Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In 1953, South Korea was rated by the U.N. as the poorest country in the world. Five decades later, it is the fifteenth largest economy. Now, South Korea's decisions on how to manage its society and its role as a modern democracy while also establishing its policy regarding reunification with North Korea will determine where the country will go in the next fifty years. "The New Korea" examines the political, economic, industrial, and societal aspects of Korea today. Will it continue to enjoy an economic boom through new industries while competing against low-wage countries like China and India? Will it return to its role as a stomping ground for other powers? And what should Westerners pay attention to in terms of investment and business opportunities? As South Korea enters the most critical phase of its journey, it is crucial that we understand the factors involving its decisions and evolution. "The New Korea" is a fascinating account of what is and may become the state of this important region."

"Selama lima puluh tahun terakhir semakin banyak negara didunia yang telah menghapuskan hukuman mati Sekarang ini lebih dari setengah dari negara negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati dari hukum di negara mereka untuk kejahatan seperti pembunuhan Penggunaan hukuman mati sangat kontroversial dan secara teratur menciptakan ketegangan politik antara negara negara dengan perspektif yang berbeda tentang masalah ini Selanjutnya penghapusan hukuman mati dilakukan pada dua sikap yang berbeda dalam analisis ini seperti penghapusan semua kejahatan atau sebagai penghapusan untuk kejahatan biasa yang terutama melibatkan bahwa negara negara dapat mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan perang Tulisan ini membahas bagaimana dan sejauh mana larangan hukuman mati memainkan peran di Korea Selatan Berbeda sekali dengan tren perbudakan di seluruh dunia hukuman mati tetap paling bercokol di Asia di mana lebih dari 90 persen dari semua eksekusi berlangsung Mengapa norma menentang hukuman mati yang tampaknya sangat penting bagi sebagian besar belahan dunia tampaknya memiliki dampak minimum pada negara negara Asia khususnya di Asia Timur Makalah ini menguraikan perubahan yang penulis telah diamati dalam perdebatan hukuman mati dalam Korea Akademisi dan kalangan peradilan selama beberapa dekade terakhir Ini berusaha untuk menunjukkan bahwa perdebatan tersebut telah pindah dari sikap yang mula mula defensif menjadi sikap kearah yang bersedia untuk merangkul keberatan berbagai pihak dari segi hak asasi manusia untuk hukuman mati dan langkah langkah baru yang dinamis dan berakar pada instrumen dan konvensi hak asasi manusia internasional Menganalisis dan menilai apakah hukuman mati dianggap relevan di dunia apalagi di masyarakat Korea Selatan dan dalam proses melihat ke depan untuk membantu membentuk kebijakan hukuman mati baru di wilayah ini.

---

During the past fifty years, more and more countries have abolished the death penalty. Today, more than half of the countries of the world have abolished capital punishment from their laws for crimes such as murder. The use of the death penalty is highly controversial, and regularly creates political tension between countries with differing perspectives on the issue. Furthermore, abolition of the death penalty is carried on two different manners in this analysis, as abolition for all crimes or as abolition for ordinary crimes, which mainly involves that countries may retain the death penalty for wartime crimes. This paper discusses how and to what extent the prohibition of the death penalty plays a role in South Korea. In stark contrast to the worldwide abolitionist trend, the death penalty remains most entrenched in Asia, where more than 90 percent of all known executions take place. Why does the norm against the death penalty, which is apparently so important for most parts of the world, seem to have least impact on Asia especially in East Asia? How do international leaders and government contribute to the rejection of the universally promoted human rights norm? This paper outlines the changes that the author has observed in the debate of death penalty within Korean Academics and judicial circles over the past decades. It seeks to show that the debate has moved from a defensive posture to one which is willing to embrace to a degree the human rights objections to capital punishment that have been created by a ‘new dynamic’ rooted in international human rights instruments and conventions. Analyzing and assess if capital punishment is considered relevant in the world, moreover in South Korean society, and in the process is looking forward to helping to shape new death penalty policy in this region."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perilaku Korea Selatan dalam menghadapikebangkitan China yang berpotensi mengancam Korea Selatan. Perilaku KoreaSelatan yang mendekati sumber ancaman (perilaku bandwagoning) diterapkanoleh Korea Selatan terhadap China dengan meningkatkan kerjasama antar keduanegara dari tahun 2004-2012. Korea Selatan dengan kekuatan yang relatif lemahdibandingkan dengan China tidak melakukan balancing seperti prediksi kaumNeo Realis dalam mencapai kondisi balance of power. Namun, yang terjadi KoreaSelatan melakukan bandwagoning karena mengharapkan keuntungan darikedekatan dengan China (spoils of victory) yang terdiri dari stabilitas nuklir Utaradan perdamaian Asia Timur

---

ABSTRACTThis thesis discusses South Korea‟s behavior in responding the rise of China,which is a potential threat to South Korea. Bandwagoning strategy was takenthrough increasing mutual cooperation to China from 2004-2012. Despiteprediction of by neorealist that state tend to balance against a preponderantpower, South Korea took the strategy of bandwagoning because South KoreaExpected the spoils of victory from the amity with China include nuclear stabilityand peace in East Asia."

"Gaeseong Industrial Complex (GIC) merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara yang disepakati pada masa Pemerintahan Kim-Daejung. Setelah naiknya Pemerintahan Lee Myung-Bak yang konservatif, pada nyatanya keberadaan GIC tetap dipertahankan. Dengan kemunculan berbagai konflik politik di Semenanjung Korea yang kian memperburuk hubungan kedua Korea, keputusan Korea Selatan tersebut menjadi sebuah hal yang dapat dipertanyakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki dua kepentingan utama dalam GIC, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, yang menunjukkan pemahaman pendekatan fungsionalisme dalam persepsi Pemerintahan Lee Myung-Bak terhadap GIC.

---

Gaeseong Industrial Complex (GIC) is a form of economic cooperation between South Korea and North Korea, agreed during Kim Dae-Jung’s administration. After Lee Myung-Bak’s administration which is conservative has inaugurated, in fact the existence of GIC was still being endured. With the political tensions risen up in Korean Peninsula which are worsening the Inter-Korean relations, these South Korea’s decision is questionable. The results of this research shows that South Korea has two major interests in GIC, which are economic interest and political interest, showing the understanding of functionalism approach on the perception of Lee Myung-Bak’s administration towards GIC."

"Introduction -- New era republic : post-1977 -- Economic policy -- Law -- Politics -- Foreign policy -- Social change -- Infrastructure -- Education -- Future prospects -- Addendum: crisis response theory: Meiji Japan's case -- Addendum: crisis response theory: the U.S. case."

"ABSTRAKPerkembangan dunia entertainment Korea Selatan Hallyu yang berkembang dengan pesat secara global telah terbukti secara statistik meningkatkan tingkat kedatangan turis mancanegara. Sejumlah teori dan jurnal membahas pentingnya industri pariwisata terutama yang didukung oleh perkembangan pop culture atau budaya populer dalam pembangunan ekonomi disejumlah negara. Dalam karya tulis ini, penulis mengulas kembali teori dari jurnal terdahulu dan menguji korelasi antara tren Hallyu dan industri pariwisata, serta pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi Korea Selatan.

---

ABSTRACTThe development of South Korean entertainment world Hallyu , which grows rapidly globally has been proven statistically to increase the level of foreign tourist arrivals. A number of theories and journals discuss the importance of the tourism industry mainly supported by the development of pop culture to economic development in several countries. In this paper, the authors review the theory from the aforementioned journals and tested the correlation between the trend of Hallyu and tourism industry, as well as its influence on the economic development of South Korea. "

"Kesuksesan perekonomian dan industri di Korea Selatan, tidak terlepas dari peranan salah satu presiden Korea Selatan bernama Park Chung Hee (박정희) yang berasal dari kalangan militer. Meskipun kebijakan yang dijalankan menuai banyak kritik, Park Chung Hee memiliki jasa besar bagi Korea Selatan. Dalam waktu yang relatif singkat, melalui kebijakan-kebijakan ia berhasil memperbaiki perekonomian yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat Korea Selatan. Kebijakan Park Chung Hee pun menjadi dasar kesuksesan ekonomi dan industri Korea Selatan saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sejarah yang diawali dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah (heuristik) berupa buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Park Chung Hee. Setelah semua sumber dikritik, diverifikasi, dan diintreprestasikan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Park Chung Hee telah memberikan bentuk dasar perekonomian Korea Selatan sehingga membawa Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan.

---

The success of economy and industry aspect in South Korea are linked to the role of one of the South Korean president, Park Chung Hee, which used the method that derived from the military. Despite his policy cause many critics, Park Chung Hee has a great service for South Korea. In a relatively short time, through his policies he was able to fix the economy that can advance the welfare of the South Korea peoples. Park Chung Hee?s policy became the basis of the economic success and industry of South Korea today. The method that been used is the qualitative method with history approach which begins with collecting historical source or heuristic in form books and articles about Park Chung Hee. After all sources being criticized, verified, and interpreted, it can be concluded that the policies carried out by Park Chung Hee has provided the basic form of the South Korean economy that correlate in bringing South Korea into one of the country with economic power to be reckoned with. "