Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsong Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara. Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yang siap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Peneliti menyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber daya puskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan; juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi ke pemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance 2014. This study was a quantitative research with cross sectional design features interview with key informants. From the analysis of the study variables mentioned that no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization and quality of health services. Researchers suggested that the health departement in Ketapang Regency to adds resources center specially for the core professional such as doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment and primary health care medicines; by advocating to local governments for increase the health budget."

"ABSTRAKSistem Jaminan Sosial Nasional memberikan pertimbangan utama untuk memberikanjaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua rakyatIndonesia dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidupdengan layak. Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanankesehatan primer sebagai gatekeeper. Saat ini jumlah puskesmas di kota Malang sebanyak 15puskesmas, jumlah tersebut belum berubah sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, begitu jugadengan jumlah dokter di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapanpuskesmas kota malang dalam menyongsong SJSN tahun 2014. Penelitian ini merupakanpenelitian deskriptif analitik dengan pendekatan Cross Sectional serta wawancara mendalampada informan dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlahpuskesmas serta kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan menyebabkan ketidaksiapanpuskesmas dalam menyongsong SJSN tahun 2014.

---

ABSTRACTUniversal coverage gives primary consideration to provide a comprehensive social securityfor all Indonesian people, so that all the people of Indonesia can obtain optimal health statusin order to work and live decently. Universal coverage a major milestone in the era of healthcare is primary health care as a gatekeeper. Currently the number of health centers in the cityof Malang as much as 15 health centers, that number has not changed since the year 2010until the year 2013, as well as the number of doctors in the health centers. This study aims toanalyze the city primary health center readiness in facing National Social Insurance in2014. This research is a descriptive analytical cross-sectional approach and in-depthinterviews with informants and the literature study. The results showed that the limitednumber of health centers and the lack of availability of health centers lead to unpreparednessin facing National Social Insurance in 2014."

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuaidengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikankebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifatpromotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapiFormularium Nasionaldengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanankesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of Health Regulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors in

Primary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the first contact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment of

diseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.

In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role of

other health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructure

of puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitative

research with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11

people toexplorein depthinformation. The results showed that all

threepuskesmasare lessreadytoimplementthe policy. It is recommended that

puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotive

and preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement

NationalFormulariumwith needed medicines in primary health care facilities,

GarutHealth Office makes the development of health planning in the region by

integratingallaspectsandin doingrenovationsorcreatea newbuildingpus kesmasshouldfollowtechnicalguidelines forbuildingsandinfrastructure of puskesmas."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang utama dalam mengakses pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain implementasi kebijakan publik, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini merupakan penelitian desk research dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah, jenis, distribusi, dan mutu yang belum terpenuhi

---

This final task discusses about the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspects of health human resources. Primary health care is a major gateway in accessing health services in the era of National Health Insurance. Primary health care is the key to seeing success the program. This study aims to determine the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspect of health human resources. The theories used to explain this study include implementation of public policy, health insurance, and health services. This final task is a study desk research with methods of data collection through the study of literature. The result of this research is the implementation of the program JKN the level of primary health care in the aspect of health human resources is not gone well. It can be seen from the quantity, type, distribution, and quality that has not been fulfilled."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit.Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada.Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU.

---

In order to improve the quality of hospital services in Indonesia, one of the government?s efforts is a system of Public service Agency (BLU). So the government hospitals in Indonesia are required to implement this system public service agency.The purpose of this study was to get an overview from identification aspects of a Public Service Agency requirements, the elaboration of regulatory, human resources and hospital performance.

This research is a type of observational study with a qualitative and quantitative approach through interviews, document review techniques and questionnaires. The study was conducted in three Army hospital with ten people as the informants.

The results showed that all three hospitals ever prepare requirements and ready to be BLU in term of substantive requirements, technical, administrative and human resources. Performance and financial services increased in 2014 with the passage of National Health Insurance (JKN) implementation. Elaboration of internal policies related to BLU unclear and actual implementation is not clear yet.

This study suggests that Army hospital can be advisable to obtain the status of full BLU. It gradually starts from the Hospital level two Dustira and was followed by two other hospitals by learning and imitating of the Hospital who already have the status of Public service agency."

"Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan mengimplementasikan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas. Kebijakan implementasi KRIS JKN akan berdampak pada tata kelola rumah sakit dan diperlukan penyesuaian sumber daya dan proses manajemen RS. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro yang cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta yang terbesar dan didominasi pasien JKN dengan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN. Penelitian ini kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi sarana dan prasana, telaah dokumen dan wawancara mendalam sembilan informan. Persentase pencapaian kesiapan sarana dan prasana Gedung Bi’r Ali untuk memenuhi 12 kriteria KRIS JKN sebesar 76% dan 8 kriteria masih perlu penyesuaian kebutuhan; kesiapan pendanaan belum sepenuhnya siap; para informan sudah memiliki pengetahuan terkait rencana implementasi KRIS JKN dan sikap yang mendukung implementasi KRIS JKN; kesiapan metode belum terpenuhi seluruhnya yaitu belum adanya SK Direktur pembentukan tim khusus persiapan KRIS JKN, proses re-akreditasi sedang berjalan dan pencapaian kepatuhan clinical pathway belum memenuhi standar. RS Aisyiyah Bojonegoro harus membentuk tim khusus untuk persiapan KRIS JKN, mematangkan persiapan re-akreditasi dan meningkatkan penerapan clinical pathway dan evaluasi kepatuhan terhadap clinical pathway yang telah ada.

---

The National Social Security Council (DJSN) will gradually implement the JKN KRIS policy starting January 1, 2023. The implementation of KRIS JKN will have an impact on hospital governance, the need to adjust the needs of hospital resources and management. Aisyiyah Bojonegoro Hospital is located in Bojonegoro Regency with 98.76% UHC, is the largest private hospital and dominated by JKN patients with BOR is 67.79%. This study aims to describe the readiness of resources, management processes and follow-up plans for Aisyiyah Bojonegoro Hospital for the KRIS JKN implementation. This study is qualitative with case study design. Collecting data through observation of facilities and infrastructure, review of documents and in-depth interviews. The percentage of readiness of the Bi'r Ali Building facilities and infrastructure for the JKN KRIS is 76% and 8 criteria still need to be adjusted to the needs; the funding readiness is not fully ready; the informants already have knowledge regarding the KRIS JKN implementation plan and attitudes that support the implementation of the JKN KRIS; the preparation of methods for the implementation of KRIS JKN has not been fully fulfilled, namely the absence of a Director's Decree for the formation of a special team for the preparation of KRIS JKN, the accreditation process is ongoing and applying the clinical path does not meet the standards. Aisyiyah Bojonegoro Hospital must form a special team to prepare for the JKN KRIS, finalize re-accreditation preparations and improve the application of clinical pathways and evaluate compliance with existing clinical pathways"

"Banyak tantangan yang dihadapi Sistem Informasi Kesehatan, khususnya pada sarana pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang. Indonesia salah satunya, yang berada dalam upaya pergerakan dari sistem manual menuju sistem elektronik. Bersamaan dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membutuhkan sistem berbasis komputer sebagai cara untuk klaim biaya perawatan pasien. Rumah sakit mulai beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Tujuan penelitian adalah mengambarkan Kesiapan Rumah Sakit untuk Implementasi Rekam Medis Elektronik dalam Menyambut Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian di Rumah Sakit X, dengan 3 variabel utama; kesiapan sumber daya manusia, kesiapan organisasi dan pertimbangan untuk penerapan JKN. Data dikumpulkan melalui review restrospektif dokumen rekam medis dan wawancara mendalam pada SDM level operasional dan manajemen. Hasil yang didapatkan organisasi dan infrastruktur IT mulai mengembangkan RKE, pergerakan level manajemen sudah menuju RKE. SDM level masih membutuhkan sosialisasi dan training.

---

There are many challenges facing health information systems, particularly in health care facilities of developing countries; Indonesia being one of them. Along with the implementation of National Health Insurance (which requires computerbased systems to track cost of care for patients), Indonesia is moving from a manual system to a electronic system. Many hospitals in Indonesia have already begun this process. The purpose of the study is to describe hospital readiness in anticipating the application of electronic medical record system for the national health insurance. There are two main variables: readiness of human resources, and organizational readiness for implementation of national health insurance (JKN). Data was collected through a retrospective review of medical records, documents, and in-depth interviews of human resources at the operational and management level. Once research was completed, the organization began to develop an Electronic Medical Record IT infrastructure. Progress has so far taken place mostly at the RKE management level. Operational levels still need socialization and training."

"Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan sistem dan insfrastrukturkesehatan khususnya Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai provider BPJS untukmengimplementasikan progam universal health coverage dalam SJSN. Tujuanpenelitian untuk mengetahui kebutuhan tempat tidur di Kabupaten BolaangMongondow Propinsi Sulawesi Utara dalam implementasi program SJSN.Metode penelitian yaitu penelitian operasional yang membuat estimasi danproyeksi kebutuhan tempat tidur, Pendekatan kualitatif dengan indepth interview(wawancara mendalam) kepada informan tertentu juga dilakukan agar dapatgambaran strategi kebijakan. Hasil penelitian yaitu estimasi jumlah TT tahun2013 antara ketersediaan TT dan kebutuhan TT mencukupi. Proyeksi jumlah TTtahun 2018 dan tahun 2023 yaitu kebutuhan TT meningkat tetapi ketersediaankurang. Strategi kebijakan yaitu pemerintah daerah membangun RS tipe C danakan mengembangkan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan.Hasil penelitian ini lebih lanjut diarahkan kepada pemerintah Kabupaten BolaangMongondow......The Indonesian government has to reform the health system and infrastructure inparticular hospitals and health centers as providers BPJS for implementationuniversal health coverage program in the Social Security System. Researchpurposes to determine the bed needs in Bolaang Mongondow Regency NorthSulawesi Province in SJSN program implementation. Research methods thatoperational research to make estimates and projected needs bed, qualitativeapproach with indepth interview to specific informants also done in order tooverview policy strategy. The results are estimates of the number of beds in 2013between the availability of beds and beds needs sufficient. Projected number ofbeds in 2018 and in 2023 the need for beds increased but the availability is less.Policy strategies that local governments establish hospitals type C and willdevelop PHC Non Care into Care PHC. Results of this study further directed togovernment Bolaang Mongondow Regency."