Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan mengenai tanggung jawab pemegang saham portofolio investasi yang dikaitkan dengan kasus prinsip piercing the corporate veil. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengsdilan.sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data primer melalui alat pengumpul data yaitu wawancara dengan beberapa nara sumber dan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder melalui alat pengumpulan data yaitu studi dokumen. Data dalam penelitian diolah secara kualitatif yang nantinya akan menghasilkan bentuk data berupa deskriptif-analistis yang berguna untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang ada dan analisitis berguna untuk menarik asasasas hukum yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam kegiatan investasi, pemegang saham turut ikut berperan dalam kegiatan baik dalam perusahaan maupun pasar modal. Kegiatan investasi yang semakin besar dan semakin mudah untuk memasukiya, tidak sedikit pemegang saham memilki saham dalam perusahaan dan terdapat kemungkinan pemegang saham mempunyai portofolio investasi. Hal tersebut dibentuk agar dapat mengetahui kumpulan saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Namun hal ini dapat timbul permasalah ketika pemegang saham dalam perseroan dikenakan prinsip piercing the corporate veil yang mana prinsip tersebut membuat pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi. Walaupun dalam prinsipnya, pemegang saham hanya bertanggung jawab secara terbatas dalam suatu perseroan, salah satu tindakannya yaitu pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum . Dengan menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini, dapat dipertanyakan mengenai pertimbangan hakim dan putusan hakim mengenai penetapan prinsip piercing the corporate veil, serta keterikaitan.

---

This study emphasizes on regulation regarding shareholders’ investment portfolio liability that related to the case of piercing the corporate veil principle. This study is a normative juridical research that refer to legal norms which can be found on legislation and court decision. Meanwhile, the method of research being used is a research interview with purpose to gain primary data using data collection tool which is interview with couple of sources, and literature research with purpose to gain secondary data using data collection tool which is studies document. The data in this study being processed qualitatively which later on resulting in the form of descriptive-analytical data that useful to give data as accurately as possible regarding the situation and phenomenon that exist, and analytical useful to get legal principles which contained in positive law that applicable in Indonesia. In investment activities, shareholder also played a role both in corporate activities and the capital market activities. Investment activities that increasing and easier to enter it, not a little shareholder have shares in corporation and there’s a possibility shareholder have an investment portfolio. It is formed in order to determine shares collection owned by shareholder. But, this thing can cause a problem when shareholder in a company charged with piercing the corporate veil principle which makes shareholder held responsible personally. Although in principle, shareholder only have limited responsibility in a company, one of the action is shareholder doing act against the law. With using study case method in this study, it can be questionable regarding judges’ consideration and judges decision about the establishment piercing the corporate veil principle, also that relevance cases if shareholder have investment portfolio."

"Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perseroan. Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dapat dihapuskan apabila terjadi beberapa hal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas mengatur beberapa hal mengenai penghapusan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut, pertama, dalam hal apa sajakah dapat diterapkan prinsip Piercing' The Corporate Veil terhadap pemegang saham?; kedua, apakah prinsip Piercing the Corporate veil dapat diterapkan dalam kasus PT. Bank Global Internasional? Metode penelitian yang digunakan penulis dalmm penulisan tesis ini adalah nmtode penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan mengenai prinsip Piercing The Coqporate Veil dan penerapannya berdasarkan literatur yang ada. Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa prinsip Piercing The Corporate Veil berlaku untuk pemegang saham apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak mampu membayar utangnya. Sementara untuk Studi kasus PT. Bank Global, prinsip ini berlaku terhadap pemegang sahanl Bank. Global akibat tindakannya menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan Bank Global dibekukan karena tidak memiliki dana cukup untuk membayar utangnya. Penulis juga mengajukan saran agar dibuat pengaturan yang lebih terperinci untuk memudahkan penerapan prinsip ini dan agar seyogyanya Bank Indonesia dan Bapepam- LK lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan institusi perbankan."

"Corporate is a legal personality or legal entity created by more than a person and legalised by government ,with its property separated by that of owner, shareholder,board of directors and board of trutees...."

"Corporate is a legal personality or legal entity created by more than person and legalised by government , with its property separated by that of owner, shareholder, board of directors and board of trustees..."

"Perusahaan adalah dua badan hukum terpisah satu dan lainnya. Tanggung jawab Holding Company dan Anak Perusahaan ditentukan oleh masing-masing kesatuan hukumnya dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga hanya sebatas harta yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan sebagai badan hukum. Tuntutan hukum terhadap suatu Anak Perusahaan tidak dapat diajukan kepada Holding Companynya dan demikian pula sebaliknya. Dalam hal-hal tertentu,prinsip pertanggungjawaban terbatas badan hukum yang berlaku pada Holding Company dan Anak Perusahaan dapat ditembus dengan suatu doktrin piercing the corporate veil. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permsalahan sebagai berikut,pertama, Sejauh mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai doktrin piercing the corporate veil?; kedua, Kriteria-kriteria apa saja yang dapat menyebabkan berlakunya doktrin piercing the corporate veil bagi Holding Company?; dan ketiga, Bagaimana implementasi doktrin piercing the corporate veil dalam hubungannya dengan tanggung jawab Holding Company?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa UUPT telah mengatur berlakunya doktrin piercing the corporate veil bagi pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun kriteria yang dapat menyebabkan diterapkannya doktrin tersebut yaitu tidak tercapainya status Anak Perusahaan sebagai PT dan Holding Company melakukan pengendalian yang sangat kuat pada Anak Perusahaan dan pengendalian tersebut menyebabkan Anak Perusahaan melakukan perbuatan curang atau perbuatan melawan hukum lainnya yang merugikan pihak ketiga. Adapun implementasi doktrin piercing the corporate veil dalam hubungannya dengan tanggung jawab Holding Company berbeda-beda penerapannya di tiap negara namun terdapat suatu kesamaan yaitu jika Anak Perusahaan sangat dikendalikan oleh Holding Company dan pengendalian tersebut telah menyebabkan Anak Perusahaan melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain atau melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga."