Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tugas pengaturan dan pengawasan perbankan olehOtoritas Jasa Keuangan dan pungutan yang harus dibayar oleh lembagaperbankan serta lembaga keuangan lainnya. Setelah beralihnya tugas mengaturdan mengawasi lembaga perbankan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas JasaKeuangan, penataan kembali fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebihterintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsipengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan banksehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikiandapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini olehpemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahanyang dibahas dalamp enelitian ini perbandingan tugas pengaturan danpengawasan lembaga perbankan serta pungutan yang dilakukan oleh Otoritas JasaKeuangan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normative dengan melakukanstudi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Untukmendukung isi dari penelitian ini dilakukan juga wawancara untuk melengkapipenulisan ini. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan padaPasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan oleh OJK yang menyebutkan bahwaOJK mengenakan Pungutan kepada Pihak. Hal ini sebagai amanat dari pasal 37ayat (1) Undang-undang OJK.Pungutan yang diterapkan pada lembaga perbankanmempunyai manfaat seperti fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebih baikserta perlindungan konsumen dan nasabah lebih diperhatikan dan potensipermasalahan berkaitandengan konsistensi perlakuan OJK dalam pemberian izindan atau pengenaan sanksi terhadap bank, Pengeluaran biaya operasional bankbertambah yang berdampak pada nasabah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the banking regulation and supervision byOtoritas JasaKeuangan and dues must be paid by the banks and other financial institutions.After the transfer of duties set up and oversee banking institution by BankIndonesia to Otoritas Jasa Keuangan, structuring back the function of regulationand supervision that more integrated institutions necessary against who runs thesupervisory function on banking industry and the financial industry is not bank sothat the mechanism can achieve an effective coordination and thus be achievedfinancial system stability. This integrated institutions by the government this manwas born in the form of financial services authority. The main issues discussed inthis research comparison duty regulations and supervision of banking institutionsas well as charges that carried out by OJK. The form of this research is juridicalnormative by conducting the study documents and using methods data analysisqualitatively. To support the content of this research is also an interview forcompleting the writing. Research shows that based on article 2 paragraph ( 1 )PP No. 11 / 2014 about The Dues by OJK mentioned that OJK wearing the duesto the party.It is the implementation of article from article 37 paragraph ( 1 ) ofthe UU OJK. Dues on banks have adopted the benefits of such regulation andsurveillance functions better and more customer and consumer protection andpotential problems with regard to be consistent handling ojk in granting licencesand the imposition of sanctions against a bank the operational costs of banksadding that affects the customers."

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."

"[Jumlah LKM yang sudah beroperasi di Indonesia sangat banyak yang tidak berbentuk Koperasi dan/atau Perseroan Terbatas. Ketiadaan bentuk hukum yang jelas menimbulkan potensi kerugian terhadap nasabah dan bagi LKM itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan bagaimana sinkronisasi peraturan Lembaga Keuangan Mikro dengan peraturan Koperasi Simpan Pinjam dan Peraturan Pebankan. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara. Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap LKM telah diatur dengan UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan implementasi pengawasan baru akan dimulai dilaksanakan OJK pada Januari 2016. LKM yang telah bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat tunduk pada peraturan BPR, sedangkan LKM yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi tunduk pada UU Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK., The number of Micro Finance Institution that has operated in Indonesia is so many. Mostly of them is not cooperative or limited company. The obscurity of legal entity could bring about potential losses to the client and also Micro Finance Institution itself. Therefore, the problem that will be elaborated in this research is how regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution and how synchronization Micro Finance Institution regulation with saving and loan cooperative regulation and banking regulation. The research methods in this research is literature study and also supported by interview. The regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution has been regulated by law, government regulations, and financial services authority regulations, while implementation of supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution will be started on January 2016. Micro Finance Institution thas was transfomed to the rural bank will obey rural bank regulation, while Micro Finance Institution that have got business license as cooperative will obey to cooperative regulation, so that getting business license from Financial Services Authority is not compulsory for them. ]"

"[ABSTRAKPenelitian ini mengangkat permasalahan terkait lembaga yang baru dibentukberdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yangpada awal pelaksanaan tugasnya menemui banyak permasalahan yang dihadapi,diantaranya terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yaitu statuskewajiban perpajakan OJK. Disatu sisi sebagai WAPU, dan lainnya sebagai WP.Selanjutnya, Kementerian Keuangan melalui Keputusan Direktur JenderalPerbendaharaan No. KEP-322/PB/2014, OJK ditetapkan sebagai Unit Badan Lainnya(UBL) dalam konteks pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlakuanpengenaan pajak kepada OJK berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-28/PJ/2015 tanggal 4 Februari 2015? 2. Bagaimana status dan kewajiban perpajakanyang tepat diterapkan kepada OJK?Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yangdigunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, danbahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan suatu kegiatan studidokumen terhadap data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan pajak kepada OJK, tidak akan efektifhingga ditetapkan dalam suatu produk perundang-undangan sebagaimana Pasal 23Aamandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

ABSTRACTThis research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;This research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, This research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945]"

"Kejahatan Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

Standard clause is a contract that is often found, including in the consumer financing agreement. Consumer financing institution is included in the financial service sector area that is regulated by Financial Service Authority (FSA). This thesis reviews on the implementation of standard clause made by entrepreneur towards Law on Consumer Protection as well regulation and circular letter issued by the FSA. This study is conducted with normative analysis method. In practice, the entrepreneur is not fully implementing the regulation regarding the standard clause as regulated in the Indonesian law."

"Pembahasan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan yuridis mengenai efektivitas penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya tindak pidana perbankan. Permasalahannya timbul mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan mengenai Penyidik OJK dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara itu, di dalam ketentuan undang-undang organik masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat ketentuan mengenai penyidik yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk penyidikan tindak pidana perbankan. Dalam tesis ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang - Undang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil penelaahan berupa telaah aspek yuridis dalam bentuk deskriptif analitis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK maupun penyidik Jaksa, Polisi atau KPK, khususnya penyidikan tindak pidana perbankan, dapat bersinggungan dan mempengaruhi efektivitas dari penyidik OJK sehingga ketentuan terkait perlu ditinjau kembali.

---

The discussion set forth in this paper is a juridical review of the effectiveness of investigations by the Financial Services Authority (OJK) in handling crimes in the financial services sector in Indonesia, particularly banking crimes. The problem arises considering that in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority there is a provision regarding OJK Investigators with the authority to investigate crimes in the financial services sector which includes the banking sector, capital market, insurance, and other financial service institutions. Meanwhile, in the provisions of the organic law of each, police, prosecutor, and the Corruption Eradication Commission, there are also provisions regarding investigators who also have the authority to carry out criminal investigations, including investigations into banking crimes. In this thesis, the writing method used is a normative juridical method that focuses on examining positive laws which are the legal basis for the existence of the research objects. The data collection was carried out by researching and reviewing various literature materials (secondary data) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, especially the Financial Services Authority Law, the Criminal Procedure Code, and other related laws and regulations. The results of the study are in the form of an analysis of juridical aspects in the form of descriptive analytical. The conclusion of this paper is that the implementation of investigations carried out by OJK investigators and prosecutors, police and KPK investigators, especially investigations of criminal acts in the banking sector, can intersect and affect the effectiveness of OJK investigators so that the relevant provisions need to be reviewed."

"Pembahasan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan yuridis mengenai“efektivitas penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya tindak pidana perbankan.”Permasalahannya timbul mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan mengenai Penyidik OJK dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara itu, di dalam ketentuan undang-undang organik masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat ketentuan mengenai penyidik yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk penyidikan tindak pidana perbankan. Dalam tesis ini,“metode penulisan yang digunakan adalah“metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian.” Adapun pengumpulan data dilakukan dengan meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang - Undang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.“Hasil penelaahan berupa telaah aspek yuridis dalam bentuk deskriptif analitis.”Kesimpulan dari tulisan ini yaitu“dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK maupun penyidik Jaksa, Polisi atau KPK, khususnya penyidikan tindak pidana perbankan, dapat“bersinggungan dan mempengaruhi efektivitas dari penyidik OJK sehingga ketentuan terkait perlu ditinjau kembali.

---

The discussion set forth in this paper is a juridical review of the effectiveness of investigations by the Financial Services Authority (OJK) in handling crimes in the financial services sector in Indonesia, particularly banking crimes. The problem arises considering that in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority there is a provision regarding OJK Investigators with the authority to investigate crimes in the financial services sector which includes the banking sector, capital market, insurance, and other financial service institutions. Meanwhile, in the provisions of the organic law of each, police, prosecutor, and the Corruption Eradication Commission, there are also provisions regarding investigators who also have the authority to carry out criminal investigations, including investigations into banking crimes. In this thesis, the writing method used is a normative juridical method that focuses on examining positive laws which are the legal basis for the existence of the research objects. The data collection was carried out by researching and reviewing various literature materials (secondary data) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, especially the Financial Services Authority Law, the Criminal Procedure Code, and other related laws and regulations. The results of the study are in the form of an analysis of juridical aspects in the form of descriptive analytical. The conclusion of this paper is that the implementation of investigations carried out by OJK investigators and prosecutors, police and KPK investigators, especially investigations of criminal acts in the banking sector, can intersect and affect the effectiveness of OJK investigators so that the relevant provisions need to be reviewed."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia, khususnya sektor perbankan di Indonesia. Dimana Mahkamah memutus untuk dihapusnya frasa "bebas dari campur tangan pihak lain" yang mengikuti frasa "Independen" dalam Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa dengan dihapusnya frasa "bebas dari campur tangan pihak lain", membuat Independensi OJK semakin lemah.

---

This thesis elaborates the implementation of the independency of Financial Services Authority (OJK) post Constitutional Court Judgment No. 25/PUU-XII/2014 in conducting its functions and duties as the regulator and supervisor of financial services in Indonesia, especially in banking sector. Within its decision, the Constitutional Court abolished the phrase "free from other parties intervention", which following the phrase "independent", that was previously stated under Article 1 (1) of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority. Based on normative legal research that uses primary, secondary and tertiary legal sources, this research has found that the abolishment of such phrase, the independency of OJK is weaker than before."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

---

This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information."