack, Internal Auditor Quality and Accountability Pressure are proved to be the factors that influence the occurrence of budgetary slack. Budgetary slack proved to have negative impact on government performance both partially and through accountability system. Budget revisions also proved to have positive impact on government performancedirectly. The effect of budget revisions to government performance through budgetary slack and through budgetary slack and accountability system is proved to be significantly positive.

This result shows the importance of minimizing the budgetary slack by implementing performancebased budgeting correctly so that it will enhance the reliability of local government accountability system and improve government performance. More realistic budget revisions which supported by an updated financial and performance information are very important to suppress the budgetary slack and improve government performance."

"ABSTRAKPermintaan yang lebih tinggi pada bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya menyebabkan inflasi yang terjadi di bulan ramadan selalu diwaspadai oleh otoritas pemantau dan pengendali inflasi di Indonesia. Inflasi ramadan merupakan paradoks bagi muslim Indonesia karena seharusnya bulan Ramadan menjadi momen untuk mengurangi konsumsi dimana puasa mengharuskan muslim menahan lapar dan haus selama sebulan penuh. Namun faktanya setiap tahun selalu terjadi lonjakan harga yang tak biasa. Rasionalitas perilaku konsumen muslim Indonesia diuji dalam penelitian ini dengan melihatnya dari sudut pandang inflasi dan rasionalitas tersebut didasarkan pada rasionalitas yang ada pada ajaran agama islam. Metodologi penelitian dalam melihat pengaruh inflasi adalah dengan menggunakan regresi model ARMAX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi ramadan di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap inflasi tahunan dan inflasi ramadan yang terjadi di provinsi-provinsi dengan penduduk mayoritas muslim di Indonesia justru menyumbang pengaruh yang signifikan terhadap inflasi tahunan Indonesia. Sebaliknya, mayoritas provinsi dengan penduduk minoritas muslim tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam inflasi ramadannya terhadap inflasi tahunan Indonesia. Pada akhirnya, kesimpulan penelitian ini adalah perilaku konsumen muslim Indonesia di bulan Ramadan yang dilihat dari sudut pandang inflasi belum rasional.

---

ABSTRACTHigher demand in the month of Ramadan compared to other months caused inflation in the month of Ramadan to be constantly monitored by the authority of monitoring and controlling of inflation in Indonesia. Ramadan inflation is a paradox for Indonesian Muslims because it should be a moment to reduce consumption where fasting requires Muslims to endure hunger and thirst for a whole month. But the fact is that every year there is always an unusual price jump. The rationality of the behavior of Indonesian Muslim consumers is tested in this study by looking at it from the inflation point of view and the rationality is based on the rationality that exists in Islamic religion. The research methodology in looking at the effect of inflation is by using ARMAX model regression. The results of this study shows that Ramadan inflation in Indonesia has a significant effect on the annual inflation and the ramadan inflation occurring in the provinces with the majority Muslim population in Indonesia actually contribute a significant influence to the annual inflation of Indonesia. In contrast, the majority of provinces with Muslim minority populations do not have a significant influence in their ramadan inflation on Indonesia 39 s annual inflation. In the end, the conclusion of this study is the behavior of Indonesian Muslim consumers in the month of Ramadan seen from the perspective of inflation is not rational."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pembahasan kebijakan subsidi BBM dalam RUU APBNP 2015 yang dilakukan pada saat DPR dikuasai oleh kelompok di luar koalisi presiden, tidak mengalami kebuntuan politik yang berujung pada disfungsi pemerintahan. Berpijak pada pendekatan koalisi presidensial sebagai dasar argumennya, penelitian ini mengeksplorasi kerangka kerja kelembagaan baik formal maupun informal yang mengatur relasi presiden dan DPR dengan berpusat pada Presiden Widodo sebagai aktor utama. Temuan penelitian menunjukkan ada dua faktor utama yang menyebabkan pembahasan kebijakan subsidi BBM dalam RUU APBNP 2015 tidak mengalami kebuntuan politik. Pertama, unsur-unsur institusional baik formal maupun informal yang mengatur relasi presiden dan DPR dalam proses politik anggaran di Indonesia menyebabkan integrasi eksekutif-legislatif yang mendorong Presiden Widodo dan elit-elit partai politik untuk bersikap akomodatif dan mengutamakan musyawarah mufakat. Kedua, perilaku akomodatif dan musyawarah mufakat difasilitasi oleh tersedianya alat kekuasaan eksekutif yang dapat digunakan Presiden Widodo untuk membangun dukungan politik di DPR terkait dengan: mendisiplinkan fraksi-fraksi dalam koalisi presiden untuk satu suara dengan pemerintah; serta melakukan kompromi dengan fraksi-fraksi di luar koalisi presiden.

---

This research explained about budgeting process of fuel subsidy policy on RUU APBNP 2015, which is done by president and DPR while they controlled by groups outside the president coalition. Even though, this situation didn't made a political impasse which is can create a government dysfunction. Based on presidential coalitional approach as foundation to build its argument, this research explored the institutional framework either formal or informal that set the relation between president and DPR which centered to President Widodo as main actor. The findings of the study indicate that there are two main factors that causing the discussion of fuel subsidy policy in RUU APBNP 2015 doesn't have political deadlock. First, institutional elements either formal or informal which govern the relation between president and DPR on budgetting process in Indonesia causes executive legislative integration, thus encouraging President Widodo and elites of political parties to be accomodative and consensual in their behavior. Second, accomodative and consensus behavior has been facilitated with the executive toolbox. In this case, can be use by the President Widodo to build political support in DPR, which are diciplining parties within his coalition and build cooperation with parties from outside his coalition."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengendalian manajemen mengatasi ketidakpastian lingkungan sehingga berdampak terhadap senjangan anggaran. Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan di organisasi sektor publik yaitu di sejumlah kementerian dengan metode kuantitatif menggunakan data primer berupa penyebaran kuesioner. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kepala unit pertanggungjawaban atau setingkat pejabat eselon 4 yang bertugas menyiapkan anggaran dan terlibat dalam penyusunan anggaran untuk unit organisasinya. Jumlah pengembalian kuesioner yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak sekitar 64% dari keseluruhan sampel. Pengolahan data penelitian menggunakan Structural Equation Model (SEM) yang didukung dengan perangkat lunak Lisrel 8.8.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen (SPM) berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran, artinya pengendalian yang efektif dapat mengurangi senjangan anggaran. Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran tidak didukung data, artinya dalam penelitian ini ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran.Dengan demikian, dalam penelitian ini belum bisa membuktikan bagaimana peran co-alignmentantara SPM dan ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze how the management control copes with environmental uncertainty impacting budgetary slack. This study is an empirical study conducted in public sector organizations in the number of ministries. The method used in this research is quantitative method by using primary data. The unit of analysis in this study is the head of the unit responsibility in charge of preparing the budget and involved in the preparation of the budget for organizational units. The returned questionnaires were used as samples in this study is about 64 of the overall sample. The data used in this study was analysed based on Structural Equation Model SEM analysis using Lisrel 8 8.The results showedthat themanagement control system has negativeeffecton the budgetary slack it rsquo smeansan effective controlcan reduce thebudgetary slack. The influence ofenvironmental uncertaintyonbudgetary slackis notsupported by data it rsquo smeansenvironmental uncertaintydoes not affect onthe budgetary slack. Therefore in this studycan notprovehowthe role ofco alignment between management control systemand the environmental uncertaintyonbudgetary slack."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis pengendalian internal atas realisasi anggaran proyek berdasarkan kerangka COSO. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian internal terhadap realisasi anggaran proyek sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan proyek karena dapat dilihat hubungan antara konsumsi pembiayaan proyek dengan pekerjaan fisik yang diselesaikan dengan pengeluaran tersebut sehingga tujuan proyek dapat tercapai dengan memenuhi 3 batasan yaitu tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to conduct an internal control analysis of project budget realization based on COSO framework. This research is a qualitative research.The result of the research concludes that the internal control on the realization of project budget is very important in improving the project implementation because it can be seen the relationship between project financing consumption and the physical work completed with the expenditure so that the project objectives can be achieved by fulfilling 3 constraints i.e timely, precise cost and quality. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penentu budgetary slack pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Responden penelitian ini adalah 210 individu yang mempunyai kedudukan sebagai direktur atau manajer LSM.Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Structural Eguation Modeling (SEM). Penelitian ini menemukan bukti bahwa budgetary participation, tuntutan akuntabilitas, asimetri informasi, dan perilaku individu LSM, berpengaruh terhadap budgetary slack. Ditemukan pula adanya korelasi antara budgetary participation, tuntutan akuntabilitas, asimetri informasi, dan perilaku individu LSM.

---

The purpose of this study is to investigate the determinants of budgetary slack in Non-Government Organisation's (NGOs). Respondent of this study -was 210 respondents in position as Director or Manager of NGOs.

This empirical study used Structural Equation Modeling (SEM) as a tool of analysis. The results showed that budgetary participation, accountability, information asymmetry, and individual attitude in have impact on budgetary slack. This study also found that there were correlations among the determining factors of budgetary slack in NGOs."