Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah,yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sebagai usaha untukmencapai sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Dalam UU bersangkutanjuga diatur mengenai penyelesaian sengketa, yang dapat dikaitkan dengan Pasal1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada bulan November2015 terjadi insiden di tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantargebang,yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan berbagai pihaktermasuk penguasa, yang dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta. Penelitianini membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pengelolaan sampahdilakukan sejauh ini, serta ganti ruginya yang dapat dikaitkan dengan kerugiansecara perdata, meliputi kerugian materiil dan immateriil.

---

ABSTRACTIndonesia constitutes Waste Management Act through Undang-Undang Nomor 18Tahun 2008, which regulates waste reducing and waste handling as effortstowards a better waste management system. The Act also regulates wastemanagement dispute resolution, which is seen in connection to unlawful act asregulated in Article 1365 of the Indonesia Civil Code Act. In November 2015, anincident took place at Bantargebang landfill site (TPST Bantargebang), indicatingunlawful acts conducted by multiple parties, including the government, which inthis case was the Government of Jakarta. This paper provides a comprehension onthe existing waste management dispute resolution, and the compensation orindemnity given in relation to civil losses that includes both material and imateriallosses."

"Aspek pengelolaan persampahan terdiri dari Teknis Operasional, Pembiayaan, Partisipasi Masyarakat, Hukurn, dan Kelembagaan. Sistem teknis operasional terdiri sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Berdasarkan pelakunya, sistem pengumpulan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sistem pengangkutan dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik yaitu kegiatan pengumpulan sampah dari sumber rumah mewah, menengah, dan sederhana di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi 1imur. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu 1) cakupan pelayanan sampah yang masih rendah yaitu Kecamatan Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, dan Bekasi Timur 35,2% sehingga sisa sampah yang belum terangkut untuk Kecamatan Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, dan Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) komposisi sampah domestik Kota Bekasi termasuk kecamatan tersebut mencapai 80%, sisanya 20% adalah sampah non domestik seperti industri, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan pasar, 3) implementasi penegakan hukurn rendah dan lemah, dan 4) tidak adanya paradigma baru yaitu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut diduga, salah satunya adalah akibat rendahnya partiaipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan identifikasi tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu adakah perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik ?. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik. Tujuannya adalah mengetahui partisipasi masyarakat kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik, sehingga kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan terhadap masyarakat tepat.Penelitian ini dilakukan terhadap responden rumah mewah, menengah, dan sederhana yang berjumlah 116 di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi Timur, serta wawancara terhadap Lurah Pedurenan di Bantargebang, Lurah Bojong Rawa Lumbu di Rawa Lumbu, dan Lurah Duren Jaya di Bekasi Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:a. Terdapat perbedaan signifikan dalam kelompok sampel, yaitui antara mewah/menengah dengan sederhana. Perbedaan tersebut terletak pada I) kesesuaian tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan, 2) kondisi tempat sampah, 3) keikutsertaan dalam penyuluhan, 4) kesediaan membayar retribusi, 5) keikutsertaan dalam go tong royong, dan 6) retribusi jika ditambah.b. Terdapat perbedaan partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik di ketiga kecamatan yaitu 1) ketidaksesuaian kapasitas tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan rumah mewah di Kecamatan Bekasi Timur dan rumah sederhana di Kecamatan Rawa Lumbu, 2) kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur, 3) penyapuan halaman yang kurang frekuensinya pada rumah mewah di Kecamatan Bantargebang, dan 4) keikutsertaan dalam penyuluhan yang kurang di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur.c. Adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan kenyataan di masyarakat yaitu struktur retribusi sampah didasarkan pada kondisi bangunan tetapi pada kenyataannya di serahkan pada masyarakat, dan penenuan tarif progresif sampah didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan tetapi kesulitan di pengukurannya.d. Prioritas masyarakat terhadap kualitas kebersihan masih kurang dibandingkan dengan permasalahan lain seperti keamanan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Pengeluaran masyarakat semua kategori rumah untuk masalah keamanan, air bersih, dan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas kebersihan.

---

The aspect of Solid waste Management System are consist of operational technic, community participation, regulation, and institution. Based on it's role, a large part collecting system was done by community, whereas transportation system was done by district government. The scope of the study is particularly focused to the community participation in the operation of solid waste management from categories of house i.e, luxury, middle, and plain as solid waste generators in sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur. There are more problems that identified namely : 1) the low of the services for solid waste i.e. sub-district Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, and Bekasi Timur 35,2%, so residu solid waste which hasn't transported for Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, and Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) the composition of solid waste for Bekasi District conclude its sub-district are 80% and the residu are 20% namely non-domestic solid waste such as industries, office stores, hospitals, and market, 3) the implementation of the law is les and weak, and 4) there isn't new paradigm in solid waste management. Those are assumed as result of the low of the community participation in solid waste collecting system.

Based on identification, the problem that was described in this reseach namely are there are community participation based on categories of house that are luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management ?, the hypothesa namely there are some differences in The community participation base on the categories of house; luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management, so that policy of district government which are implemented to community exactly true.The research was done to responden of luxury, middle, and simple which were amounts 116 at Sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur, also depth interview to Lurah of Pedurenan at Bantargebang, Lurah of Bojong Rawa Lumbu at Rawa Lumbu, and Lurah Duren Jaya at Bekasi Timur.

Based on result of research has got conclusion as follow:

a. There are different in sample group, between luxury/middle with plain. The different in: 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced, 2) condition of solid waste bin, 3) participation in information, 4) participation in pay retribution, 5) participation in mutual assistance, and 6) retribution if be increased.

b. There are different community participation in the operation of solid waste management at three sub-district, 1) those are not suitable between capacity of solid waste bin with soiti waste volume that be produced luxury houses at sub district Bekasi Timur and simple houses at sub district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place rub district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury houses at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. There aren't suitable policy with fact in community those are structure of solid waste retribution based on building condition but in fact delivered over at community, and appointment of progresif retribution based on solid waste volume be produced but difficult at measurment.

d. Prority of community on cleanness quality less be compared with other problem like security, water, electricity, etc. expenseas of community all house categories for security, water, electricity problem more than cleanness quality.

Based on the result of research could he recommended as:

a. Based on house categories, need socialization cleanness with different information according to its social condition.

b. According to every sub-district, need informatin about 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced luxury houses at sub-district Bekasi Timur and simple houses at sub-district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place sub.-district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury house at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. To engineer socialization of cleanness/ solid waste on community need involvement of social people like psychologist, communicant, sosiologist, etc.

d. About policy, district government need to 1) appoinment right and community obligation, 2) extending servant area which has reached only 35%, 3) considering the old approaching namely collecting, transportation, treatment, and dumping to the new approach like 3R (reduce, Reuse, Recycle) and 4) considering institutional changing that is SubDin Kebersihan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab sekolah dan guru terhadap suatu kerugian murid dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum yang termuat dalam KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian, wajib untuk mengganti kerugian tersebut, tetapi orang yang tidak menerbitkan kerugian tersebut menurut KUHPerdata juga bisa dimintakan pertanggungjawaban. Di Indonesia sendiri belum terdapat aturan yang jelas mengatur mengenai tanggung jawab sekolah dan guru terhadap muridnya. Sejauh mana sekolah dan guru yang memiliki kewajiban terhadap murid tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu kerugian yang dialami murid akan dibahas dalam skripsi ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the school and teacher liability for the loss which student underneath their obligation has suffered, with the shape of the normative juridical research, literature study method, and using secondary data. Basically the unlawful act regulations contained in the Civil Code stipulates that every unlawful act that causes damage onto another person, obliges the wrongdoer to compensate such damage, as well as for that which caused by the acts of individuals for whom he she is responsible are also liable to compensate. In Indonesia, there hasn rsquo t had a certain and clear regulations towards the school and teacher liability due to student rsquo s loss. In what conditions or circumstances the school and teacher are liable for its student rsquo s injury will be discussed in this thesis. "

"Tesis ini membahas kebijakan pengelolaan sampah sebagai sumber energi alternatif dalam kerangka ketahanan daerah dengan studi kasus di TPST Regional Bantargebang. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008, TPST telah menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, dimana gas methan yang dihasilkan dapat menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Manfaat dari kebijakan tersebut antara lain terjaminnya pengelolaan TPST yang ramah lingkungan, menggerakan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat, kompensasi bantuan tunai, dan perbaikan infrastruktur yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi terciptanya ketahanan daerah yang kondusif.

---

The purpose of this thesis is to discussed the waste management policy as alternative energy in the frame of regional resilience on TPST Regional Bantar Gebang. In the research, the writer decides to use the qualitative method with data collection interview, observation, and documentation study. The result of this Thesis indicate that appropriate with mandate UU No 18 tahun 2008, TPST used high level technology with efficiency and effectiveness, where Methane gas able to be fuel of power station. The Policies benefit are to gives warranty management of TPST with environmental safety, Stirring up local economies and human resources, the grant in aid as a compensation and the last infrastructure aids which is give a positive effect for a secure regional resilience program."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana penyedia jasa konstruksi dapat dikenakan dalil perbuatan melawan hukum dalam perkara Putusan Nomor 40/PDT.G/2023/PN Mtr mengenai sengketa konstruksi berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis tiga permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan jenis-jenis penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dalam konsep hukum perdata, dan pertimbangan hakim dalam mengenakan dalil perbuatan melawan hukum kepada penyedia jasa konstruksi pada perkara putusan terkait. Terdapat tiga jenis usaha jasa konstruksi, yaitu jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang masing-masing memiliki kewajiban hukum berbeda-beda sesuai dengan layanan usaha yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan penyedia jasa konstruksi dalam suatu sengketa konstruksi dapat digugat dan diputus atas dasar perbuatan melawan hukum. Penyedia jasa konstruksi dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan kelalaian dan ketidak hati-hatian melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi dan PP Pelaksana UUJK sehingga karenanya dapat dibebankan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

---

This research analyses how construction service providers can be charged with tort in Case No. 40/PDT.G/2023/PN MTR regarding construction disputes based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This research is conducted using the doctrinal research method. The author describes and analyses three problems in this research, namely the regulation of the types of construction services in Indonesia, unlawful acts that can be committed by construction service providers in the concept of civil law, and the judge's consideration in imposing unlawful acts on construction service providers in related verdict cases. There are three types of construction services business, namely construction consultancy services, construction work, and integrated construction work, each of which has different legal obligations according to the business services provided. The results of this study show that the actions of construction service providers in a construction dispute can be sued and decided by tort.The construction service provider can be said to have committed a tort because it has committed negligence and imprudence in violating its legal obligations as stipulated in the Construction Services Law and the PP Implementing the UUJK so that it can be held liable to compensate for the losses caused."

"Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang pelik untuk diselesaikan pemerintah. Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Fungsi dari adanya tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut untuk menampung serta mendaur ulang sampah-sampah warga DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah DKI Jakarta oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial.

---

Waste management is one of the complicated issues the government needs to deal with. One of the waste management facilities which sufficiently received concern is Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. The function of the facility is to accommodate and reduce the waste of DKI Jakarta's residents. This study's purpose is to analyze the waste management in Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. This study's approach is qualitative with method of depth interview and document study. The result of this study showed that waste management in Bantargebang did not fully well materialize, it shows from how the mechanism of waste management, the waste management facility, and the environmental and social impact to the people around the facility. "

"Meningkatnya timbulan sampah merupakan masalah utama terutama bagi daerah perkotaan seperti Jakarta dengan kapasitas TPA yang tidak mencukupi dan sistem pengelolaan sampah yang tidak efisien dan tidak berwawasan lingkungan. Untuk menghasilkan suatu strategi pengelolaan TPA yang optimal, terpadu, dan berkelanjutan dilakukan analisis sistem pengelolaan sampah TPST Bantargebang yang kemudian dirumuskan optimalisasi menuju pengelolaan TPA sampah berkelanjutan pada aspek lingkungan, finansial, dan sosial melalui model skenario intervensi sistem pengelolaan sampah TPST Bantargebang menggunakan metode system dynamics. Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah terkini, diketahui bahwa terhadap 3 isu utama yaitu, kapasitas lahan TPA yang hampir penuh, emisi gas metana yang mengalami kenaikan, dan kemungkinan untuk melakukan integrasi pemulung sehingga dapat meningkatkan produktivitas pemulungan. Dilakukan simulasi dengan model system dynamics untuk periode 2018-2023 dengan kondisi BAU dan skenario intervensi struktural dengan pengurangan sampah landfill berupa landfill mining dan landfill reprofiling dan pengurangan aliran sampah berupa MRF dan insinerator. Selain itu juga dilakukan intervensi fungsional berupa peningkatan efektivitas pengolahan kompos dan pengelolaan gas landfill. Hasil dari skenario intervensi adalah kapasitas lahan TPA masih dapat dimanfaatkan sampai dengan tahun 2023; penurunan buangan gas metana rata-rata sebesar 23,50%; kenaikan Rasio Produksi Pemulung terhadap Rate Sampah Landfill mencapai 134,58%. Konsekuensi dari intervensi dan penambahan kegiatan pengolahan sampah  TPST Bantargebang maka biaya operasional per ton mengalami kenaikan sampai dengan 309,62%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skenario pengurangan sampah masuk ke landfill dan pengurangan sampah di landfill yang direncanakan dengan pembangunan MRF dengan pelibatan pemulung, peningkatan efisiensi pengolahan kompos, pembangunan fasilitas WtE berupa insinerator, landfill mining dan reprofiling secara bersamaan.

---

The increase in waste generation is a major problem especially for urban areas such as Jakarta with insufficient landfill capacity and an inefficient and environmentally sound waste management system. To produce an optimal, integrated and sustainable landfill management strategy, an analysis of the TPST Bantargebang waste management system is then formulated towards optimization of sustainable landfill management in environmental, economic/financial, and social aspects through a system dynamics intervention scenario model of the TPST Bantargebang waste management system.

Based on the descriptive analysis carried out on the latest waste management, 3 main issues are known, namely, landfill capacity almost fully occupied, methane gas emissions increment, and the possibility waste pickers integration to increase scavenging productivity. Simulations were carried out with a system dynamics model for the 2018-2023 period with BAU conditions and an intervention scenario with a reduction in landfill waste and a reduction in waste flow.

The results of the scenario are: landfill can still be utilized until 2023; methane gas emissions decreased by an average of 23,50%; the increase in the Scavenger Production Ratio to the Landfill Waste Rate reached 134,58%. As a consequence of the intervention and the addition of waste treatment activities in the TPST Bantargebang, the operational cost per ton has increased up to 309,62%. This study concludes that the scenario of incoming waste reduction and existing landfill waste reduction planned by MRF construction with scavenger involvement, compost processing efficiency improvement, construction of WtE facilities in the form of incinerator, landfill mining, and reprofiling simultaneously."

"Pengelolaan sampah di seluruh Indonesia bukanlah kegiatan yang menghasilkan keuntungan kepada institusi yang memegang peran tersebut. Semenjak tahun 2008 Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan dana hingga Rp300Milyar pertahunnya untuk membayar jasa pengelolaan sampah pada PT Godang Tua Jaya atas perannya mengelola TPST Bantargebang. Tahun 2016 Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan swakelola karena PT Godang Tua Jaya melakukan wanprestasi kontrak. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta melalui satuan unitnya, Unit Pengelolaan Sampah Terpadu UPST, mengambil alih tanggung jawab operasional TPST Bantargebang sepenuhnya. Penelitian pada kasus swakelola ini menganalisa kualitas dari aktivitas-aktivitas di TPST Bantargebang dan membandingkan aktivitas tersebut antara kondisi sebelum swakelola dengan sesudah swakelola. Analisa aktivitas tersebut menggunakan pendekatan lima aspek pengelolaan sampah kota yang baik oleh Indonesia Solid Waste Association InSWA. Penelitian ini juga menganalisa aspek ekonomi menggunakan pendekatan biaya manfaat dan biaya Lifecycle Costing. Hasil penelitian ini menemukan adanya perkembangan kualitas tata kelola dan penghematan anggaran dari kebijakan swakelola TPST Bantargebang. Meskipun begitu, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi tantangan pada proses akusisi aset yang terlalu lama dan juga pembiayaan operasional yang terhambat sembari berbagai isu bermunculan di dalam masyarakat sekitar serta pengelolaan lingkungan yang harus ditangani pasca swakelola.

---

Waste management activity in Indonesia is not profitable to any institutions that role in it. Since 2008, Government of DKI Jakarta had been budgeting in estimated Rp300Billion every year to PT Godang Tua Jaya for its service role in running TPST Bantargebang. In 2016, Government of DKI Jakarta decided to do self management because of contract violation by PT Godang Tua Jaya. Therefore, Government of DKI Jakarta especially their division in charge, Integrated Waste Management Unit UPST, is taking over full operational responsibility of TPST Bantargebang.

This self management research analyzes the quality performance of activities in TPST Bantargebang and compares those activities before and after self management decision. This analysis is using five aspects of urban waste management approach introduced by Indonesia Solid Waste Association InSWA.

This research is also analyzex economic aspect using cost benefit analysis and lifecycle costing approach. The result of research finds some benefits such as an increase in management quality and cost reduction in annual budget from TPST Bantargebang self management. Even so, Government of DKI Jakarta is facing challenges in asset acquisition process that takes time too long and also obstructed operational financing while many issues emerges in surrounding society and environment management that have to be treated in post self management."

" ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian sewa menyewa dan penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, serta mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat objek perjanjian yang hilang. Putusan yang diteliti adalah sengketa antara Sarwiyono melawan pimpinan PT Triguna Putra Rizal sebagai Tergugat I, General Manager Perum Perumnas Regional III Cq Deputi General Manager Perum Perumnas Regional III sebagai Tergugat II, dan Faizal A Bahalwan sebagai Tergugat III terkait dengan hilangnya kendaraan milik Penggugat yang saat itu di dalam penguasaan para tergugat yang terikat dengan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Diawali dengan menjabarkan terlebih dahulu perjanjian khusus, dalam hal ini ditekankan pada perjanjian sewa menyewa dan penitipan, karakteristiknya, dan menguraikan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan KUH Perdata. Kemudian penulis juga membahas mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, dan perbedaan dengan wanprestasi. Kemudian atas sengketa hilangnya kendaraan Penggugat yang saat itu tengah menjadi objek perjanjian, penulis kurang sependapat dengan pendapat hakim yang menyatakan bahwa hilangnya kendaraan ketika dipakai Tergugat III adalah tanggung jawab Tergugat II karena Tergugat II yang mengadakan perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat I yang telah menerima penyerahan dari Penggugat, hal ini karena dalam kasus ini tanggung jawab seharusnya dilakukan secara tanggung renteng oleh para Tergugat.

---

ABSTRACT The focus of this study is to analyze the lease agreement and the deposit agreement as stipulated in KUH Perdata, and about the claim about unlawful act which happen because the loss of an agreement rsquo s object. The investigated case is the verdict between Sarwiyono as Plaintiff and head of PT Triguna Putra Rizal as Defendant I, General Manager Perum Perumnas Regional III Cq Deputi General Manager Perum Perumnas Regional III as Defendant II, and Faizal A Bahalwan as Defendant III about the loss of an object vehicle owned by Plaintiff which at that time, the vehicle is in the hands of the defendant which bound by the contract. This research uses the juridical normative method, firstly spell out about the special agreement, in this concern is lease and deposit agreement, the characteristics of that agreement, and the right and obligation of the parties based on KUH Perdata. Writers also discuss about the claim about unlawful act based on article 1365 KUH Perdata, and the differences between wanprestasi. Then on the case of loss of plaintiff rsquo s vehicle which becomes the object of the agreement, writers disagree with the judge rsquo s opinion that stating the loss of the vehicle when worn by Defendant III was the responsibility of Defendant II because Defendant II entered into an agreement with the Defendant I and Defendant I which has received the vehicle from the Plaintiff, this is because the losses should be all Defendant rsquo s responsibility."