Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum bagi setiap badan publik untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus menjadi jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan pihak lain Sasaran Pemkot Depok dalam menjalankan amanat UU KIP adalah tercapainya 100 layanan informasi publik dan menjadi badan publik terbaik dalam implementasi UU KIP Namun sayangnya pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Pemkot Depok saat ini belum optimal Hal ini ditunjukkan antara lain dengan belum terpenuhinya penyediaan informasi publik sesuai ketentuan dan belum maksimalnya penanganan permohonan informasi serta pengaduan dari masyarakat Kendala yang dihadapi seperti keterbatasan SDM keterbatasan penguasaan informasi dan kendala koordinasi internal dan lintas unit organisasi menyebabkan belum tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Penelitian ini akan fokus pada bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan informasi publik sehingga Pemkot Depok dapat meraih tujuan strategisnya Penelitian ini menggunakan matriks IFE EFE dan analisis PEST untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal matriks SWOT untuk perumusan alternatif strategi dan QSPM untuk pemilihan prioritas strategi Analisis terhadap faktor faktor internal dan eksternal menghasilkan 10 strategi pemanfaatan TI untuk membantu Pemkot Depok meraih sasaran dalam pelayanan informasi publik dengan meningkatkan kualitas informasi publik meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah serta mempercepat akses informasi publik.

---

Act on Public Information Openness is a legal guidelines for every public institution to avoid violations of people's right to information as well as a guarantee that the openness does not harm the interests of other parties Depok City Government's target in implementing this act is to achieve 100 public information services and become the best public agency in the implementation of this act Unfortunately public information services by Depok City Government has not conducted optimally This is shown among others by the fulfillment of obligation to provide public informations that has not been in accordance with the provision and public information requests and complaints from the public that haven't been handled maximally Constraints faced such as limited human resources limited mastery of information and constraints in internal and cross organizational coordination become obstacles for achieving the targets This study will focus on how information technology can be used to solve problems related to public information services so Depok City Government can achieve its strategic objectives This study uses matrix IFE EFE and PEST analysis to analyze the internal and external environment SWOT matrix for the formulation of strategic alternatives and QSPM for selection of priority strategies Analysis of the internal factors and external generates 10 IT utilization strategy to help Depok City Government achieve the goal in public information services by improving the quality of public information improving service quality and simplify and speed up access to public information., Act on Public Information Openness is a legal guidelines for every public institution to avoid violations of people 39 s right to information as well as a guarantee that the openness does not harm the interests of other parties Depok City Government rsquo s target in implementing this act is to achieve 100 public information services and become the best public agency in the implementation of this act Unfortunately public information services by Depok City Government has not conducted optimally This is shown among others by the fulfillment of obligation to provide public informations that has not been in accordance with the provision and public information requests and complaints from the public that haven 39 t been handled maximally Constraints faced such as limited human resources limited mastery of information and constraints in internal and cross organizational coordination become obstacles for achieving the targets This study will focus on how information technology can be used to solve problems related to public information services so Depok City Government can achieve its strategic objectives This study uses matrix IFE EFE and PEST analysis to analyze the internal and external environment SWOT matrix for the formulation of strategic alternatives and QSPM for selection of priority strategies Analysis of the internal factors and external generates 10 IT utilization strategy to help Depok City Government achieve the goal in public information services by improving the quality of public information improving service quality and simplify and speed up access to public information ]"

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat di kalangan masyarakat, mulai dimanfaatkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berjalan efektif serta efisien. Pemerintah kota Padang Panjang menanggapi hal ini dengan menetapkan pengembangan sistem informasi pemerintah sebagai salah satu pekerjaan utama untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen tata kelola yang baik, yang transparan dan accountable. Sayangnya penerapan yang dilakukan cenderung berjalan lambat, dengan masih rendahnya implementasi sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dalam proses bisnisnya. Belum adanya perencanaan strategis SI/TI ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut.Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses dari pengembangan rencana untuk penggunaan SI/TI dalam organisasi dengan pemakaian biaya yang efektif dan selaras dengan kebutuhan yang diutamakan dalam manajemen dan operasional organisasi. Ada beberapa metodologi yang bisa digunakan sebagai kerangka dalam membangun sebuah perencanaan strategis SI/TI. Metodologi Anita Cassidy adalah salah satu metodologi yang banyak dipakai dan juga penulis gunakan dalam penelitian untuk menyusun perencanaan strategis SI/TI pada pemerintah kota Padang Panjang. Metodologi ini mengakomodir penggunaan banyak metode dan teknik untuk membantu proses analisis yang dilakukan dalam perencanaan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah perencanaan strategis SI/TI berupa visi dan misi SI/TI, prinsip-prinsip SI/TI yang menjadi kerangka dalam pengembangan dan implementasi proyek SI/TI, rencana proyek SI/TI dan roadmap beserta analisis risiko proyek SI/TI untuk implementasi rencana proyek SI/TI yang bisa dijadikan acuan bagi pengembangan dan implementasi SI/TI di pemerintah kota Padang Panjang dimasa yang akan datang.

---

The enhancement of information and communication technology that is rapidly increasing among the people, began to used by the Indonesian government to implement electronic-based government or e-Government. This is done to creating a effective, efficient and good governance. Padang Panjang city government responded by setting government information systems development as one of the major work to apply management principles of good governance, transparent and accountable. Unfortunately, the application which do tend to be slow, with the low implementation of information systems and information technology (IS/IT) in city government business processes. Lack of IS/IT strategic planning is suspected to be one of the causes of it.

IS/IT Strategic Planning is a process of developing a plan for use IS/IT in the organization with cost-effective use and aligned with the priority needs in the management and operations of the organization. There are several methodologies that can be used as a framework for building a IS/IT strategic planning. Anita Cassidy methodology is one of methodologies that is widely used and is also author use for study in IS/IT strategic planning of Padang Panjang city government. This methodology accommodates the use of multiple methods and techniques to assist in the analysis carried out in the planning.

The end result of this study is IS/IT strategic planning in the form of the vision and mission of IS/IT, the principles of IS/IT to be a framework for the development and implementation of IS/IT projects, IS/IT project plans and project risk analysis and its roadmap of IS/IT project plan for the implementation of IS/IT can be used as a reference for the development and implementation of IS/IT in the city of Padang Panjang government in the future."

"Penurunan kinerja layanan TI merupakan salah satu indikasi terjadinya masalah dalam pengelolaan TI. Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai dan menggunakan teknologi informasi, infrastruktur jaringan yang kurang memadai, serta pengelolaan informasi belum terintegrasi mengakibatkan lamanya waktu penanganan gangguan dan penurunan tingkat ketersediaan (availability) layanan data. Selain itu, kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap fasilitas TI, pemanfaatan bandwidth yang kurang optimal serta tingkat layanan keamanan yang minim menunjukkan bahwa lemahnya manajemen tata kelola TI pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.Penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5, kerangka kerja tersebut digunakan karena memberikan panduan best practice yang berlaku umum untuk semua organisasi yang menyediakan layanan TI, fokus kepada berbagai control objectives terkait proses-proses TI, bersifat umum dan berguna untuk semua jenis ukuran perusahaan, baik komersial atau perusahaan yang bergerak di sektor publik.Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisis tingkat layanan TI yang dapat meningkatkan kinerja layanan TI di Pemerintah Kota Sungai Penuh. Peningkatan kinerja layanan TI dilakukan dengan memberikan rekomendasi prioritasi perbaikan tingkat kapabilitas proses berdasarkan prinsip nilai kesenjangan (gap value) dan upaya (effort) dari jumlah aktivitas tiap proses. Panduan pembuatan KPI (Key Performance Indicator) berdasarkan metrik tiap process goal.

---

IT service performance degradation is one of indication that there is a problem in IT management. The lack of human resources that experienced in and using information technology, inadequate of network infrastructure, and unintegrated information management resulting in the delay of problem handling time and the decrease of data service availability level. Other than that, the lack of supervision and control over IT facilites, unoptimized bandwith utilization and the low security service level shows that IT governance management on Sungai Penuh Government is poor.

This research uses COBIT 5 framework because it provides best practice guides that applies commonly on all organizations that provide IT service, focus on many control objectives that related to IT processes, is a general in nature, and useful to all type of company size, both commercial or the ones that engaged in public sector.

The expected outcome from this research is the analysis of IT service level that could increase the IT service performance on Sungai Penuh Government. The IT service performance improvement is done by providing recommendations on improvement prioritazion of process capability level based on gap value principle and effort from numbers of activity on each process. The guide on making of KPI (Key Performance Indication) is based on metrics of each process goal."

"Pelaksanaan birokrasi yang handal, profesional, efektif, produktif dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan good governance pada pemerintah daerah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk tercapainya tujuan tersebut, perlu dikembangkan sistem manajemen dan proses kerja yang menggunakan dan mendayagunakan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tepat. Infrastruktur teknologi informasi merupakan sebuah pondasi yang akan menopang seluruh sistem informasi yang akan memberikan layanan-layanan TI bagi organisasi, sehingga diperlukan sebuah perencanaan infrastruktur yang bersifat adaptif. TOGAF (The Open Group Architecture Framework) merupakan kerangka kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam perancangan infrastruktur teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Bogor.

---

The implementation of bureaucracy which are reliable, professional, effective, productive in providing excellent service to the community is one of the goals of good governance implementation in local government, especially in Bogor Regency Government. To achieve these objectives, it needs to develop management systems and work processes which using appropriate services of information and communication technology (ICT).

Information technology infrastructure is a foundation that will sustain the entire information system that will provide IT services to the oeganization, so it requires an adaptive infrastructure planning. TOGAF (The Open Group Architecture Framework) is a framework that will be used as a reference in designing the information technology infrastructure in Bogor Regency Government."

"Penggunaan teknologi informasi (TI) saat ini telah menjadi hal yang mutlak dalam peningkatan kualitas dan kinerja dari suatu organisasi, termasuk juga pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi utama untuk melayani masyarakat. Perencanaan aplikasi dan infrastuktur TI yang baik merupakan hal yang penting untuk keberhasilan implementasi TI agar berfungsi sesuai dengan tujuan implementasi dan manfaat yang optimal. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menilai tingkat kematangan Tata Kelola TI dengan menggunakan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) serta tingkat keberhasilan dan permasalahan pada implementasi RITIK (Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada instansi pengelola TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini berupa penilaian tingkat kematangan Tata Kelola TI di Pemda DKI Jakarta, kesimpulan analisa perancanaan dan implementasi TI pada instansi pemerintah dan rekomendasi untuk meningkatkan Tata Kelola TI di Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengelolaan TI pada pemerintahan daerah ataupun instansi pemerintah.

---

The use of information technology (IT) has become an absolute must in improving the quality and performance of an organization, included on government agency whose main function is to serve the community. Planning of good applications and IT infrastructure is essential to the success of IT implementation in order to function approriate with the implementation objectives and optimal benefit. Related with that case, this study was conducted at the Jakarta Local Government to assess the maturity level of IT Governance using COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) and the level of success and problems in implementation RITIK (Information and Communication Technology Master Plan) Provincial Government of DKI Jakarta at TIC (Technology of Information and Communication) in Jakarta Local Government.

The results of this study in the form of assessment of the level of maturity of IT Governance in the Jakarta Local Government, conclusions from IT planing and implementation analysis in government agencies and recommendations for improving IT Governance in Jakarta Local Government. Furthermore, the results of this study are expected to be used as input to the management of IT in local government or government agency."

"Dalam upaya penyatuan berbagai urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing. Namun, hingga saat ini, Dinas Olahraga dan Pemuda sebagai salah satu SKPD belum melaksanakan Rencana Induk Teknologi Informasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemetaan Strategi Teknologi Informasi terhadap Strategi Bisnis yang dimiliki Dinas Olahraga dan Pemuda dengan menggunakan Information Technology Balanced Scorecard dan COBIT 5, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Olahraga dan Pemuda dalam melaksanakan Rencana Induk Teknologi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang nantinya akan membantu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

---

In the effort to unify various affairs of government, the Provincial Government of DKI Jakarta Governor issued a Governor Regulation Decree No. 16 on 2008 about the Information and Communication Technology Master Plan to be implemented by all regional work units according with the duties and principal of each. However, until now, the Department of Sports and Youth as one of the unit has not yet implemented this Information Technology Master Plan.

This research aims to provide a mapping of the Information Technology Strategy to Organizational Strategy owned by the Department of Sports and Youth, using Information Technology Balanced Scorecard and COBIT 5, which is expected to provide benefits to the Department of Sports and Youth in implementing the Information and Communication Technology Master Plan which will assist in the implementation of good governance."

"Perencanaan strategis SI/TI yang selaras dengan rencana bisnis di sebuah organisasi bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini membahas tentang perencanaan strategis SI/TI di Universitas Andalas dengan menggunakan metodologi Ward dan Peppard. Metode analisis yang digunakan adalah Value Chain Analysis, SWOT, PEST, McFarlan Strategic Grid, analisis eksternal SI/TI, analisis internal SI/TI, analisis eksternal bisnis, dan analisis internal bisnis. Karena dalam pengelolaan SI/TI di Universitas Andalas, diperlukan adanya rencana strategis agar manfaatnya efektif dan mampu mendukung peningkatan kinerja secara keseluruhan. Rencana strategis SI/TI diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi aktivitas bisnis organisasi.

---

Information System/Information Technology strategic planning that is aligned with the business plan in an organization aims to achieve organizational goals. This study discusses IS/IT strategic planning at Andalas University using the Ward and Peppard methodology. The analytical methods used are Value Chain Analysis, SWOT, PEST, McFarlan Strategic Grid, IS/IT external analysis, IS/IT internal analysis, business external analysis, and internal business analysis. Because in the management of IS/IT at Andalas University, a strategic plan is needed so that the benefits are effective and able to support overall performance improvement. The IS/IT strategic plan is expected to be able to provide solutions to problems faced by the organization's business activities."

"Keselarasan antara strategi teknologi informasi (TI) dengan strategi bisnis organisasi diperlukan agar keunggulan kinerja suatu organisasi dapat dicapai. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempunyai fungsi mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan serta perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses bisnis organisasi, Kominfo menganggarkan investasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) yang cukup besar setiap tahunnya pada matriks rencana strategis Kominfo 2010-2014. Terdapat berbagai sistem dan aplikasi yang mendukung pekerjaan sehari-hari seperti aplikasi e-office, aplikasi lelang dan sistem keuangan di lingkungan Kominfo, beberapa diantaranya berjalan secara ad hoc padahal dibangun dengan fungsi yang sama dan tidak terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah strategi TI yang ada telah selaras dengan strategi organisasi dan seberapa jauh tingkat kemapanannya. Model keselarasan strategic alignment model (SAM) dan model keselarasan Luftman digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Model SAM digunakan untuk melakukan kajian perspektif keselarasan domain strategi bisnis, infrastruktur organisasi, strategi TI dan infrastruktur TI. Model Luftman digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Pengambilan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kematangan keselarasan rata-rata strategi teknologi informasi dengan organisasi Kementerian Kominfo berada di Level 2."

"Korps Lalu Lintas POLRI disingkat Korlantas POLRI merupakan satuan kerja pada tingkat Mabes POLRI yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan Lembaga survei menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI menurun sebesar 6% dari 80,2% periode sebelumnya menjadi 74,1%. Tantangan permasalahan kedepan semakin kompleks terlihat. Korlantas POLRI dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan lalu lintas antara lain terkait penegakkan hukum lalu lintas, pelayanan publik penerbitan SIM, BPKB, STNK dan lain sebagainya. Masalah utama yang dihadapi adalah belum terwujudnya integrasi data antar sistem di masing masing unit kerja dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk membuat perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara terukur serta layanan publik yang dapat memudahkan masyarakat. Metode dalam pengumpulan dan pengolahan data melalui studi dokumen, observasi, internal FGD dan wawancara terhadap unsur pimpinan Korlantas POLRI dan melibatkan Expertis di bidang IT. Metodologi yang digunakan adalah Ward and Peppard serta didukung dengan tools analisis meliputi analisis Mission Model Canvas (MMC), analisis Value Chain, analisis Balance Score Card (BSC), analisis Critical Succes Factors (CSF), analisis PESTEL, McFarlan’s Strategic Grid, benchmarking dan tren SI/TI. Penelitian ini menghasilkan tiga strategi yaitu strategi bisnis SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI yang berupa roadmap SI, roadmap TI, dan roadmap manajemen SI/TI sebagai bentuk perencanaan strategis SI/TI organisasi.

---

The Traffic Corps National Police Republic Indonesia of abbreviated as Korlantas POLRI is a work unit at the level of the Police Headquarters which is under the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia responsible for the fields of security, safety, discipline and smooth traffic. Based on the results of the survey institute, it was stated that the level of public trust in the POLRI institution decreased by 6% from 80.2% in the previous period to 74.1%. The challenges of the problems ahead are increasingly complex. Korlantas POLRI is required to be able to solve traffic problems, including related to traffic law enforcement, public services for issuing driver's licenses, BPKB, STNK and SBST. The main problem faced is that there is no realization of data integration between systems in each work unit properly. This research aims to make strategic planning of information systems and information technology so that they can solve problems in a measurable manner and public services that can make it easier for the community. Methods in data collection and processing through document studies, observations, internal FGDs and interviews with elements of the leadership of the Korlantas POLRI and involving experts in the IT field. The methodology used is Ward and Peppard and is supported by analytical tools including Mission Model Canvas (MMC) analysis, Value Chain analysis, Balance Score Card (BSC) analysis, Critical Succes Factors (CSF) analysis, PESTEL analysis, McFarlan's Strategic Grid, benchmarking and SI / IT Trends. This research produce three strategies, namely SI business strategy, IT strategy and SI / IT management strategy in the form of SI roadmap, IT roadmap, and SI / IT management roadmap as a form of organizational SI / IT strategic planning."

"Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 di Pemkot Depok belum menggunakan sumberdaya dan struktur birokrasi, disamping masalah dalam komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksanaanya. Pelaksanaan UU tersebut juga terhambat pada proses penegakkan hukumnya.

---

The City Government of Depok is one of the public institution that has appointed PPID in the framework of the implementation of the KIP Act. After the emergence of the PPID since 2011, it still found some information that has not been published according to KIP Act and many of information dispute. This research aims to explain policy implementation of Act No 14 of 2008 about the openness of public information related to the public body responsibility in Depok City Governement.

This research using a qualitative approach and it is a kind of descriptive research with data collection method in the form of deep interview, observation, and literature study. Policy implementation of the public openess information based on the Act No 14 Year 2008 in Depok City Government haven’t used resources and bureaucratic structure, beside policy communication matters and the disposition in practice. The implementation of the Act also hampered in the process of law enforcement."