Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada Konsultan X diketahui bahwa tidak ada expatriate yangmenggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT PPh WPOP. Tujuan penelitian iniadalah menganalisis evaluasi kebijakan e-Filing dalam pelaporan SPT TahunanPPh WPOP Asing pada Konsultan X dan menganalisis upaya Direktorat JenderalPajak dalam peningkatan penggunanaan e-Filing untuk WPOP Asing. Penelitianini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakanteknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkanbahwa e-Filing untuk SPT PPh WPOP Asing tidak efektif pemanfaatannya padaKonsultan X karena kurangnya sosialisasi dan kebijakan dari Konsultan X untuktidak menerapkan e-Filing pada klien Asing sebab terkendala oleh sistem e-Filingyang tidak mendukung kebutuhan WPOP Asing. Untuk itu pihak DJP melakukanupaya-upaya peningkatan penggunaan e-Filing melalui peraturan, sosialisasi danlayanan kemudahan secara teknis.

---

ABSTRACTAt X Consultant no foreign or expatriate clients who use e-Filing ofAnnual Income Tax returns reporting. The purpose of this study is to analyze theevaluation of e-Filing policy in Annual Income Tax Return Reporting onForeigner or expatriate at Consultant X and analyze the efforts of the DirectorateGeneral of Taxation to increase the usage of e-Filing for Foreigner. This researchis a descriptive qualitative approach research using in-depth interview. The resultsshowed that the e-Filing of Annual Income Tax Returns for Expatriate Tax Payerineffective utilization because the lack of socialization and policy from ConsultantX to not use the e-Filing system for expatriate client. That’s why, the DirectorateGeneral of Taxation makes efforts to increase the using of e-Filing throughregulation, socialization and easy service technically."

"ABSTRAKE-Filing merupakan bentuk penerapan e-Government oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diterapkan selama lebih dari 10 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi satu dekade kebijakan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dengan e-Filing studi di wilayah Jabodetabek dengan menguji indikator evaluasi William N. Dunn untuk periode 2008 hingga 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online ke Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Jabodetabek, dilengkapi dengan wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan indikator evaluasi William N. Dunn, sehingga dinyatakan berhasil.

---

ABSTRACTE Filing is a form of the implementation of e Government by the Directorate General of Taxation which has been applied for more than 10 years. This study aims to evaluate a decade of the policy of reporting annual income tax return of individual with e Filing study in Jabodetabek area by testing the evaluation indicators of William N. Dunn for the period 2008 to 2017. This study uses quantitative approach, with data collection techniques using questionnaires distributed online to individual taxpayers domiciled in Jabodetabek, equipped with in depth interviews, and library research. The results of the study indicate that the policy has been in accordance with the evaluation indicator of William N. Dunn, so declared successful."

"Laporan magang ini mengevaluasi proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi ekspatriat menggunakan metode e-Filing untuk pelaporan pajak tahun 2021. Diskusi berfokus pada proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilakukan untuk pelaporan pajak pada tahun 2021 untuk wajib pajak orang pribadi spesifiknya untuk ekspatriat yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Subyek pembahasan adalah dua ekspatriat Jepang yang bekerja dan menerima penghasilan dari Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan referensi kepada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti Keputusan Menteri Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan evaluasi pada laporan magang ini, proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi ekspatriat yang dilakukan pada tahun pajak 2021 telah sesuai dengan tiga kriteria pelaporan, Lengkap, Jelas, dan Benar, demikian pula dengan peraturan perpajakan yang berlaku lainnya. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri terhadap aktivitas magang di Chera Solutions yang dilakukan penulis selama empat bulan kebelakang.

---

This internship report evaluates the process of annual tax return reporting for expatriate individual taxpayers using the e-Filing method for the 2021 tax return reporting. The discussion focused on the reporting process of the annual income tax return that was conducted for the taxation year 2021 for individual taxpayers specifically for expatriates that lives and works in Indonesia. The subject for the discussion is two Japanese expatriates that both live and receive income from Indonesia. The evaluation is conducted with reference to the applicable taxation rules and regulation in Indonesia, such as the Ministry of Finance Decree, Law of Republic Indonesia, as well as the Regulation of The Director General of Taxation. Based on the evaluation in this internship report, the process of annual tax return reporting for expatriate individual taxpayers that was conducted for the taxation year 2021 is in accordance with the three criteria of reporting, Complete, Clear and Correct, as well as with other applicable taxation regulations. This internship report also discusses the self- reflection towards the internship activities in Chera Solutions that the author has conduct for the past four months."

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B's Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B' Annual Income Tax Return."

"Pokok permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana implementasi atau teknik pelaksanaan dan suatu kebijakan tentang penyesuaian besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato dengan jumlah tanggungannya tetap maka diasumsikan apabila tidak mengajukan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 di tahun 2005 maka perhitungan di akhir tahun akan Lebih Bayar dan akan berpengaruh terhadap penerimaan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Ekplanatif dengan pendekatan Kualitatif dimana penulis ingin menjelaskan bagaimana dan menggambarkan tentang teknis pelaksanaan (penerapan) dari suatu kebijakan pada suatu tempat melalui studi kasus yang bersifat unik dan lebih mendalam mengapa bisa muncul suatu indikasi-indikasi atau suatu fenomena yang bisa dianalisa untuk diambil kesimpulan yang sifatnya tidak bisa digeneralisasi.Adalah suatu fenonena ternyata sampai dengan tanggal 31 Maret 2006 di KPP Jakarta Palmerah tidak ada satupun Wajib Pajak orang Pnbadi dengan kriteria tersebut yang menyatakan kelebihan pembayaran padahal diprediksi akan banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya Lebih Bayar. Bahkan penerimaannya untuk tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 dad 116 Wajib Pajak yang sama yang diteliti sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 meningkat sebesar 14 %.Dan hasil wawancara yang dilakukan diketahui temyata pada umunya mereka menganggap besamya PTKP sekarang ini sudah cukup adil tetapi disisi lain menyulitkan pada saat pada saat perhitungan dengan peredaran usaha/pekerjaan babas yang harus dilaporkan akhir tahun karena mereka merasa bahwa pelaksanaan pembukuan atau pencatatan sangat merepotkan dan tidak efisien sehingga akhimya mereka melakukan penyesuaian penghasilan neto yang dilaporkan yang panting angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang dibayar meningkat sesuai kemampuan dan jangan sampai lebih bayar karena takut diperiksa.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah khususnya yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato sudah mengetahui tentang kebijakan penyesuaian PTKP dan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2005 tetapi menganggap tidak perlu mengajukan permohonan karena merasa tidak yakin dengan penghitungan perkiraaan penghasilan netonya di tahun 2005 serta takut dilakukan uji kepatuhan melalui pemeriksaan. Bahwa tingkat kepatuhan mereka masih rendah karena masih banyak faktor-faktor internal yang mempengaruhi diantaranya pemahaman kewajiban perpajakan dan tingkat pendidikan maupun taktor ekstemal diantaranya rasa keadilan dan pelayanan administrasi. dengan adanya kebijakan penyesuaian besamya PTKP untuk tahun pajak 2005 pada implementasinya bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato di KPP Jakarta Palmerah, penerimaan meningkat. Kenaikannya dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 16%.Disarankan supaya dilakukan pendekatan dan sosialisasi tentang suatu kebijakan perpajakan yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah serta dilakukan bimbingan dan konsultasi secara berkala dengan melihat keadaan usahanya secara periodik sebagai wujud dan fungsi pengawasan dan pelayanan. Selain itu supaya menimbulkan rasa keadilan agar semua pengusaha dan pedagang yang berdomisili di Palmerah diperiakukan sama dengan mereka yang sudah taat dan patuh membayar pajak selama ini melalui himbauan dan tegoran. Supaya diteliti kembali oleh petugas pajak di KPP Jakarta Palmerah mengenai jumlah tanggungan yang dilaporkan supaya penyesuaian besamya PTKP tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk penghidaran pajak yang harus dibayar pada saat penghitungan pengurangan Penghasilan "

"Skripsi ini menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER- 32/PJ/2010 mengenai angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang mencakup efektivitas bagi Kantor Pelayanan Pajak yang diukur dari pencapaian ekstensifikasi dan intensifikasi dan Bagi Wajib Pajak yang diukur dari pencapaian asas keadilan dan kemudahan. Hasil yang ditemukan adalah sudah tercapainya pelaksanaan ekstensifikasi karena pengaruh perluasan definisi WP OPPT, tetapi peraturan ini tidak berhasil untuk meningkatkan jumlah WP OPPT baru secara rill dan signifikan, karena penambahan rill WP OPPT baru lebih dipengaruhi oleh kegiatan penyisiran, bukan karena adanya peraturan baru. Selain itu, didapatkan hasil bahwa peraturan ini akan menaikan total penerimaan pajak dari WP OPPT, walaupun penerimaan angsuran bulannya akan mengalami penurunan karena adanya penurunan tarif dari 2% menjadi 0.75%. Sedangkan pencapaian asas keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak sudah tercapai dari adanya perluasan definisi, akan tetapi, perubahan besar tarif akan menyebabkan kurang bayar yang sangat tinggi yang akan memberatkan Wajib Pajak di akhir tahun yang mencerminkan ketidakadillan bagi wajib pajak dan perubahan sifat tarif tidak mengambarkan kemudahan administrasi pajak karena Wajib Pajak harus melakukan perhitungan kembali diakhir tahun. Disisi lain, ketidakwajaran besar angsuran PPh Pasal 25 dengan SPT terutang dikarenakan penetapan tarif yang bersifat flat terhadap seluruh tingkat pendapatan Wajib Pajak. Ketidakadilan ini akan meningkatkan ketidakpatuhan Wajib Pajak.

---

This paper analyzes the effectiveness of the application of regulation regarding installment PER-32/PJ/2010 208/PMK.03/2009 about PPh Article 25 Employers individual taxpayer in KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading that comprises the effectiveness for the tax office measured from the achievement of extensification and intensification and for taxpayers who measured by achievement of fairness and easiness. The results found are already achieving the implementation of the extension due to influence of the expanded definition of WP OPPT, but its inefective in increasing the number of WP OPPT, because the increasing figures of WP OPPT more affected by combing activities, not because of the new regulations. In addition, the results showed that this regulation would raise the total tax revenue from WP OPPT, although monthly installment receipts will decline due to lower rates from 2% to 0.75%. While the achievement of pronciples of fairness and easiness for taxpayers have been achieved from the extension of definition, however, major changes in tarrifs will raise number of underpayment rate which will burden the taxpayer at the end of the year, thus also reflects unfairness for the taxpayer. The changing nature of the tariff does not reflects easiness of tax administration because the taxpayer must do re-calculate their tax at the end of the year. On the other hand, there is a primness difference between PPh Article 25 installments with SPT payable amount due to flat tariffs on all levels of income taxpayers. This unfairness will increase taxpayer noncompliance."

"Tunggakan pajak merupakan beban dalam administrasi perpajakan yang sekaligus dapat menjadi potensi untuk menambah penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak serta bagaimana implementasi penagihan aktif adalah pokok permasalahan ;yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku Wajib Pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui implementasi penagihan aktif di KPP PMA Enam. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed approach. Kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif dimungkinkan jika keduanya berpijak pada paradigma yang sama. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian kebijakan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui kuesioner yang disebarkan ke 82 Wajib Pajak yang menjadi sampel. Data Primer juga didapat melalui wawancara yang mendalam yang dilakukan terhadap 3 orang Wajib Pajak dan 2 orang Jurusita Pajak Negara. Sementara data sekunder didapat melalui studi kepustakaan termasuk data-data penagihan aktif dari tempat penelitian dilakukan. Dasar Teori yang digunakan adalah teori mengenai perilaku Wajib Pajak, utang pajak serta penagihan pajak. Dimensi perilaku Wajib Pajak yang terdiri dari pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan serta persepsi Wajib Pajak didapatkan dan disarikan dari teori perilaku dan perilaku Wajib Pajak. Untuk teori penagihan pajak menggunakan teori Inter American Center of Tax Administration (2000) yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan dapat diambil untuk menagih pajak karena tidak dibayarnya pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan antara lain terhadap sejumlah pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus. Hasil penelitian dari kuesioner yang disebarkan menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, kurang sadar dan patuh terhadap pelunasan tunggakan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai persepsi atas ketentuan yang berlaku sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara, Wajib Pajak juga mempunyai beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan dalam pelunasan tunggakan pajak. Berdasarkan wawancara serta data sekunder yang didapat dari Jurusita Pajak Negara KPP PMA Enam, implementasi penagihan aktif juga menemui beberapa kendala di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, perilaku wajib pajak dalam pelunasan tunggakan pajak masih belum seperti yang diharapkan, walaupun mereka memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak adalah kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, ketidakpuasan atas kualitas pemeriksaan fiskus serta Wajib Pajak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding. Implementasi penagihan aktif juga belum mencerminkan kondisi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya tahapan penagihan aktif yang dilakukan serta minimnya tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan. Melihat kondisi di atas maka perlu diintensifkan sosialisasi kepada Wajib Pajak, maksimalkan dan intensifkan tindakan penagihan aktif, perlu dibuatkan aturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penagihan aktif serta evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemeriksaan serta kualitas dan kuantitas pemeriksa.

---

Tax in arrears is considered as burden in tax administration which is also potential to add income from tax through liquidation of tax in arrears. How is tax payer?s attitude in settlement of tax in arrears and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears and how is implementation of active collection is subject matter of problem being discussed. This research aims at knowing the taxpayer?s attitude and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears. Another aims is to know implementation of active collection at Taxation Service Office of Foreign Investment Six. This research uses mixed approach as methodology of research. There is possibility to use combination between qualitative and quantitative research if both stand on the same paradigm. This research is descriptive research and policy research. This research uses both primary and secondary research. Primary data is obtained through questionnaires which is distributed to 82 taxpayers that become sample. Besides, Primary Data is also obtained through deep interview carried out toward 3 taxpayers and 2 bailiffs of State Tax. While the secondary data is obtained through library study including active collection data from place where research was conducted. Basis of theory used is concerning attitude of taxpayer, tax payable, and tax collection. Dimension of attitude of taxpayer which includes knowledge, awareness, and compliance as well as perception of taxpayer is obtained and excerpted from theory of attitude and taxpayer?s attitude. For tax collection used theory of Inter American Center of Tax Administration (2000) which stated that measures can be taken to collect tax due to non payment of tax until the dead line such as toward the amount of tax determined by tax authority. Result of research from questionnaires distributed showed that majority taxpayers know rights and obligations of their taxes, lacked of awareness and compliance toward settlement of tax in accordance with prevailing provisions as well as make perception over prevailing provisions in the present time. Based on result of interview, taxpayer also has a number of reasons to be considered in settlement of tax in arrears. Based on interview and the secondary data obtained from Bailiff of State Tax of Taxation Service Office of Foreign Investment Six, implementation of active collection also find obstacles in the field. Based on result of research mentioned above, attitude of the taxpayer in settling tax in arrears still not yet as it is expected, despite they have sufficient knowledge concerning rights and obligations of its taxes. Some matters which become consideration of taxpayer in which to settle tax in arrear includes condition of financial which is impossible, not satisfied with quality of tax audit done by tax auditor and taxpayer filing legal efforts in the form of objection and appeal. Implementation of active collection also not interpret condition in accordance prevailing provisions. This matter can be seen from minimum active collection stage conducted and minimum active collection conducted. Having observed condition mentioned above, it requires to intensify socialization to taxpayer, increase and intensify active collection, it is necessary to prepare implemental regulation and implemental guideline which will serve as guideline for Bailiff in performing its duty. Besides, it also requires to conduct evaluation toward active collection policy and evaluation toward system and procedure of tax audit and quantity and quality of the tax auditor."

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan yang berarti pada tahun 1984, yaitu digantinya sistem Official Assesment dengan sistem Self Assesment. Kelebihan sistem Self Assesment adalah pemberian kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pihak pemerintah menjalankan fungsi pengawasan saja dengan pemeriksaan sebagai law Enforcement. Masalah yang timbul adalah mengapa setelah sistem ini berlaku hampir 18 tahun perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya masih rendah?, hal ini tercermin dari banyaknya Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan kantor pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Badan, dan apa yang menjadi hambatan fiskus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.Dalam melakukan penelitian, dipergunakan Studi Lapangan dengan menggunakan kuesioner. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: wajib pajak yang pernah menerima STP memiliki pemahaman dan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan yang lebih rendah daripada wajib pajak yang belum pernah menerima STP, optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa akan berjalan dengan baik jika faktor eksternal (antara lain kerjasama antar seksi di KPP) dan internal (antara lain sikap mental dari petugas pajak) diminimalisir bahkan dieliminir. Saran yang diberikan adalah perlu dibuat aturan pajak terutama perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang lebih sederhana, serta diadakan pembinaan dan pengawasan yang baik pada pegawai pajak."

"ABSTRAKKebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 bertujuan untuk menggali potensi pajak yang ada di Desa. Dana yang diperoleh relatif besar menjadi penyebab adanya potensi pajak yang dapat digali. Skripsi ini merupakan analisis atas efektifitas kebijakan wajib pungut pajak oleh bendahara desa di Desa Bojong Baru dan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak belum berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho. Efektivitas yang terpenuhi hanya mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya tingkat SDM, pemahaman peraturan, kewenangan kades dalam memilih bendahara desa, keterjangkauan desa, peraturan yang belum jelas, rekanan yang belum memiliki NPWP, dan sosialisasi kebijakan yang minim.

---

ABSTRACTDesignation of Village treasurer as tax payer policies based on the Regulation Ministry of Home Affairs number 113 of 2014 aims to explore the potential of existing taxes in the village. Dana Desa obtained to village relatively in large quantities can be the causes of their tax potential that can be explore. This thesis is an Analysis on the effectiveness village treasurer as tax payer policy in Bojong Baru Village and Pabuaran village, Bojong Gede, Bogor. This research is a post positivis descriptive study. Data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this research is the policy of designation Village Treasury as tax payer not effective. Based on Riant Nugroho 39 s policy effectiveness indicators. Effectiveness is fulfilled only on the suitability of the policy problem to be solved. Obstacles found in the implementation of policies include the level of human resources, understanding of regulations, authority of Chief village heads in selecting village treasurers, affordability of villages, unclear regulations, counterparty who do not have tax payer identification number, and minimal socialization."

"Jumlah restoran di Kota Bekasi dalam perkembangannya selalu meningkat khususnya sejak tahun 2018 hingga 2021 yang ditandai dengan adanya kenaikan wajib pajak restoran yang selalu terjadi setiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target setiap tahunnya dan mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun. Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan melakukan upaya terhadap pengawasan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah memasang aplikasi pengelola data di beberapa restoran yaitu tapping box. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan tapping box pada pajak restoran di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan dan kepatuhan wajib pajak tidak seluruhnya berjalan dengan baik yaitu sarana dan prasarana yang belum mendukung; dan adanya penolakan dari wajib pajak restoran terkait implementasi kebijakan tapping box serta terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tapping box sebagai salah satu bentuk pengawasan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kendala sosialisasi, kendala teknis, dan pemasangan yang belum merata.

---

The number of restaurants in Bekasi City is always increasing, especially from 2018 to 2021 which is marked by an increase in the restaurant tax payer which always occurs every year. However, the realization of restaurant tax revenue in Bekasi City never reaches the target every year and experiences instability which tends to decrease. To increase restaurant tax revenue and make efforts to supervise restaurant taxes, the Regional Revenue Agency for the City of Bekasi has installed a data management application in several restaurants, namely tapping box. This study analyzes the implementation of the tapping box policy on restaurant taxes in Bekasi City. This study uses a post positivist research approach with descriptive analysis methods and uses literature study data collection techniques and in-depth interviews. This implementation analysis uses Edwards III's implementation theory. The research results show that the dimensions of success factors and taxpayer compliance are not all going well, namely facilities and infrastructure that are not yet supportive; and there was resistance from restaurant taxpayers regarding the implementation of the tapping box policy and there were several obstacles in the implementation. The obstacles faced in implementing the tapping box policy as a form of oversight of restaurant taxes in Bekasi City include socialization constraints, technical constraints, and uneven installation.

"