Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penegakan hukum di dunia usaha, khususnya pemberantasan pungli. Ini seharusnya menjadi ekonomi biaya tinggi menyebabkan banyak individu dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk korupsi. Untuk memerangi korupsi dapat dilakukan dengan penegakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekamto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah : 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. komunitas faktor, yaitu lingkungan dimana hukum yang berlaku atau diterapkan; 5. faktor budaya, yaitu kerja, kreativitas dan rasa yang didasarkan pada niat manusia dalam kehidupan sosial. Selain faktor di atas juga pemantauan yang penting dalam penegakan hukum."

"Salah satu penyakit yang dapat merusak tatanan perekonomian suatu negara adalah korupsi. Namun ada banyak pendapat yang menyatakan pula bahwa korupsi juga dapat berlaku sebagai efficiency enhancing grease, dimana korupsi justru dapat meningkatkan berbagai sisi perekonomian antara lain pertumbuhan dan investasinya. Sehingga perlu diketahui apakah benar korupsi tersebut dapat menurunkan sisi-sisi perekonomian, dengan kata lain korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan, investasi dan juga foreign direct investment atau justru berlaku sebaliknya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi untuk data panel 11 negara Asia selama periode 1995-2000. Variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan, investasi domestik dan juga foreign direct investment, sedangkan variabel bebasnya adalah pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, korupsi, tingkat keterbukaan dan juga populasi. Hasil regresi untuk wilayah Asia menunjukkan bahwa korupsi memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan dan investasi domestik, pengaruh yang negatif juga terjadi pada foreign direct investment namun tidak memildti kecukupan dalam signifikansi. Sedangkan jika dilihat berdasarkan wilayah ASEAN maka pengaruh korupsi terhadap tiga variabel terikatnya adalah negatif dan signifikan. Dan basil analisis, dapat dilakukan perbandingan antar negara. Apabila dilakukan perbandingan dengan negara lain, misalnya dengan Jepang sebagai negara yang sudalb maju, maka jika Indonesia yang memiliki indeks korupsi rata-rata sebesar 8.73 marnpu menurunkan tingkat rata-rata korupsinya sampai dengan tingkat rata-rata yang dicapai oleh Jepang yaitu 3.61, maka Indonesia akan dapat memiliki pertumbuhan sebesar 6.73%. Sedangkan jika dilakukan perbandingan dengan indeks rata-rata korupsi Singapura yang sebesar 1.17, maka Indonesia dapat memiliki pertumbuhan sebesar 10.68%. Demikian pula balnya dengan investasi domestik dan juga FDI, dalam menganalisanya dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan negara yang lain, sehingga dapat terlihat seberapa besar pengaruh korupsi tersebut pada kedua variabel tersebut. Dari basil analsis dapat terlihat bahwa korupsi dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang sama, di satu sisi korupsi dapat rnenurunkan efisiensi, dengan melihat adanya hubungan yang negatif dengan investasi domestik, di sisi lain korupsi dapat saja meningkatkan efisiensi dalarn hat ini terlihat pada sisi FDI, yang terlihat dari basil regresi yang negatif namun tidak signifikan, dimana meskipun Asia memiliki tingkat korupsi yang tinggi namun tidak terlalu mempengaruhi investor asing natal( cnasuk ke kawasan tersebut, karena mereka lebih melihat dari sisi cost of doing bussiness, dimana Asia terhitung sebagai kawasan yang lebili kompetitif dalam melakukan investasi. Akan tetapi jika kita kaitkan secara keseluruhan, baik investasi domestik dan juga FDI pada akbimya dapat mempengaruhi nilai turunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga dapat dikatakan bahwa sekecil apapun korupsi, tetap dapat menurunkan efisiensi suatu negara (Efficiency Reducing), hanya dengan pemerintahan yang baik dan transparan, penyakit ini dapat diberantas."

"Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan dan keuangan negara telah mengalami perubahan mendasar melalui UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional....."

"Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya telah merugikan negara yang sangat besar dimana salah satu pelakunya adalah Joko Hartono Tirto yang diputus bersalah oleh majelis hakim tingkat pertama dengan nomor putusan 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dengan pidana penjara seumur hidup akan tetapi tidak dibebankan pidana tambahan berupa Uang Pengganti (UP) untuk asset recovery. Dalam putusan tersebut tergambar dengan jelas adanya keterlibatan entitas korporasi dalam skema investasi PT Asuransi Jiwasraya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan teori keadilan, pertanggungjawaban korporasi, dan pengembalian aset. Berdasarkan penelitian tesis ini dihasilkan bahwa prinsip penerapan pertanggungjawaban korporasi didasarkan dari perbuatan “directing mind” dari pengurus dan/atau pemilik dari korporasi sehingga dapat dipidana tambahan berupa Uang Pengganti untuk asset recovery, asset recovery pada putusan tersebut belum tercapai sehingga perlunya dimintakan pertanggungjawaban korporasi yang terlibat, adapun korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam kasus ini adalah 13 (tiga belas) Manajer Investasi, perusahaan emiten milik Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang sahamnya dijadikan sebagai underlying Reksa Dana oleh 13 (tiga belas) Manajer Investasi tersebut sehingga diharapkan dapat dijadikan asset recovery atas kerugian negara yang terjadi.

---

The Corruption Crime Case in the State-Owned Enterprise PT Asuransi Jiwasraya has caused a big loss to the state where one of the criminal act was Joko Hartono Tirto who was found guilty by the panel of judges at the first level with decision number 34/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Jkt.Pst commits a Corruption Crime with a life imprisonment but is not charged with an additional penalty of “uang pengganti” for asset recovery. The decision clearly illustrates the involvement of corporate entities in the investment scheme of PT Asurnasi Jiwasraya. This thesis uses a normative juridical research method by using a theory approach of justice, corporate responsibility, and asset recovery. Based on this thesis research, it is found that the principle of applying corporate responsibility is based on the "directing mind" act of the management and/or owner of the corporation so that additional penalties can be imposed for asset recovery, asset recovery on the punishment of the decision has not been achieved so that it is necessary to ask for the accountability of the corporations involved, as for corporations that can be held accountable in cases These are 13 (thirteen) Investment Managers, listed companies owned by Benny Tjokrosaputro and Heru Hidayat whose shares are used as the underlying Mutual Funds by the 13 (thirteen) Investment Managers so that they are expected to be used as asset recovery for state losses that have occurred."

"Dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, telah terjadi terobosan baru dimana perbuatan melawan hukum yang semula diartikan secara "formil" ("wederwettelijk") mengalami pergeseran, karena sifat dari perbuatan itu kini diartikan juga secara "materiel" yang meliputi setiap pembuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Perubahan arti menjadi "wederrechtelijk", khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum pidana ini (ederrechtelijk) mendapat pengaruh yang kuat sekali dari pengertian secara luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919.Pembaharuan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 2 ayat 1 maupun Penjelasan pasalnya berkaitan antara penerapan ajaran perbuatan melawan hukum materiel dengan arrest Cohen-Lindenbaum. Semula dalam hukum pidana, ajaran perbuatan melawan hukum materiel dibatasi penggunaannya melalui fungsi Negatif sebagai alasan peniadaan pidana, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran Asas Legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang dalam hukum pidana.Perkembangan multi-tipologi kejahatan baru yang dianggap koruptif/tercela dan merugikan Masayarakat/Negara dalam skala yang sangat besar seringkali tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya, sehingga pelaku dapat bertindak secara bebas dengan berlindung dibalik Asas Legalitas. Dari aspek /pendekatan sejrah pembentukan undang-undang, norma kemasyarakatan, yudikatif dan legislatif, terdapatlah kecenderungan pergeseran kearah fungsi positif dari perbuatan melawan hukum materil, dengan kriteria yang tegas dan limitatif serta kasuistis, yaitu apabila perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik itu. Tentunya unsur melawan hukum materiel melalui fungsi positif ini diartikan dalam konteks komprehensif secara menyeluruh terhadap unsur-unsur lainnya dalam suatu delik."

"The regulation on political finance depend on the form of the election system. Indonesia implementing two major system: party based electoral system for legislative level and candidate based electoral system for presedential and local mayor/governor election...."

"Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Salah satu bentuk penangkapan yang kita kenal adalah tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan unsur yang harus diperhatikan adalah “dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan” dan mengenai apakah penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut merupakan penangkapan yang direncanakan atau tidak. Undang-undang tidak menentukan waktu tertentu dalam mengartikan unsur tersebut. Sedangkan mengenai penangkapan dalam hal tertangkap tangan bukanlah suatu penangkapan yang direncanakan terlebih dahulu, hal tersebut adalah poin yang membuat tertangkap tangan menjadi kondisi yang istimewa.

---

The authority given to investigators in such a way extent. Covering given authority over these laws, investigators are entitled to reduce freedom and human rights person, the origin of it is still based on a foundation of law. One form of arrest, which we know is in flagrante delicto. Problems in catching in flagrante delicto in the elements that must be considered is "immediately after some of the criminal action was" and whether the arrest in the case caught the catching hand is planned or not. The law does not specify a certain time in interpret these elements. Meanwhile, the arrest caught in flagrante delicto of a catching a premeditated, it is the points that caught hands of a special condition"