Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian di dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek di Belanda. Dewasa ini penyalahgunaan keadaan mulai digunakan sebagai alasan Majelis Hakim di Indonesia untuk membatalkan suatu putusan. Di Jerman sendiri tidak terdapat doktrin penyalahgunaan keadaan, namun terdapat aturan terkait penyalahgunaan keadaan, yakni Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (2) Bürgerliches Gesetzbuch. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penyalahgunaan keadaan yang ada di Belanda dan Jerman dan juga merumuskan ketentuan apakah yang tepat untuk mengatur penyalahgunaan keadaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Indonesia lebih baik mengikuti teori penyalahgunaan keadaan yang dianut oleh Belanda karena teori penyalahgunaan keadaan di Belanda telah lama digunakan di Indonesia dan juga teori ini tidak terlalu memberikan batasan yang sempit untuk diterapkan.

---

Undue influence is one of the defects of consent in Nieuw Burgerlijk Wetboek in Netherlands. Recently, undue influence has been used by Indonesian court as one of the defects of consent. In Germany, there’s no doctrine about undue influence, but there’s a statute that related to undue influence, articles 138 (1) and (2) Bürgerliches Gesetzbuch. The purpose of this research is to compare undue influence in Dutch Law and German Law, also to find the best formula to regulate undue influence in Indonesian Law. According to this research, Indonesia better follow undue influence in Dutch Law, because it’s long been used in Indonesia and it doesn’t give a narrow restriction to apply.