Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian berbandingan kebijakan bidang transportasi khususnya angkutan kota ini dilakukan dengan menggunakan lima aspek yaitu kebijakan yang unggul, yaitu nilai kecerdasan, nilai kearifan, harapan masa, keberhasilan, dan disposisi serta struktur birokrasi, kemudian aspek sistem transportasi, dan aspek kebijakan itu senditi, khususnya angkutan kota yang ada di Manila dan Jakarta, ditambah satu aspek pembanding utama yaitu dari kebijakan sistem angkutan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 15 responden yang tersebar di kedua ibu kota negara. Tidak hanya itu, pengumpulan data juga dilengkapi dengan memanfaatkan sarana audio dan visual, dokumentasi, rekaman dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan angkutan kota di Manila dikelola oleh Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) berdiri sejak 1 Maret 199 dibawah Undang-Undang Republik No. 7924, sementara untuk DKI Jakarta dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan diatur berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Dari sistem angkutan kota, baik Jakarta maupun Manila mempunyai sistem angkutan kota masing-masing yang tujuannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Untuk nilai keunggulan, dari sub aspek inovasi, pelestarian alam dan lingkungan, kesesuaian struktur birokrasi, serta sub aspek pemberdayaan potensi dan budaya lokal di sektor transportasi, Metropolitan Manila lebih unggul dari pada DKI Jakarta. Namun dari sub aspek keterampilan SDM dalam mengendara, visi dan misi, kondisi ekonomi, dan keinginan untuk berubah, ibu kota DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan Metropolitan Manila. Temuan utama mengapa kondisi pengelolaan angkutan kota di Manila ada yang lebih baik karena mereka telah mempunyai lembaga pengelola kawasan Ibu Kota Metropolitan Manila yang bernama MMDA (Metropolitan Manila Development Authority).

---

This study is a comparison of the policy in the transport sector, especially public transportation, this study used five aspects, merits of public policy, such as the value of intelligence, moral values, expectations of future, success, and disposition and bureaucratic structures, and aspects of the transportation system, and policy aspects, the city transportation in Manila and Jakarta, and one aspect of the main comparison, namely policy transport system. This research was conducted using qualitative research methods. Data collection techniques consist of in-depth interviews with 15 respondents in both the capital city. Not only that, data collection also consists of audio and visual facilities, documentation, recordings etc.

The results showed that, in terms of transport policy in the city of Manila is managed by the Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) was established March 1 199 under Republic Act No. 7924, while Jakarta is managed by the Jakarta Transportation Agency, and governed by the Regulation of DKI Jakarta No. 54 Year 2014 About Transportation. Urban transportation system in Jakarta and Manila have city transport system respectively, its purpose is to provide the best service to the community. For values of excellence, innovation, conservation of nature and the environment, disposition and bureaucratic structure, local empowerment and cultural potential in the transport sector, Metropolitan Manila better than Jakarta. But for the human resources skills, vision and mission, economic conditions, and a desire for change, Jakarta is better than the Metropolitan Manila. The reason why the conditions of transport management in the city of Manila is better, because Manila has a management agency Capital region, called MMDA (Metropolitan Manila Development Authority)."

""Instead of concentrating on why countries differ, Learning from Comparative Public Policy explores how countries can learn from each other about the success and failure of policy initiatives. With its theory and practice focus, the lively narrative analyses the cultural and resources problems involved in importing policies, and the roles of institutions, regulators, think tanks and experts. In addition to explaining the key tenets of policy analysis, the internationally renowned author offers a wide variety of international case studies and useful boxes to highlight examples. Invaluable reading for students of public policy, for policymakers and practitioners working in the public sector."--BOOK JACKET."

"Penelitian ini membahas kebijakan pajak kendaraan bermotor yang berlaku di DKI Jakarta Seoul dan Metro Manila Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana kebijakan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta Seoul dan Metro Manila Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif Hasil penelitian yaitu kebijakan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dari segi tarif menggunakan tarif progresif berdasarkan nama dan atau alamat yang sama dari segi penggunaan dasar pengenaan pajak menggunakan berat kotor kendaraan horse power cylinder capacity dan harga kendaraan serta dari segi penggunaan hasil pajak merupakan partial earmarking tax dan Tipe B Selanjutnya yaitu Seoul menggunakan tarif progresif yang mengikuti dari dasar pengenaan pajak Sementara itu dasar pengenaan pajak yang digunakan berdasarkan tipe kendaraan berat kotor kendaraan cylinder capacity dan ownership Dan kota terakhir yaitu Metro Manila menggunakan tarif pajak progresif yang juga mengikuti dasar pengenaan pajak dengan dasar pengenaan pajak itu sendiri menggunakan tipe kendaraan bermotor dan berat kendaraan bermotor Penggunaan hasil pajak termasuk kedalam full earmarking tax.

---

This study discusses policy of motor vehicle tax which is applicable in DKI Jakarta Seoul and Metro Manila The purpose of this study is to describe how is the policy of motor vehicle tax in DKI Jakarta Seoul and Metro Manila This research use a quantitative approach with a type of the research is descriptive research The results of this research are the policy of motor vehicle tax which is applicable in DKI Jakarta in terms of rate using progressive rate based on name and or address of the same in terms of base taxation using the gross vehicle weight horse power cylinder capacity and the price of the vehicle as well as in terms of the use of the revenue of motor vehicle tax using partial earmarking tax and Type B Furthermore Seoul is using progressive tax rate based on their base taxation which is determined from type of vehicle gross vehicle weight cylinder capacity and the ownership of the vehicle And the last city is Metro Manila which is using progressive tax rate also based on the base of the taxation with the base of taxation itself use a type of motor vehicle and gross vehicle weight The use of the revenue of motor vehicle tax can be deemed as a full earmarking tax with Type B "

"UMKM adalah tulangpunggung usaha di Indonesia dan Thailand. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kebijakan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan Thailand serta menganalisis kelemahan kebijakan pajak penghasilan atas UMKM di Indonesia dibanding kebijakan PPh UMKM Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pengkajian menunjukan bahwa pelaku UMKM Thailand membayar PPh yang tinggi daripada pelaku UMKM Indonesia. Kelemahan kebijakan pajak penghasilan atas UMKM di Indonesia dibanding Thailand dinilai tidak memenuhi aspek keadilan, bertentangan dengan sistem self assessment, bertentangan dengan Undang-undang, penerbitan SKB yang tidak sesuai dengan asas ease of administrationdan tidak ada insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM Indonesia.

---

Small and Medium Enterprises are the backbone enterprises in Indonesia and Thailand. The purpose of this study was to compare the income tax policy on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia and Thailand and to analyze weaknesses of income tax policy on SMEs in Indonesia than SMEs in Thailand. This study used a qualitative approach.

The assessment results show that SMEs in Thailand pay income tax higher than SMEs in Indonesia. The Weakness of income tax policy on SMEs in Indonesia than Thailand did not meet an aspects of quality and it was contrary to the self-assessment system and the Act. The other weakness was issuance of the Exemption Letter was not in accordance with the principles of ease of administration and there were no tax incentives that were given to SMEs in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai desain kebijakan pada kebijakan transportasi publik terintegrasi pada Jak Lingko di DKI Jakarta dengan studi menggunakan Birkland’s Policy Design. Dimensi yang digunakan dalam analisis dibuat berdasarkan elemen elemen desain kebijakan Birkland, yaitu goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan, yaitu wawancara mendalam. Hasilnya kebijakan integrasi transportasi publik ini sudah sesaui jika dilihat dalam desain kebijakan namun, memiliki desain kebijakan yang lemah. Terdapat masalah dalam beberapa elemen desain kebijakan yaitu goals of the policy bahwa tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 masih terlalu umum. Berikutnya, jika melihat causal model belum terdapatnya teori kausalitas dalam kebijakan. Pada elemen tools dan implementation of the policy karena tidak sesuai dengan strategi awal pengimplementasian kebijakan dalam bentuk Jak Lingko dan belum adanya rencana induk transportasi. Dengan demikian, Jak Lingko belum dapat mencapai target dan tujuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu kemacetan.

---

This study discusses policy design on integrated public transportation policy at Jak Lingko in DKI Jakarta with a study using Birkland's Policy Design. The dimensions used in the analysis are based on Birkland policy design elements, namely goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. This study used a post-positivism approach with descriptive research and data collection techniques using literature studies and field studies, namely in-depth interviews. The result is that this public transportation integration policy is appropriate when viewed in policy design, however, it has a weak policy design. There are problems in several elements of the policy design, namely the goals of the policy that the policy objectives in Regional Regulation No.1 of 2012 are still too general. Next, if you look at the causal model, there is no clear causality theory in this policy. The elements of tools and implementation of the policy are not in accordance with the initial strategy for implementing the policy in the form of Jak Lingko and there is no transportation master plan. Thus, Jak Lingko has not been able to achieve the targets and policy objectives in dealing with transportation problems in DKI Jakarta, namely congestion."

"Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian di dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek di Belanda. Dewasa ini penyalahgunaan keadaan mulai digunakan sebagai alasan Majelis Hakim di Indonesia untuk membatalkan suatu putusan. Di Jerman sendiri tidak terdapat doktrin penyalahgunaan keadaan, namun terdapat aturan terkait penyalahgunaan keadaan, yakni Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (2) Bürgerliches Gesetzbuch. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penyalahgunaan keadaan yang ada di Belanda dan Jerman dan juga merumuskan ketentuan apakah yang tepat untuk mengatur penyalahgunaan keadaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Indonesia lebih baik mengikuti teori penyalahgunaan keadaan yang dianut oleh Belanda karena teori penyalahgunaan keadaan di Belanda telah lama digunakan di Indonesia dan juga teori ini tidak terlalu memberikan batasan yang sempit untuk diterapkan.

---

Undue influence is one of the defects of consent in Nieuw Burgerlijk Wetboek in Netherlands. Recently, undue influence has been used by Indonesian court as one of the defects of consent. In Germany, there’s no doctrine about undue influence, but there’s a statute that related to undue influence, articles 138 (1) and (2) Bürgerliches Gesetzbuch. The purpose of this research is to compare undue influence in Dutch Law and German Law, also to find the best formula to regulate undue influence in Indonesian Law. According to this research, Indonesia better follow undue influence in Dutch Law, because it’s long been used in Indonesia and it doesn’t give a narrow restriction to apply. "

"ABSTRAKObesitas pada anak sekolah merupakan penyakit yang sudah menjadimasalah kesehatan kesehatan masyarakat. Prevalensi obesitas anak di indonesiamengalami peningkatan pada tahun 2007 sebsar 9,5% pada laki-laki dan 6,4%pada perempuan menjadi sebesar 10% pada anak laki-laki dan 7,7% pada anakperempuan pada tahun 2010 dan menjadi 8,8% padan tahun 2013. Penelitian inimembahas mengenai kejadian obesitas pada anak di dua sekolah dasar. Tujuanpenelitian ini untuk membandingkan kejadian obesitas anak serta faktor-faktoryang mempengaruhinya di dua sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan pada bulanMei sampai dengan Juni 2014 di SDN Anyelir1 dengan status ekonomi menengahke atas dan SDN Depok Jaya 7 dengan subjek penelitiannya adalah anak sekolahdasar kelas 4 dan 5. Variabel penelitian ini pola makan, kebiasaan makan,karakteristik anak, karakteristik orangtua, aktivitas fisik anak dan keterpaparanmedia. Penelitian ini merupakan penelitian crossectional dengan analisisperbandingan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompokmengenai lama waktu menonton TV dan bermain games, karakteristik orangtua,keterpaparan media, asupan energi total, asupan karbohidrat dan asupan lemak.Perbedaan status sosial ekonomi akan terjadi perbedaan pada lama menonton TVdan bermain games, asupan zat gizi energi total, karbohidrat dan lemak. Penelitimenyarankan untuk melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan diataskelas 1, membudayakan kembali senam disekolah untuk memberikan waktu lebihbanyak berolahraga, pembinaan kantin sekolah untuk membantu orangtuamengontrol asupan zat gizi anak.

---

ABSTRACTObesity in school children is a disease that has become a health problem of publichealth. The prevalence of child obesity in Indonesia in 2007 increased by 9.5% inmen and 6.4% in women increased in 2010 to 10% in boys and 7.7% in 2013 to8,8%. This study discusses the incidence of obesity in children at two elementaryschools. The purpose of this study was to compare the incidence of childhoodobesity and the factors that influence it in two elementary schools. This study wasconducted in the SDN Anyelir 1 with middle high socioeconomic status andDepok Jaya SDN 7 with middle low socioeconomic status. The research subjectare children of primary school grade 4 and 5 with the variables of this study diet,eating habits, child characteristics, parent characteristics , child physical activityand media exposure. This design study is a cross sectional with comparisonanalysis. There are significant differences between the two groups regarding thelength of time watching TV and playing games, parental characteristics, mediaexposure, total energy intake, carbohydrate intake and fat intake. Differences insocioeconomic status will be a difference in the long watching TV and playinggames, the total energy intake of nutrients, carbohydrates and fats. Researcherhave suggested annually conduct anthropometric survey in school, once a weekschool aerobic exercising, and parents involve in school cafeteria to control thenutrient intake of children."