Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan divestasi PT Indosat tbk. ternyata masih menyimpan bara api yang belum padam. Banyak ketidakjelasan dalam proses penjualan saham pemerintah pada BUMN tersebut yang perlu dijelaskan kepada publik, namun tampaknya pemerintahan dalam hal ini Menteri BUMN menganggap sepi..."

"Perekonomian Indonesia dijalankan dengan menggunakan sistem ekonomi campuran, dimana perekonomian digerakkan oleh 3 pelaku yaitu : usaha negara, usaha swasta dan koperasi. Ketiga pelaku tersebut mempunyai fungsi yang berbeda - beda. Dan ketiga pelaku tersebut, usaha negara atau perusahaan negara memiliki fungsi yang sangat vital bagi rakyat, yakni mengelola kekayaan alam dan bidang - bidang yang terkait dengan kepentingan orang banyak, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejakteraan rakyat. Perusahaan Negara di Indonesia lebih dikenal dengan nama BUMN (Badan Usaha Mink Negara), yang dalam penyelenggaraan kepentingan umum dibagi lagi menjadi 3 bentuk yaitu : PERUM, PERJAN, PERSERO. Kepentingan umum disini adalah kepentingan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang bersifat strategis.Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang termasuk kedalam usaha strategis antara lain : Pengadaan air, listrik, telekornunikasi, pelabuhan, dst. Pengadaan dan penguasaannya menjadi monopoli negara, dimana hal tersebut dimaksudkan agar tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam skala besar, dapat dinikmati orang banyak. Permasalahan pads pengelolaan BUMN akhirnya timbul, seiring dengan ruang lingkup BUMN yang cukup luas dan membutuhkan subsidi yang besar. Kemudian ditambah pula dengan kompleksitas permasalahan dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan pemerintah tidak lagi dapat untuk berjalan sendiri dalam penyelenggaraan BUMN. Mulai bermunculan berbagai macam strategi untuk memecahkan persoalan pengelolaan BUMN, mulai clan Joint Venture, Kerja Soma Operasi sampai pada Privatisasi. Khusus mengenai privatisasi BUMN, dilakukan berdasarkan pada kebijakan IMF yang tertuang dalam LoI (Letter of Intent) yang mau tidak mau merupakan satu kewajiban bagi pemerintah Indonesia. Salah satu BUMN yang terkena kebijakan untuk diprivatisasi adalah PT. INDOSAT Thk (Persero).Penjualan saham Indosat dilakukan dengan cara direct placement atau private placement yaitu mengundang para strategic partner untuk mengikuti `tender' dalam proses penjualan saham milik pemerintah (divestasi) di Indosat. Strategic Partner yang akhirnya menang dalam proses divestasi ini adalah sebuah perusahaan Singapura, yakni Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd. Dalam proses penjualan saham ini ternyata dinilai banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak transparan dan pemerintah kurang bersikap hati - hati. Oleh karena itu, hal ini segera mengundang reaksi dari seluruh komponen bangsa, balk yang pro maupun yang kontra. Akhirnya, sebagian pihak menilai proses divestasi Indosat 'cacat hukum'. Hal ini didasarkan pada penilaian bahwa para eksekutor penjualan saham Indosat tidak mengacu dan tidak mempedulikan Tap MPR No. X Tahun 2001. Tap MPR tersebut menggariskan bahwa privatisasi harus..."

"Sebelum tahun 80'an istilah privatisasi masih dikenal dengan sebutan de nasionalisasi. Pada pertengahan tahun 80'an, kebijakan privatisasi telah mulai diterapkan beberapa negara. Negara Inggris adalah salah satu negara yang melakukan privatisasi, khususnya ketika British Telecom sukses diprivatisasi pada tahun 19841. Namun demikian, fakta-fakta empiris juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kebijakan privatisasi telah pula diterapkan di negara Jerman pada waktu Pemerintah Jerman melakukan penjualan mayoritas kepemilikannya di Volkwagen kepada publik tahun 1961. Empat tahun sesudahnya, atau pada tahun 1965, Pemerintah Jerman juga melakukan privatisasi terhadap VEBA.Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum secara normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan Iogika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Untuk menganalisa dasar/landasan hukum Pemerintah Rapublik Indonesia untuk melakukan privatisasi (divestasi tahap 2) Indosat.2. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang saham yang tidak menyetujui privatisasi (divestasi) tersebut.3. Untuk menganalisa apakah ketentuan hukum yang menjadi landasan privatisasi tersebut masih relevan untuk dilakukan dalam praktek sekarang ini."

"Di awal tahun 2003, terdapat perkembangan dalam hukum acara perdata Indonesia yakni diajukannya gugatan actio popularis di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Gugatan actio popularis ini adalah gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum secara perwakilan dengan acuan bahwa setiap warga negara berhak atas nama kepentingan umum untuk mengambil insiatif mengajukan gugat walaupun orang tersebut bukanlah pihak yang mengalami kerugian secara langsung, dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya. Gugatan actio popularis ini dikenal di beberapa negara yang menganut sistem civil law. Di Indonesia gugatan secara actio popularis masih belum diterima dengan alasan ketiadaan aturan. Gugatan actio popularis no. 178/PDT.G.2003/PN.JKT.PST dalam putusan pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan pengadilan negeri ini dikuatkan oleh pengadilan tinggi no.126/PDT/2004/PT.DKI. Hingga kini perkara ini masih dalam tingkat kasasi. Skripsi ini akan mengulas mengenai konsep umum actio popularis, bagaimana pengaturannya di Indonesia, apa perbedaan antara actio popularis dengan citizen lawsuit, kumulasi gugatan, class action, legal standing dan gugatan biasa; juga disinggung mengenai keberadaan gugatan actio popularis ini di negara-negara lain serta menganalisa putusan No. 178/PDT.G.2003/PN.JKT.PST. Hukum acara perdata Indonesia saat ini sangat memerlukan terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim."

"On divestment law in Indonesia"

"On divestment law in Indonesia"

"Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah diantaranya batubara, yang dapat memberikan kontribusi yang cukup significant terhadap pendapatan negara dan menjadi bahan baku utama energi nasional. Mengingat besamya potensi dan peranan batubara dalam menunjang pembangunan energi Indonesia, maka perlu untuk mengkaji lebih dalam permasalahan pertambangan batubara di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan ekonomi nasional dalam kerangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dihubungkan dengan adanya perubahan global dan domestik yang cukup substansial. Di tingkat global paling tidak ada dua phenomena mendasar yang berpengaruh besar pada industri pertambangan batubara yaitu semakin tingginya tuntutan standar pengelolaan lingkungan dan menguatnya pengaruh (tekanan) liberalisme ekonomi yang berpengaruh pada perubahan paradigma negara dalam mengelola industri tambang batubara. Sementara di tingkat domestik perubahan dari pola sentralistik ke otanomi daerah dan privatisasi serta demonopolisasi industri energi Indonesia mau tidak mau telah membawa dampak yang cukup berarti dalam pengelolaan industri pertambangan nasional, khususnya batubara. Dalam konteks pembahasan yang difokuskan pada pertambangan batubara, effisiensi dan kesinambungan (sustainability) merupakan dua esensi yang sangat mendasar. Hanya dengan terjaminnya dua hal tersebut rnaka eksistensi suatu usaha pertambangan dapat dipertahankan. Dengan pembahasan ini dicoba untuk memberikan suatu sumbang pikir dalam mengurangi keruwetan yang terjadi dan mengurangi kegagalan pengelolaan hal yang sama di kemudian hari dengan membahas permasalahan tentang (i) bagaimana prinsip-prinsip dasar pengaturan pertambangan batubara di Indonesia, dikaitkan dengan efektivitasnya dalam mendukung tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu untuk memakmurkan kehidupan ekonomi rakyat Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya alam, yang dalam konteks ini adalah batubara, (ii) sejauh mana efektivitas PKP2B sebagai suatu contractual arrangement antara negara sebagai pemilik hak atas batubara dan kontraktor sebagai pihak yang mengeksplorasi dan mengeksploitasinya dalam memberikan perlindungan kepada kepentingan ekonomi nasional sekaligus tetap menjadikan investasi di sektor pertambangan batubara tetap menarik (attractive) bagi investor asing. Disamping juga menciptakan suatu kepastian hukum dan adanya jaminan kontrak tetap dihormati (sanctity of contract) dan (iii) bagaimanakah sebaiknya pasal-pasal dalam PKP2B dituangkan untuk menghindari keruwetan pelaksanaan program divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional di masa datang. Dalam pendekatan dan analisa masalah akan dicoba untuk menggunakan landasan teoritik dan konseptual hukum yaitu dengan menggunakan teori Critical Legal Studies (CLS) dan diakhiri dengan pembaltasan kasus dari dunia pertambangan khususnya tentang perselisihan dalam pelaksanaan program divestasi saham di PT Kaltim Prima Coal. Dengan penggunaan teori di atas akan dicoba untuk dianalisa efektivitas ketentuan hukum, baik yang berupa peraturan perundang¬-undangan yang berkaitan dengan pertambangan batubara maupun klausula-klausula kontrak PKP2B, bagi optimalisasi pencapaian tujuan ekonomi yaitu kemakmuran orang banyak dalam arti luas."

"Indosat mengembangkan layanan FWA, StarOne, sejak 2004 namun dilihat dari pertumbuhan jumlah pelanggannya sangatlah kecil dibandingkan dengan kompetitor layanan sejenis, padahal kapasitas jaringan yang tersedia untuk jumlah pelanggan StarOne cukup besar. Terkait dengan hal tersebut maka perlu di lakukan satu kajian pengembangan StarOne khususnya dalam peningkatan jumlah pelanggan. Pertumbuhan pelanggan CDMA Indosat saat ini pada posisi yang terendah dibandingkan operator FWA lainnya. Sebagai operator yang memiliki lisensi penyelenggaraan jaringan lokal, maka Indosat memiliki komitmen terhadap Pemerintah untuk turut meningkatkan teledensitas jaringan fixed. Untuk itu Indosat perlu meningkatkan strategi untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapaian jumlah pelanggan CDMA-nya. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap kemungkinan pengembangan layanan FWA Indosat sehingga jumlah pelanggan Indosat tidak tertinggal jauh dibandingkan para pesaingnya.Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan pada pengembangan FWA Indosat melalui survei dengan menyebarkan kuesioner, didapatkan hasil bahwa StarOne berada pada kuadran 2 dimana artinya adalah bahwa StarOne dapat dikembangkan dengan strategi yang turn-around, yaitu untuk menghadapi berbagai ancaman Indosat masih memiliki kekuatan dengan memanfaatkan peluang jangka panjang. Hasil pengujian ini juga menunjukan bahwa pada matrik daya tarik industri, StarOne yang berada pada sel 6 yaitu melakukan strategi "retrenchement" artinya perlu dilakukan konsentrasi terus menerus melalui strategi ekspansi dengan pelanggan baru, pasar baru dan akuisisi untuk memperkuat daya saing. Dari kedua kondisi tersebut maka strategi bersaing yang dapat dilakukan oleh StarOne agar memperoleh keunggulan bersaing adalah Cost Leadership, differensiasi dan strategi fokus.

---

Since 2004, Indosat has been developing the FWA service, StarOne. Till now, it is not giving good result on numbers of customers compared with competitor which has similar services. Whereas the capacity of Starone network are provided more bigger than number of subscriber starone. In relation to that point, it requires detail analysis on which posibilities of development for StarOne, especially for increase numbers of customer. The growth for Indosat CDMA subscribers has not increased so well, compared with other FWA operators, and even now having the lowest numbers of subscribers. Having the license for implementation of local network, Indosat has commitment to the regulator (government) to increase fixed teledensity network. In accordance with that point, Indosat needs to find the right strategy for posibilities of development for StarOne, FWA Indosat. So that, numbers of customer can increase significantly compared with the competitors.Based on SWAT analysis through questionnaires, the result is saying that starone has stayed at 2nd quadrant. This means that starone can be developed using turn-around strategy which will be able to retain long term opportunity. This analysis also says that in matrix of industry interests, starone is at cell 6 implementing the "retrenchment" strategy which needs to continuously focus on how to strengthen and increase the number of customers, new captive market, and acquisition in order to gain competitive advantages. According to these 2 conditions, the strategy to get competitive advantage is Cost Leadership, differentiation dan focus strategy."