Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 133763 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silalahi, Andres Leiman
Evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dilihat dari perspektif prinsip-prinsip pengadaan = Evaluation of e procurement implementation in the Ministry of Finance working area according to the persective of the procurement principles
"Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan menurut perspektif prinsip-prinsip pengadaan tersebut.
Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, dan penyedia barang/jasa yang terdaftar sebagai pengguna SPSE Kementerian Keuangan serta berkaitan langsung dengan pelaksanaan e-procurement dalam memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur.
Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai rata-rata berdasar skala likert bahwa kuasa pengguna anggaran, pejabat pebuat komitmen, panitia pengadaan, dan penyedia barang/jasa menyetujui e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan telah memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dengan beberapa masukan di tiap-tiap dimensinya.
Clause 5 of The Presidential Regulation No. 54 year 2010 as twice amended by The Presidential Regulation No. 70 year 2012, states that the government procurement should apply the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable. This study aimed to evaluate e-procurement implementation according to the perspective of the procurement principles.
The evaluation was conducted by investigating the perception of the authorized budget, commitment officer, procurement committee, and the suppliers of the goods/service procurement that registered as users of SPSE Ministry of Finance, as well as directly related to e-procurement impelementation in fulfilling the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable. This research used a descriptive quantitative approach through questionnaires, interview, direct observation, and literature study.
The research result shows that on average the authorized budget, commitment officer, procurement committee, and the suppliers agree that e-procurement in ministry of finance area teritory have fulfilled the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable with several inputs in each dimension."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T36800
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Sukmono
Evaluasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) melalui sistem e-pengadaan pemerintah (SePP) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika = Evaluation of e-procurement on sistem e-pengadaan pemerintah (SePP) in the Ministry of Communication and Information
"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi dimensi (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (4) efisiensi proses pengadaan, (5) monitoring dan audit, dan (6) akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan untuk menyelidiki persepsi pengguna yang terdaftar pada Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun online. Teknik analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif yang didahului dengan uji validitas dan reliabilitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden, baik panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa, menyetujui bahwa pelaksanaan e-procurement berjalan dengan baik sesuai tujuan di atas. Dimensi transparansi dan akuntabilitas mendapatkan tingkat persetujuan tertinggi, sedangkan dimensi yang akses pasar dan persaingan usaha yang sehat mendapatkan tingkat persetujuan terendah.
This study aims to evaluate the accomplishment of the e-procurement objectives as regulated in The Presidential Regulation No.54 year 2010 involving dimensions: (1) transparency, (2) accountability, (3) market access and healthy business competition, (4) procurement process efficiency, (5) monitoring and auditing, and (6) real time information access. The evaluation was conducted by investigating the perception of users which have been listed in Electronic Government Procurement System (SePP) Ministry of Communication and Information through both offline and online questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics with validity and reliability test at the beginning.
The research result shows that respondents, the procurement committee and the suppliers of goods/service as well, agree that e-procurement process runs well and can accomplish its objectives. Transparency and accountability dimensions get the highest perception level while market access and healthy business competition dimension gets the lowest one."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T36797
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ferdi Sjaiful
Evaluasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) : studi kasus pada Sekretariat Presiden Jakarta = Evaluation of electronic procurement (e-procurement) a case study at the Presidential Secretariat Jakarta
"Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi responden, baik pejabat organisasi pengadaan dan penyedia barang/jasa, yang terlibat langsung pengadaan barang/jasa di Sekretariat Presiden Jakarta serta dengan menghitung tambahan manfaat dan tambahan biaya yang diperoleh dari pelaksanaan e-procurement.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di Sekretariat Presiden Jakarta telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan e-procurement dan tambahan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan e-procurement lebih besar dari tambahan biaya yang harus dikeluarkan.
This thesis aims to evaluate the accomplishment of e-procurement purposes on the basis of President Regulation Number 54 / 2010 covering the improvement of transparancy and accountability, market access, and the promotion of fair and open competition, efficient procurement process, monitoring and audit, not to mention real time information access. Evaluation is conducted by studying respondent perception both procurement officials and suppliers, who are involved directly in procurement at the Presidential Secretariat Jakarta and calculating marginal benefit and marginal cost which result from conducting e-procurement.
This research applies descriptive quantitative approach. Therefore the writer carried out questionaires, direct obervation, and literature study. The findings of the research are: 1. e-procurement at the Presidential Secretariat has been has achieved e-procurement purposes, 2. marginal benefit from e-procurement is bigger than its marginal cost."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T38617
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riri Ananingdyah
Keautentikan dokumen dalam e-procurement pada pengadaan barang / jasa pemerintah ditinjau dari uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (analisis penerapan e procurement pada penyelenggaraan sistem elektronik LPSE Kejaksaan RI) = The document s authenticity in e-procurement on procurement of goods services based on act of 11 2008 on information and electronic transactions (analysis of implementation of e procurement on the implementation of electronic systems lpse prosecutor) / Riri Ananingdyah
"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56654
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gumay Khotibul Umam
Open innovation dalam penerapan teknologi e-procurement pada PT Aplikanusa Lintasarta = Open innovation in the application of e-procurement technology at PT Aplikanusa Lintasarta
"Praktik e-procurement cukup populer dibahas dalam 10 tahun belakangan ini. Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik telah digunakan di berbagai sektor, khususnya sektor pemerintahan dan privat. Selain itu, banyak inovasi-inovasi yang telah diterapkan dalam teknologi e-procurement. Dalam penelitian ini akan fokus pada sektor privat dan melihat bagaimana mekanisme inovasi terbuka yang diterapkan dalam sistem e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis secara mendalam inovasi terbuka dalam penerapan teknologi e-procurement pada perusahaan PT Aplikanusa Lintasarta. Data penelitian ini melibatkan beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tim pengembangan e-procurement, mitra pengembang e-procurement dan mitra rekanan DRM. Hasil data penelitian menemukan bahwa dalam proses inisiasi inovasi terbuka berawal dari minimnya fitur aplikasi IIPS dan ketidakmampuan tim internal untuk memfasilitasi inovasi berkelanjutan. Inisiasi pengembangan inovasi e-procurement dilakukan dengan metode tender dengan beberapa pertimbangan dari internal maupun eksternal. Pengaruh pertimbangan eksternal menjadi salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam menentukan hasil teknis. Selain itu, e-procurement dapat memberikan dampak pada sektor efisiensi. Efisiensi ini paling berpengaruh pada aspek efisiensi anggaran dan otomasi bisnis proses. Kemudian, dalam penelitian ini menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan inovasi terbuka. Faktor pendorong yang paling berpengaruh merupakan dukungan manajemen. Namun, apabila tidak dukung dengan anggaran yang cukup, maka aspek anggaran menjadi sektor penghambat yang paling berpengaruh. Oleh karena itu, dalam implementasi inovasi terbuka yang diterapkan di e-procurement cukup berhasil, nanun perlu dukungan dari manajemen dengan realisasi anggaran yang cukup agar dapat terus cepat berinovasi.
The practice of e-procurement is quite popular in the last 10 years. Electronic-based procurement of goods and services has been used in various sectors, especially the government and private sectors. In addition, many innovations have been implemented in e-procurement technology. In this study, we will focus on the private sector and see how open innovation mechanisms are implemented in the e-procurement system. This study uses qualitative methods and analyzes in depth open innovations in the application of e-procurement technology at the company PT Aplikanusa Lintasarta. This research data involves several informants who are directly involved in decision making, e-procurement development team, e-procurement development partners and DRM partners. The results of the research data found that the process of initiating open innovation started with the lack of IIPS application features and the inability of the internal team to facilitate continuous innovation. The initiation of the development of e-procurement innovation is carried out using the tender method with several considerations from internal and external. The influence of external considerations is one of the most influential aspects in determining technical results. In addition, e-procurement can have an impact on the efficiency sector. This efficiency has the most influence on aspects of budget efficiency and business process automation. Then, in this study analyze the incentive and inhibiting factors in the application of open innovation. The most influential driving factor is management support. However, if it is not supported by an adequate budget, then the most influential inhibiting factor is the budget aspect. Therefore, the implementation of open innovation implemented in e-procurement is quite successful, but support from management is needed with the realization of sufficient budget allocations in order to continue to innovate quickly."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puspa Maharani
Legalitas kontrak perdaganagan elektronik e-commerce melalui internet di tinjau dari aspek hukum perdata = Contract legality of electronic commrce (E-commerce) through the internet in the review of civil law aspect
"ABSTRAK
Dengan perkembangan teknologi informasi msaat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru di mana transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan. Adapun maraknya transaksi elektronik tersebut bernama e commerce. Dikarenakan transaksi tersebut tidak mempertemukan atau memperlihatkan para pihak ssat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan legalitas dari perjanjian yang mereka sepakati dan pembuktian pada saat salah satu pihak melakukan wanprestasi serta hukum mana yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut."
Universitas Indonesia, 2012
T29832
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Velasri Vebraudia
Analisis pengendalian aktifitas terhadap risiko pada pengadaan barang danjasa secara elektronik pada PT JKL = Activity control analysis toward the risk in electronic procurement goods and services in PT JKL
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian aktifitas terhadap risiko yang akan terjadi pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada PT JKL terhadap tahapan-tahapan yang terjadi dalam fungsi pengadaan barang/jasa sehingga dapat meminimalisasikan risiko yang akan muncul. Proses pengadaan barang dan jasa pada PT JKL telah dilaksanakan secara elektronik dengan bantuan e-Procurement. Penggunaan e-Procurement sejak tahun 2005 telah membantu PT JKL untuk melakukan pengawasan yang optimal kesemua unit dan anak perusahaan PT JKL.
Selain pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa diperlukan pengendalian atas aktifitas yang terjadi. Pengendalian aktifitas merupakan sarana pengelolaan risiko diperlukan PT JKL untuk dapat meminimalisasi risiko yang dapat terjadi. Pengendalian aktifitas yang dilakukan oleh PT JKL dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa dari pengajuan permintaan pengadaan barang sampai dengan penerimaan barang pada gudang telah cukup memadai sehingga risiko-risko yang ada dapat diminimalisasi.
This study aims to analyze the control activity on the risk in electronic procurement of goods and services at PT JKL toward the stages in goods and services functions procurement so as to minimize the risks. The process of procurement goods and services at PT JKL has been implemented in electronically as e-Procurement. PT JKL has been using e-Procurement since 2005 and its has helped PT JKL to perform optimal control in all corporate units and its subsidiary.
Besides supervision in all units, PT JKL needs control over its activities. Activity control means the risk management in PT JKL to minimize risks that may occur. Activity control is conducted by PT JKL in every stage of procurement goods and services process from procurement goods and services submission until receipt a goods in warehouse is already sufficient so the risk will be minimized."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fauzan Abdul Azis
Pajak atas transaksi e-commerce: komparasi aturan dan praktek di Indonesia dan sejumlah negara lain = Taxes on e-commerce transactions: comparison of rules and practices in Indonesia and some other countries
"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia dan beberapa negara yang dipilih serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi aturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Perbandingan peraturan pajak atas transaksi e-commerce dilakukan untuk negara Amerika Serikat, Uni Eropa, China dan Singapura. Amerika Serikat, Uni Eropa dan China dipilih karena transaksi e-commerce paling banyak terjadi di negara-negara tersebut sehingga menjadi rujukan dalam peraturan pajak transaksi e-commerce di negara-negara lain.  Kesimpulannya, transaksi e-commerce dapat dikenakan PPN atau PPh tergantung pada karakteristik kegiatan ekonomi di negaranya. AS lebih beroritensai pada aktivitas produksi sehingga lebih berfokus pada PPh badan sedangkan Uni Eropa dan Singapura aktivitas ekonomi negaranya lebih kuat pada sektor perdagangan dan konsumsi sehingga lebih berfokus pada PPN dan pajak penjualan. China, meskipun merupakan negara produksi terbesar, berfokus pada PPN dengan memberikan banyak insentif pajak untuk mendorong transaksi e-commerce menggunakan platform marketplace domestik. Di Indonesia, transaksi e-commerce dikenakan PPN serta subjek luar negeri penyelenggara e-commerce diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam UU no 2 tahun 2020. Pemerintah kemudian membuat beberapa peraturan pelaksana yang mengatur penetapan penyedia jasa luar negeri sebagai BUT dan PKP. Pengenaan PPN atas e-commerce yang dipotong oleh penyedia platform marketplace (PMSE) akan memudahkan administrasi pajak dan menjadikan penjualan secara e-commerce setara dengan penjualan secara tradisional (non-e-commerce). Tantangan bagi pemerintah untuk memberlakukan ketentuan pajak atas transaksi e-commerce adalah kemungkinan resistensi bahkan counter action dari negara dari mana perusahaan berasal, khususnya AS
This study aims to compare the tax rules on e-commerce transactions in Indonesia and selected countries and to evaluate the obstacles faced in implementing tax rules for e-commerce transactions in Indonesia. This research was conducted with a literature study. Comparison of tax regulations on e-commerce transactions carried out for the United States, European Union, China and Singapore. The United States, the European Union and China were chosen because e-commerce transactions occur most frequently in these countries so they become references in e-commerce transaction tax regulations for other countries. In conclusion, e-commerce transactions may be subject to VAT or income tax depending on the characteristics of economic activity in the country. The US is more concerned with production activities so it is more focused on corporate income tax while the European Union and Singapore have stronger economic activity in the trade and consumption sectors so they are more focused on VAT and sales tax. China, although it is the largest production country, it focuses on VAT by providing many tax incentives to encourage e-commerce transactions using their domestic marketplace platform. In Indonesia, e-commerce transactions are subject to VAT and foreign subjects implementing e-commerce transactions are treated as permanent establishments and subject to income tax in accordance with the provisions in Law no 2 of 2020. The government then makes several implementing regulations governing the designation of foreign service providers as BUT (permanent establishment) and PKP. The imposition of VAT on e-commerce that is deducted by the marketplace platform (PMSE) provider will facilitate tax administration and make e-commerce sales equivalent to traditional (non-e-commerce) sales. The challenge for the government to impose tax provisions on e-commerce transactions is the possibility of resistance and even counter action from the country from which the company originates, especially the US."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hari Prasetyo
Analisis dan perumusan strategi e-bisnis pada produk uang elektronik PT XYZ = E-business strategy analysis and formulation on PT XYZ’s electronic money product
"Dengan pesatnya perkembangan internet di Indonesia, diiringi dengan makin pesatnya pertumbuhan e-commerce, sarana pendukung kegiatan jual-beli secara online juga mulai berkembang, salah satunya adalah alat pembayaran. Salah satu dari alat pembayaran yang ada untuk e-commerce adalah uang elektronik (emoney). PT. XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran elektronis juga mencoba untuk terjun ke dalam bidang pembayaran ecommerce dengan mengeluarkan produk uang elektronik. Uang elektronik yang dikembangkan PT. XYZ adalah alat pembayaran berbasis server.
Namun setelah menjalankan bisnisnya selama setahun, jumlah nasabah dan transaksinya masih sangat jauh dari yang ditargetkan. Dengan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Dave Chaffey, penelitian ini berusaha untuk merumuskan strategi-strategi e-bisnis dan keputusan-keputusan strategis yang tepat agar produk uang elektronik PT. XYZ dapat bersaing dan mendapatkan keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan kompetitor sejenis dan produk pengganti lainnya. Terdapat tiga tahapan yang telah dijalankan pada penelitian ini, yaitu tahapan strategic analysis, strategic objectives, dan strategy definition.
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi: dokumen business plan uang elektronik PT. XYZ, serta hasil wawancara dan diskusi dengan anggota tim uang elektronik PT. XYZ. Hasil penelitian yang didapatkan kemudian diverifikasi dan didiskusikan kembali oleh anggota tim dan disetujui bahwa strategi-strategi ebisnis yang dirumuskan telah sesuai dengan aspirasi para anggota tim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan dari sudut pandang e-bisnis kepada PT. XYZ dalam menjalankan bisnis uang elektroniknya dengan lebih baik.
With the rapid development of internet in Indonesia, followed by the rapid growth of e-commerce, the supporting system for buying and selling online also growing, payment instrument is one of them. E-money is one of many available payment instruments for e-commerce transactions. PT. XYZ as one of the company that engage in electronic payment business try to compete in providing payment instrument for e-commerce with issuing its own e-money product. The e-money that developed by PT. XYZ is server based.
However after running for about a year, the number of customers and transactions are far from the expected targets. Using the methodology developed by Dave Chaffey, this study is trying to formulate right e-business strategies and key strategic decisions for PT. XYZ’s e-money business in order to compete and gain competitive advantage compared to other similar competitors and other substitute products. There are three steps performed on this research: strategic analysis, strategic objectives, and strategy definition.
Sources of data used in this study include: PT. XYZ’s electronic money business plan document, and interviews and discussions with team members of PT. XYZ's electronic money team. Research results obtained and discussed again later verified by the team members and agreed that e-business strategies has been formulated in accordance with the aspirations of the team members. The results of this study are expected to provide direction from the point of view of e-business to PT. XYZ of doing business with the electronic money."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid P. Lestari
Kontrak jual beli secara online dalam perspektif Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
"Saat ini dunia dalam era globalisasi dan, mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang teknologi. Dalam hal ini juga termasuk teknologi komunikasi. Perkembangan jasa komunikasi yang paling mutakhir adalah dalam penyelenggaraan jasa multimedia. Terobosan penting dalam bidang teknologi ini adalah penyatuan komunikasi dengan komputer yang biasa kita sebut dengan internet. Di samping perkembangan komunikasi, perdagangan juga mengalami perkembangan, yakni perdagangan yang dilakukan melalui internet yang lebih popular dengan nama e-commerce.
Di masa yang akan datang, perdagangan melalui internet ini akan dapat menyaingi perdagangan secara konvensional karena e-commerce lebih efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaan e-commerce pada saat ini masih 'terdapat beberapa kendala, yakni dari masalah keamanan, masalah yurisdiksi dan solusi hukumnya. Perdagangan konvensional biasanya dituangkan dalam kontrak baku tertulis, namun dalam e-commerce dituangkan dalam kontrak baku online. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh kontrak baku online terhadap hubungan hukunl dan tanggung jawab perusahaan online pada konsumen e~commerce.
Dalam penyusunan tesis ini, Penulis melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data Studi literatur, yaitu penelitian yang* mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang berupa. buku-buku kepustakaan, dokumen, maupun bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian Penulis. Dan data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan norma hukum positif.
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kontrak baku dalam perdagangan biasa sama dengan kontrak baku dalam e-commerce hanya bentuk penuangannya saja yang berbeda. Dan Kontrak Baku Online dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berkontrak menurut Pasal 1320 BW. Juga dalam pelaksanaan e-commerce masih tersandung dengan masalah keamanan dan masalah yurisdiksi. Dan dalam penuangan kontrak baku ini, pemerintah telah membuat peraturan yang melindungi para konsumen e-commerce yakni Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T18230
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>