Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai anak hasil incest terkait status dan kedudukannya dalam penerimaan harta warisan ditinjau menurut hukum Islam. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah status hukum anak hasil incest dan kedudukannya dalam penerimaan harta warisan ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa terdapat anak hasil incest yang dilakukan secara legal dimana anak tersebut berstatus sebagai anak sah sehingga dapat dinasabkan dan berhak mewaris dari ayah dan ibunya. Dan juga terdapat anak hasil incest yang dilakukan secara illegal dimana anak tersebut berstatus sebagai anak zina sehingga hanya dapat dinasabkan dan berhak mewaris dari ibunya saja. Namun, tetap dapat memperoleh sebagian harta yang dimiliki oleh ayahnya melalui mekanisme hibah, wasiat, atau wasiat wajibah.

---

The focus of this thesis is about the child of incest relating to status and position in the admission of inheritance according to Islamic law. The problems are how the legal status of the child of incest and its position in the admission of inheritance according to Islamic law. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. The conclusion of this thesis is that there are existing children from a legal incest relationship, where they have the status as legitimate children, so they can be “dinasabkan” to their father and mother and entitled to inherit from their father and mother. There also exist children of illegal incest and have the status as adultery child, so they only can be“dinasabkan” to their mother and therefor, only entitled to inherit from their mother. However, they can obtain some properties owned by their father through gift, testament, or obligatory bequest mechanism."

"ABSTRAKSkripsi ini berisi tentang akibat hukum pembatalan perkawinan karena hubungandarah terhadap kedudukan anak berdasarkan analisis Putusan Pengadilan AgamaSidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/Pa.Sda. Pokok permasalahan membahasbagaimana kedudukan anak yang dilahirkan setelah perkawinan kedua orangtuanya dibatalkan karena adanya hubungan darah. Penelitian ini adalah penelitianyuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dataprimer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pembatalan perkawinankarena hubungan sedarah ini tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan,sehingga dalam hal ini anak tersebut merupakan anak sah dan memiliki hubungannasab dan dapat saling mewarisi dengan kedua orang tuanya dan keluarga keduaorang tuanya.

---

ABSTRACTThis thesis describes the legal consequences of a marriage annulment by bloodrelation to the child’s legal status based on the analysis of the Religious CourtDecision Sidoarjo Number: 978/ Pdt.G/ 2011 /Pa.Sda. The issue is how the child’slegal status after the marriage of his parents was canceled because of the bloodrelation. This research is the juridical-normative research where the data sourcesobtained from secondary data and primary data. The results showed that marriageannulment decision because of the blood relation is not retroactive to childrenwho were born in a marriage, so in this case the child is legitimate and has nasabrelation and inherit each other with their parents and their parents’s families."

"Skripsi ini membahas mengenai status hukum anak hasil perkawinan kontrak dan kedudukannya dalam penerimaan harta warisan. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, status hukum anak hasil perkawinan kontrak. Kedua, kedudukan anak hasil perkawinan kontrak dalam penerimaan harta warisan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum anak hasil dari perkawinan kontrak menurut undang-undang perkawinan merupakan anak luar kawin dan menurut hukum Islam merupakan anak zina. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa satus hukum anak hasil perkawinan kontrak tidak memiliki hak mewaris terhadap ayahnya, tetapi hanya berhak mewaris kepada ibu dan keluarga ibunya.

---

This research focused on the legal status of a child resulted from a contract based marriage and the child`s standing in receiving inheritance. This research would foucus on two main issues. First, the legal status of a child resulted from a contract based marriage. Second, the child?s legal standing in receiving inheritance. This researched used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law.

The research showed that based on Law Number 1 Year 1974 about Marriage a child resulted from contract based marriage is a children born out of adultery. The research also conclude that child only has the right to claim inheritance from his mother?s side but doesnt have any right to claim inheritance from his father's."

"Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas-namakan suami dengan cara meminjam nama, setelah bercerai. Terkait dengan hal itu, Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian Penulis, harta isteri yang diperoleh dari hibah akan kembali kepada isteri, jika tidak diadakan syirkah atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, meskipun atas harta tersebut meminjam nama suami.

---

In a marriage, there`s often legal issues regarding marital property. These issues can happen particularly after the divorce. Therefore, the author is interested to analyze the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2012. In this case, there`s a problem regarding the legal status of wife`s assets which is the grant for her which she puts on behalf of the husband after the divorce. The author uses descriptive analysis methods in this research. Based on the research, the wife`s assets that obtained from the grant, will be returned to the wife as long as there`s no syirkah or marriage agreement, although the assets was put on behalf of the husband."

"Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Pengasuhan Anak dan Balita Departemen Sosial, menunjukkan peningkatan angka ‘penemuan anak dibawah usia satu tahun’ setiap tahunnya. Anak-anak tersebut diduga sengaja diterlantarkan oleh orang tuanya karena berbagai sebab. Kenyataan ini mendorong minat, bagi orang tua yang menemukan, untuk segera menolong dan mengasuhnya. Pengangkatan anak menurut hukum Islam merupakan pengasuhan anak dalam arti luas. Pengangkatan anak tidak berakibat hukum memutus hubungan darah, antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.Hak waris mewaris tidak dapat dilakukan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Demikian halnya dengan pengangkatan anak temuan, hubungan darah tidak dapat dihubungkan dengan orang tua angkat atau orang yang menemukannya. Dasar hukum Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah firman Allah SWT, surah Al Azhab ayat 4 dan 5. Asas pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak bertentangan dengan peraturan tentang pengangkatan anak, Pasal 39 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 Undang-Undang Tentang Prlindungan Anak, menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam Penetapan Pengangkatan Anak Temuan Nomor:146/Pdt.P/2010/P A.Bkt. Hak anak dalam peraturan perundang- undangan Indonesia, diatur sebagaimana hukum Islam mengaturnya.

---

Based on data from the National Comission On Child Protection and Child Care Social Services and Toddles, show on increasing number of “the discovery of the child under the age of one year” every year. These children were abandoned complectly by their parents for a varietyof reasons. This fact prompted the interest for parents who find it. For immediare help and nourishes. Adoption according to Islamic low is a broad understanding of the term parenting. Because the adoption of the Islamic law does not result in the breakdown of legal relationship of blood between the adopted child and his biological parents. Legaly gift can not be done between the adopted child and adoptive parents. Likewise with the adoption of findings, blood relation could not be linked to the adoptive parents ar the person who found it. The legal basic for adoption of Islamic law is the word of Allah SWT, QS. Al Azhab verse 4-5. The principle of adoption of Islamic law is not contradictory with the rules of adoption, Clause 39 of Law No, 23 of 2002 on the Protection of Children. Clause 39 the law on child protection to be a basic legal considerations the Tribunal Superior Court JudgReligion Bukit Tinggi, in the determination of adoption of findings, No.146/Pdt.P/2010/PA.Bkt., Children’s right in legislation, organizeas stipulared by Islamic Law."

"Skripsi ini membahas tentang keabsahan janin sebagai objek pertanggungan dalam suatu produk asuransi yang ditinjau dari hukum Islam. Penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi munculnya sebuah produk asuransi PRU My Child yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance dimana objek pertanggungannya adalah janin yang masih ada di dalam kandungan ibu. Janin yang dijadikan sebagai objek pertanggungan asuransi menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia mengingat masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai keabsahaan pertanggungan janin menurut hukum positif dan hukum islam, kemungkinan produk asuransi PRU My Child dijadikan produk asuransi syariah, serta pertanggungan yang akan di peroleh dari PT Prudential Life Assurance ketika tertanggung produk asuransi PRU My Child melakukan aborsi.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal tertentu. Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah janin dapat dijadikan objek pertanggungan asuransi menurut hukum positif dan hukum islam, selain itu produk asuransi PRU My Child jika dianalisis lebih lanjut dapat dijadikan produk dalam asuransi syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam perikatan islam, dan jika tertanggung asuransi ini harus melakukan aborsi secara darurat maka akan mendapatkan pertanggungan sesuai dengan perjanjian dalam polis.

---

This thesis writing, backed by the rise of an insurance product PRU MyChild issued by PT Prudential Life Assurance where the object is still afetus. The fetus is used as the object of insurance coverage raises the pros and cons of society Indonesia given the community in Indonesia that the majority of the population are moslem. In this study, will be discussed regarding the validity of fetus as the object insurance according to positive law and Islamic law, possibility the insurance product PRU My Child made Sharia insurance products, as well as coverage that will be gained from the PT Prudential Life Assurance when the insured of PRU My Child have an abortion.This research is descriptive research, namely the legal research that aims to describe a certain thing. The conclusions obtained in this thesis is the fetus could be made the object of insurance coverage according to positive law and Islamic law, in addition to insurance product PRU My Child if analyzed can further be used as Sharia insurance products because it has meet the tenets and terms within the Islamic Alliance, and if the insured of this product insurance do an abortion in emergency will get coverage in accordance with the agreement on the policy."

"Penelitian ini membahas mengenai pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan akibat hukum pengesahan tersebut dalam pembagian harta warisan. Banyak pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya, namun perkawinan mereka untuk alasan tertentu tidak dicatatkan di catatan sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan di catatan sipil tidak diakui oleh negara, sehingga perkawinan tersebut tidak diakui hukum negara dan anak pasangan suami istri dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan berstatus sebagai anak luar kawin. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka dapat dilakukan pengesahan perkawinan yang kemudian diikuti oleh pengesahan anak. Permasalahan utama dari pengesahan perkawinan dan pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia adalah ketidakpastian dan kekosongan hukum yang mengatur permasalahan tersebut, seperti yang dapat terlihat dalam Putusan No. 76/PDT/2020/PT.BDG. yang menjadi objek penelitian ini, di mana hakim menyatakan bahwa pengesahan perkawinan dan pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia tidak berpengaruh dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembagian harta warisan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul dari pengesahan perkawinan dan pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundangundangan. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, dan pengumpulan data dari penelitian dilakukan melalui studi dokumen. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah pengesahan perkawinan setelah pewaris meninggal dunia akan membuat istri diakui oleh negara sebagai ahli waris golongan pertama. Pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia akan membuat anak seolah-olah lahir dalam perkawinan sehingga berhak menjadi ahli waris golongan pertama.

---

This study discusses the legalization of marriages and legalization of children which are carried out after the testator dies and the legal consequences of the legalization on the distribution of inheritance. Many married couples have married according to their respective religious laws and beliefs, but their marriage for some reason is not registered in the civil registry. Marriages that are not registered in the civil registry are not recognized by the state, so the marriage is not recognized by the law and the children of the married couple from a marriage that are not registered will have the status of children out of wedlock. To solve this problem, the marriage can be legalized which is then followed by the legalization of children. The main problem with the legalization of marriages and legalization of children after the testator dies is the uncertainty and legal vacuum that governs these issues, as can be seen in Decision No. 76/PDT/2020/PT.BDG. which became the object of this research, where the judge stated that the legalization of marriage and the legalization of children after the testator died had no effect and had no legal consequences on the distribution of inheritance. The problems raised in this study are the legal consequences that arise from the legalization of marriages and legalization of children after testator dies in the distribution of inheritance. This research is in the form of juridical-normative with a case and statutory regulations approach. The typology of this research is explanatory, and data collection from research conducted through document studies. The data analysis was carried out qualitatively. The result of the research is that the legalization of marriage and the legalization of children can be carried out and the legalization will result in the spouse and child becoming the heirs of first group."

"[Skripsi ini membahas mengenai status hukum dan hak waris dari anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, status hukum dan hak waris anak didasarkan pada jenis inseminasi buatannya. Menurut hukum Islam hanya anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami dan ovum isteri kemudian embrionya ditanamkan dalam rahim isteri saja yang merupakan anak sah, anak hasil inseminasi buatan jenis lain merupakan anak hasil zina sehingga hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami yang sudah meninggal yang berstatus sebagai anak luar kawin, anak hasil inseminasi buatan jenis lain berstatus sebagai anak sah selama wanita yang melahirkannya terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak dilakukan penyangkalan anak oleh suaminya.

---

, This thesis discuss about the legal status and inheritance of children born through

artificial insemination according to Islamic law and western civil law in

Indonesia. The form of research that is used in this thesis is juridical normative

research with qualitative method that uses a secondary data. Based on the results

of the study, to find the legal status and inheritance of children born through

artificial insemination is based on the type of artificial insemination itself.

According to Islamic law, only children born through artificial inseminastion

using husband‟s sperm and wife‟s ovum then the embryo implanted in the wife‟

womb who count as a legitimate child, while the children that born through the

other type artificial insemination is a child of adultery so he only got inheritance

from his mother only. According to the regulations in Indonesia, only children

born through artificial insemination using a sperm of a dead husband get status as

a child of adultery, while the children that born through the other type of artificial

insemination is legitimate children as long as the woman that give birth to them is

in marriage and the child itself is not denied by her husband.]"

"Surat wasiat merupakan harapan terakhir atau kehendak khusus yang dibuat oleh orang yang akan meninggal dunia. Dalam pembuatannya, surat wasiat harus tetap memperhatikan sesuai dengan ketentuan mengenai aturan-aturan yang telah ada. Jangan sampai hak-hak yang seharusnya didapatkan ahli waris dapat dikesampingkan begitu saja. Karena pada kenyataannya, di masa sekarang sering ditemukan surat wasiat yang dianggap merugikan ahli waris dan dirasa tidak cukup adil untuk kesejahteraan bersama. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan surat wasiat dalam kasus posisi dan analisis terhadap putusan hukum hakim. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, yang dalam hal ini dalam bentuk Putusan Pengadilan dan Peraturan Undang- Undang yang terkait. Hasil penelitian setelah melihat pada sebab-sebab pertimbangan mengapa anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada anak perempuan, hal ini merupakan ketentuan yang besifat adil. Anak laki-laki bukan hanya sekedar mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak perempuan saja, namun juga tanggung jawab yang dimiliki oleh anak laki-laki juga lebih besar daripada anak perempuan. Hukum Islam menjelaskan mengenai pembagian waris sedemikian rupa agar dapat mensejahterakan seluruh umat Islam.

---

A will is a last wish or a special will made by a person who will die. In making the will, the will must continue to pay attention in accordance with the provisions regarding the existing rules. Do not let the rights that should be obtained by the heirs can be put aside. Because in reality, nowadays it is often found that wills are considered detrimental to the heirs and are deemed not fair enough for the common welfare. This study discusses the validity of the will in the case of position and analysis of the judge's legal decision. The method used in this research is normative juridical which is carried out by examining library materials or secondary materials, which in this case are in the form of Court Decisions and related Laws and Regulations. The results of the study after looking at the reasons why boys get a bigger share than girls, this is a fair provision. Boys not only get a bigger share than girls, but also the responsibilities that boys have are also bigger than girls. Islamic law explains the division of inheritance in such a way as to prosper all Muslims."

"Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan atau dapat juga disebut anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut agama, adat maupun menurut hukum yang berlaku. KUHPerdata mengatur bahwa anak luar kawin baru ada hubungan perdata hubungan hukum dengan ayahnya, bilamana si ayah mengakuinya yang harus diawali dengan persetujuan dari ibu si anak, apakah si ibu menyetujui si anak diakui oleh laki-laki yang mengakui sebagai ayah dari si anak tersebut. Sedangkan hubungan antara anak luar kawin dengan ibunya sudah ada sejak anak itu dilahirkan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana status hukum dan kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris terhadap Orang Tua biologisnya serta bagaimana pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN Mdn. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa anak luar kawin akan mempunyai kedudukan sebagai pewaris dan ahli waris dalam pewarisan jika sudah diakui oleh orang tuanya pada saat sebelum atau pada saat terjadinya perkawinan ayah/ibu yang mengakuinya tersebut. Apabila anak luar kawin diakui sebelum terjadinya perkawinan atau pada saat terjadinya perkawinan, maka anak luar kawin tersebut dapat merugikan suami atau istri serta anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan itu. Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum rechts middle untuk memberi hak status kepada anak luar kawin sebagai anak sah. Pengesahan terjadi pada saat dilangsungkannya perkawinan orang tua anak luar kawin atau dengan 'surat pengesahan', setelah anak luar kawin diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Sedangkan untuk besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dengan siapa anak luar kawin itu bersama-sama mewaris atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris apakah golongan I, II, III, atau golongan IV.

---

The child outside marriage is a child born outside a marriage or may also be called a child born to a woman outside of a marriage deemed legitimate according to religion, custom or by applicable law. The Civil Code provides that a new child outside marriage has a civil legal relationship relationship with his father, when the father recognizes him to be initiated by the mother's consent, whether the mother approves the child to be recognized by the man who acknowledges the father of the child . While the relationship between the child outside marriage with her mother has existed since the child was born. Problems in writing this thesis is how the legal status and position of the child outside marriage as the heirs of biological parents and how the recognition and endorsement of children outside marriage in the Putusan No. 266 Pdt.G 2016 PN Mdn. The research method used in writing this thesis using normative legal research methods.

Based on the results of the study and discussion it is known that the child outside marriage will have the positions as heirs and heirs in inheritance if it has been recognized by their parents before or during the marriage of the father mother who acknowledged it. If a child outside marriage is recognized prior to the marriage or at the time of marriage, then the married child may harm the husband or wife and children born of the marriage. The approval of an out of wedlock child is a legal tool rechts middle to grant the right of marital status to an offspring as a legitimate child. Endorsement occurs at the time of marriage of parents of children outside marriage or by letter of endorsement, after the child outside marriage recognized first by both parents. As for the magnitude of the inheritance earned by a child outside marriage is dependent on whom the outsider marries together or with the heirs in which the outsider marries whether the group I, II, III, or class IV."