Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Penempatan TKI Ke Luar Negeri Oleh Depnakertrans dan BNP2TKI. Penelitian ini di latar belakangi oleh kompleksnya permasalahan pengelolaan penempatan TKI walaupun telah terdapat BNP2TKI dan Depnakertrans. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif wawancara mendalam berdasarkan teori fungsi-fungsi manajemen menurut Stoner. Selain itu juga peneliti menggali informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan penempatan TKI. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan penempatan TKI oleh Depnakertrans dan BNP2TKI masih belum baik, dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sistem, kelembagaan, otonomi daerah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

---

The purpose of this research is to analyze Management Of Labour Placement By Depnakertrans and BNP2TKI. This research backgound ins based on problems complexity in management of labour placement even thera are BNP2TKI and Depnakertrans. The method of this research is Post Positivist approach. This research using in-depth interview based on theory functions of management by Stoner, and also this research analyze which factors that implicate the management of labour placement. Based on the results of this research, the management of labour placemen by Depnakertrans and BNP2TKI is not well achieved yet. Also there are some factors that implicate, such as system, organization, district otonomi, education, social, and economy."

"Skripsi ini membahas tentang peran dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di dalam proses pra penempatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari BNP2TKI di dalam proses pra penempatan serta kendala yang dihadapi oleh BNP2TKI. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tenaga kerja, buruh migran, dan konteks peran di dalam organisasi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga peran dari BNP2TKI di dalam pra penempatan yaitu peran ideal, peran yang dianggap oleh diri sendiri, dan peran yang dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara peran yang ideal dengan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang dilaksanakan. Permasalahan yang terjadi di dalam proses pra penempatan cukup banyak terjadi baik yang dialami oleh BNP2TKI maupun instansi lain yang terkait.

---

This thesis discusses the role of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI) in the pre-placement process. This study aims to determine what the role of BNP2TKI in pre-placement process and the constraints faced by the BNP2TKI. The theory used in this research is labor, migrant workers, and the context of the role within the organization. The approach in this study using post-positivist approach to the method of data collection through library research and in-depth interviews.

The results of this study is there are three roles of BNP2TKI in pre-placement is ideal role, the role of which is considered by themselves, and the role undertaken. There are differences between the ideal role with the roles that are considered by themselves and the role undertaken. The problems that occurred in the pre-placement process pretty much going either experienced by BNP2TKI and other relevant institution."

"Masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri masih kerap terjadi baik mulai dari tahap pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Pemerintah telah mengupayakan untuk meminimalisir dampak yang terjadi, salah satunya melalui pembentukan BNP2TKI. Meskipun demikian, peraturan yang disusun, kelembagaan, maupun standar prosedur yang ada masih belum optimal guna mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang akan dikaji meliputi peran BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasi peran BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Adapun metode penelitian yang digunakan meliputi bentuk penelitian yaitu yuridis normatif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi peran BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

---

Problems placement and protection of migrant workers abroad still frequently occur either from pre placement, the placement period, until after placement. The government has sought to minimize the impact that happened, one of them through the establishment of BNP2TKI. Nonetheless, the rules established, institutional, as well as the existing procedures that are still not optimal in order to overcome the problems occurred.

Issues to be examined include the role of BNP2TKI related to the placement and protection of migrant workers abroad based on the legislation in force and the implementation of related BNP2TKI role placement and protection of migrant workers abroad. The research methods used include forms of research is normative. Through this study is expected to identify the role of BNP2TKI related placement and protection of migrant workers abroad."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan TKI pasca kepulangan dari luar negeri oleh BNP2TKI. Lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan angkatan kerja menjadi salah satu alasan untuk tenaga kerja memilih pasar kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI yang dapat disebut pekerja migran. Tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke daerah asalnya yang disebut TKI Purna belum mengoptimalkan penerimaan dari remitansi sehingga pemerintah melaksanakan program pemberdayaan sebagai salah satu tujuan program pemerintah untuk mendayagunakan dan membantu peningkatan kesejahteraan TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kepada Tenaga Kerja Indonesia setelah kembali dari luar negeri agar tidak berangkat menjadi TKI kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan TKI purna yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh BNP2TKI. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BNP2TKI beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian/dinas terkait, lembaga keuangan, fasilitator maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan mengumpulkan peserta, informasi mengenai program pemberdayaan belum menyeluruh, target pencapaian peserta berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses about the implementation of Indonesian Migrant Workers Empowerment Program after the return from abroad by the BNP2TKI. Limited employment compared to the labor force is one reason for the manpower to choose as Indonesian Migrant Workers. Indonesian migrant workers who have returned to Indonesia called Ex Indonesian Migrant Workers have not optimized the receipt of their remittance so that the government implements the empowerment program as one of the goals of the government program. The empowerment of ex Indonesian Migrant Workers is based on the government program to utilize and assist the improving of Indonesian Migrant Worker rsquo s welfare.

The aim of this research is to know the empowerment to the Indonesian Migrant Worker after returning from abroad in order not to go back to be the Indonesian Migrant Workers again. The method used in this research conduct the in depth interviews with informants related to the implementation of the Indonesian Migrant Workers Empowerment Program. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data.

The result of this research is showing that the implementation of empowerment of ex Indonesian Migrant Workers has been implemented in accordance with regulations made by BNP2TKI. The implementation is assisted by the implementing unit of BNP2TKI duties along with stakeholders that assist the implementation of such ministries agencies, financial institutions, facilitators and professionals.But in the implementation of the program, there are still shortcomings that could not reach the maximum target. The matter is due to constraints that occur during the process of the implementation including the difficulty of gathering the participants, the information about the empowerment program has not been comprehensive, lack of the target achievement of participant, the lack of coordination between stakeholders."

"Perlindungan terhadap TKI memiliki banyak permasalahan. Salah satu negara tujuan TKI terbesar adalah Arab Saudi. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah belum adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penempatan TKI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menangani TKI bermasalah di Arab Saudi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan BNP2TKI terhadap TKI memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki BNP2TKI. Hal ini menyebabkan lemahnya peran BNP2TKI dalam melakukan penanganan TKI bermasalah di Arab Saudi.

---

Protection of migrant workers have a lot of problems. One of the countries which has largest migrant workers is Saudi Arabia. One of the factors is the emergence of the problem is the absence of MoU (Memorandum of Understanding) between The Indonesia Government and The Saudi Arabia in migrant workers placement.

The purpose of this research's to describe the role and efforts of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia. This is a qualitative approach research with depth interview and document study.

The results of this research is BNP2TKI protection of migrant workers has many problems that weaken the authorities of BNP2TKI. Those thing has weakened role of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia."

"Sebanyak 80 permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri berasal dari dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan terutama dalam manajemen sistem khususnya pada masa pra-penempatan seperti proses rekrutmen, pelatihan, serta pembekalan kepada pekerja migran Indonesia. Ditambah terdapat tumpang tindih pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan antara peran BNP2TKI dengan Kementrian. Hal tersebut membuat kesemerawutan terutama dalam praktek di lapangan. Skripsi ini membahas mengenai tumpang tindih kewenangan antara BNP2TKI dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan anatar BNP2TKI dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih lengkap serta koordinasi yang baik antara kedua lembaga demi mewujudkan perlindungan yang aman terhadap pekerja migran Indonesia.

---

As many as 80 of the problems experienced by Indonesian migrant workers abroad come from within the country. The things that become the basis especially in the management system especially for the term of office such as recruitment process, training, and briefing to Indonesian migrant workers. Overlapping settings within the context between BNP2TKI and the Ministry. It makes a chaos especially in practice in the field.

This thesis discusses the overlapping of authority between BNP2TKI and the Manpower and Transmigration Office in the regulation and tracking of Indonesian migrant workers arranged in the context of Indonesian regulations. Writing this thesis using normative juridical research method that is done by studying library materials or secondary data containing legal norms written. This research is analytic conducted by analyzing data qualitatively.

Based on the results of the study, it can be accessed that there is an overlap of authority between BNP2TKI and the Office of Manpower and Transmigration in the message and placement of Indonesian migrant workers. Therefore, there is a need for a more complete and favorable arrangement that can be used for Indonesian migrant workers."

"disampaikan pada seminar tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri yang diselenggarakan pada tanggal 30-31 agustus di surabaya"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai representasi perempuan di lembaga legislatif negara, yaitu DPR-RI, yang dilihat dalam proses pembuatan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Representasi perempuan ini dilihat berdasarkan agenda politik, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam memenuhi agenda politik, dan strategi yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan tersebut. Analisa hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep representasi politik oleh Hanna Pitkin dan Anne Phillips, relasi agen dan struktur oleh Anthony Giddens, serta konsep patriarki. Penelitian ini dilakukandi Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif (studi kasus). Hasil penelitian menunjukkan representasi sebagai perempuan yang dilakukan anggota perempuan yang terlibat dalam proses pembuatan rancangan undang-undang ditentukan oleh struktur dimana mereka berada.

---

AbstractThis study discusses the representation of women in the national legislative body, the DPR-RI, as represented in the Bill Drafting Process on the Modification of Act No.39/2004 about the Placement and protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. This representation of women is based on political agendas, opportunities and obstacles faced in achieving political agendas, and strategies employed to cultivateopportunities and overcome those obstacles. The analysis of this research was done by using the concept of political representation by Hanna Pitkin and Anne Phillips, the relation of agent and structure by Anthony Giddens, and the concept of patriarchy. The study was carried out in Jakarta under qualitative methods (case study). It shows tha t therepresentation of women by female members engaged in the bill drafting process is affected by the social structure in which they function."

"Kompetensi instruktur merupakan kemarnpuan kelja setiap instruktur sesuai jcnjang jabatannya, yang rnencakup aspek pengetahuan, ketrampiian dan Instruktur ada dua yaitu kompetensi keahlian dan kompetensi metodologi pelatihan. Dengan ditctapkannya kepmenakertras no Kep.l40/MenfVI/2008 tentang penetapan SKKNI Tentang metodologi pelatihan maka dipandang perlu untuk memetakan kompetensi metodologi pelatihan instruktur dilingkunan Balai Latihan kelja agar diketahui peta kornpetensi dan kesenjangan yang tcrjadi antara kompetensi metodologi pelatihan yang diperlukan dan kompetensi yang terscdia pada kualitikasi instruktur terampil dan instruktur ahli Serta dapat menentukan Kebutuhan pclatihan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan lcompetensi tcrsebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatifi Metode pengumpuian data yang dilakukan adalah mctode survey. Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dengan rnenggunakan instrumen kuesioner dan pedoman wawancara, scrta data seklmder. Data yang diperoleh kemudian diolah dcngan menggunakan SPSS for window V 15.0. Hasil penelitian adalah Secara Umum terdapat kescnjangan kompetcnsi instruktur di Balai Latihan Kexja UPTP Ditjen Bina Lattas Depnakerlrans baik instruktur ahli maupun instruktur terampil, kecuali instruktur terampil pelaksana yang kesenjangan antara kompetensi aktual dan kompetensi idealnya relative kecil. Tingkat pencapaian kompetensi instruktur ahli pada kompetensi metodologi pelatihan 89%, lnstruklur penyelia 90%, Instruktur pelaksana lanjut 90% dan instruktur pelaksana 95%. Berdasarkan pengelompokan tingkat pcnguasaan kompetcnsi inslruktur menurut Entegrys Incoxporate (1993) maka kemarhpuan aktual instruktur dalam hal metodologi pelatihan tingkat penguasaan kompetensinya tergolong kiasiiikasi comfort (nilai 6,1 ~ 8) artinya tingkat kompetensi instruktur sampai dcngan baik dalam pemahaman, namun kurang yakin dalam pelaksanaannya. Hasil analisis kebutuhan Pelatihan menunjukkan bahwa secara umum telah cukup diklat, hal ini terlihat dari sebagian besar masuk wilayah C dan ada beberapa kompelcnsi yang mernerlukan pclatihan tetapi tidak mendesak yang masuk wilayah B. Dari keterbatasan penelilian yang dikemukakan diatas, pcneliti dapat membcrikan beberapa saran amau penelitian lanjutan yaitu pemetaan kompetensi instruktur sesuai bidang kejuruan/keahlian yang disesuaikan dengan jenjang jabatan untuk melengkapi kompetensi instruktur yang ada.

---

Instructor competence is instructor ability based on its position ladder, that include knowledge aspect, skill and job attitude based on instructor competence standart that be agreed. There are two competence instructors, those are skills and training methodology oompetences.Based on Kepmenakertrans no. Kep 140/MenfVI?2008, that’s training methodology, it has to map the instructor training methodology competence at BLK, in order to know the map competence and discrepancy that be happened among the training methodology competence needed and instructor and be able to determine the training necessity, what can be done to reduce discrepancy of the competence. This research is descriptire research by quantitative and qualitative approach, The method of data collecting is survey method. The data consists of primary data by using questioner instrument and interview guidance and secondary data. The acquired data is processed by using SPSS for window V 15.0. Generally, the research result, there is instructor competence discrepancy at UPTP of BLK Ditjen Bina Lattas Depnakertrans for specialist instmctor and skilled instructor, exept t.he executor skilled instructor that discrepancy between current and ideal competence be minor relativeThe achievement degree of specialist instructor competence on training methodology competence is 89%, supervisor instructor is 90%, advanced executor instructor is 90%, and executor instrtor is 95%. Based on the classification ot instructor competence authority degree (according to Entegrys Incorporate, 1993), that instructor current ability in training methodology of competence authority degree belong to comfort classification( grade 6,1 - 8 ). It means that instructor competence degree be smart in understanding but its implementation., it’s not con vinced. The result of training necessity analyzing shows that it has been enough, it can be sen from parts of them. Include C area and there are parts of competence need training but it doesn’t make B area be insist on the limitation ofthe research, researcher wants to give some suggestions or advanced research that is about instructor competence mapping based on his skill, position ladder to complete the instructor competence that has been available."