Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan daya saing ekspor Sumatera Utara sebelum implimentasi MEA. Penelitian ini menggunakan J metode deskriptif kuantitatif dan analisis revealid comparative advantage (RCA) untuk menganalisis kineija dan daya saing ekspor non migas Sumatera | Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) perekonomian Sumatera Utara menunjukkan ekonomi yang semakin terbuka dengan kontribusi perdagangan internasional diatas rata-rata Indonesia dengan kontribusi nilai ekspor antara 36 - 43 % dan impor antara 25 - 37% terhadap PDRB, b) Volume dan nilai ekspor Sumatera Utara meningkat pesat selama 13 tahun terakhir (2002 - 2014), diikuti dengan peningkatan surplus neraca perdagangan, c) pertumbuhan tertinggi ekspor Sumatera Utara terjadi pada kelompok barang minyak dan lemak nabati diikuti karet mentah, sintesis dan pugaran, d) Sumatera Utara memiliki daya saing yang kuat di kawasan ASEAN khususnya di negara Singapura dengan nilai RCA > 2 dalam 10 tahun terakhir, e) Singapura sebagai negara tujuan ekspor akan mengekspor lebih lanjut produk asal Sumatera Utara ke negara-negara industri yang akan menjadikannya bahan baku untuk menghasilkan barang olahan dan barang konsumsi (final/consumption good), f) Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat bagus dalam menghadapi MEA dan berpeluang sebagai pemenang dalam pasar bebas ASEAN. Sesuai dengan hasil penelitian disarankan; a) Pemerintah Sumatera Utara agar meningkatkan pemberdayaan perkebunan sawit dan karet rakyat agar mampu meningkatkan produktivitasnya, b) mendorong investasi di industri pengolahan produk-produk berbahan baku minyak dan lemak nabati maupun karet/lateks karena pengembangan industri domestik akan meningkatkan permintaan lokal, sehingga volume ekspor meningkat."

"The World Trade Organization Agreement is an International Legal Document which one of its main issues concerns the TRlPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPs is an International Agreement in the field of intellectual property rights which also plays a role in smoothing _,flow of global trade. The acceptances of TRlPs by the International community still needs further discussions especially in connection with developing countries as well as developed countries specifically those relevant to patents. This matter is mainly connected to technology, which basically is focused on the interests of developing countries. that is an obligation of transJ@r of technology, as one of the basic principles of TRlPs. This due to the fact that investors which have grown in numbers in developed countries need protection for their inventions, which if noted are enjoyed by the global society. On the other hand the potential for creativity in the _,field of technology in developing countries is very low. It is expected that all member states will be consistent in implementing the TRIP.: system. By then. the investment sector will be greatly accelerated in the developing countries. which is very much needed."

"Two issues leading to the collapse of the 5th WTO ministerialmeeting in Cancun, Mexico, are agricultural issue and SingaporeIssues. There are four sub-issues on Singapore issues, which areTrade and Competition- Policy, Trade and Investment,Transparency on Government Procurement and TradeFacilitation. The issues on competition policy are someambiguities such as the coverage of hardcore cartel provisionsand the differences on the articles or business practices whichcan be considered as per se illegal and which one wilt beconsidered as rule of reason. The most crucial on handlingcompetition case is analyzing relevant market consisting productmarket and geographical market. Related to the Indonesiancompetition law, unfortunately' the definition on the relevantmarket is not clear enough Besides that, Indonesian competitionlaw does not give authority to the Indonesian CompetitionInstitution to enact some guidelines issued by OECD, UNCTADor countries which having wide experience in handlingcompetition cases. Up to now, the Indonesian competition lowhas not been completed with the government regulation onmerger and acquisition. To invite the government people in theministry of industry and trade who are responsible to prepare thesaid government regulation, this paper is ended with the case ofmerger between Boeing and MDC suffering injury for Airbuscompany and the practice of exclusive dealing done by Boeing-MDC"

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengaruh dari pengumuman deviden tehadap return, volume dan frekuensi perdagangan saham perusahaan. Penelitian dilakukan untuk tahun 2007 dengan menggunakan data pengumuman deviden saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode observasi selama 21 hari yaitu 10 hari sebelum tanggal exdeviden hingga 10 hari setelah tanggal ex-deviden. Sampel penelitian terdiri dari 88 perusahaan dengan total observasi sebanyak 102 pengumuman deviden. Metode event study digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak dari keputusan yang dibuat oleh investor pada sekitar periode observasi. Temuan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengumuman deviden yang diproksikan dengan dividend per share terhadap return, volume dan frekuensi perdagangan saham di sekitar periode observasi. Didukung pula oleh hasil temuan tidak terdapat perbedaan average abnormal return, average abnormal volume, dan average frequency yang signifikan sebelum dan sesudah tanggal ex-deviden baik untuk pengumuman kenaikan deviden ataupun penurunan deviden. Namun hasil pengujian tambahan membuktikan bahwa pengumuman perubahan deviden menghasilkan nilai cumulative abnormal return, cumulative abnormal volume, dan cumulative frequency yang lebih rendah dibandingkan dengan pengumuman deviden tetap.

---

This research is aimed to examine the influence of dividend announcement on stock returns, trading volume, and also trading frequency. The analysis uses data from firms listed in Indonesia Stock Exchange who declare dividend announcement in the year 2007. Obs ervation period was 21 days, which is 10 days before ex-dividend date and 10 days after ex-dividend date. Sample consist of 88 firms with total observation 102 dividend announcement. An event study is used to determine the effect of the decision that was made by investors during observation period. The results show that there is no significant effect of dividend announcement to stock returns, trading volume, and trading frequency around observation period. The average of abnormal return, abnormal volume, and trading frequency before the ex-dividend date are not significantly different with those after ex-dividend date for both dividend increases announcement and dividend decreases announcement. The additional test results show that dividend change announcement create lower cumulative abnormal return, cumulative abnormal volume, and cumulative frequency than netral dividend announcement."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka hukum perdagangan karbon di Uni Eropa, China, dan Indonesia dengan fokus pada dua aspek utama: kerangka hukum dan kebijakan karbon di UE dan China, serta potensi adopsi dan penyempurnaan regulasi Indonesia berdasarkan pembelajaran dari kedua entitas tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun fondasi regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden No. 98/2021, UU No. 7/2021, UU No. 4/2023, dan Permen LHK No. 21/2022, dengan fokus utama pada sektor kehutanan dan penerapan nilai ekonomi karbon. UE, dengan EU Emissions Trading System (EU ETS) yang mapan sejak 2005, menawarkan model komprehensif multisektor dengan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas/carbon border adjustment mechanism (CBAM). Sementara itu, China meluncurkan ETS nasional pada 2021 dengan pendekatan berbasis intensitas karbon (carbon intensity), fokus awal pada sektor pembangkit listrik, dan rencana perluasan bertahap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan, masih ada ruang untuk penyempurnaan regulasi perdagangan karbon. Adopsi praktik terbaik dari UE dan China, disesuaikan dengan konteks nasional, dapat memperkuat efektivitas sistem perdagangan karbon Indonesia dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan dan penegakan hukum perdagangan karbon di Indonesia yang lebih komprehensif, efektif, dan selaras dengan tren global.

---

This research aims to analyze and compare the legal frameworks for carbon trading in the European Union, China, and Indonesia, focusing on two main aspects: the current carbon trading legal frameworks in the EU, China, and Indonesia, and the potential adoption and improvement of Indonesian regulations based on lessons learned from these two entities. The research findings indicate that Indonesia has established a foundation for carbon trading regulations through Presidential Regulation No. 98/2021, Law No. 7/2021, Law No. 4/2023, and Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 21/2022, with a primary focus on the forestry sector and the implementation of carbon economic value. The EU, with its well-established Emissions Trading System (EU ETS) since 2005, offers a comprehensive multi-sector model with a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Meanwhile, China launched its national ETS in 2021 with a carbon intensity-based approach, initially focusing on the power generation sector, with plans for gradual expansion. This study concludes that although Indonesia has made significant progress, there is still room for improvement in carbon trading regulations. Adopting best practices from the EU and China, adapted to the national context, can strengthen the effectiveness of Indonesia's carbon trading system in supporting emission reduction targets and sustainable development. These recommendations are expected to contribute to the development and enforcement of more comprehensive, effective, and globally aligned carbon trading laws in Indonesia."

"Tulisan ini menganalisis tentang permasalahan dan pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon dapat meliputi permasalahan seperti yang terjadi dalam pasar modal pada umumnya, seperti manipulasi pasar dan penipuan. Manipulasi pasar dapat terjadi dalam pelaksanaan transaksi bursa karbon, contohnya painting the tape, cornering the market, dan marking the close. Kemudian pfvenipuan dapat terjadi dalam penerbitan unit karbon PTBAE-PU dan SPE- GRK. Selain itu, permasalahan khusus bursa karbon seperti yang di alami negara yang lebih dahulu menjalankan bursa karbon dapat dimungkinkan terjadi juga dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia, seperti greenwashing, double counting, penipuan, dan kejahatan komputer yaitu peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon. Kerangka hukum dalam pencegahan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diketahui dari UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh UU PPSK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, yang melarang tindakan manipulasi pasar dan penipuan. Perpres 98/2021, Pemerintah mensyaratkan adanya pihak ketiga independen selaku verifikator maupun validator. Selain itu, pihak yang melakukan penipuan dapat dibekukan maupun dicabut akreditasinya oleh lembaga KAN. Permasalahan greenwashing pencegahannya melalui UU Perlindungan konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan jasa yang ditawarkan. Permasalahan penghitungan ganda pencegahannya melalui pencatatan unit karbon pada SRN PPI sebelum ditransaksikan, selain itu adanya kewajiban pelaporan yang ketat oleh pelaku usaha. Terakhir, permasalahan peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon, pencegahannya dapat diketahui dengan adanya perjanjian antara PBK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dimana KSEI memiliki fungsi sebagai jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi data, sistem otentikasi yang kuat, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan.

---

This paper analyses the issues and preventive measures related to the implementation of a carbon exchange in Indonesia. This paper employs doctrinal legal research. The challenges in operating a carbon exchange may include issues similar to those in conventional capital markets, such as market manipulation and fraud. Market manipulation in carbon exchange transactions can manifest in practices like painting the tape, cornering the market, and marking the close. Fraud can occur in the issuance of PTBAE-PU and SPE-GRK carbon units. Additionally, specific issues related to carbon exchanges, as experienced by countries with established carbon markets, may also arise in Indonesia, such as greenwashing, double counting, fraud, and cybercrime, including hacking to steal carbon credits. The legal framework for preventing these issues can be derived from the Capital Market Law, as amended by the Financial Sector Development and Reinforcement Law, and the Indonesia Stock Exchange Regulations, which prohibit market manipulation and fraud. Presidential Regulation No. 98/2021 requires independent third-party verifiers and validators. Furthermore, entities engaging in fraud can have their accreditation suspended or revoked by the National Accreditation Committee (KAN). Prevention of greenwashing is addressed through the Consumer Protection Law, which mandates that businesses provide truthful, clear, and honest information about the goods and services offered. Double counting is prevented by recording carbon units in the National Registry System (SRN PPI) before transactions and imposing stringent reporting obligations on businesses. Lastly, the issue of computer hacking to steal carbon credits is mitigated through agreements between the PBK and the Central Securities Depository of Indonesia (KSEI), which functions as a securities storage and settlement service provider and implements security technologies such as data encryption, strong authentication systems, and monitoring of suspicious activities."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas hubungan antara informed trading dalam bentuk insider trading dengan likuiditas pasar yang diukur dengan bid-ask spreads pada pasar Euronext Amsterdam dengan menggunakan metodologi event study dan analisa secara cross-sectional. Penelitian terdahulu atas topik tersebut yang ditemukan di berbagai jurnal ilmiah cederung difokuskan pada pasar modal dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas yang tinggi seperti NASDAQ dan NYSE sementara riset pada pasar modal dengan likuiditas rendah tergolong jarang. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur atas topik tersebut pada jenis pasar yang berbeda. Sebagaimana dihipotesakan pada teori information asymmetry, keberadaan informed trading di pasar dapat mengakibatkan berkurangnya likuiditas pasar dikarenakan pelaku pasar cenderung berusaha untuk melindungi dirinya dari kerugian yang diderita akibat transaksi yang dilakukan dengan pelaku pasar yang memiliki informasi pasar lebih baik dengan cara meningkatkan bid-ask spreads. Penelitian ini menganalisa hipotesis tersebut dengan menggunakan insiders rsquo; registers yang diperoleh dari Autoriteit Financiele Markten AFM di pasar Euronext Amsterdam.

---

ABSTRACTThis study scrutinizes the relationship between informed trading in the form of insider trading and market liquidity as quantified by bid ask spreads in Euronext Amsterdam market by conducting both event study and cross sectional analysis. Previous empirical research on the related field have been mainly focused on the highly capitalized and liquid equity markets such as NASDAQ and NYSE while research on less liquid equity markets are considered sparse. This study can be taken into account as an attempt to provide literatures of the respected topic in different market setting. As asserted by information asymmetry hypothesis, the presence of informed trading in the market would result in a loss portrayed by a decrease in liquidity as market makers tend to protect themselves from the loss against trading with informed traders by adjusting level of spreads in the market by maintaining larger bid ask spreads. This study examines the respected topic by utilizing insiders rsquo registers compiled from Autoriteit Financiele Markten AFM in Euronext Amsterdam. "

"Dalam upaya untuk menurunkan emisi CO2 dan mencapai net zero emission pada tahun 2070, Pemerintah Indonesia telah menyerukan berbagai langkah upaya penurunan emisi. Implementasi carbon capture storage di industri merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh. Dengan penggunaan energi fosil yang masih sangat tinggi, salah satunya pada Provinsi Jawa Barat, maka integrasi carbon capture storage dengan industri sektor energi fosil di Jawa Barat dapat menjadi langkah awal yang baik untuk peningkatan implementasi carbon capture storage di Indonesia. Meskipun memberikan keuntungan, proses implementasi carbon capture storage juga memiliki berbagai hambatan seperti hambatan sosial, hambatan kebijakan, dan hambatan infrastruktur. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, peran pemerintah dalam membuat intervensi kebijakan sangatlah penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi carbon capture storage. Dari hasil simulasi alternatif kebijakan yang diterapkan pada tiga skenario, direkomendasikan tiga alternatif kebijakan yang memperlihatkan hasil yang cukup signifikan, yaitu constrain collaboration, rewarded CO2 avoided, dan energy collaboration.

---

To reduce CO2 emissions and achieve net-zero emissions by 2070, the Government of Indonesia has called for various measures to reduce emissions. Implementation of carbon capture storage in the industry is one of the steps that can be taken. With the use of fossil energy still very high, one of which is in West Java Province, the integration of carbon capture storage with the fossil energy sector industry in West Java can be an excellent first step for increasing the implementation of carbon capture storage in Indonesia. However, although it provides advantages, the implementation process of carbon capture storage also has various obstacles such as social barriers, policy barriers, and infrastructure barriers. To remove these obstacles, the government's role in making policy interventions is crucial. This study aims to find out what policies can be applied to improve the implementation of carbon capture storage. From the simulation results of alternative policies applied to the three scenarios, it is recommended that three alternative policies show significant results, namely constraint collaboration, rewarded CO2 avoided, and energy collaboration."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beta bias yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron. Terdapat 45 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2003-2007 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode koreksi beta yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Blume (1971) dan Dimson (1979). Hasil analisis menyimpulkan bahwa saham-saham di BEI memiliki beta bias yang disebabkan oleh beberapa sekuritas tidak mengalami perdagangan untuk beberapa waktu. Hal ini mengakibatkan perhitungan IHSG periode ke-t mengalami bias karena menggunakan harga penutupan saham periode ke- t-1. Dalam penelitian ini metode koreksi bias beta Blume (1971) lebih baik daripada metode koreksi bias beta Dimson (1979).

---

This research aims to analysis the bias in beta in Indonesian Stock Exchange (IDX) due to nonsynchronous trading activities. 45 companies that listed in IDX period 2003-2007 became sample in this research. Blume method (1971) and Dimson Method (1979) are used to calculate the beta correction. The result concludes that stocks in IDX have bias in beta since some of stocks are not trading actively. This cause the calculation of IHSG became biased because of the difference trading period. In this research, Blume method (1971) is superior than Dimson method (1979)."