Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat padahal jumlah tanah tetap tidak berkembang. Pembangunan pemerintah dilakukan untuk memajukan daerahnya. Tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sering menemukan masalah, oleh karena itu ada yang namanya pengadaan tanah. Pemerintah harus memberikan penggantian yang layak kepada pemiliknya karena menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dipakai sebagai dasar kebijakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road. Pada proses pelaksaaannya ternyata pengadaan tanah itu berjalan lambat dari periode 2005 -2009. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi , wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus penelitian antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan , beserta kendala dan upaya penangannya. Hasil dari penelitian setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 sudah tidak efektif untuk melindungi dan menjalankan kegiatan tahapan tahapan pengadaan tanah dilihat dari fakta dilapangan dan standard yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah ini.

---

Human need for land is increasingly rising while the amount of land remain undeveloped. Development is undertaken to develop the region. Land that has clung to the land rights often find the problem, therefore no such thing as land acquisition. government should provide adequate reimbursement to the owner because it involves two interests are common interests and the interests of affected communities. Presidential Decree 65 of 2006 is used as the basis for the policy of land acquisition for public use in the construction of toll roads Bogor Outer Ring Road. In the process of land acquisition pelaksaaannya apparently it runs slower than the period of 2005 -2009. The method used by the researchers is a type of qualitative research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, with a focus on the evaluation of the implementation of policies such as land acquisition for the construction of roads, along with constraints and efforts workarounds. Results from the study after extensive evaluation of the implementation of land acquisition policy for Toll Road Development Bogor Outer Ring Road, which uses regulation 65 of 2006 has been

ineffective to protect and operate phases of land acquisition stage seen from the fact that there are standards in the field and on the this land acquisition policy implementation."

"ABSTRAKSalah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan transformasi dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur melalui mekanisme akun elektronik. Namun, angka kemiskinan di beberapa daerah mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan program BPNT di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPNT. Pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif dengan paradigma Post-Positivist sedangkan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara  mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model rasional Khander dan Khan sebagai teori utama, subsidi, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi BPNT di Kecamatan Panjang masih belum sesuai harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya pemahaman aktor akan tugas, peraturan yang belum lengkap, kurangnya pengawasan pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar Kementrian dalam melakukan pengawasan, menciptakan produk hukum yang lengkap, mengadakan kegiatan training dan seminar, dan meningkatkan koordinasi antara aktor kecamatan dengan petugas kelurahan.

---

ABSTRACTOne of the Indonesian government's efforts to reduce poverty is through the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. BPNT is a transformation of the Rice for the Poor (Rastra) program that provides food assistance in the form of rice and eggs through an electronic account mechanism. However, the poverty rate in some regions has increased. The purpose of this study is to analyze the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang, Bandar Lampung City and find out the factors that influence the implementation of BPNT. This research is conducted with quantitative approach, post-positive paradigm, while data collection technique using qualitative methods through in-depth interview and literature. This research uses the theory of Khander & Khan's rational model as the main theory, subsidy, public policy, and the implementation of public policy. The result shows that the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang is still not as expected. The factors that influence the implementation include the lack of understanding of the actor's duties, incomplete regulations, and lack of monitoring at the sub-district level. Therefore, the collaboration between ministries is needed in conducting supervision, creating complete legal products, holding training and seminar activities, improving coordination between sub-district actors and village officials."

"Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah kebijakan pangan di Indonesia terkait diversitaspangan pokok pada 1945-2021. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan studi pustakaatas kajian kebijakan pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kesinambungan atas diversitas pangan pokok yang merupakan realitas sejarah bangsa padakebijakan pangan di masa Indonesia kontemporer. Pada awalnya, diversitas pangan pokokyang merupakan kearifan lokal masyarakat Nusantara mendapat perhatian yang cukup besardalam idealisme Presiden Sukarno. Akan tetapi, hal ini tidak terpenuhi pada periode selanjutnya, seperti dalam politik beras oleh Presiden Soeharto, gerakan ketahanan pangan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, kebijakan impor pangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kebijakan lumbung pangan oleh Presiden Joko Widodo. Diversitas pangan pokok dalam kebijakan pemerintah hanya diakomodasi dalam programjangka pendek, berskala kecil/lokal/parsial, serta tidak adaptif terhadap perubahan zaman.Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih didominasi olehkebijakan pangan yang tidak inklusif."

"Penelitian ini membahas mengenai desain kebijakan pada kebijakan transportasi publik terintegrasi pada Jak Lingko di DKI Jakarta dengan studi menggunakan Birkland’s Policy Design. Dimensi yang digunakan dalam analisis dibuat berdasarkan elemen elemen desain kebijakan Birkland, yaitu goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan, yaitu wawancara mendalam. Hasilnya kebijakan integrasi transportasi publik ini sudah sesaui jika dilihat dalam desain kebijakan namun, memiliki desain kebijakan yang lemah. Terdapat masalah dalam beberapa elemen desain kebijakan yaitu goals of the policy bahwa tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 masih terlalu umum. Berikutnya, jika melihat causal model belum terdapatnya teori kausalitas dalam kebijakan. Pada elemen tools dan implementation of the policy karena tidak sesuai dengan strategi awal pengimplementasian kebijakan dalam bentuk Jak Lingko dan belum adanya rencana induk transportasi. Dengan demikian, Jak Lingko belum dapat mencapai target dan tujuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu kemacetan.

---

This study discusses policy design on integrated public transportation policy at Jak Lingko in DKI Jakarta with a study using Birkland's Policy Design. The dimensions used in the analysis are based on Birkland policy design elements, namely goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. This study used a post-positivism approach with descriptive research and data collection techniques using literature studies and field studies, namely in-depth interviews. The result is that this public transportation integration policy is appropriate when viewed in policy design, however, it has a weak policy design. There are problems in several elements of the policy design, namely the goals of the policy that the policy objectives in Regional Regulation No.1 of 2012 are still too general. Next, if you look at the causal model, there is no clear causality theory in this policy. The elements of tools and implementation of the policy are not in accordance with the initial strategy for implementing the policy in the form of Jak Lingko and there is no transportation master plan. Thus, Jak Lingko has not been able to achieve the targets and policy objectives in dealing with transportation problems in DKI Jakarta, namely congestion."

"Tesis ini berisi evaluasi gerakan One Day No Rice (ODNR) di Kota Depok, dimana ODNR adalah sebuah gerakan dalam mendukung program diversifikasi pangan berbasis kearifan pangan lokal. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menganalisis efektifitas strategi yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan keberhasilan gerakan ODNR dan merumuskan strategi peningkatan keberhasilan gerakan ODNR dan juga menganalisis efektifitas kebijakan pemerintah Kota Depok dalam mendukung gerakan ODNR. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan analisis data menggunakan metode SWOT (Strenght Weakness Opportunities Threats). Efektifitas strategi gerakan ODNR dilihat dari dua indikator keberhasilan yaitu total konsumsi beras padi dan skor PPH Kota Depok.Konsumsi beras padi Kota Depok pada tahun 2012 sebesar 252,62 gram/kapita/hari dan pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 207,85 gram/kapita/hari, terjadi penuruan sebesar 1,77% melebihi target nasional yaitu sebesar 1,5%. Skor PPH Kota Depok pada tahun 2011 sebesar 93,7 terus meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 94,7 pada tahun 2012 dan 95,6 pada tahun 2013. Dilihat dari sisi kedua indikator tersebut, maka gerakan ODNR dapat dikatakan efektif. Strategi yang tepat untuk peningkatan keberhasilan gerakan ODNR adalah Strategi WT (Weakness Threats), yaitu strategi untuk menekan/mengeliminir berbagai ancaman dan kelemahan yang ada. Hasil analisis SWOT tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Depok sudah berjalan secara efektif.

---

This thesis contains the evaluation of the movement of One Day No Rice (ODNR) in Depok, where ODNR is a movement in support food diversification program based on local food wisdom. The purpose of this thesis is to analyze the effectiveness of government policies in support of the movement Depok ODNR and formulate strategies for improving the success of the movement of ODNR and also to analyze the effectiveness of the Depok policy in supporting ODNR movement. This study uses descriptive analysis to data analysis using the SWOT (Strength Weakness Opportunities Threats). The strategy effectivity of the movement ODNR seen from two indicator of success, which is rice total consumption and PPH score of Depok City.

Rice consumption in Depok at 2012 is 252,62 gr/kapita/day and at 2013 is 207,85 gr/kapita/day. The decrease is 1,77 % over the national target at 1,5 %. According from both indicators, the movement ODNR is effective. Appropriate strategy for improvement of the success of the movement of ODNR is Strategy WT (Weakness Threats), which is a strategy to reduce / eliminate various threats and weaknesses. The results of the SWOT analysis shows that the policies implemented by the government of Depok has been running effectively."