Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Good governance is efforts to manage economic and social resources transparently, accountably, and anticipatively involving the state, industry, and society sectors. Implementation of the principles of transparency and accountability will support each element of good government to manage nation well. By doing so, each decision state administrative court can be accountable for the public and the law. Te government (central and provincial level) should encourage industries and communities in every policy and effort to advance the societies. The implementation of good governance is a must, not just a trend in international relationship. Therefore, all officials and staffs of governmental institution and other state organizations should improve their understanding in executing good governance."

"Bangsa Indonesia yang masih dilanda krisis multi dimensi perlu memperbaharui tatanan kehidupannya dengan melaksanakan nilai-nilai good governance agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Seluruh komponen bangsa (pemerintah, swasta, masyarakat) diharapkan menghentikan pertikaian dan eforia demi perbaikan dan penyempurnaan tata kehidupan yang lebih mapan, dengan kata lain reformasi harus menyentuh segala aspek kehidupan. Depdiknas sebagai pengelola anggaran besar di Republik Indonesia ini perlu memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan mecegah terjadinya kebocoran anggaran, serta memperbaiki kinerjanya dengan bekerja keras dan penuh disiplin."

"Kementerian pekerjaan umum merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki orientasi pelayanan publik, dengan ujung tombak di bidang pembangunan infrastuktur seperti jalan, sumber daya air, drainase, sanitasi, dan tata ruang. eksistensi kementerian PU sangatlah vital terhadap kepentingan masyarakat. kurangnya kinerja pembangunan infrastrktur baik dari segi efektivitas dan efisiensi akan merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi (kesejahteraan). oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan publik di bidang harus dilakukaan berdasarkan suatu acuan standar.inspektorat jenderal sebagai unit eselon I yang merepresentasikan aparat pengawas intern pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam mengawal kualitas pelayanan publik yang dilakukan kementerian PU agar sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan, atau yang sering dikenal dengan istilah good governance."

"Hari-hari ini, tampaknya hampir tidak ada upaya perbaikan suatu organisasi yang tidak meh'batkan perlunya good governance. Bahkan upaya tersebut dipandang sebagai dasar dari penyelesaian masalah organisasi yang mendasar, dan selanjutnya menjadi jaminan bagi kelangsungan organisasi itu sendiri berikut sukses yang menyertainya. Krisis multidimensional yang terjadi sejak 1997, yang semula hanya dianggap sebagai krisis financial atau krisis ekonomi biasa, menurut pandangan beberapa pihak terjadi karena tidak diterapkannya "good governance" di hampir semua aspek penyelenggaraan Negara."

"Penelitian diajukan untuk mengetahui bagaimana hubungan implementasi good governance (yang terdiri dari prinsip transparancy, akuntability, responsibility, independency, dan fairness) terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan (perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran).Atas dasar tersebut diajukan model teroritis dengan hipotesis untuk diuji dengan metode SEM. Sampel penelitian ini adalah 322 orang responden yang merupakan karyawan dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas implementasi prinsip transparancy terhadap kinerja kepuasan pelayanan, implementasi prinsip responsibility dan prinsip fairness terhadap kinerja perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran. Serta terdapat hubungan yang positif atas penerapan good governance terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan."

"Contents:1. Teori dan konsep good corporate governance.2. Good corporate governance di indonesia.3. Good corporate governance pemegang saham menurut undang-undang perseoran terbatas.4. Penegakan pelaksanaan good corporate governance 5. Putusan mahkamah agung: tinjauan kasus pengelolaan perusahaan."