Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai analisis bentuk hukum persaingan usaha akibat dugaan praktik diskriminasi oleh Chevron Indonesia Company dalam Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design (FEED) Contract. Penelitian ini difokuskan dengan melakukan analisis yuridis terhadap Putusan PN Jakarta Pusat No. 316/PDT.G/KPPU/2012/PN.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa PN Jakarta Pusat telah tepat membatalkan Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2012. karena KPPU telah keliru dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap pelanggaran pasal 19 huruf d.

---

This thesis discusses about the analysis of the legal form of competition as a result of the alleged discriminatory practice by Chevron Indonesia Company in Tender Export Pipeline Front End Engineering and Design (FEED) Contract. This research has focused on the juridical analysis against the Central Jakarta District Court's Decision Number 316/PDT.G/KPPU/2013/PN.JKT.PST. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. The results shows that the Central Jakarta District Court was made the right decision in cancelling the KPPU's Decision Number 05/KPPU-I/2012 because the KPPU had erred in implementing the Law Number 5 in 1999, especially in relation to issue of evidence against violation of Article 19 letter d."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan larangan praktek diskriminasi pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu yang diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Peneliti dalam hal ini mengambil contoh kasus dari putusan KPPU No.05/KPPU-I/2012 tentang praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT.Chevron Indonesia Company dalam tender export pipeline front end engineering dan design contract di lingkungan PT.Chevron Indonesia Company. Penelitian ini dilakukan bersifat yuridis normatif dengan meneliti praktek diskriminasi berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini pada akhirnya menyarankan pihak KPPU untuk lebih memperjelas kriteria praktek diskriminasi yang dilarang dan dalam memutus sebuah perkara terkait diskriminasi pelaku usaha pihak KPPU harus lebih memperhatikan pembuktian atas segala unsurunsur larangan praktek diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d, terlebih unsur 'menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat' dalam kasus terkait.

---

This thesis explains about the prohibition of discriminative practice which conduct by a business actor to the certain business actors which regulated in article 19 paragraph d of Act No.5 /1999. Researcher in this thesis takes the Comission decision No. 05/KPPU-I/2012 concerning discriminative practices which has conducted by Chevron Indonesia Company in the tender of Export Pipeline Front End Engineering and Design Contract as a case study. This thesis was conducted by examining the normative juridical practice of discrimination based on theory and legislation in force. The results of this study ultimately recommends the commission to improve and clarify the criteria and practice of discrimination, beside that in deciding a case related discriminative practices, the comission (KPPU) should pay more attention about the fulfillment of all elements of the prohibition of discrimination under article 19 paragraph d Act No.5/1999, especially the element of 'causing unfair competition' in the relevant cases"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang obligasi dalam hal emiten dicabut izin usahanya. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai perlindungan hukum kepada pemegang obligasi subordinasi dalam hal emiten bank dicabut izin usahanya. Kedua, pembahasan mengenai pertanggungjawaban wali amanat dalam hal emiten bank penerbit obligasi dicabut izin usahanya. Pembahasan ini akan dilakukan berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kasus pengajuan gugatan ganti rugi terhadap PT. Bank Global Internasional Tbk., sebagai emiten yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 213/PDT/2013/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Isu perlindungan pemegang obligasi subordinasi menjadi pusat perhatian bagi pemegang obligasi subordinasi dalam pencabutan izin usaha emiten. Aspek hukum perlindungan pemegang obligasi digolongkan menjadi tiga, yakni aspek hukum perlindungan pemegang obligasi subordinasi dalam proses likuidasi emiten, aspek hukum perlindungan pemegang obligasi subordinasi setelah emiten dilikuidasi, dan aspek hukum perlindungan melalui pengadilan.

---

This thesis discusses about legal protection for the holders of bonds in terms of its business licence revoked issuers. This thesis focuses mainly on three issues. First, discussion of legal protection to holders of subordinated bonds in the event the issuer bank revoked permission for his efforts. Secondly, a discussion of trustee liability in terms of issuers of bonds issuing bank were revoked. This discussion will be conducted based on the theory and the applicable legislation, as well as cases of filing a lawsuit for damages against PT. Bank Global International Tbk., as issuers contained in High Court Decision Number 213/PDT/2013/PT.DKI jo. District Court Decision Number 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. The issue of the protection of holders of subordinated bonds have become the center of attention for the holders of subordinated bonds in the revocation effort issuers. The legal aspects of the protection of the holders of the bonds are classified into three, namely, the legal aspects of the protection of holders of subordinated bonds in the process of liquidation of the issuer, the legal aspects of the protection of holders of subordinated bonds after issuers are liquidated, and legal aspects of protection through the courts."

"Pencucian Uang (Money Laundering) merupakan suatu terminologi yang tidak asing dalam masyarakat dewasa ini. Pencucian Uang yang kita ketahui kerapkali dilakukan oleh pejabat negara lazimnya dengan tujuan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Salah satu Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang dilakukan pejabat negara adalah tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 8/2010. Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah negara dengan jumlah uang hingga puluhan milyar rupiah. Pada mulanya perbankan dipergunakan oleh pelaku pencucian uang untuk melakukan pencucian uang, dengan tahapan placement, layering, dan integration. Namun seiring dengan semakin ketatnya sistem perbankan di Indonesia, pelaku pencucian uang mencari sarana lain sebagai alat untuk melakukan pencucian uang. Notaris merupakan profesi yang memiliki kedudukan sangat terhormat dengan tugas yang sangat mulia. Kewenangan Notaris yang diberikan oleh undang-undang adalah membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan kewenangan notaris tersebut, pelaku pencucian uang memanfaatkan akta-akta notaris dalam transaksi jual beli sehingga uang haram dapat dirubah menjadi aset-aset tertentu. Notaris memiliki kewajiban untuk memahami dan mematuhi Kode Etik Notaris, Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana melakukan analisa terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atas permasalahan yang diteliti.

---

Money Laundering is a terminology which is quite familiar in the society recently. Money laundering that we have known is often done by state officials with a purpose to obscure the origin of the assets acquired unlawfully. One of the predicate crimes which is often done by state officials is corruption crime, in accordance with Article 2 paragraph (1) of Law No 8/2010. In this case, the damaged party is the State with the amount of money up to tens of billions rupiah. Formerly, bank is used by the money laundering doer to commit money laundering, with the stages of placement, layering, and integration. But, along with the banking system in Indonesia which is more stricted in regulations, money laundering doer looks for another way to commit money laundering.

Notary is a proffesion which has a very respectable with a noble duty. Notary`s authority granted by law, is making an authentic deed, as provided in Article 1870 Indonesia Civil Code and Law regarding Notary. In connection with such Notary`s authority, money laundering doer makes benefit of such notarial deed in some sale and purchase transactions so that illegal money could be converted into certain assets. Notary has an obligation to understand and comply with the Code Conduct of Notary, Law regarding Notary, and other related regulations. The method used in this research is yuridical-normative method, where we do an analysis of the applicable law with the purpose to obtain the subjects of the problem."

"[Skripsi ini membahas mengenai perbedaan operating leasing dan financial leasing serta kesesuaian aspek yuridis dari financial leasing pada praktiknya dengan teori yang ada berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No. 154/PDT.G./2012/PN. JKT. PST. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara operating leasing dan financial leasing yang dalam hal ini dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian financial leasing. Wanprestasi dianggap terjadi dalam financial leasing ketika lessee selaku konsumen tidak membayar angsuran sesuai yang telah diperjanjikan. Sehingga penarikan terhadap barang tersebut dapat dilakukan oleh lessor tanpa adanya akta fidusia. Namun dalam hal ini lessee tetap harus membayar angsuran hingga selesai walaupun ia sudah tidak dapat menikmati barang tersebut karena untuk dapat menutupi modal lessor dan keuntungan yang didapatkannya.

---

, The focus of this bachelor thesis is regarding the differences of operating leasing and financial leasing, and whether the juridical aspect of financial leasing in practice is in accordance with the prevailing theory based on the case study decision No. 154/PDT.G./2012/PN. JKT. PST. on breach of contract. The purpose of this research is to inform the readers regarding the differences between operating leasing and financial leasing which in this regard is about breach of contract. This research is about legal consequences when there is breach of contract in financial leasing. Breach of contract is assumed to occur when lessee as a consumer does not pay installment as has been agreed. Thus, the lessor may retracts the goods, without the existence of fiduciary rights. However, in this case, the lessee still has to pay installment until the installment payment finishes, although lessee will no longer able to enjoy such goods for the purpose to cover up for the lessor capital and profit.

]"

"Sistem publikasi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan mengadakan pendaftaran meliputi letak batas, luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah, dan pemberian surat berupa sertipikat. Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis. Dengan diterbitkannya sertipikat sebagai hasil akhir kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, maka terwujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Namun dalam prakteknya, kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut kadangkala tidak terwujud seperti yang diharapkan, pengalihan hak secara sah dan dinyatakan tidak bermasalah oleh Badan Pertanahan Nasional setempat masih terdapat kemungkinan sertipikat yang telah beralih nama pemilik pun dapat dilakukan pembatalan oleh pihak lain. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah menjadi lemah dengan sistem publikasi yang diterapkan di Indonesia, olehkarenanya pemilik tanah harus mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang didapatnya dari Negara.

---

Publicizing system used in Peraturan Pemerintah No.24 Year 1997 is negative Publicizing system within positive element. Government in order to guaranting rule of law by performing registration including wide of land, position of land, land status, entitled to the land and the form of certificate. With the land registry, Governmental and also society earn easily obtain get the information about data of physical and data of yuridic. publishedly of sertipikat as end result of activity land registry for the first time, that hence existed guarantee of rule of law and law protection for handle the rights. But in practice, rule of law to the land right, sometimes not existed such as those which expected, transfer of rights validly and expressed don't a period off by local National Land, that still are possibility sertipikat even changed over the owner name also can be conducted cancellation by other party. Protection punish for land owner become weak with the publicizing system applied in Indonesia, cause of that land owner have to know how far law protection which acquisition from State."

"Penelitian ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha mengenai tying agreement dan Penguasaan Pasar dengan melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitaif. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 digolongkan bahwa tying agreement merupakan salah satu dari Perjanjian Yang Dilarang sedangkan Penguasaan Pasar merupakan salah satu dari Kegiatan Yang Dilarang. Kedua pasal tersebut berbeda dan dapat berdiri sendiri, maka penting bagi lembaga penegak hukum persaingan usaha untuk menjabarkan lagi mengenai tying agreement dan Penguasaan Pasar demi terciptanya praktik persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

---

This research studies law regulation in competition law about tying agreement and market controlling by analyzing North Jakarta District Court's Verdict No. 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT. This research is juridicial normative with qualitative method and analysis. In Law No. 5 Year 1999, tying agreement is classified as one of Prohibited Contracts, while Market Controlling is classified as one of Banned Activities. Both articles are different from each other and independent, so that it is important for competition law enforcement institution to elaborate more about tying agreement and market controlling for a fair business competition in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma. Sebagai pembuat kebijakan pertanahan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebijakan pertanahan di perkotaan yang tidak merugikan berbagai pihak khususnya kerugian akibat pengambilalihan tanah secara paksa atau penggusuran.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan tanah sengketa dan solusi kebijakan pertanahan di perkotaan dikaitkan dengan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 412/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. Metode penulisan skripsi ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penulisan menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penggusuran warga kampung Budi Darma ini belum sepenuhnya tepat. Majelis hakim seharusnya membuat pertimbangan yang jelas terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan bukti kepemilikan tanah yang ditunjukkan dalam persidangan.

---

This thesis discusses the analysis of the North Jakarta District Court decision regarding land acquisition forced by the government in Kampung Budi Darma. As a maker of land policy, the government should consider the urban land policy that is not detrimental to the various parties, especially losses due to land acquisition by force or displacement.

This research aims to determine the status of disputed land ownership and land policy solutions in urban areas associated with the North Jakarta District Court Decision No. 412 / Pdt.G / 2009 / PN.Jkt.Ut. This thesis writing method using normative juridical kind by relying on secondary data presented in descriptive analysis.

Writing results showed that the consideration of the judges in deciding the displacement of Budi Darma villagers is not fully accurate. The judges should make clear considerations related Unlawful Acts committed by the Defendants and proof of land ownership were shown in court."

"Pengertian utang yang ada di dalam KUHP Perdata merupakan rujukan yang diimplementasikan kedalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terkait utang yang sangat sederhana pembuktiannya yang diatur dalam UU Kepailitan tersebut, berimbas pada mudahnya suatu entitas hukum dapat dimohonkan pailit di pengadilan niaga. Bahkan atas suatu penerbitan Purchasing Order oleh distributor, yang tidak mendapatkan approval, hal tersebut dapat dikatakan sebagai utang dalam UU Kepailitan, karena tidak adanya batas yang disebut dengan “pembuktian utang sederhana”. Sedangkan, didalam KUHPerdata pada pasal 1457 dan 1458, suatu jual beli dianggap telah terjadi ketika adanya kesepakatan mengenai barang dan harga yang telah diperjanjikan sebelumnya, dimana antara pemenuhan hak dan kewajiban berimbang. Penelitian ini membahas mengenai dua purchasing order yang diterbitkan oleh PT Prima Jaya Informatika, selaku distributor produk kartu prima yang dikeluarkan oleh PT Telkomsel, yang tidak mendapatkan approval dari PT Telkomsel, dimana akhirnya PT Prima Jaya Informatika menganggap hal tersebut sebagai utang. Atas dasar utang tersebutlah, dengan disertai kreditur lain, PT Prima Jaya Informatika mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga Jakarta pusat, dimana pada tahap ini PT Telkomsel diputus pailit, namun PT Telkomsel mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam keputusannya mencabut keadaan pailit PT Telkomsel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui utang yang seperti apakah yang dapat diajukan permohonan pailit menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

---

Understanding of existing debt in the Civil Code is a reference implemented into the Act 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Debt related to a very simple proof set forth in the bankruptcy laws, impact on the ease of an entity may be filed bankruptcy laws in the commercial court. In fact, on a purchasing order issuance by the distributor, who did not get approval, it can be considered as debt in the bankruptcy laws, the absence of limits called "proof of debt is simple". Whereas, in the Civil Code Articles 1457 and 1458 at a purchase is deemed to have occurred when the agreement on the goods and the price has been agreed previously, where the fulfillment of balanced rights and obligations.

This study discusses the two purchasing order issued by PT Prima Jaya Informatika, as the distributor of "prima" card products issued by PT Telkomsel, which did not get approval from PT Telkomsel, which ultimately PT Prima Jaya Informatics regarded it as a debt. On the basis of that debt, along with other creditors, PT Prima Jaya Informatika filed a bankruptcy petition to the central Jakarta commercial court, which at this stage PT Telkomsel disconnected bankruptcy, but PT Telkomsel filed an appeal in the Supreme Court, in a decision to revoke the bankrupt state of PT Telkomsel. The purpose of this study was to determine whether the debt as a bankruptcy petition may be filed in accordance with regulatory requirements."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Skripsi ini membahas mengenai penerapan prosedur tata cara permohonan keberatan atas putusan KPPU berdasarkan dengan hukum acara persaigan usaha di Indonesia serta penerapan ketentuan perjanjian penetapan harga horizontal berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa Pengajuan permohonan keberatan oleh Para Pemohon Keberatan tidak sesuai dengan hukum acara persaingan usaha di Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (6) Perma Nomor 3 Tahun 2005. Kemudian pertimbangan hakim bahwa konsumen tidak dirugikan atas perjanjian tersebut tidaklah cukup karena dalam penggunaan pendekatan rule of reason harus dibuktikan bahwa perjanjian tersebut meningkatkan efisiensi sehingga konsumen tidak dirugikan.

---

This thesis discusses the analysis of the Medan District Court decision No. 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn. This study discusses the application of the procedures for requesting an objection to the decision of the KPPU based on Competition Procedural Law in Indonesia and the application of the horizontal price fixing agreement based Competition Law in Indonesia. From these results, it was found that the submission of objections by the applicant does not comply with the procedural law of business competition in Indonesia because it is contrary to Article 4 Paragraph (4) and Article 4 Paragraph (6) Perma No. 3 of 2005. Then judge considered that consumers are not harmed on the agreement is not enough because the use of a rule of reason approach must be proven that the agreement improves efficiency which give benefit to consumers."