Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"CITES 1973 merupakan konvensi lingkungan internasional yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa dari perdagangan internasional yang berlebihan. Konvensi ini menggerakkan upaya global untuk melakukan konservasi terhadap keanekaragaman hayati. Salah satu satwa yang terancam bahaya kepunahan adalah harimau Sumatera. CITES 1973 memasukkannya ke dalam kategori Appendiks 1 yang berarti tidak boleh ada perdagangan komersial terhadap satwa tersebut. Indonesia, sebagai negara habitat harimau Sumatera, telah meratifikasi CITES 1973 dan mengesahkan peraturan-peraturan hukum untuk melindungi tumbuhan dan satwa, termasuk harimau Sumatera. Selain itu, Indonesia juga terlibat kerja sama regional dan global dengan negara-negara habitat harimau lainnya. Namun, populasi harimau Sumatera terus menurun, tidak hanya karena perdagangan, tetapi juga karena kerusakan habitat, perburuan liar, dan konflik dengan manusia. CITES 1973 belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia terlihat dari lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan populasi harimau Sumatera terus terancam. Penanganan kasus-kasus kriminal terkait harimau Sumatera tidak dilakukan secara tuntas dan sanksi-sanksi yang diberikan tidak memberi efek jera. Perdagangan liar bersifat terbuka dan terorganisir, baik di dalam maupun di luar negeri. Hutan di Pulau Sumatera mengalami degradasi karena banyaknya konversi fungsi hutan untuk kebutuhan komersial. Masyarakat belum dilibatkan dalam perlindungan harimau dan habitatnya; sementara peran NGOs sering terhambat oleh respon yang lambat dari pemerintah. Komitmen Indonesia terhadap CITES 1973 harus diperkuat agar harimau Sumatera tidak lagi terancam kepunahan dan ekosistem di sekitarnya juga turut dilestarikan.

---

CITES 1973 is an international environmental convention aiming to protect flora and fauna from excessive international trade. This convention drives a global effort to conserve biodiversity. One of the animals that are in danger of extinction is Sumatran tigers. CITES 1973 has categorized the species in the Appendix 1, which means there should be no commercial trade against the species. Indonesia, as the habitat for Sumatran tigers, has ratified CITES 1973 and passed the legal regulations to protect plants and animals, including Sumatran tigers. In addition, Indonesia is involved in regional and global cooperation with the other tiger range countries. Nevertheless, the population of Sumatran tiger continues to decline, not only because of trade, but also due to habitat destruction, illegal poaching, and conflict with humans. CITES 1973 has not been implemented properly in Indonesia as seen from the lack of law enforcement causing the population of Sumatran tigers continues to be threatened. Criminal cases towards Sumatran tigers have not been solved completely and sanctions given have less deterrent effect. Illegal trade has become increasingly open and organized, both domestically and globally. Forests in Sumatra have degraded because of the conversion of forest lands to fulfill commercial needs. Local communities have not been involved in the protection of tigers and their habitat; while the role of NGOs is often hampered by the slow response from the government. Indonesia's commitment to CITES in 1973 should be strengthened so that Sumatran tigers are no longer in danger of extinction and the ecosystem around them is also conserved."

"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dari suatu akta perjanjian dalam hal kerjasama perlindungan Sumber Daya Alam antar negara, serta bagaimana seorang Notaris dapat ikut berperan serta di dalamnya. Penelitian ini di analisis melalui metode penelitian secara doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Penelitian dilaksanakan terhadap Akta Persetujuan Kerjasama antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dan Universitas York Kanada tentang Kerjasama Konservasi Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Kutai. Dalam akta tersebut, terlihat jelas bahwa segala bentuk kegiatan, lokasi, dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan konservasi dilaksanakan dan lebih menitikberatkan kepada pihak Indonesia. Adanya pengaturan pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, dan bahwa salah satu pihak dalam akta tersebut berperan sebagai penguasa, membuat akta tersebut dikuasai oleh hukum Publik, namun dalam akta tersebut juga terdapat hal hal yang bersifat keperdataan seperti pendanaan, bantuan pihak ketiga, alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Indonesia, serta adanya choice of law, yang identik dengan Hukum Perdata Internasional, sehingga membuat akta tersebut berada dalam lingkup hukum publik dan perdata, yang bekerja secara hybrid. Dalam hal inilah, seorang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik di Indonesia dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbangsih ilmu bersifat keperdataan yaitu dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Notaris sebagai satu satunya pejabat pembuat akta otentik dapat melaksanakan beberapa hal seperti waarmerking untuk menandakan bahwa akta perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan Indonesia, dan membuat akta otentik maupun addendum dalam akta terkait bantuan dan partisipasi dari pihak ketiga. Dengan adanya partisipasi dari Notaris tersebut, pelaksanaan Konservasi Orangutan Kalimantan akan memiliki kedudukan hukum yang kuat, sehingga dapat mencegah adanya wanprestasi, melindungi hak dan kewajiban pihak Indonesia dalam perjanjian ini, serta menjadi pembuktian yang sempurna apabila terjadi sengketa.

---

This research is aimed at finding out the legal position of a deed of agreement in terms of cooperation in protecting Natural Resources between countries, as well as how a Notary can participate in it. This research was analyzed through doctrinal research methods using secondary data. The research was carried out on the Deed of Cooperation Agreement between the Directorate General of Conservation of Natural Resources and Ecosystems (Ditjen KSDAE) and York University, Canada regarding Cooperation in Conservation of Bornean Orangutans in Kutai National Park. In this deed, it is clear that all forms of activities, locations and provision of infrastructure in the context of implementing conservation are carried out with greater emphasis on the Indonesian side. The existence of public service regulations, openness of public information, and the fact that one of the parties in the deed acts as a ruler, makes the deed controlled by public law, but in the deed there are also matters of a civil nature such as funding, third party assistance, alternative dispute resolution. implemented in Indonesia, as well as the existence of a choice of law, which is identical to International Private Law, thus making the deed within the scope of public and civil law, which works in a hybrid manner. In this case, a Notary as an official who makes authentic deeds in Indonesia can take part in providing civil knowledge contributions, namely in terms of making deeds and authenticating deeds. The notary as the only official who makes authentic deeds can carry out several things such as waarmerking to indicate that the deed of agreement complies with Indonesian laws and regulations, and make authentic deeds or addendums to deeds regarding assistance and participation from third parties. With the participation of the Notary, the implementation of the Kalimantan Orangutan Conservation will have a strong legal standing, so that it can prevent defaults, protect the rights and obligations of the Indonesian party in this agreement, and provide perfect proof in the event of a dispute."

"Telah dilakukan penelitian interaksi reproduksi orangutan sumatra jantan terhadap betina pasangannya dalam exhibit di Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Metode yang digunakan yaitu focal animal sampling dan ad libitum sampling. Pengamatan dilakukan selama 24 hari dengan total waktu 7.920 menit, dilakukan selama enam hari dalam sepekan. Pengamatan perilaku dimulai pada pukul 09.30--16.00 WIB. Aktivitas interaksi yang diamati berupa perilaku sosial yang bersifat afiliatif dan agonistik, serta perilaku reproduksi meliputi atraktivitas, proseptivitas, dan reseptivitas. Subjek pengamatan yaitu dua individu orangutan sumatra yang berada di dua kawasan berbeda. Kawasan pertama terdapat individu jantan (J1) bersama betina pasangannya dan orangutan anak di Baby Zoo, kawasan kedua terdapat individu jantan (J2) bersama dua betina bunting di Primata Center. Hasil menunjukan proporsi yang berbeda pada perilaku sosial dan perilaku reproduksi pada kedua subjek yang diamati. Pola perilaku sosial pada J1 menunjukan social afiliatif (grooming) menjadi aktivitas tertinggi (40%) sedangkan J2 social afiliatif (approaching) menjadi aktivitas tertinggi (33%). Selama periode pengamatan, perilaku agonistik tidak ditemukan. Individu J1 dan J2 memiliki perilaku reproduksi terbesar adalah atraktivitas, dengan J1 atraktivitas (3%) lebih rendah dibandingkan J2 (14%). Perilaku sosial afiliatif pada individu J1 lebih besar dibanding J2 karena aktivitas grooming yang juga dilakukan kepada anak. Interaksi reproduksi pada J2 lebih besar dibanding J1, karena individu J2 ditempatkan dalam exhibit bersama dua betina pasangannya. Oleh karena itu, interaksi sosial yang dilakukan lebih intensif."