Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang perkembangan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh segenap jajaran intelijen kenegaraan dan lembaga penegak hukum, dalam menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global telah secara signifikan berpengaruh kepada kondisi keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara, yang selanjutnya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada situasi dan kondisi keamanan nasional di Indonesia, maka peran deteksi dini dan peringatan dini segenap jajaran intelijen kenegaraan tidak boleh dikesampingkan. Dimana akibat distorsi dari unsur ? unsur keamanan di Indonesia yang salah satunya adalah terorisme, saat ini telah mengalami transformasi pada spektrum ancaman dan berada di ambang gangguan yang sangat membahayakan.Munculnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan pembangunan jaringan terorisme, dan hal ini membutuhkan langkah ? langkah penanganan secara intelijen untuk secara strategis mampu mengungkap para pelaku penyebaran jaringan dan pelaku ancaman, karena sasaran jaringan terorisme tidak hanya cenderung kepada pihak yang dianggap sebagai far enemy, namun saat ini juga menyasar kepada near enemy.Oleh karena itu, diperlukan langkah ? langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang dari jaringan terorisme, melalui perkembangan model ? model penyelidikan intelijen baik yang bersifat taktis dan teknis dengan pelibatan human intelligence serta techno intelligence, sehingga kekuatan jaringan terorisme dapat dipadamkan, dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan terhadap personel aparat keamanan, pejabat negara, maupun warga negara Indonesia.

---

This thesis discusses the development of intelligence investigations undertaken by all levels of state intelligence and law enforcement agencies, to encounter the threat of terrorist networks in Indonesia. The development of the strategic environment in the global order have significantly affected the regional security situation, especially in Southeast Asia, which in turn impact directly or indirectly to national security circumstances in Indonesia, the role of early detection and early warning intelligence at all levels of state should not be ruled out. Where due to the distortion of the elements of security in Indonesia, one of which is terrorism, this time has undergone a transformation in the threat spectrum disorder and are on the verge of a very dangerous.The emergence of terrorist networks in Indonesia is the impact of the development of terrorist network development, and this requires steps handling of intelligence to be able to uncover the perpetrators of the strategic deployment of network threats and actors, because terrorist networks targeting are not only tend to those who are considered as far enemy, but now also targeting the near enemy.Therefore, it is necessary to create steps of precaution against the threat in which coming from the terrorist?s network, through the development of intelligence investigations models, both tactical and technical intelligence with human involvement and techno intelligence, so that the strength of the terrorist network can be extinguished, and no longer as a threat significantly to the security forces personnel, state officials, as well as Indonesian citizens."

"Disertasi ini membahas tentang perkembangan kegiatan intelijen modern dengan menggunakan human intelligence dan techno intelligence, yang dilaksanakan oleh sejumlah jajaran intelijen kenegaraan di Indonesia. Bahwa kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh setiap lembaga intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dengan sifat tertutup dalam operasi rahasia selama kurun waktu tertentu, yang menggunakan teknik, taktik dan strategi, terhadap sasaran perorangan maupun kelompok, melalui pelibatan unsur manusia dan teknologi secara simultan. Adanya kegiatan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh agen intelijen bersama satuan intelijen, sebagai operasi klandestin untuk mendeteksi sejumlah fenomena dan potensi gangguan yang menjadi ancaman terhadap keamanan, sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri. Selain itu, kegiatan pengamanan intelijen menjadi bagian dalam upaya meniadakan segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas organisasi, melalui sejumlah tindakan pengamanan terhadap personel, kegiatan, material dan bahan keterangan / informasi. Sedangkan kegiatan penggalangan intelijen, dilaksanakan untuk merubah emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi dari sasaran perorangan maupun kelompok, dengan menggunakan metode tertentu oleh satuan intelijen di daerah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, disertasi ini menguraikan upaya rekonstruksi kegiatan intelijen yang secara teknis, taktis dan strategis menjadi model pelibatan human intelligence dan techno intelligence, menghadapi ancaman keamanan dalam negeri di Indonesia.

---

This dissertation discusses the development of modern intelligence activities using human intelligence and techno intelligence, which are carried out by a number of state intelligence agencies in Indonesia. That intelligence activities carried out by each intelligence agency include investigation, security and collection, with a closed nature in secret operations over a certain period of time, which uses techniques, tactics and strategies, against individual and group targets, through the simultaneous involvement of human and technological elements. There are intelligence investigation activities carried out by intelligence agents together with intelligence units, as clandestine operations to detect a number of phenomena and potential disturbances that pose a threat to security, as a form of anticipation to maintain security stability in the country. In addition, intelligence security activities are part of efforts to eliminate all forms of threats, interference and obstacles that occur in the implementation of organizational tasks, through a number of security measures for personnel, activities, materials and information/information. Meanwhile, intelligence gathering activities are carried out to change the emotions, attitudes, behavior, opinions and motivations of individual and group targets, using certain methods by intelligence units in predetermined areas. Therefore, this dissertation outlines efforts to reconstruct intelligence activities technically, tactically and strategically into a model involving human intelligence and techno intelligence, facing domestic security threats in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan implementasi dari penelitian dual imperatives (McKay dan Marshall, 2001), mencakup research interest dan problem solving interest, yaitu riset aksi (action research) yang menggunakan soft systems methodology (SSM). Penelitian ini termasuk katagori SSM based action research, yang sesuai dengan kategori theoritical research practice/business change practice dari Cronholm and Goldkuhl (2003). Dalam penelitian ini dikaji bagaimana suatu organisasi bisnis menyiapkan dirinya mengatasi berbagai masalah problematik yang dihadapinya. Kajian dilakukan terhadap PT Medco Ethanol Lampung (MEL), yang baru pertama kali terjun dalam bisnis bioethanol dan telah mengalami berbagai masalah yang bersifat problematik. Pengalaman problematik tersebut telah menjadi semacam rujukan dunia nyata (real world) dalam penelitian di MEL yang berfungsi sebagai laboratorium sosial.MEL memerlukan pengetahuan yang unggul agar bisa memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan BBN. Penciptaan pengetahuan (knowledge creation) yang unggul dicapai melalui penerapan strategi pembelajaran interorganisasional menggunakan framework proses pembelajaran IGDI (knowledge- Identification; Generation; Diffusion; Integration) (Pawslowsky, Forslin dan Reinhardt dalam Dierkes et al, 2001). Bagaimana mengkonstruksi pembelajaran interorganisasional dan hubungan interpersonal menjadi tujuan penelitian berbasis research interest, sedangkan tujuan penelitian berbasis problem solving interest adalah bagaimana mengkonstruksi struktur pembiayaan produksi melalui faktor-faktor penting dalam knowledge creation melalui pendekatan IGDI yang menjamin tercapainya pendapatan berkelanjutan di MEL.Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas proses pembelajaran IGDI dipengaruhi oleh faktor keberhasilan yang terdiri dari motivasi, leadership, trust, kapasitas penyerapan, kemampuan mengkombinasikan berbagai kapabilitas, kedekatan dan teknologi informasi. Sedangkan untuk mengatasi masalah problematiknya MEL harus mengadakan integrasi vertikal ke arah hulu, agar menjamin tersedianya bahan baku dalam waktu, harga dan kualitas yang sesuai standar, melalui penguasaan perkebunan. Sedangkan ke arah hilir perlu memperluas konsumen melalui kerjasama erat dengan Pemerintah, yang diharapkan bisa memfasilitasi upaya peningkatan jumlah konsumen. Secara keseluruhan harus ada sinergi antara makro dan mikro untuk mencapai keunggulan besama.

---

ABSTRACTThis study is an implementation of dual imperatives research (McKay and Marshall, 2001), to cover research interest and problem solving interest, and categorized as a Soft Systems Methodology (SSM) based action research using theoritical research practice/business change practice by Cronholm and Goldkuhl (2003). The study is researching the way a business organization respond to a problematic situation. PT Medco Ethanol Lampung (MEL) is a new business corporation with the vision to establish a bioethanol corporation to produce biofuel product with a very significant problematic situation. The problematic experienced of MEL become a social laboratory and a real world reference for this study.MEL required excellent knowledge for significant contribution in the biofuel development, and the knowledge creation will be achieved through the implementation of strategic learning process frame work of knowledge identification; knowledge diffusion, knowledge generation and knowledge integration (IGDI) (Pawlowsky, Forslin and Reinhardt in Dierkes et al. 2001). How to construct interorganizational learning and interpersonal learning are the primary objects of research interest objective. And how to construct the structure of production cost become primary objective in the problem solving interest objetive.The results of this study is an analysis of a phenomenon of the acquisition and knowledge creation through inter-organizational learning and interpersonal relations with IGDI approach, which can be used by business organizations in responding to external challenges. The study also concluded that the effectiveness of the learning process IGDI is influenced by the characteristics of interorganizational learning and interpersonal relations. The major influence are motivation, leadership, trust, absorptive capacity, ability to combined several capabilities, interpersonal networks and information technology. Critical success factor for the sustainable production is raw material supply and highest product consumption to achieved economies size capacity of the factory. To solve the strategic problem the company should exercise vertical integration to upstream and downstream. By upstream integration company will have access and control to raw material supply through acquisition of sufficient farm site.For downstream integration the company should increase product consumption through close cooperation with government authorities. Government support will be necessary especially in the land use policy as well as biofuel usage policy."

"Revolusi industri 4.0 mendorong transformasi birokrasi modern menuju Digital Bureaucracy sebagai proses peningkatan efisiensi sistem administrasi dan koordinasi dari sebuah perusahaan. Riset evaluasi ini hadir untuk menyumbangkan kebaruan substansi dan metode evaluasi yang relevan untuk mengevaluasi Program Budaya sebagai program internalisasi nilai perusahaan yang ditinjau implementasi Digital Bureaucracy di dalamnya. Studi-studi terkait yang sudah ada sebelumnya hanya berfokus pada perubahan digital dari perangkat kerja tanpa meninjau aspek sosiologis dari dinamika kepegawaiannya. Riset evaluasi ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi kondisi human activity systems dari Program Budaya menggunakan alat evaluasi yang dapat memotret peralihan menuju birokrasi digital. Evaluasi ini ditujukan pada Program Budaya PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan model evaluasi Organization-Building (form, administrative systems, technology, dan coordination) digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang nantinya membuahkan rekomendasi kebijakan implementasi dan signifikansi Program Budaya agar optimal. Evaluator juga menggunakan Soft Systems Methodology agar bisa memahami subjek evaluasi secara komprehensif dan bertujuan mengungkap theoretical findings dari konsep Digital Bureaucracy pada aktualisasi Program Budaya dan untuk problem solving atas situasi problematis. Hasil evaluasi menunjukan substansi Program Budaya masih kurang sesuai dengan konteks kebutuhan para pegawai akan pemahaman digital serta hambatan dari pegawai sendiri yang tidak mengikuti proses rangkaian kegiatan Program Budaya yang berimbas pada munculnya hambatan digital awareness yang menganggu proses menuju Digital Bureaucracy.

---

The industrial revolution 4.0 encourages the transformation of modern bureaucracy to Digital Bureaucracy as a process of increasing efficiency of the administration and coordination system in company. This evaluation research wants to explain the substance of novelty and evaluation methods that are relevant for assessing Program Budaya as a program for internalizing corporate values that has been revised by the implementation of the Digital Bureaucracy in it.

Previous related studies only focused on the digital changes of work sets without reviewing the sociological aspects. This evaluation research fills this expenditure by evaluating the condition of the human activity system of Program Budaya using evaluation tools that can describe the transition to a Digital Bureaucracy.

This evaluation is aimed at Program Budaya PT Pelabuhan Tanjung Priok using the Organization-Building evaluation model (form, administration system, technology, and coordination) to measure the success of the program which will later result in recommendations for policy implementation and the significance of Program Budaya to be optimal. The evaluator also uses the Soft Systems Methodology to understand the evaluation of the subject comprehensively and aims to reveal theoretical findings from the concept of Digital Bureaucracy in the actualization of Program Budaya and solving problematic situations.

The results of the evaluation show that the substance of Program Budaya is still not in accordance with the context of the needs of employees for digital understanding as well as obstacles from employees themselves who do not participate in the process of Program Budaya which impacting on digital awareness barriers that interfere with the process towards Digital Bureaucracy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk merumuskan optimalisasi peran pemerintah dalam promosi,penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini penting karena keberadaanpemerintah dalam proses pengelolaan TKI ini masih dirasakan kurang optimal karena adanyatumpang tindih wewenang sehingga membingungkan para stakeholders yang harus dilayanidan terutama bisa merugikan para CTKI dan TKI. Karena pengelolaan TKI ini begitukompleks, melibatkan banyak stakeholders dengan berbagai tindakan dan pemikirannyamasing-masing serta problemnya sangat tidak terstruktur, maka perumusan untuk mencarioptimalisasinya dilakukan dengan menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) dalamkerangka Action Reserearch atau biasa disebut SSM based- Action Research (SSM Based-AR). Sementara itu, sebagai kerangka teorinya, digunakan New Institutionalism in EconomicSosciology karya Victoer Nee (2003). Penelitian ini menjadi terasa soft karena baik dalamkerangka teori maupun metodanya, unsur sosial budaya menjadi perhatian penting.Kompleksitas dalam pengelolaan TKI khususnya menyangkut promosi, penempatan danperlindungan Tenaga Kerja Indonesia dapat diurai secara bertahap dengan menggunakanSSM sehingga dapat dirumuskan suatu tindakan perbaikan dalam hal kebijakan pada tingkatmakro, perbaikan pelayanan pada tingkat meso dan pemulihan interaksi sosial budaya padakomunitas bahkan individu di kantong-kantong TKI pada tingkat mikro.

---

ABSTRACTThis study aims to define the optimalization of role of government in the promotion,placement and protection of Indonesian Overseas Workers. This is important because thepresence of government in the management of these overseas workers still felt less thanoptimal due to the overlap of authority thus confusing the stakeholders who have been servedand can be particularly detrimental to the overseas workers candadate and workers. Becausethe management of workers is so complex, involving many stakeholders with differentactions and thoughts of each and the problem is ill-structured, the formulation to optimalizethe role of government using Soft Systems Methodology (SSM) in the framework of ActionReserearch as called SSM based-Action Research (SSM based-AR). In the meantime, as aframework theory, used New Institutionalism in Economic Sosciology of Victor Nee (2003).This study becomes noticeably soft as well in terms of theory and the method is because thesocial and cultural elements identied as significant attention. The complexity in themanagement of Indonesian Overseas Workers gradually be parsed using the SSM so thatcorrective action can be formulated in terms of the policy at the macro, improve service atmeso level and restoration of socio-cultural interaction in communities and even individualsin the workers enclaves on a micro level."

"[Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 71,2 juta orang atau 28,3% dari total populasi sejalan dengan berkembangnya tren transaksi e-commerce. Dengan mengambil konteks organisasi bisnis, penelitian ini menganalisa aplikasi konsep ‘prosumerism’ dalam ZL Indonesia. ZL Indonesia memiliki karakteristik sebagai lokasi berkembangnya prosumerism karena memanfaatkan Internet dan web 2.0 (situs-situs interaktif dan kolaboratif yang memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan/ memproduksi konten seperti jejaring sosial) yang notabene merupakan ‘means of prosumption’ dalam aktivitas bisnisnya. Dalam prosumerism, konsumen dipandang sebagai subjek yang proaktif dan berdaya serta melakukan aktivitas produksi dan konsumsi secara bersamaan. Hal tersebut dimungkinkan karena saat ini aktivitas produksi dan konsumsi tidak hanya terjadi secara fisik/material saja tetapi juga secara immaterial (seperti gagasan atau pengetahuan). Pendekatan Soft Systems Methodology based on Action Research digunakan untuk menggali situasi permasalahan yang ada dalam prosumerism di ZL Indonesia. Penelitian ini menawarkan implikasi teori prosumerism pada tiga dimensi. Pada dimensi putting the customers to work, aplikasi prosumerism bersifat kontekstual dan dipengaruhi faktor struktural (aksesibilitas dan digital literacy) dan kultural (nilai dan tradisi). Pada dimensi kedua, dipaparkan manifestasi dari bentuk-bentuk, medium serta fungsi prosumerism. Terakhir, pada dimensi ketiga, terdapat indikasi peran agensi serta strata sosial dalam prosumerism.

---

, The increasing number of internet users in Indonesia amounted to 71.2 million people or 28.3% of the total population followed by the development trend of e-commerce transactions. By taking an organizational context, this study analyzes the application of the concept of 'prosumerism' in ZL Indonesia. It has the characteristics as a location for the development of prosumerism by utilizing the Internet and Web 2.0 which incidentally is the 'means of prosumption' in its business activities. In prosumerism, the consumer is seen as a proactive and powerful subject, and involved in the activity of production and consumption simultaneously. This is possible because currently these two activities not only has a material form, but also immaterial (the idea or knowledge). Soft Systems Methodology approach based on Action Research is used to explore the problematic situations in prosumerism in ZL Indonesia. This research offers a theoretical implications about prosumerism in three dimensions. In the dimension of putting the customers to work, prosumerism application is contextual and influenced by structural (digital literacy) and cultural (values and traditions) factors. In the second dimension, there are manifestation of forms, medium and prosumerism function. Last, there are indications of agency roles and social strata in prosumerism.]"

"Indonesia menerapkan sistem Transfer ke Daerah sejak 1999. Sistem Transfer ke Daerah menghadapi situasi permasalahan terkait penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah di Indonesia dalam rangka penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini menyusun situasi permasalahan pada sistem tersebut dengan menggunakan Contingency Model Luder, 1992 . Penelitian ini menemukan bahwa penerapan akuntansi akrual di sistem Transfer ke Daerah didorong oleh pengaturan standar akuntansi pemerintahan yang mempengaruhi harapan dari pengguna informasi dan perilaku dari pembuat informasi. Kemudian, penerapan akuntansi akrual menghadapi beberapa kendala penerapan, seperti karakteristik organisasi, kualifikasi akuntan, dan ukuran yuridiksi. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah menggunakan Soft System Methodology SSM Checkland dan Poulter, 2006 . Rekomendasi tersebut adalah: reformulasi sistem alokasi, peningkatan efektivitas pertukaran data antara unit teknis dengan unit akuntansi, dan peningkatan kualitas pelaporan Transfer ke Daerah. Hasil dari penelitian ini sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, penelitian ini menunjukkan manfaat yang signifikan dari penerapan Contingency Model dan SSM untuk merekonstruksi kebijakan publik dalam konteks reformasi manajemen keuangan. Kedua, penelitian ini menyusun sebuah kerangka kera yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah.

---

Indonesia has implemented intergovernmental transfer system since 1999. Intergovernmental transfer system experienced problematical situations related to implementation of accrual accounting. This research aims to reconstruct Indonesia 39 s intergovernmental transfer system in order to implement accrual accounting. The study structured problematical situations in that system using Contingency Model Luder, 1992 . The study found that the implementation of accrual accounting in intergovernmental transfer system is stimulated by the setting of governmental accounting standards which affects expectation of users of information and behaviour of producers of information. Furthermore, implementation of accrual accounting faces some implementation barriers, such as organizational characteristics, qualifications of accountants, and size of jurisdiction. This research gives some recommendations to reconstruct that intergovernmental transfer system using Soft Systems Methodology SSM Checkland Poulter, 2006 . The recommendations are reformulating the allocation system, effectiveness enhancement of data exchange between technical and accounting units, and quality enhancement of intergovernmental transfer 39 s reporting. This research 39 s results are very important because of two main reasons. First, this research shows us the significant benefit of the appication of Contingency Model and SSM to reconstruct public policy in the context of financial management reform. Second, this research creates a framework that guides government to reconstruct their intergovernmental transfer system."

"Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatu pemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatan fisik yang dapat melanggar HAM. Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapat beberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta para penguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM. Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dan dikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisian demokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasi manusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights. There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners. The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society."