Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia tahun 2009-2011 sebagai upaya politik perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisa latar belakang, alasan-alasan, formasi kepentingan dan kondisi-kondisi yang mendorong Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia tersebut. Interdependensi ketenagakerjaan lintas-negara akibat migrasi global, proses pembuatan kebijakan (policy making process), serta konsep politik luar negeri dan diplomasi menjadi kerangka analitis yang digunakan dalam menganalisa fenomena politik perlindungan pekerja migran Indonesia yang dibahas dalam skripsi ini.

---

This thesis is a work of qualitative research that aimed and conducted to describe and explain the Government of Indonesia?s Placement Moratorium Policy of Indonesian Migrat Domestic Workers into Malaysia in 2009-2011 as an effort by Susilo Bambang Yudhoyono?s Governance to raise the protection for Indonesian Migrant Workers abroad. This reseach tries to identify and analyze the background, justification, formation of actors and interests, and conditions that pushed the Government of Susilo Bambang Yudhoyono to adopt and implement this policy. The concepts of policy-making processes, inter-state workforce?s interdependence as a result of global migration, the concept of foreign politics and diplomacy will be used as conceptual and analitical frameworks in order to analyze the phenomenon of this politics of Indonesian migrant workers? protection that prescribed in this research."

"The presence of Indonesia Migrant Workers (Tenaga Kerja Indonesia, TKI) in Malaysia has proven to provide economic as well as social contribution beneficial for both countries. However, apart from this positive implication. It still process crucial problem of the unoptimized protection of TKI. It is not a respective domestic problem of the two countries. It is rather a bilateral problem that must be settled through sinergized policy of both countries. The system of institutional structure of the state policy and the role of business people involved in manpower in both countries need to be reorganized for the purpose of policy revitalization to ensure the good sending, replacement and protection of TKI in Malaysia. In the future, elements of policy of both countries must be guaranteed to be functional effectively. It is crucial due to the fact that TKI occupies strategic position for the acceleration of development in Malaysia and as valuable source of foreign exchange for Indonesia. TKI is potential to boost the enhanced quality of bilateral relation in economic, political, social as well as cultural spheres."

"Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium ke Negara Arab Saudi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia kelak. keduanya ditinjau berdasakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus terutaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Moratorium ini mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat membenahi sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi salah satunya dengan menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

---

This thesis provides a comprehensive explanation of the Indonesian government can implement a moratorium on the Sending of Indonesian Domestic Migrant Workers to Saudi Arabia. through a moratorium on policy to the State of Saudi Arabia. both are reviewed based on Undang 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In this study, the literature study and interview with the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers.

The results of this study reveal that the government's consideration in imposing a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Saudi Arabia is due to the many cases of human rights violations experienced by Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia. This moratorium encourages the Indonesian government to improve the protection system of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, one of them by agreeing to a Memorandum of Understanding (MoU) between the governments of Indonesia and Saudi Arabia."

"Skripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

---

This study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia, and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries."

"Angka kekerasan yang semakin meningkat terhadap buruh migran Indonesia selama tahun 2004-2010 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, khususnya perempuan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2010 belum berperspektif perlindungan. Partisipasi politik gerakan buruh migran perempuan dan kelompok buruh migran perempuan yang merupakan aktor informal dalam tahap penyusunan kebijakan adalah penting sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori representasi dan partisipasi politik perempuan dalam kebijakan dari Joni Lovenduski dan teori feminisme sosialis dari Iris Young sebagai teori utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis dan menggunakan purposive sampling untuk mewawancarai buruh migran perempuan yang bekerja dan pernah bekerja di Malaysia. Sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen.Temuan dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik gerakan perempuan buruh migran dan kelompok buruh migran seperti LSM, Serikat Buruh dan Asosiasi Buruh dalam penyusunan kebijakan belum diperhatikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Partisipasi politik kedua-nya masih masuk dalam klasifikasi marginal dan bukan insider karena tidak dapat memasukkan debat kebijakan gender dalam kebijakan perlindungan buruh migran. Konsep kapitalisme dan patriarkhi yang terjadi pada fenomena pengiriman buruh migran perempuan Indonesia, menyebabkan buruh migran perempuan Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia terkena kekerasan selama tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.Implikasi teori menunjukkan bahwa teori Lovenduski yang menyatakan ketika gerakan perempuan dan agensi kebijakan perempuan didukung oleh Negara dan menjadi insider, maka partisipasi politik perempuan dalam kebijakan akan meningkat, tidak dapat terjadi di Indonesia. Pelabelan ranah domestik bagi buruh migran perempuan Indonesia dan tidak adanya pemberdayaan gerakan perempuan yang mandiri dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010), membuat buruh migran perempuan mengalami kekerasan kapitalisme berupa patriarkhi pengupahan seperti teori yang dikemukakan oleh Iris Young.

---

The evidence suggests that there has been a significant increase in violence against Indonesian women migrant workers in the period 2004-2010 and it is show that the quality of the protection policy in the Susilo Bambang Yudhoyono era, has not conveyed a protection perspective. The political participation of the informal actor in the policy making process such as the women?s migrant workers movement and the interest groups of migrant workers is very necessary in the process of democratization in Indonesia.

As a theoretical framework, this research used the representation and women?s political participation in the policy theory of Joni Lovenduski and the socialist feminism theory from Iris Young as the main theory. The research method used is qualitative. The research type is a descriptive analysis and used a purposive sampling for doing interviews with women migrant workers currently working or had ever worked in Malaysia. The data collection method is by indepth interview and document study.

The research for this study found that the political participation of the women migrant workers? movement and the interest groups of migrant workers such as NGO?s and workers? associations in the policy making process is not being given proper attention yet in the Susilo Bambang Yudhoyono era. Their political participation is still in the classification as marginal and not as an insider. That classification means that the gender policy debate almost totally overlook the protection policy toward migrant workers. The concept of capitalism and patriarchy that occurred towards the placement of Indonesian women migrant workers has caused Indonesian women migrant workers to experience violence in all phases of the pre-placement, placement and post-placement processes, especially for those who work or have worked in Malaysia.

The theory implication shows that the theory of Lovenduski which stated that when the women?s movement and interest groups of migrant workers are supported by the state and becomes an insider, then the women?s political participation can increase, but as yet this has not happened in Indonesia. The labeling of the domesticity area for women migrant workers and the absence of women?s empowerment during the Susilo Bambang Yudhoyono era of 2004- 2010, lends further support to the oppression of women migrant workers and as capitalistic in nature and as a form of patriarchal payment like that which Iris Young described in her theory."

"Penempatan buruh migran ke Saudi Arabia merupakan program nasional yang strategis. Penempatan ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia dan mendorong pemasukan devisa negara. Meningkatnya buruh migran informal ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh faktor penarik dan pendorong maupun peran PJTKI dalam proses penempatan buruh migran. Peningkatan ini secara kuantitas ekonomis berdampak pemasukan devisa negara dan ekonomi keluarga di desa melalui kiriman remitan bagi buruh migran berhasil. Numun tidak sedikit masalah dialami buruh migran selama proses penempatan ke Saudi Arabia, akibat masih lemahnya perlindungan, jaminan kesejahteraan sosial dan kualitas kompetensi maupun lemahnya monitoring dan pengawasan pemerintah terhadap PJTKI.Penelitian ini, mengambil kasus buruh migran Ke Saudi Arabia desa Lemahmakmur, Karawang. Tujuannya mendeskripsikan kondisi buruh migran sejak rekrutmen, hubungan kerja di Saudi Arabia sampai kepulangan ke daerah asal, dan mendeskripsikan posisi buruh migran terhadap PJTKI dan majikan. Mendeskripsikan faktor-faktor mempengaruhi motivasi buruh mig ran memutuskan bermigrasi ke Saudi Arabia, Mengembangkan strategi kebijakan sosial penempatan buruh migran ke Saudi Arabia. Penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran mengenai suatu fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian, bagaimana dan mengapa terjadi hubungan fenomena tersebut. Peneepatan kualitatif berdasarkan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran kon lisi meningkatnya buruh migran ke Saudi Arabia, dan besarnya resiko sosial yang dialami selama proses penempatan, tetapi buruh migran tetap termotivasi memutuslan bermigrasi ke Saudi Arabia.Dari basil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: (a) motivasi buruh migran memutuskan bermigrasi ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh faktor penarik (pull factors) berupa kondisi perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara Saudi Arabia, dan adanya kelas sosial yang membutuhkan pekerja informal dornestik sebagai bagian gays hidup sosial masyarakatnya., Saudi Arabia membutuhkan pekerja sektor informal dan Indonesia tanpa. pendidikan dan keterampilan khusus. Secara ekonomis sosiologis, bahwa dengan upah tinggi dan melakukan ,haaah haji karena kesamaan agama Islam merupakan alasan kuat memilih Saudi Arabia sebagai tujuan migrasi. (b) faktor pendorong (push factors) mempengaruhi motivasi buruh migran memutuskan bermigrasi kerja ke Saudi Arabia. Akibat kondisi struktural sosial ekonomi dalam negeri baik angkatan kerja meningkat, lapanaan kerja terbatas menyebabkan pengagguran yang sampai ke desa. Akibat perubahan lahan pertanian sebagai sumber lapangan kerja petani digunakan untuk areal industri_ Modernisasi pertanian program revolusi hijau rnerubah poly tingkah laku ekonomi dan hubungan ikatan sosial petani. Dampak lebih luas adalah hilangnya akses kesempatan kerja bagi petani miskin dan perempuan desa, pendapatan ekonomi menurun, pengguran tinggi yang proses selanjutnya mengakibatkan kemiskinan. Kondisi ini mendorong keluarga petani mencari alternatif untuk bekerja ke Saudi Arabia dengan harapan memperoleh kemandirian kerja, nilai ekonomi dan status sosial kehidupan keluarga lebih baik.Faktor fasilitasi PJTKI dalam proses penempatan berperan mempengaruhi motivasi buruh migran bermigrasi ke Saudi Arabia, sejak rekrutmen calon buruh migran di desa, bekerja di Saudi Arabia sampai kembali ke daerah asal, PJTKI urnumnya kurang mempunyai akses langsung ke desa, melalui perantara sponsor atau cal() melakukan rekrutmen di desa, mempertemukan talon buruh migran dengan PJTKI, menerima imbalan uang jasa dari PJTKI dan memungut uang tidak sedikit dari setiap calon buruh migran. Ketidaktahuan calon buruh migran mengurus persyaratan diperlukan, menimbulkan lahan pekerjaan baru bagi sponsor atau cabo. Besarnya peran PJTKI, sponsor atau cafo rnenciptakan ketergantungan talon buruh migran melalui promosi kerja dengan informasi harapan menjanjikan, pengurusan dokumen, sampai pemberian pinjaman untak biaya perjalanan ke Saudi Arabia dengan persyaratan pengembalian dua kali lipat total pinjaman. Akibat lemahnya mekanisme perlindungan proses rekrutmen di desa menyebabkan maraknya percaloan dan pemerasan, pemalsuan identitas sangat merugikan buruh migran.Kondisi buruh migran pekerja informal dalam proses penempatan ke Saudi Arabia. Mayoritas perempuan desa, pendidikan dan keterampilan rendah (unskilled labor). Pekerjaan ini secara sosial masih dipandang rendah, tidak dijamin hukum perburuhan baik Saudi Arabia maupun Indonesia. Lemahnya- jaminan perlindungan dan kesejahteraan, nilai kompetensi dan pengelolaan penempatan baik monitoring dan pengawasan pemerintah, informasi tentang hak, fungsi KBRI, kondisi kerja dan adat istiadat Saudi Arabia merupakan titik lemah penempatan ke Saudi Arabia. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar (bargaining position) buruh migran lemah terhadap majikan dan PJTKI. Akibatnya banyaknya masalah resiko sosial dialami buruh migran baik tindakan penipuan, pelecehan, dan penyiksaan maupun penganiayaan selama proses-rekrutmen di desa dan penampungan, saat bekerja di Saudi Arabia sampai kepulangan ke daerah asal. Namun demikian secara kuantitas ekonomis menunjukkan dampak perubahan sosial ekonomi. Tahun 2001 pemasukan devisa sebesar USD 4,2 milyar dari 1,2 juta buruh migran termasuk Saudi Arabia, dan penghasilan (remittances) terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga bagi buruh migran berhasil, dan kegiatan usaha di desa Lemahmakmur. (f) kebijakan sosial penempatan buruh migran ke Saudi Arabia adalah pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial dan perlindungan buruh migran. Integrasi keseimbangan aspek pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial- melalui upaya pembangunan manusia (human development) untuk peningkatan kemampuan (capability), peningkatan produktivitas dan pemberian jaminan kesejahteraan social. Perlindungan hukum dan politik untuk keseimbangan hak dan kewajibannya. melakukan kegiatan sosial dan berorganisasi di negara Saudi Arabia."

"Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia membuat mereka termasuk ke dalam kelompok rentan yang harus diberikan pelindungan maksimal. Dengan menggunakan state crime theory dan metode kualitatif dalam menganalisis, penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerentanan yang dimiliki perempuan pekerja migran dan bagaimana implementasi kebijakan One Channel System dapat memberikan pelindungan maksimal bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan antara perempuan pekerja migran domestik dan agen perekrut serta pemberi kerja atau majikan menempatkan perempuan pekerja tersebut ke dalam kerentanan yang berlapis, terutama rentan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Menurut teori state crime, hal tersebut tidak terlepas dari peran negara yang telah memfasilitasi pelanggaran itu sendiri. Pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia perempuan pekerja migran domestik termasuk ke dalam crime by omission. Sementara, pembentukan kebijakan One Channel System (OCS) sebagai upaya pelindungan terhadap perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia justru memiliki berbagai kekurangan dan menimbulkan munculnya celah baru yang membuat perempuan pekerja migran Indonesia semakin mengalami kerentanan. Sistem tersebut dinilai telah membatasi hak perempuan pekerja migran domestik di Malaysia dan mempersulit perempuan pekerja migran Indonesia dalam melakukan pendaftaran prosedural. Pada akhirnya, kebijakan One Channel System (OCS) yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia tidak memberikan pelindungan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran domestik di Malaysia dan tidak menjawab permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

---

The various human rights violations experienced by female Indonesian Domestic Sector Migrant Workers (PMID) in Malaysia make them a vulnerable group that must be given maximum protection. Using state crime theory and qualitative methods for analysis, this paper aims to examine the vulnerabilities faced by female migrant workers and how the implementation of the One Channel System (OCS) policy can provide optimal protection for Indonesian domestic workers in Malaysia. The analysis reveals that power imbalances between domestic migrant women and recruiting agents or employers place these women in layered vulnerability, particularly concerning human rights violations. According to state crime theory, this situation implicates the state itself for facilitating these violations. The Indonesian government's inaction regarding human rights abuses against domestic migrant women falls under crime by omission. Meanwhile, the establishment of the One Channel System (OCS) as a protective measure for PMID women in Malaysia has various shortcomings and introduces new vulnerabilities. The system is criticized for restricting the rights of Indonesian domestic workers in Malaysia and complicating their procedural registration. Ultimately, the One Channel System (OCS) created by the Indonesian and Malaysian governments fails to provide the necessary protection for domestic migrant women in Malaysia and does not address the longstanding issues they face."

"Bagi sebagian besar TKI , Malaysia merupakan negara tujuan utama dikarenakankedekatan kondisi geografis, sejarah dan budaya antara Indonesia dan Malaysia.Tingginya permintaan atas pekerja rumah tangga (Pekerja sektor domestik) diMalaysia menjadikan tenaga kerja yang berketrampilan dan berpendidikan rendahdi Indonesia bermigrasi ke Malaysia . Namun sayangnya TKI sektor domestik diMalaysia rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, hal inidapat dilihat dari banyaknya kasus dan permasalahan yang menimpa para TKIsektor domestik di Malaysia, Tesis ini membahas sejauhmana ketentuaninternasional, ketentuan nasional Indonesia dan Malaysia serta ketentuan dalamperjanjian bilateral kedua negara tersebut dalam melindungi TKI sektor domestikdi Malaysia.

---

AbstractMalaysia is the main destination for most of Indonesian domestic workers, due toa close connection of geographical proximity, historical and cultural betweenIndonesia and Malaysia. The high demand for domestic workers in Malaysiamakes low skilled and low educated workers in Indonesia migrate to Malaysia.Unfortunately, domestic workers in Malaysia are vulnerable to exploitation andviolations of human rights, which can be observed from number of cases andissues that affect the domestic workers in Malaysia. This research discusses howinternational law, the national law of Indonesia and Malaysia and also the bilateralagreement between the two countries governs the protection of Indonesiandomestic sector workers in Malaysia"