Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa penerapan CEDAW sebagai salah satu landasan hukum Uni Eropa dalam representasi politik perempuan sebagai anggota Parlemen Eropa.Jumlah anggota perempuan yang diwakili dari masing ndash; masing negara anggota UE belum menunjukkan jumlah yang seimbang dengan jumlah anggota laki-laki.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan data yang diperoleh melalui literature review dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa latar belakang kepentingan masing-masing negara UE berbeda sehingga jumlah representatif dari masing-masing negara berbeda.

---

This thesis analyses the implementation of CEDAW as one of the regulations in women political representation as members in European Parliament. The amount of the women from each European country has shown that the man and women in the European Parliament have not balanced. This research was conducted using a case study method and the data was collected through literature review related to the matters. The result of the research has shown that there are different interests so that the amount of the representatives are different. "

"Penelitian ini merupakan studi terhadap penggunaan tanda dalam sepuluh poster kampanye Die Grünen pada pemilihan parlemen Eropa 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan tanda pada poster-poster tersebut ditinjau dari aspek semiotis, semantis, dan pragmatis. Data dianalisis dengan menggunakan teori retorik tekstual Leech, teori jenis makna Blanke dan teori jenis tanda Pierce. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa tidak semua prinsip retorik tekstual diwujudkan dalam poster kampanye Die Grünen. Sementara hasil analisis dari aspek semiotis menunjukkan bahwa ikon merupakan jenis tanda yang paling sering digunakan. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan peranan tanda verbal dan nonverbal yang digunakan terhadap prosesibilitas poster.

---

This undergraduate thesis is a study about the use of signs in ten of Die Grünen campaign posters for European parliament election 2009. The purpose of this study is to ascertain the use of signs in Die Grünen posters. The data were analyzed by using Leech’s textual rhetoric theory, Pierce’s types of signs theory, and Blanke’s types of meaning. Method that being used in this research is qualitative descriptive.

The outcome of this research shows that not all of textual rhetoric principles used in the campaign posters. Observed from semiotics, icon is the most used signs. The outcome also shows which influence do verbal and nonverbal signs have to the text’s processibility."

"Buku ini mengkaji Pemilu Parlemen Uni Eropa mulai dari sistem pemungutan suara, hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri, keterlibatan perempuan, partisipasi penyandang disabilitas, pembagian besaran daerah, pencalonan kandidat, tanggal pemilihan, pilihan pemilih untuk mengubah urutan kandidat dalam daftar, mengisi kursi yang dikosongkan selama masa pemilu, penghitungan suara, metode konversi suara jadi kursi, penetapan calon terpilih, dan ambang batas pemilu pada Pemilihan Umum Parlemen Uni Eropa diatur berdasarkan hukum Uni Eropa dan hukum Pemilihan Nasional masing-masing Negara Anggota. "

"Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu.

---

In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue. "

"Skripsi ini berfokus pada menilai prosedur tentang bagaimana pemerintah menerima suara publik sampai proses pembuatan undang-undang. Proses ini ketat dan isokratik bahwa masyarakat berbeda dari pemerintah niat dimaksudkan. Diagram dan grafik digunakan untuk lebih menilai dan memahami konteksnya. Langkah selanjutnya akan membandingkan kebutuhan masyarakat saat ini dan anomali intropeksi dari apa yang terjadi di masyarakat belum lagi kenaikan atau de apresiasi masyarakat terhadap pemerintah dan kemudian dinilai ulang apakah dapat memenuhi harapan saat ini . Menganalisis dan dibandingkan proposal melahirkan pada bagaimana arsitektur bisa campur tangan dari pemahaman konteks pemerintah. Proyek ini bertema dan tesis ini berfokus pada tema distribusi. Dari distribusi konsep kemudian dikembangkan melalui desain. Proposal menunjukkan bagaimana masalah masyarakat saat ini membutuhkan penyesuaian dalam pemerintahan bagaimana bisa mendistribusikan sendiri seluruh masyarakat proses dan akomodasi yang menyediakan agar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan. Ini akan menunjukkan proses dari analisis sampai desain diselesaikan itu adalah sebuah ide yang bisa diterapkan ide tentang bagaimana pemerintah dapat memecahkan masalah saat ini dengan belajar melalui sejarah.

---

The thesis focuses on assessing the procedures on how the government accept the public voice up until the process of law making. This process is rigorous and isocratic that society differs from the intention government intended. Diagrams and graphics are used to better assess and understand the context. Next step would be to compare the present society needs and anomaly, introspecting of what is going on in the society, not to mention the appreciation or de-appreciation of the people towards government, and then reassessed whether it can fulfil the current expectation. Analysed and compared, a proposal brought forth on how architecture could intervene from understanding the government context.

The project was themed and this thesis focuses on the theme of distribution. From a concept a distribution, it then developed through the design. The proposal shows how the current society issue required a retrofitting within the government, how it could 'distribute' itself throughout the society, the process and accommodation it provides, in order for the government to meet the needs. It will show the process from analysis up until a resolved design; it is an idea that can be implemented, an idea on how the government can solve current issue by learning through history."

"Tesis ini membahas tentang peran DPR-RI dalam Kerjasama Parlemen di kawasan Asia Pasifik dalam rangka memberantas terorisme. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi parlemen yang diteliti adalah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yang merupakan dua organisasi parlemen yang terkait dalam penulisan ini, dalam kurun waktu tahun 2001-2004. Alasan pemilihan periodesasi waktu ini adalah karena pada tahun 2001 isu terorisme menjadi mengemuka sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, yaitu peledakan bom di gedung WTC Amerika SerikatTesis ini menggunakan metode kualitatif analisis dan akan menjawab pertanyaan mengenai peran apakah yang dimainkan oleh DPR dalam kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dalam memberantas terorisme. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka/dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Parlemen Indonesia (DPR-RI), organisasi APPF dan AIPO serta hasil-hasil sidang baik berupa resolusi, laporan kunjungan ataupun pembicaraan persahabatan dan bilateral (friendly talk) dengan negara-negara lain serta bahan-bahan dari Departemen Luar Negeri berupa kertas posisi Pemerintah yang menyangkut pemberantasan terorisme. Seluruh sumber data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori peran, diplomasi, teroris dan kebijakan luar negeri.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terorisme merupakan ancaman yang serius dan merupakan isu yang komplek. Selain pemerintah, parlemen sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulanginya. DPR-RI bekerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan diplomasi seperti lobi-lobi. Hal tersebut dilakukan agar ide-ide dan gagasan Indonesia dapat menjadi acuan di dalam setiap pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh APPF dan AIPO.Peran lain yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia (DPR-RI) adalah juga melakukan pembicaraan persahabatan dengan negara-negara yang sangat kritis terhadap penanggulangan terorisme. Parlemen Indonesia juga mengubah kebijakan politik luar negerinya dengan mendorong sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya seperti penghentian sweeping terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001, dalam sidang APPF di Honolulu Hawai tahun 2002.

---

This thesis describes the role of DPR-Rl in its inter-parliamentary cooperation in combating terrorism in Asia-Pacific Region. Organization that become the object of research were Asia Pacific Inter-Parliamentary Forum (APPF) and ASEAN Inter-Parliamentary Organization. The research was carried out during 2001-2004 year period in those two organizations, which were closely related to this research. The reason why the year 2001 is chosen as the focus of study in this thesis is because during the year, the issue of terrorism emerged subsequent to the bomb attacks in WTC buildings that took place on September 11, 2001.This thesis, using qualitative method, answer the question what roles played by Indonesian Parliament in Asia Pacific Regional Cooperation in Combating terrorism. The documents gathered and collected as references are the profiles of DPR-RI, APPF and ALPO, outcomes of those organizations meeting in the form of resolutions, reports of visits of bilateral talks/friendly talks, and documents from Departement of Foreign Affairs on the Stance of Indonesian Government in fighting against terrorism. All those sources were analyzed by using the theories of roles, diplomacy, terrorism and foreign policies.The conclusion that can be drown from this study is that terrorism is a serius threat and consists of complex issues. Not only government, but also Parliament should be responsible to prevent it DPR-Rl in cooperation with Parliaments from Asia Pacific countries fights against terrorism through diplomacy to allow Indonesian ideas to become the main reference in every decision making process as cointained in resolutions produced by APPF and AIPO.Other roles played by DPR-Rl were conducting friendly talks to countries, which were considered critical of terrorism issues. A shift was also made in Indonesia's foreign affairs policy by pushing a big country like the United States to issue its foreign policy to end sweeping against Indonesians following the September 11, 2001 tragedy in the 2002 APPF meeting in Honolulu, Hawaii."

"The political idea of representation is based on the idea that some person or institution acts on behalf of the people , by re-presenting their beliefs, attitudes and perspectives...."