Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kartel adalah salah satu praktik anti persaingan yang dapat merugikan perekonomian, pelaku usaha, maupun konsumen. Kesulitan mengungkap praktik kartel di antara pelaku usaha adalah karena sifat kerahasiannya. Hal-hal tersebut menjadi alasan berlakunya leniency program di berbagai negara sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan kartel. Penelitian ini akan membahas pengaturan leniency program di berbagai negara yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Jepang serta penerapannya menurut hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif. Leniency program yang diatur dalam leniency policy di berbagai negara memiliki desain yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing negara. Di Indonesia leniency program sempat diatur dalam Perkom No. 4 Tahun 2010 namun ketentuan mengenai leniency tersebut dicabut karena tidak ada landasan hukumnya. Untuk itu perlu dilakukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai payung hukum berlakunya leniency program sebagai salah satu pilihan instrumen pembuktian kartel di Indonesia.

---

Cartel is one of practices to restrict competition from economic loss that could harm entrepreneurs or even consumers. Difficulty in revealing cartel practice among entrepreneurs is due to its confidentiality which gave birth to leniency program enactment in several countries as an instrument to verify cartel. This research will discuss leniency program in several countries, such as United States, European Union, Australia and Japan, as well as its implementation according to competition law in Indonesia. This research is a normative legal research which uses qualitative analysis. In Indonesia, leniency program once regulated in KPPU Regulation Number 4 Year 2010, but it was revoked due to the absence of legal basis. Therefore Law Number 5 Year 1999 needs amendment as the umbrella act of leniency program enactment which acts as one of cartel verification instruments in Indonesia."

"Praktik kartel dalam persaingan usaha seringkali sulit untuk diungkap keberadaannya, karena pada umumnya kartel dilakukan dengan kerahasiaan tingkat tinggi. Menanggapi hal tersebut, muncul leniency program yang pertama kali digagas oleh Antitrust Division Amerika Serikat sebagai suatu kebijakan pemberian insentif terhadap pelaku kartel yang mengakui keikutsertaannya dalam praktik kartel secara sukarela kepada otoritas persaingan usaha, yang kemudian diikuti oleh banyak yurisdiksi sebagai alat pengungkapan dan pembuktian kartel. Indonesia yang juga telah mengatur ketentuan leniency dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli UU No. 5 Tahun 1999 menemui sejumlah hambatan dalam proses penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai penerapan leniency program di Inggris, Korea selatan, Singapura, dan Australia. Desain pengaturan dan teknis pelaksanaan leniency program pada keempat negara tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap rencana penerapan leniency program di Indonesia dan sekiranya dapat menjadi jalan keluar terhadap hambatan dalam penerapannya di Indonesia.

---

Practice of cartels in competition law are difficult to detect, since cartels are generally carried out with high degree of confidentiality. In response, the US Antitrust Division initiated the leniency program as a policy of incentives for cartel actors who acknowledged their participation by voluntary to competition authorities, then it has followed by many jurisdictions as a means of disclosure and proof of cartels. Indonesia which has also regulated the leniency provisions in RUU tentang Larangan Praktik Monopoli UU No. 5 Tahun 1999 encountered a number of obstacles in its implementation process. This study is a normative legal research using qualitative analysis of leniency program implementation in United Kingdom, South Korea, Singapore, and Australia. The regulatory and technical design of leniency program implementation in those countries are used as reference material to the plan of leniency implementation in Indonesia and if it can be a solution to obstacles in its application in Indonesia. "

"ABSTRAKSulitnya pembuktian kartel, terutama di Indonesia diyakini karena para pelaku usaha berada dalam pasar yang oligopoli dan berkolusi secara diam-diam. KPPU pada tahun 2010 mengeluarkan pedoman yang sangat baru berkaitan dengan Kartel dengan mengadopsi suatu program yang telah lama dikenal di negara-negara maju lainnya, yaitu Leniency Program. Namun, Leniency Program yang dikeluarkan KPPU pada tahun 2010 yang berbentuk pedoman, memiliki hambatan dalam pelaksanaannya terkait dengan payung hukum yang menaunginya.

---

ABSTRACTThe difficulties of proving cartel availability especially in Indonesia is believed because the entrepreneurs are competing in an oligopoly market and they are making tacit collusion among others. Indonesian Competition Authority (KPPU) has recently in the year of 2010 issuing a new Guidelines regarding Cartel by adopting a program called Leniency Program, which had been known for long in other countries. However, The Guidelines which issued by KPPU in 2010 has some obstacles regarding the law enforcement since it has no law basis to be enforced. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Program Leniensi sebagai upaya untuk mendukung proses hukum penindakan praktik kartel di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa terjadinya praktik kartel sulit untuk dibuktikan, sehingga dengan adanya Program Leniensi diharapkan sebagai alternative untuk mencegah terjadinya praktik kartel. Program Leniensi ini juga sudah diterapkan di beberapa negara, misalnya di negara Amerika Serikat, negara Uni Eropa, dan di negara Jepang. Penerapan Program Leniensi di dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia diharapkan pelaku usaha dapat mempergunakannya program tersebut dengan baik dan mencegah terjadinya praktik kartel. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, dengan tipe dan sifat penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang dipergunakan adalah Data Sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui Studi Dokumen atau studi Kepustakaan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara Kualitatif dan ditarik kesimpulan melalui Metode Deduktif yang diperkuat dengan argument-argumen yang di dapat melalui studi kasus tentang pelaksanaan Program Leniensi di beberapa negara. Hasil penelitian ini adalah penerapan Program Leniensi dalam Hukum Persaingan Usaha merupakan suatu upaya yang paling tepat pada saat ini sebagaimana telah diterapkan di negara-negara Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat untuk memberantas praktik kartel dengan cara memberikan insentif kepada pelaku usaha yang bersedia melaporkan keberadaan jaringan kartel yang ia termasuk di dalamnya kepada otoritas persaingan usaha. Insentif tersebut dapat berupa amnesti hukuman atau keringanan hukum. Program Leniensi bertujuan untuk memudahkan otoritas persaingan usaha dalam mengungkap adanya suatu jaringan kartel yang keberadaannya relatif sulit untuk dilacak dan memudahkan otoritas mendapatkan bukti-bukti langsung yang dapat menjerat para pelaku usaha yang terlibat jaringan kartel dengan adanya pengakuan dari salah seorang dari mereka sebagai bukti tidak langsung. Kebijakan ini bagus untuk ditiru, karena penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Hukum Persaingan Usaha yang masuk unsur tindak pidana, bukan saja sekedar pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda, melainkan juga aturan pidana penjara badan, amnesti penuh terhadap pelapor/pemohon Program Leniensi yang paling pertama, amnesti plus dan sanksi plus, serta adanya Marker System. Selain itu, perlu adanya ketentuan untuk merahasiakan identitas dari pelapor/pemohon Program Leniensi agar reputasinya sebagai pelaku usaha di depan pelaku usaha lainnya tetap baik dimata rekan bisnisnya.Kata Kunci: Program Leniensi, Kartel, Hukum Persaingan Usaha.

---

ABSTRACTThe bachelor thesis explains and elaborates how leniency program as an investigation tool supporting the law process of cartel practices in Indonesia. We already know that cartels are hard to detect, so that the leniency program is hopefully able to be an alternative solution to deter cartels. Therefore many countries including the USA, Japan, and European Union have applied the leniency program. Indonesia in the future is likely to apply this program with hope that it can deter and detect cartels. In this bachelor thesis, the method used by the author is a normative juridical research method, with a descriptive research characteristic. The data used are from secondary, primary, and tertiary ready and library resources. All the data is collected and then analyzed qualitically and concluded with deductive method which is strengthened by arguments from case study of leniency program in several countries. The result of the research is how leniency program should be applicable in Indonesia based on how it is already applied in the USA, Japan, and EU. The leniency program should be adopted while also considering to also adopt criminal saction in form of imprisonment to individuals, full imunity, amnesty and penalty plus, and a marker system program. Furthermore, the data and identity of the leniency applicants are also important to keep them confidential. Keywords Leniecy Program, Cartel, Competition Law"

"Kartel dipersepsikan sebagai bentuk paling berbahaya dari tindakan anti persaingan dan di beberapa yurisdiksi menerima penanganan dari perspektif hukum pidana. Sifat kerahasiaan kartel menjadi hambatan terbesar bagi otoritas persaingan usaha untuk membuktikan keberadaan kartel, hal mana juga dialami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia. Untuk alasan ini, sejumlah besar yurisdiksi telah mengadopsi leniency program untuk mengungkapkan keberadaan kartel.Tesis ini membahas pengaturan dan implementasi leniency program dalam Antitrust Law di Amerika Serikat dan Antimonopoly Law di Jepang serta kemungkinan penerapannya dalam hukum persaingan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan untuk menerapkan leniency program melalui amandemen Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan sejalan dengan itu meningkatkan sanksi denda administratif yang diterapkan KPPU terhadap pelaku kartel.

---

Cartels are perceived as the most dangerous form of anti-competitive conduct and in some jurisdiction subjected to the criminal penalty regime. The confidential nature of cartel has been the biggest obstacle in proving their existence, which is also experienced by the Business Competition Supervisory Commission in Indonesia. Leniency programs uncover conspiracies that would otherwise go undetected and for this reasons numerous jurisdictions have adopted leniency program within their competition law regime. The study discussed the regulation of leniency program and its implementation both in the United States Antitrust Law and in Japan Antimonopoly Law. The study also addressed the possibility of leniency program? application in Indonesia. The study used juridical-normative research method which emphasis on the use of statute and comparative approach. The result suggest to implement leniency program in Indonesia through the amendment of Law No. 5 of 1999 and to increase the administrative fines imposed by the Commission against perpetrators of cartels."

"Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan hukum. Pengalaman negara-negara yang telah mengaplikasikan Program Leniency menunjukkan bahwa Program Leniency bukan hanya berhasil memberantas praktek kartel, tapi juga mencegah praktek baru untuk berkembang. Semakin banyak pelaku kartel yang melaporkan aktivitas kartelnya, sehingga resiko yang dihadapi pelaku kartel lainnya juga semakin besar. Mengingat sulitnya memperoleh informasi karena KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, Program Leniency adalah salah satu amunisi yang harus dipertimbangkan. Program Leniency dapat memberikan tekanan yang intensif kepada anggota kartel untuk melapor atau memberikan pengakuan. Namun bagaimanapun, kesuksesan memperoleh informasi juga tergantung pada besaran sanksi dan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai tantangan dan prosedur pembuktian kartel dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, perbandingan penerapan Program Leniency di Amerika Serikat, Jepang dan Brazil, serta menjelaskan kemungkinan penerapan Program Leniency dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

This thesis is a normative legal research with emphasis on the use of comparative law. Experience of countries that have applied Leniency Program shows that the Leniency Program is not only successful in combatting cartels, but also preventing new cartel practices to flourish. More and more members are reporting cartel activities, so that the risks faced by other cartel members are also getting bigger. Given the difficulty of obtaining information as the Commission (KPPU) does not have authority to conduct search and seizure, Leniency Program is one effective ammunition that should be considered. Leniency Program can give intense pressure to cartel members to report and give confession. However, success also depends on the size of sanctions and incentives given to businesses. This research will explain the challenges and procedures of proving cartel in accordance with the Competition Law Act No. 5 of 1999, the implementation and comparison of Leniency Program in the United States, Japan and Brazil, and describes the possible implementation of Leniency Program in Indonesia."

"Pembuktian kartel menjadi tantangan utama bagi otoritas persaingan untuk menemukan perjanjian yang mendasari terbentuknya suatu perilaku kartel. Senjata jitu pembasmi kartel yang telah diakui beberapa negara di dunia yaitu dengan menerapkan kebijakan leniency, salah satunya diterapkan negara Australia dan dikenal dengan kebijakan Immunity. Penerapan pemberian Immunity di Australia dianggap perlu diterapkan di Indonesia dalam upaya penuntasan penyakit kartel. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk membahas dan memberikan penjelasan mengenai regulasi kebijakan leniency yang diterapkan di Australia serta mengkaji urgensi penerapan kebijakan leniency tersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Bentuk penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif-analitis dengan menyajikan gambaran objektif mengenai keadaan yang sedang diteliti. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam menerapkan kebijakan imunitas, ACCC menetapkan dua sistem kekebalan yaitu Civil Immunity dan Criminal Immunity dan satu sistem kekebalan alternatif yang dikenal dengan Cooperation Policy. Dalam menerapkan kebijakan tersebut ACCC melibatkan lembaga lain yaitu CDPP untuk menangani pemberian Criminal Immunity. Bahwasannya keberhasilan kebijakan imunitas di Australia perlu dicontoh dan diterapkan oleh Indonesia dengan perumusan kebijakan yang bijak dalam upaya pembasmian kartel.

---

Proving a cartel becomes the main challenge for competition to find an agreement that forms a cartel’s behaviour. The main weapon of cartel extermination that has been recognized by several countries in the world is by implementing a leniency policy, one of which is implemented by Australia and is known as the Immunity Policy. The application of Immunity in Australia is considered necessary to be applied in Indonesia as an effort to eradicate cartel disease. Therefore, this study aims to discuss and provide an explanation of the leniency policy that applied in Australia as well to examine the urgency the leniency policy in business competition law in Indonesia. The form of this research is normative juridicial research. The method used is a qualitative method and produces a descriptive-analytical research form by presenting an objective picture of the situation being studied. This study concludes that in implementing the immunity policy, the ACCC establishes two immune systems, namely Civil Immunity and Criminal Immunity and an alternative immune system known as the Cooperation Policy. In implementing the ACCC policy, another institution, namely CDPP, is involved to provide criminal immunity. That the immunity policy in Australia needs to be imitated and implemented by Indonesia with a wise policy formulation in the effort to eradicate cartels."

"Tantangan terbesar KPPU dalam menjalankan tugasnya adalah kian sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelanggran hukum persaingan usaha. Kartel merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan persekongkolan tender yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun sulit untuk dibuktikan dengan alat bukti konvensional yang ada selama ini. Selain menggunakan bukti langsung, KPPU juga menggunakan indirect evidence dalam membuktikan kartel dan persekongkolan tender. Secara umum Indirect Evidence terdiri dari bukti komunikasi (Communication Evidence) dan Bukti Ekonomi (Economic Evidence).Tipe penelitian ini adalah penelitian normative, yang sumber utamanya adalah bahan hukum bukan fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Dalam perkara kartel minyak goreng, penggunaan indirect evidence oleh KPPU ditolak oleh Mahkamah Agung sedangkan dalam perkara Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan JAringan Air Bersih di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau, penggunaan indirect evidence oleh KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 dan Yurisprudensi penggunaan indirect evidence dapat dilakukan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

The greatest challenge ever faced by KPPU in performing its duties is the increasing difficulty in proving a violation of the business competition law. Cartel, prohibited under Article 11 of Law No. 5 of 1999 and tender conspiracy, prohibited under Article 22 of Law No. 5 of 1999, are hard to prove using the existing conventional means of evidence. In addition to using direct evidence, KPPU also uses indirect evidence in proving the existence of cartel and tender conspiracy. In general, Indirect Evidence consists of Communication Evidence and Economic Evidence. This research was a normative research of which main sources were not social facts, as in a normative legal research, the studied materials are legal materials containing normative rules. In the case of cooking oil cartels, the Supreme Court rejected the use of indirect evidence by KPPU. Meanwhile, in the case of Conspiracy in Tender for Clean Water Network Works Package in the Subdistrict of Singkep, District of Lingga, Province of Riau Islands, the Supreme Court affirmed the use of indirect evidence. The reseach results indicate that, under Law No. 5 of 1999, KPPU Regulation No. 1 of 2010, KPPU Regulation No. 4 of 2010, KPPU Regulation No. 4 of 2011 and Jurisprudence, the use of indirect evidence is allowable in Indonesia’s business competition law."

"Penanganan perkara kartel merupakan bagian dari penegakan hukum persaingan usaha. Di Indonesia penanganan perkara kartel yang dilakukan oleh KPPU memiliki banyak permasalahan terutama berkenaan dengan pembuktian kartelyang masih sulit dan kewenangan KPPU sebagai penegak Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan negara lain seperti Jepang dan Uni Eropa telah melakukan penanganan perkara kartel dengan lebih baik. Untuk itu, penelitian ini akan membahas perbandingan penanganan perkara kartel di Indonesia dengan Jepang dan Uni Eropa. Melalui perbandingan tersebut, penulis mengungkapkan berbagai hal dalam penanganan perkara kartel di Jepang dan Uni Eropa yang dapat diaplikasikan di Indonesia antara lain penggunaan indirect evidence,penerapan program leniency, dan kewenangan upaya paksa oleh lembaga penegak hukum persaingan usaha.

---

The handling of cartel cases is part of the business competition law enforcement. In Indonesia, the handling of cartel cases conducted by the Commission (KPPU) has a lot of problems, mainly related to the cartel verification which is still difficult and the authority of the Commission as the busniness competition law enforcer. While other countries such as Japan and the European Union have made the handling of cartel cases better. Therefore, this study discuss the comparison of handling cartel cases in Indonesia with Japan and the European Union. Through this comparison, the author reveals a variety of things in the handling of cartel cases in Japan and the European Union that can be applied in Indonesia such as the use of indirect evidence, the leniency program application, and forceful efforts authority by the institution of business competition law enforcement."

"Pembuktian dan pemberantasan kartel merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi hukum persaingan usaha di Indonesia akibat sulitnya upaya untuk membuktikan keberadaan mengingat sifat dasar kartel yang seringkali dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu, timbul model pembuktian menggunakan circumstantial evidence yang dilakukan menggunakan analisis ekonomi dan komunikasi. Meskipun demikian, selama dua dekade terakhir, hanya sepersekian dari kasus kartel yang terjadi dapat dibuktikan. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan terkait kemungkinan penerapan sistem whistleblower protection sebagai pendukung circumstantial evidence sebagai alat bukti dalam pemberantasan kasus kartel di Indonesia. Penelitian ini akan melakukan perbandingan dengan penerapan sistem whistleblower protection yang telah berlaku di Indonesia serta leniency program yang berlaku di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang menggunakan data sekunder yang berasal dari studi pustaka dalam menganalisis pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa meskipun memiliki konsep yang serupa, penerapan whistleblower protection system tidak serta merta dapat diaplikasikan ke dalam hukum persaingan usaha dikarenakan keberlakuan whistleblower protection di Indonesia pun belum berlangsung secara maksimal. Penelitian ini memberikan saran kepada Pemerintah untuk mendalami urgensi sistem pengampunan dalam pemberantasan kartel, dengan menyempurnakan aplikasi whistleblower protection system yang berlaku di Indonesia.

---

Abolishing cartels is one of the most pressing issues regarding competition law in Indonesia simply due to the fact that there is a difficulty in detecting cartels as it is done quietly between competitors. Due to the pressing issues that occur, a new form of evidence develops which applies economic and communication analysis called circumstantial evidence. In spite of that, during the last two decades, only a few number of cartels have been proven and dealt with by corresponding law enforcers. This research focuses on a possibility of applying the whistleblower protection system in Indonesia as a means to support circumstantial evidence in abolishing cartels. This research will compare the application of Indonesia’s whistleblower protection system with the USA’s leniency program for cartels. The method used in this research is a juridical-normative approach, using secondary data from literature reviews to analyse the subject at hand. The result of this study indicates that even though the whistleblower protection system and the leniency program share similarities and base themselves on a comparable concept, applying one to the other would result poorly, as the whistleblower protection system in Indonesia still has its issues beforehand. This study provides suggestions to the government of Indonesia to increase its awareness on the urgency of an amnesty system on cartel abolishment by perfecting the whistleblower protection system that is applied in Indonesia."