Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKIklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat Namun demikian di dalam mengiklankan sebuah produk Pelaku Usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan cara yang tidak melanggar hukum dan etika Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap perbuatan iklan intrusive oleh dua perusahaan jaringan telekomunikasi yang dipetisikan oleh beberapa Asosiasi yang bergerak di bidang Telekomunikasi dan Iklan karena telah merugikan konsumen melanggar dan bagaimana konsumen menegakkan hak mereka Kata kunci Iklan Intrusif Perlindungan Konsumen.

---

ABSTRACTAdvertising is one way used by business actors to offer products to the public However in advertising a product business actors are always in demand to convey information which is honest true accountable regard to the law and code of conduct This is to protect the interests of the consumers In this paper author describes a study of intrusive advertising done by two telecommunication service providers companies which is harming the Consumers and how the consumers enforce their rights Keywords Intrusive Ads Consumer Protection;Advertising is one way used by business actors to offer products to the public However in advertising a product business actors are always in demand to convey information which is honest true accountable regard to the law and code of conduct This is to protect the interests of the consumers In this paper author describes a study of intrusive advertising done by two telecommunication service providers companies which is harming the Consumers and how the consumers enforce their rights Keywords Intrusive Ads Consumer Protection., Advertising is one way used by business actors to offer products to the public However in advertising a product business actors are always in demand to convey information which is honest true accountable regard to the law and code of conduct This is to protect the interests of the consumers In this paper author describes a study of intrusive advertising done by two telecommunication service providers companies which is harming the Consumers and how the consumers enforce their rights Keywords Intrusive Ads Consumer Protection]"

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection.

In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."

"Format iklan video di internet yang sedang popular saat ini adalah pre-roll video advertising, yang marak digunakan melalui situs YouTube, dalam bentuk dapat dihindari maupun tidak. Format iklan ini dikategorikan sebagai iklan intrusif yang dapat menimbulkan kejengkelan khalayak. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pendapat dan sikap khayalak terhadap penggunaan pre-roll video adversiting yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi pada tweet. Peneliti mengumpulkan 839 tweet yang mengandung kata kunci di periode satu bulan. Analisa isi menunjukkan hasil bahwa mayoritas pengguna membangun sikap negatif terhadap bentuk iklan ini. Kemudian, dilakukan wawancara mendalam yang menemukan adanya faktor-faktor seperti eksekusi, konten, dan interaksi dua arah yang dapat mengurangi rasa terganggu dan sikap menghindar.

---

One popular format of online video advertising is pre-roll video advertising which now recurrently used in YouTube site, both in skippable and non-skippable forms. This form of advertising can be categorized as intrusive and could cause irritation and advertising avoidance behavior. This research aims to portray consumers’ opinion toward the using of pre-roll video advertising by utilizing content analysis method in analyzing tweets. Researcher gathers 839 tweets that contains the keywords within one month period. The findings show that majority of digital users have negative attitudes toward pre-roll video advertising. Subsequently, the study utilizes in-depth interviews which finds several factors, including: execution, content, and interactivity that could reduce irritation and advertising avoidance."

"Transaksi bisnis dan pembelian online cukup berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya toko online di internet. Dalam mengiklankan produknya, para pelaku usaha menggunakan iklan baris sebagai media promosi, salah satunya adalah testimonial. Testimonial atau review produk merupakan salah satu elemen penting yang berpengaruh pada aktivitas pembelian online. Tahap kepercayaan diri pelanggan terhadap ulasan atau penilaian produk juga meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, keaslian ulasan mulai dipertanyakan seiring dengan meningkatnya ulasan palsu yang menyesatkan pelanggan. Hal ini merugikan pelanggan bahkan sampai mempengaruhi kredibilitas penjual atau platform E-Commerce Shopee itu sendiri. Isu-isu tersebut adalah hukum perlindungan konsumen terkait dengan testimoni palsu dalam transaksi E-Commerce Shopee di Indonesia, penerapan testimoni palsu dan dampak negatif terhadap pelanggan, dan upaya perlindungan hukum kepada pelanggan akibat praktik testimonial palsu. Dalam tesis ini akan menggunakan teknik penelitian terapan, penekanan dalam penelitian terapan adalah pada pemecahan masalah praktis. Ini berfokus secara khusus pada bagaimana teori-teori umum dapat dipraktikkan. Shopee harus bertanggung jawab atas hak konsumen yang dilanggar dan kewajiban pelaku usaha yang dilanggar. Penelitian ini juga mengambil sumber langsung dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan juga kebijakan aplikasi Shopee, serta beberapa narasumber ahli yang akan diwawancarai.

---

Business transactions and online purchasing are quite evolved in Indonesia. It may be visible from the increasing quantity of online stores on the internet. In advertising their products, business actors use classified ads as promotional media, one of that is testimonials. Testimonials or product reviews is one of the crucial elements that have an effect on online purchasing activities. The stage of customer self-belief in product reviews or evaluations has additionally extended from year to year. Unfortunately, the authenticity of reviews is beginning to be wondered at the side of the upward thrust of fake reviews that mislead customers. This matter harm customers even as affecting the credibility of the seller or the E-Commerce Shopee platform itself. The issues mentioned have been the law of consumer protection associated with fake testimonials in E-Commerce Shopee transactions in Indonesia, the exercise of faux testimonials and negative impacts on customers, and legal protection efforts to customers due to the practice of fake testimonials. In this thesis will use applied research techniques the emphasis in applied research is on solving practical problems. It focuses specifically on how general theories can be put into practice. Shopee must be responsible for consumer rights that have been violated and the obligations of business actors who have been violated. This study also draws direct sources from the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and also Shopee application policies, as well as several expert sources who will be interviewed"

"Skripsi ini membahas tentang aspek perlindungan konsumen pengguna jasa internet Smartfren, akibat adanya gangguan layanan akses data internet yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut diantaranya kabel jaringan yang terputus karena jangkar kapal dan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan permasalahan hukum lainnya yang dilakukan oleh PT. Smartfren telecom, tbk. Dengan demikian, terdapat pelanggaran hukum baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu, adanya sanksi yang dapat diterapkan untuk PT. Smartfren Telecom, tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi ganti rugi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about the aspects of consumer protection on internet services user of Smartfren, due to distruption of data access services internet some time ago. The cause of the distruption such as disconnected network cable because of ship anchor and natural disaster. This research uses normative analytical descriptive. This research found other legal issues conducted by PT. Smartfren Telecom, Tbk. Thus, there are law violations in Consumer Protection Act and the regulations related to telecommunications. In addition, there are sanctions that can be applied to the PT. Smartfren Telecom, Tbk as a form of enterpreneur’s responsibility. The sanctions that can be applied are compensation, administrative sanction and criminal sanction."

"Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan dasar suatu kontrak. Penandatanganan dan pengendalian kontrak tersebut dilakukan oleh pihak yang mewakili Pemerintah. Pemerintah tetap memiliki kedudukan dalam kontrak pasca kontrak tersebut ditandatangani. Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat yang mengendalikan kontrak tidak dapat melakasanakan kewajibannya akibat terjerat perkara pidana tidak membuat kontrak berakhir, serta mengharuskan adanya pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian kontrak. Dalam kontrak pengadaan 36 unit single bus antara PT X dan Badan Publik Y, PPK dalam pengadaan tersebut tersangkut perkara korupsi. Hal tersebut mengakibatkan PT X membutuhkan perlindungan hukum mengenai penyelesaian kontraknya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Badan Publik Y merupakan pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang harus bertanggung jawab dalam pengendalian kontrak pasca PPK terjerat perkara pidana dengan menunjuk pejabat atau PPK yang baru.

---

The procurement of goods and services is conducted on the basis of a contract. The signing and control of the contract is carried out by a party representing the Government. The government retains a position as a party in the contract after the contract is signed. Pejabat Pembuat Komitmen has no longer has authority on implementation of the contract as a result of a criminal case. It does not terminate the contract, and requires a party to be liable for controlling the contract. In the contract for the procurement of 36 single buses between PT X and Public Agency Y, PPK and all elements in the procurement were involved in corruption cases. This resulted in PT X requiring legal protection regarding the completion of its contract. This research was conducted using a normative juridical research method. Data collection is done with secondary data. The result of this research is the Public Agency Y is a party to the contract for the procurement of goods and services that must be responsible for controlling the contract with a designation of new PPK after the former PPK is caught in a criminal case.

"

"Seorang yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan secara bersamaan diangkat menjadi direksi pada anak perusahaan tanpa dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu seakan-akan memiliki peran ganda. Perselisihan timbul bilamana direksi yang sebelumnya berstatus pekerja melakukan kesalahan dalam kapasitasnya sebagai direksi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan selanjutnya diberhentikan dari posisinya sebagai direksi dan bersamaan dengan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai pekerja, perusahaan menganggap pekerja melakukan kesalahan yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data-data empiris. Pekerja yang diangkat menjadi direksi tidak mendapat kepastian hukum bila tidak terdapat kesepakatan antara pekerja dan pengusaha sebelum dilakukan pengangkatan tersebut karena hal ini secara normatif tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pekerja akan tunduk kepada aturan ketenagakerjaan sedangkan direksi sebagai organ perseroan akan tunduk kepada aturan perseroan terbatas. Peran ganda sebagai pekerja dan direksi akan membuat batasan hakhak dan kewenangan menjadi kabur, hal tersebut cenderung memposisikan pekerja sebagai korban bilamana pekerja diberhentikan dari posisi sebagai direksi karena dianggap melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan perusahaan menganggap tindakan tersebut dilakukan juga dalam kapasistanya sebagai pekerja sehingga perusahaan dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan atau pengaturan dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama yang menjadi pegangan bagi pekerja maupun pengusaha agar perubahan status pekerja menjadi direksi tetap menjamin kepastian dan perlindungan akan hak-hak pekerja.

---

A person who has a working relationship with a company is simultaneously appointed as a director of a subsidiary company without prior termination of employment as if he has a dual role. Disputes arise when a director who previously had the status of a worker made a mistake in his capacity as a director which caused losses to the company and was subsequently dismissed from his position as a director and in line with this in his capacity as a worker, the company considers the worker to have made a mistake which can be terminated. The research method used in this thesis uses a doctrinal research method with a normative juridical approach supported by empirical data. Worker who is appointed as director do not get legal certainty if there is no agreement between the worker and the employer before the appointment is made because normatively this is not strictly regulated in laws and regulations. Worker will be subject to labor regulations, while directors as company organs will be subject to limited liability company regulations. The dual roles as worker and director will blur the boundaries of rights and authorities, this tends to position workers as victims when worker is dismissed from positions as director because he is deemed to have made a mistake that caused losses to the company and the company considers this action to be carried out also in its capacity as worker so that the company can terminate the employment relationship. Therefore an agreement or arrangement is needed in a work agreement/company regulation/collective labor agreement which is the basis for worker and employers so that the change in status of worker to director still guarantees certainty and protection of worker's rights."

"ABSTRAKTeknologi ADS-B (automatic dependent Surveillence broadcast) memilikki keunggulan disisi kecepata dan keakuratan penyajian data dibandingkan dengan PMR (Primary Surveillance Radar) maupun SSR (Scondary Surveillance Radar). Data dapt diterima melalui transponder yang dimilikki oleh pesawat. Sistem pemantauan pesawat dengan teknologi ADS-B dapat bekerja hanya dengan antena omni dan mini komputer Raspberry beserta perangkat receiver RTL-SDR. Penyebaran data dari tiap radar pesawat sederhana dapat dilakukan melalui transmitter dengan frekuensi rendah dan spesifikasi long range. Data dari radar dapat menggunakan nilai binari sehingga tidak membutuhkan bandwith dan bit rate yang besar."

"Karya tulis kali ini membahas tentang kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha sebagai produsen maupun distributor kurang bertanggungjawab terhadap konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus yang terjadi, salah satunya dugan mengenai penyedotan pulsa secara sepihak oleh prosdusen. Penulis ingin membahas penyedotan pulsa ini dapat terjadi apakah disebabkan karena kelemahan peraturan perundang-undangan, edukasi yang kurang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau peranan Lembaga Perlindungan Konsemen Swadaya Masyarakat kurang optimal.This paper discusses about the position between businessman and consumers that are not balance, which is consumer is in the weak position. Businessman as manufacturers and distributors are less responsible for the consumers. This is evidenced by the variety of cases, one suspected concerning suction of pulse by the producer. The author would like to discuss this suction pulse occur whether due to weakness of the legislation, less education given by the role government to the public, or the role of NGOs Consumer Protection less than optimal."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja berdasarkan pada perjanjian kerjanya, dengan studi kasus pada pekerja pada PT. X. Penelitian hukum yang dilakukan berbentuk penelitian Yuridis-Normatif dengan studi kepustakaan dan menggunakan metode penelitian hukum tertulis dan kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar perlindungan hukum dari perjanjian kerja pada PT. X perlu ditingkatkan, salah satunya dengan cara meningkatkan bentuk pengawasan terhadap perjanjian kerja terutama pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pengawasan ini dapat berupa tindakan preventif dan juga represif rehabilitatif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to describe the legal protection for labours based on his agreement, especially labours in PT. X. Legal research conducted in the form of a juridical-normative research with the literature study. Legal research conducted in the form of normative and legal research methods in writing and literature. This research method is used to address a legal problem, namely how the legal protection for workers / laborers who are in employment contracts, especially in PT. X. The results of this study suggest that the legal protection of a work agreement at PT. X needs to be improved, one way to improve the supervision of the employment agreement form, especially in the Employment Agreement Specific Time (PKWT). This oversight can be preventive and rehabilitative repressive."