Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Indonesia telah meratifikasi Kovenan ini sehingga Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk mengejawantahkan apa yang ada di dalam Kovenan tersebut. Namun, belum ada harmoni antara kewajiban internasional Indonesia dengan hukum nasionalnya dan implementasi yang ada di masyarakat. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada masih bersifat diskriminatif dan menghilangkan esensi dari hak tersebut. Kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan tumpang tindihnya peran negara dalam perkawinan lintas agama dan kepercayaan adalah cerminan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum dilindungi sepenuhnya.

---

Freedom of religion and beliefs is protected by Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified. It creates international obligation for Indonesia to put the Covenant into effect. However, there is inconsistency between Indonesia international obligation with its national law and the implementation in society. It can be reflected by many discriminative national laws that degrading the essence of the right to freedom of religion and beliefs. Violence towards Ahmadiyah people and mixed administration in interfaith marriage demonstrated that the right to freedom of religion and beliefs has not yet been fully protected in Indonesia."

"Tesis ini membahas konsep hak kebebasan beragama dalam Islam ditinjau dari perspektif perlindungan negara dan hak asasi manusia universal. Implementasi kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki permasalahan yang belum tuntas. Berdasarkan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan perlindungan kebebasan beragama dan memberikan hak-hak non-muslim. Namun, dalam praktiknya, di beberapa negara Islam dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah. Beberapa negara Islam saat ini masih memformalisasi dan merumuskan penerapan syariah dalam ruang publik. Negara menjadi tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan negara. Hal ini juga tercermin dalam Deklarasi Kairo yang memberikan legitimasi kepada negara-negara Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan perlindungan agama daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan beragama. Oleh karena itu, perlunya doktrin pemisahan agama dan negara yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan organ-organ dan institusi-institusi negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Hak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal.

---

The thesis discusses the concept of religious freedom in the perspective of state protection and universal human rights. The implementation of religious freedom in Islam still has unresolved issues. Based on the perspective of the Madinah Charter, Islam can provide protection of freedom of religion and give the rights of non-Muslims. Nowadays, however, in practice, in some Islamic countries, there is actually a variety of aberrations that obscures the meaning and spirit of the Madinah Charter. In some Muslim countries, the formalization and formulation of syariah are still implemented in the public sphere. State does not remain neutral toward all religious doctrines and always strives to apply the principles of syariah as a policy or state legislation. This is also reflected in the Cairo Declaration that gives legitimacy to Muslim countries to maintain and run a syariah-based doctrine that emphasizes the protection of religion rather than the protection of the fundamental rights of freedom of religion. Therefore, the need for the doctrine of separation of religion and state is intended to make state more independent and is expected to provide protection of the organs and institutions of the state against the abuse of power in the name of religion. Right to freedom of religion can only be realized within the framework of the constitutional and democratic state based on the spirit of universal human rights."

"Kebebasan beragama/berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dalam hukum Indonesia pemenuhan hak atas kebebasan beragama tiap warga negara secara langsung dijamin oleh konstitusi. Meskipun telah mendapat jaminan langsung dari konstitusi, pada prakteknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi. Keberadaan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditengarai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Secara substasnsi, Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan tehadap enam agama sebagai agama resmi. Tulisan ini dibuat dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk menelaah keseuaian norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan doktrin serta prinsip-prinsip HAM tekait kebebasan beragama. Selain itu, studi empiris dengan juga dilakukan untuk memperlihatkan dampak riil dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memuat ketentuan pengaturan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM terkait kebebasan beragama. Selain itu, ditemukan bahwa dalam prakteknya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 serta peraturan atau kebijakan turunannya memicu berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama terutama bagi para pemeluk agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.

---

Religious freedom is one of the right that can not be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Under Indonesian law, the fulfilment of religious freedom rights of every citizen are guaranteed by the constitution. Despite enjoying direct guarantee from the constitution, in practice, violations of religious freedom still occur frequently. The existence of the Act No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy is considered as one of the factors that led to religious freedom violations in Indonesia. Substantially, this Act provides recognition to six religions as official religion. This paper is written in a normative approach to look over the suitability of the norms in the Act No. 1/PNPS/1965 on the the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy by the doctrine of human rights and the principles of religious freedom. Moreover, empirical studies are also conducted to show the real impact of regulation in the Act. Thus, it can be seen that the regulation on Act No. 1/PNPS/1965 contains provisions that are substantially opposed to the human rights principles related to freedom of religion. Furthermore, it was found that in practice the provision on the Act No. 1/PNPS/1965 and its derivative regulations and policies caused various discriminative actions and violations to the right of religious freedom, especially for the disciples of the religion/beliefs who are not recognized by the state."

"Kebebasan beragama/berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dalam hukum Indonesia pemenuhan hak atas kebebasan beragama tiap warga negara secara langsung dijamin oleh konstitusi. Meskipun telah mendapat jaminan langsung dari konstitusi, pada prakteknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi. Keberadaan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditengarai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Secara substasnsi, Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan tehadap enam agama sebagai agama resmi. Tulisan ini dibuat dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk menelaah keseuaian norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan doktrin serta prinsip-prinsip HAM tekait kebebasan beragama. Selain itu, studi empiris dengan juga dilakukan untuk memperlihatkan dampak riil dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memuat ketentuan pengaturan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM terkait kebebasan beragama. Selain itu, ditemukan bahwa dalam prakteknya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 serta peraturan atau kebijakan turunannya memicu berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama terutama bagi para pemeluk agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.

---

Religious freedom is one of the right that can not be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Under Indonesian law, the fulfilment of religious freedom rights of every citizen are guaranteed by the constitution. Despite enjoying direct guarantee from the constitution, in practice, violations of religious freedom still occur frequently. The existence of the Act No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy is considered as one of the factors that led to religious freedom violations in Indonesia. Substantially, this Act provides recognition to six religions as official religion. This paper is written in a normative approach to look over the suitability of the norms in the Act No. 1/PNPS/1965 on the the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy by the doctrine of human rights and the principles of religious freedom. Moreover, empirical studies are also conducted to show the real impact of regulation in the Act. Thus, it can be seen that the regulation on Act No. 1/PNPS/1965 contains provisions that are substantially opposed to the human rights principles related to freedom of religion. Furthermore, it was found that in practice the provision on the Act No. 1/PNPS/1965 and its derivative regulations and policies caused various discriminative actions and violations to the right of religious freedom, especially for the disciples of the religion/beliefs who are not recognized by the state."

"Tesis ini membahas tentang sejauhmana hak asasi manusia internasional diperhitungkan dalam hukum perdagangan internasional di World Trade Organization (WTO). Penelitian ini adalah penelitian yuridis-kualitatif. Perjanjian multilateral di WTO dikaji kesesuiannya dengan hokum hak asasi manusia dan pasal-pasal pengecualian umum sistem hukum perdagangan internasional serta perlakuan berbeda dan khusus bagi negara berkembang ditimbang sejauhmana telah memanifestasikan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan hukum perdagangan internasional di WTO belum memberi perhatian yang serius kepada nilai hak asas manusia. Penelitian ini merekomendasikan nilai hak asasi manusia dijadikan rambu-rambu untuk mencapai keadilan global dalam liberalisasi perdagangan betapapun kompleks dan sulitnya hal tersebut terwujud

---

The current thesis discusses the extent of international human rights law being accounted within the international trade law of World Trade Organization (WTO). The current study takes on a juridical qualitative research approach: multilateral agreements at WTO are analyzed in their consistency with the human rights law as well as articles on general exemptions within the international trade law system additionally, special and differential treatments to developing countries are also assessed on the extent of their manifestation on human rights. Current findings concluded that international trade law of WTO has not provided sufficient attention towards human rights values. Therefore, the study recommends for the value of human rights law to be established as guidelines toward global justice within trade liberalization despite of the complex and intricate-natured challenges that may arise."

"ABSTRAKHak kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Hak kebebasan beragama tidak hanya mencakup kebebasan setiap manusia untuk memilih keyakinan yang menurutnya benar, namun juga termasuk hak bagi tiap-tiap manusia untuk mengekspresikan keyakinannya dan juga hak untuk menjalankan segala ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pengakuan negara terhadap agama tertentu memang dibolehkan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Sayangnya pengakuan negara terhadap enam agama tersebut menimbulkan dampak terlanggarnya beberapa hak asasi manusia, khususnya para penganut aliran kepercayaan dan agama-agama selain agama resmi yang diakui negara. Dampak yang timbul dari pengakuan negara terhadap agama-agama tertentu tersebut adalah pembubaran aliran-aliran yang dianggap sesat, pencantuman agama di dalam KTP yang kemudian menjadi pintu masuk pembatasan hak-hak para penganut aliran kepercayaan dan agama yang tidak diakui negara, pendirian rumah ibadat, dan pendidikan agama di sekolah.

---

ABSTRACTThe right to freedom of religion is a human right that should not be restricted in any circumstances. Right to freedom of religion not only includes the freedom of every human being to choose beliefs which he said is true, but it also includes a right for every human being to express his convictions and also right to perform any religious doctrine or belief that he believes. Indonesia through Law No. 1/PNPS of 1965 only recognizes six religions: Islam, Christianity, Protestantism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. State recognition of a particular religion is permissible and does not violate human rights. Unfortunately the state recognition of the six religious impact some human rights violations, especially the adherents of religions, beliefs and religions other than official religions recognized by the state. Impacts arising from the state recognition of certain religions is the dissolution of streams that are considered heretical, the inclusion of religion on identity cards which later became the entrance to the restrictions of the rights of followers of religions, beliefs and religions that are not recognized by the state, the establishment of the synagogue, and religious education in schools."

"Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak sipil dasar dari setiap manusia. Setiap individu memiliki kebebasan meyakini kepercayaan atau agama sesuai dengan hati nuraninya, serta hak untuk terhindar tindakan represi dari pemerintah ataupun suatu kelompok masyarakat terkait dengan masalah beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat memunculkan konflik di dalam masyarakat, mengurangi perdamaian, bahkan menghambat aktivitas bisnis dan perekonomian serta menurunkan kesejahteraan. Penelitian ini mencoba mencari tahu pengaruh kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap kesejahteraan menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda berbasis Two Stage Least Square 2SLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Selain itu, variabel yang mewakili aspek pendidikan, aspek kesehatan dan lingkungan hidup, dan aspek peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD juga turut berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan.

---

Freedom of religion and belief are the basic civil rights of every human being. Every individual has the freedom to believe in a belief or religion according to his her conscience, as well as the right to free from repression undertaken by government or a group of community related to religious and belief issues. Violations of religious freedom and beliefs can lead to conflicts within society, reducing peace, even hampering business and economic activity and degrading wellbeing.

This research tries to find out the influence of freedom of religion and belief on wellbeing using panel data from 33 provinces in Indonesia from 2010 until 2016. The method used in this research is multiple linear regression based on Two Stage Least Square 2SLS.

The results showed that freedom of religion and belief has a positive and significant influence on wellbeing. In addition, the variables that represent aspects of education, health environmental aspects, and the role of Regional Peoples Representative Assembly also significantly influence the wellbeing. "

"ABSTRAKKebebasan berekspresi yang terjadi akhir-akhir ini perkembangannya boleh dikatakan sangat memprihatikan. Norma-norma atau aturan yang dibuat dalam Deklarasi umum tentang hak asasi manusia dan aturan pendukung lainnya menjadi tidak begitu efektif, khususnya yang menyangkut kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan agama.Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tentang pengaturan kebebasan berekspresi menurut Hukum Islam dan Hukum Hak Aassi Manusia Internasilan dan mengetahui konstelasi hak atas kebebasan berekspresi dalam hubungannya dengan kepercayaan dan keyakinan beragama. Metodelogi yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, selanjutnya data diolah dengan metode kwalitatif.Dari penelitian ini didapatkan data atau pengetahuan tentang ketentuan dan pengaturan tentang kebebasan berekspresi, baik menurut Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia InternasionalHasil dari penelitian ini adalah ketentuan kebebasan berekspresi menurut Hukum Islam dan Hakum Hak Asasi Manusia Internasional sangatlah berbeda, disatu sisi menganut faham partikularisme di sisi lain menganut faham universalisme. Konstelasi yang berkembang dinegara Islam dan barat menunjukkan bahwa Universalisme dan partikularisme boleh dikatakan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

---

ABSTRACTNowadays The Freedom of Expression to be more concern. The norms and rules which are made under The Universal Declaration of Human Rights and other supporting rules is not effectivly applied, particularly the Freedom of Expression which related to religion,