Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan internet membuat aliran informasi semakin mudah, menjadikan e-Commerce sebagai potensial tren yang akan terus berkembang. Fenomena e-Commerce terjadi juga pada industri penerbangan, dimana perusahaan-perusahaan penerbangan mencoba mengubah transaksi tradisional menjadi transaksi online. Penelitian bertujuan untuk memperoleh variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pelayanan website Garuda Indonesia yang diperoleh melalui evaluasi ergonomis terhadap website Garuda Indonesia, kemudian diharapkan dapat meningkatkan kualitas website Garuda Indonesia dengan memberikan rekomendasi. Terdapat 28 variabel yang akan dievaluasi berdasarkan AWAI (Airline Website Assesment Index). Metode yang digunakan pada penelitian adalah kuesioner dan eye-tracking. Hasil kuesioner dengan menggunakan analisis menunjukkan ada delapan variabel penting yang perlu ditingkatkan dan hasil eye-tracker menunjukkan bahwa variabel dengan durasi fiksasi tinggi merupakan variabel penting yang perlu diperhatikan pengembang website.

---

Internet usage nowadays made information relatively easily transferable, this situation could open space for e-commerce to continue, grow and develop. The e-commerce development is also happening in the Airline industry. Airline industries made alternative ways to develop the traditional transaction into online transaction through their website. This research are meant to investigate important variables that can affect Garuda Indonesia’s service by the usage of ergonomic website evaluation, this evaluation is expected to improve Garuda Indonesia's website quality. An amount of 28 variables were evaluated according to AWAI (Airline Website Assessment Index). 8 factors were derived from Analysis Factor-Questionnaire method. 28 ranked variables were determined and should be an attention to Garuda Indonesia’s website developer, variables derived from the eye-tracking method."

"E-Commerce merupakan cara bisnis yang banyak digemari pengusaha belakangan ini karena cara ini memberikan banyak keuntungan, baik untuk perusahaan maupun konsumen. Zalora merupakan pelopor perusahaan e-Commerce B2C (Business-to-Customer) yang ada di Indonesia sejak awal tahun 2012. Penelitian ini mengambil objek konsumen website Zalora Indonesia yang berada di wilayah Jabodetabek, berusia antara 18-49 tahun, dengan latar belakang pendidikan minimal SMA, dan pernah berbelanja di website Zalora. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kepercayaan konsumen dengan niat pembelian ulang mereka di website tersebut. Variabel-variabel terkait yang digunakan dalam penelitian ini adalah Trust, Reputation, Capability of Order Fulfilment, Website Quality dan Repurchase Intention. Responden dalam penelitian ini berjumlah 256 dan metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM), diolah dengan program LISREL 8.70. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis penelitian diterima dan hal ini membuktikan bahwa peran mediasi kepercayaan memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan niat pembelian ulang.

---

E-Commerce is another way to do business which commonly used by entrepreneurs nowadays because it gives a lot of benefits; not only for the company, but also for the customers. Zalora is the first e-Commerce company for Business-to-Customers (B2C) in Indonesia since early 2012. This study took an object of customers from Zalora Indonesia website who live around Jabodetabek, 18-49 years old, have minimal education background in high school, and have experience of buying in Zalora’s website.

The purpose of this study is to see the influence of customers’ trust to their repurchase intention in Zalora’s website. Related variables that are used in this study are Trust, Reputation, Capability of Order Fulfillment, Website Quality and Repurchase Intention. The numbers of respondents who participate in this study are 256 and method of analysis that used in this study is Structural Equation Modeling (SEM), processed with LISREL 8.70 software.

The results of this study indicate that all of the hypotheses are accepted and this proved that role of mediating trust have significant and positive relationship to repurchase intention."

"Penulisan ini membahas mengenai wanprestasi dalam kontrak jual beli secara elektronik dengan melakukan studi perbandingan antara Indonesia dengan Inggris, yang disertai dengan perbandingan situs komersial Lazada.co.id di Indonesia dan Asos.co.uk di Inggris. Perkembangan penggunaan internet untuk melakukan jual beli secara elektronik yang semakin pesat di Indonesia belum diiringi dengan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai jual beli secara elektronik, khususnya dalam hal terjadinya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik. Untuk itu, perlu dilakukan perbandingan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara konvensional maupun elektronik menurut sistem hukum di Inggris, dan juga pengaturan mengenai hak pengembalian barang dan hak pengembalian uang dalam hal terjadinya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik di Inggris. Skripsi ini juga disertai dengan perbandingan mengenai penerapan peraturan yang berlaku di masing-masing negara dalam situs komersial ang dimilikinya. Perbandingan dengan Inggris ini bertujuan untuk dapat menjadi gambaran bagi Indonesia dalam pembentukan peraturan yang mengatur tentang wanprestasi dalam jual beli secara elektronik.

---

The focus of this study is about breach of electronic contract in Indonesia in comparison with The United Kingdom, including the comparison of Lazada.co.id?s commercial site in Indonesia and Asos.co.uk?s commercial site in The United Kingdom. The rapid growth of internet usage for online selling in Indonesia is not yet accommodate with the regulations about online selling, especially about breach of electronic contract. Therefore, a comparative study is needed to learn about the regulations for breach of electronic sales contract according to The United Kingdom?s law system and the regulations of the right to return of goods and the right to have a refund in case of breach of electronic contract. This study is also explain about the comparison of the applications of the regulations in both countries on both commercial site. This comparison is aimed to give example for Indonesia in establishing the regulation for breach of electronic contract."

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi dimensi (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (4) efisiensi proses pengadaan, (5) monitoring dan audit, dan (6) akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan untuk menyelidiki persepsi pengguna yang terdaftar pada Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun online. Teknik analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif yang didahului dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden, baik panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa, menyetujui bahwa pelaksanaan e-procurement berjalan dengan baik sesuai tujuan di atas. Dimensi transparansi dan akuntabilitas mendapatkan tingkat persetujuan tertinggi, sedangkan dimensi yang akses pasar dan persaingan usaha yang sehat mendapatkan tingkat persetujuan terendah.

---

This study aims to evaluate the accomplishment of the e-procurement objectives as regulated in The Presidential Regulation No.54 year 2010 involving dimensions: (1) transparency, (2) accountability, (3) market access and healthy business competition, (4) procurement process efficiency, (5) monitoring and auditing, and (6) real time information access. The evaluation was conducted by investigating the perception of users which have been listed in Electronic Government Procurement System (SePP) Ministry of Communication and Information through both offline and online questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics with validity and reliability test at the beginning.

The research result shows that respondents, the procurement committee and the suppliers of goods/service as well, agree that e-procurement process runs well and can accomplish its objectives. Transparency and accountability dimensions get the highest perception level while market access and healthy business competition dimension gets the lowest one."

"Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan menurut perspektif prinsip-prinsip pengadaan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, dan penyedia barang/jasa yang terdaftar sebagai pengguna SPSE Kementerian Keuangan serta berkaitan langsung dengan pelaksanaan e-procurement dalam memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai rata-rata berdasar skala likert bahwa kuasa pengguna anggaran, pejabat pebuat komitmen, panitia pengadaan, dan penyedia barang/jasa menyetujui e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan telah memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dengan beberapa masukan di tiap-tiap dimensinya.

---

Clause 5 of The Presidential Regulation No. 54 year 2010 as twice amended by The Presidential Regulation No. 70 year 2012, states that the government procurement should apply the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable. This study aimed to evaluate e-procurement implementation according to the perspective of the procurement principles.

The evaluation was conducted by investigating the perception of the authorized budget, commitment officer, procurement committee, and the suppliers of the goods/service procurement that registered as users of SPSE Ministry of Finance, as well as directly related to e-procurement impelementation in fulfilling the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable. This research used a descriptive quantitative approach through questionnaires, interview, direct observation, and literature study.

The research result shows that on average the authorized budget, commitment officer, procurement committee, and the suppliers agree that e-procurement in ministry of finance area teritory have fulfilled the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable with several inputs in each dimension."

"Perkembangan intemet, komputer global dan infrastruktur komunikasi yang sedemikian pesat telah memfasilitasi munculnya marketspace sebagai tempat alternatif dalam bertransaksi. Pengguna internet Indonesia yang meningkat dani waktu ke waktu tentunya dapat dipandang sebagai peluang pasar tersendiri.Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana keinginan membeli online pengguna internet Indonesia yang dipengaruhi oleh lamanya menjadi pengguna internet, lamanya online per minggu, risiko yang dipersepsikan, dan keinovati fan sehingga dapat dirumuskan strategi-strategi pemasaran online yang sesuai.Berdasarkan data responden yang berhasil dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa peluang untuk melakukan pemasaran online di Indonesia masih terbuka luas karena hanya sebagian kecil pengguna internet yang tidak berkeinginan untuk membeli online. Keinginan membeli online pada sampel pengguna intemet Indonesia secara statistik dipengaruhi secara negatif oleh va.riabel Risiko yang dipersepsikan dan secara positif oleh Frekuensi membeli online. Sementara itu Frekuensi membeli online pada sampel pengguna intemet Indonesia secara statistik dipengaruhi secara positif oleh variabel Lamanya online per minggu dan secara negatif oleh Risiko yang dipersepsikan.Berdasarkan basil penelitian yang diperoleh peneliti melihat pentingnya pemasar Indonesia untuk memperhatikan masalah trust, privacy dan security yang dapat menjadi faktor penghambat pelanggan untuk melakukan pembelian secara online.Pada bagian akhir, penulis merumuskan beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh pemasar online untuk menjaring pelanggan dari kalangan pengguna intemet Indonesia. Di samping itu, penulis juga mengajukan beberapa saran untuk penelitian penelitian lanjutan.

---

Fast growth of internet, global computer and communication's infrastructure has facilitated the appearance of market-space as alternative place in transacting. Internet user in Indonesia, which increasing from time to time can be viewed as one of the market opportunities.

This research attempt to examine online buying intention of Indonesian internet users influenced by duration become the consumer internet, online duration per week, perceived risk, and innovativeness so that can be formulated an appropriate online marketing strategy.

Based on data collected from respondents, this research found that opportunity to conduct the online marketing in Indonesia leave open wide because only small portion of internet users who do not intent to buy online. Online buying intention of Indonesian sample was negatively influenced by perceived risk variable and positively influenced by online buying frequency. Meanwhile online buying frequency of Indonesian sample was positively influenced by variable of online duration per week and negatively influenced by perceived risk.

Pursuant to research result obtained, researcher suggested that it is important for Indonesian marketer to pay attention to trust, privacy and security which could be the resistant factor of customer to conduct online buying.

At the end, researcher suggested some effort which can be done by online marketer to grab customer from the circle of internet user in Indonesia. Some directions for further research suggested either."

"Skripsi ini membahas perbandingan transaksi jual beli voucher secara elektronik (online), yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, di Indonesia dan Singapura. Skripsi ini mengambil contoh situs www.LivingSocial.co.id untuk situs di Indonesia dan situs www.eVoucherCity.com.sg untuk situs di Singapura. Perbandingan transaksi jual beli voucher ini mencakup konteks bagaimana transaksi jual beli tersebut dikatakan sah dan mengikat menurut hukum perjanjian atau kontrak di masing-masing negara. Selain itu juga dibahas mengenai bagaimana hubungan dianatara para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli serta bagaimana mengetahui keabsahan voucher tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang berlaku di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa transaksi jual beli voucher yang dilakukan secara elektronik pada kedua situs online di kedua negara adalah sama pengaturan keberlakuannya dengan transaksi jual beli konvensional pada umumnya. Dalam transaksi ini terdapat 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan yaitu pengguna atau konsumen, penyelenggara situs, dan merchant dimana pengguna atau konsumen memang membeli voucher dari penyelenggara situs, namun harus kemudian harus menukarkan voucher tersebut untuk mendapatkan produk berupa barang atau jasa di tempat merchant sebagai produsen atau pemilik produk dan merchant bertanggung jawab penuh terhadap pengguna atau konsumen untuk penukaran voucher ini dengan produk mereka sesuai dengan yang tertera dalam voucher. Untuk mengetahui keabsahan atau keaslian voucher, konsumen dapat melakukan pengecekan terhadap nomor sandi atau kode dengan lambang khusus yang tertera pada voucher langsung di tempat merchant.

---

The focus of this study is to discuss comparative of sales transaction of online voucher which is currently booming in Indonesia and Singapore. This study takes www.LivingSocial.co.id (Indonesia) and www.eVoucherCity.com.sg (Singapore) as particular website in both countries. The comparative more focusing in how these electronic transactions or contracts can be valid and binding following contract law in each country. Moreover, it will be discussed about the relationships among the parties, and how to examine the voucher's originality. This study is qualitative with normative-juridical which follow on the law in each country.

The result of this study shows both countries are regulating the validity of sales transaction of online voucher and other conventional sales transactions similarly. Sales transaction of online voucher has 3 (three) parties are included user or consumer, website's promoter, and merchant. Indeed, user or consumer bought the voucher from the website. However he or she still has to redeem the voucher to get product(s) or service(s) from merchant as producer or owner of product(s) or service(s). For that, merchant have full liability for the redemption based on what voucher printed exactly. To examine the voucher's validity, user or consumer can check the voucher's code number definitely at merchant's store."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia dan beberapa negara yang dipilih serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi aturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Perbandingan peraturan pajak atas transaksi e-commerce dilakukan untuk negara Amerika Serikat, Uni Eropa, China dan Singapura. Amerika Serikat, Uni Eropa dan China dipilih karena transaksi e-commerce paling banyak terjadi di negara-negara tersebut sehingga menjadi rujukan dalam peraturan pajak transaksi e-commerce di negara-negara lain.  Kesimpulannya, transaksi e-commerce dapat dikenakan PPN atau PPh tergantung pada karakteristik kegiatan ekonomi di negaranya. AS lebih beroritensai pada aktivitas produksi sehingga lebih berfokus pada PPh badan sedangkan Uni Eropa dan Singapura aktivitas ekonomi negaranya lebih kuat pada sektor perdagangan dan konsumsi sehingga lebih berfokus pada PPN dan pajak penjualan. China, meskipun merupakan negara produksi terbesar, berfokus pada PPN dengan memberikan banyak insentif pajak untuk mendorong transaksi e-commerce menggunakan platform marketplace domestik. Di Indonesia, transaksi e-commerce dikenakan PPN serta subjek luar negeri penyelenggara e-commerce diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam UU no 2 tahun 2020. Pemerintah kemudian membuat beberapa peraturan pelaksana yang mengatur penetapan penyedia jasa luar negeri sebagai BUT dan PKP. Pengenaan PPN atas e-commerce yang dipotong oleh penyedia platform marketplace (PMSE) akan memudahkan administrasi pajak dan menjadikan penjualan secara e-commerce setara dengan penjualan secara tradisional (non-e-commerce). Tantangan bagi pemerintah untuk memberlakukan ketentuan pajak atas transaksi e-commerce adalah kemungkinan resistensi bahkan counter action dari negara dari mana perusahaan berasal, khususnya AS

---

This study aims to compare the tax rules on e-commerce transactions in Indonesia and selected countries and to evaluate the obstacles faced in implementing tax rules for e-commerce transactions in Indonesia. This research was conducted with a literature study. Comparison of tax regulations on e-commerce transactions carried out for the United States, European Union, China and Singapore. The United States, the European Union and China were chosen because e-commerce transactions occur most frequently in these countries so they become references in e-commerce transaction tax regulations for other countries. In conclusion, e-commerce transactions may be subject to VAT or income tax depending on the characteristics of economic activity in the country. The US is more concerned with production activities so it is more focused on corporate income tax while the European Union and Singapore have stronger economic activity in the trade and consumption sectors so they are more focused on VAT and sales tax. China, although it is the largest production country, it focuses on VAT by providing many tax incentives to encourage e-commerce transactions using their domestic marketplace platform. In Indonesia, e-commerce transactions are subject to VAT and foreign subjects implementing e-commerce transactions are treated as permanent establishments and subject to income tax in accordance with the provisions in Law no 2 of 2020. The government then makes several implementing regulations governing the designation of foreign service providers as BUT (permanent establishment) and PKP. The imposition of VAT on e-commerce that is deducted by the marketplace platform (PMSE) provider will facilitate tax administration and make e-commerce sales equivalent to traditional (non-e-commerce) sales. The challenge for the government to impose tax provisions on e-commerce transactions is the possibility of resistance and even counter action from the country from which the company originates, especially the US."