Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas implementasi administrasi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan dikota Tangerang. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi administrasi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan dikota Tangerang dan kendala serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dengan menggunakan teori administrasi pendapatan oleh Mc Master. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan studi lapangan, studi literatur dan observasi dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi administrasi pendapatan di Kota Tangerang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi adalah tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis sebagai turunan peraturan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.Upaya yang dilakukan meliputi perumusan petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk peraturan daerah retribusi pelayanan kebersihan yang akan datang, penambahan dan perawatan sarana prasarana kebersihan, pelatihan sumber daya manusia serta evaluasi rutin.

---

This thesis discusses the implementation of the levy revenue administration In the city of Tangerang Janitorial Services. This thesis raised two issues, namely how the implementation of levy revenue administration in the city of Tangerang janitorial services and constraints as well as the efforts made by the Tangerang municipal administration using the theory of income by Mc.Master. This study uses a qualitative approach to data collection methods with field studies , literature studies , and observation with qualitative data analysis techniques. This result of this study stated that the implementation of the Administration of the city of Tangerang income is not in accordance with the applicable regulations. Constraints faced is the lack of guidelines and regulatio as a derivative of Perda No.1 Tahun 2011. The effortd include the formulation and implementation of technical guidance to local the regulation retribution cleaning services to come, additions and suggestions hygiene infrastructure , human resource training and regular evaluation."

"Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari penerimaan retribusi. Kebijakan pengenaan retribusi menjadi dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, baik terhadap pelayanan barang dan jasa yang termasuk barang publik maupun barang bukan publik. Seringkali pelayanan yang dilakukan sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang dikenakan retribusi tersebut bukan merupakan kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada kebutuhan pemerintah. Pendekatan yang digunakan untuk memaksakan diterbitkannya suatu pelayanan publik adalah pendekatan kekuasaan.Tesis ini berusaha menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Propinsi DKI Jakarta. Kebijakan retribusi KTP di Propinsi DKI Jakarta saat ini merupakan kebalikan dari keadaan sebagaimana dilakukan oleh daerah Iain. Menjelang akhir tahun 2000, Gubernur Propinsi DKI Jakarta menghapuskan retribusi KTP menjadi nol rupiah, berdasarkan tuntutan masyarakat melalui perwakilannya di DPRD Propinsi DKI Jakarta.Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi KTP di Propinsi DK] Jakarta dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti apakah kebutuhan memiliki KTP berada pada masyarakat atau pada pemerintah. Setelah itu, apakah realitas kebutuhan memiliki KTP tersebut sudah sesuai dengan kebijakan pelayanan KTP. Dengan kata lain, apabila kebutuhan mernjliki KTP tidak berada pada masyarakat, apakah kebijakan mewajibkan masyarakat rnemiliki KTP sudah sesuai dengan realitas di masyarakat. Selanjutnya, menganalisis bagaimana suatu kebUakan dapat dikenakan retribusi dan kornponen produksi apa saja yang dapat dijadikan dasar menghitung besamya suatu retribusi. Disamping tuntutan efektifitas dan keadilan, pemerintah dituntut rnelaksanakan suatu pelayanan publik secara etisien. Untuk itu, komponen produksi yang dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi haruslah merupakan barang swasta. Komponen produksi KTP yang tidak termasuk barang swasta tidak diikutkan sebagai dasar menghitung besarnya retribusi.Untuk mengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sarnpingan KTP, digunakan pendekatan metode kualitatif yang dikuantiiikasikan. Kepada 300 responden tersebar di lima Kotamadya di Propinsi DKI Jakarta, diberikan daftar pertanyaan untuk rnengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sampingan KTP. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekwensi. Disamping analisis berdasarkan tabel frekwensi, juga dilakukan analisis hubungan antar variabel kebutuhan rnemiliki KTP dengan karakteristik responden untuk melihat kekuatan hubungan dan keberlakuannya pada populasi. Demikian halnya dengan hubungan antara variabel dampak sampingan KTP dengan karakteristik responden. Sedangkan yang lainnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif bierdasarkan studi kepustakaan dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan memiliki KTP adalah bukan berasal dari diri sendiri tetapi lebih kepada untuk mernenuhi persyaratan atau kewajiban. Untuk itu, kewajiban memiliki KTP sudah tidak sesuai diberlakukan pada kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana proses kebijakan sebagai suatu hirarki dari Bromley, maka kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DK1 Jakarta harus diubah menjadi masyarakat tidak diwajibkan memiliki KTP. Selanjutnya ditemukan bahwa KTP merupakan barang swasta yang memiliki eksternalitas sehingga dapat dikenakan retribusi. Dengan demikian, retribusi KTP dapat diberlakukan kembali hanya kepada penduduk yang memohon saja. Seluruh komponen produksi KTP yang termasuk barang swasta dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi KTP di Propinsi DKI Jakarta. Komponen produksi KTP yang ticlak termasuk barang swasta Salah satunya seperti jasa pencetakan KTP, tidak diikutkan dalam menghitung besarnya retribusi KTP."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik manajemen keuangan masjid, praktik transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangannya, serta potensi dana surplus masjid. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada beberapa masjid di Kota Bogor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masjid melakukan penganggaran secara sederhana dalam merencanakan kegiatan. Masjid mempunyai sumber pendanaan yang beragam. Laporan keuangan yang dibuat masjid masih sederhana dan belum mengacu pada PSAK 45. Praktik akuntabilitas dan transparansi dilakukan dengan mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran masjid kepada jemaah secara periodik. Masjid mempunyai potensi dana surplus yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

---

This study aims to find out mosques financial management practices, transparency ad accountability in their financial management, and potential of the mosques surplus funds. The research is conducted based on case study on several mosques in Bogor City. The results of this study indicate that the mosques do budgeting simply to plan activities. The mosques have varied funding sources.

The financial statements made by the mosques are still simple and do not refer to FAS 45. Moreover, accountability and transparency practices are carried out by announcing the receipt and expenditure reports to the mosque congregation periodically. Finally, the potential of mosques surplus funds are very large and can be used for public needs."

"Penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia sampai saat ini hanya dilakukan berdasarkan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya ditambah dengan prakiraan kenaikan penerimaan tahun anggaran yang bersangkutan yang besarnya 5 - 10%. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia, maka dengan menggunakan kriteria penilaian efektivitas perencanaan dalam penelitian ini yang meliputi enam aspek, yaitu : (1) aspek kegunaan, (2) aspek ketepatan dan obyektivitas, (3) aspek ruang lingkup, (4) aspek efektivitas biaya, (5) aspek akuntabilitas, serta (6) aspek ketepatan waktu.Penelitian mengenai penilaian efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat dilakukan secara deskriptif analitis untuk mendiskripsikan bagaimana menilai efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada pusat Administrasi Universitas Indonesia dengan menggunakan kriteria penilaian efektivitas perencanaan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk memperbaiki kinerja pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia.Dari hasil penelitian diketahui bahwa kondisi proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia secara keseluruhan dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 89, dengan rincian sebagai berikut : dari aspek kegunaan saat ini dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 24, aspek ketepatan dan obyektivitas dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12, aspek ruang lingkup dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 17, aspek efektivitas biaya dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12, aspek akuntabilitas dalam kondisi balk, dengan total skor 12, serta aspek ketepatan waktu dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12.Agar Pusat Administrasi Universitas Indonesia mampu meningkatkan proses penyusunan anggaran agar lebih balk lagi, maka perlu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas pada setiap variabel, dari variabel yang semula kondisinya hanya cukup baik perlu ditingkatkan agar menjadi balk dan yang semula sudah baik agar dapat dipertahankan."

"Hakekat demokrasi adalah keterbukaan, partisipasi dan hak asasi. Demokrasi telah menjadi "kata kunci" sebagai alternatif sistem sosial, politik dan ekonomi, yang mampu mengakomodasikan tuntutan dan kebutuhan bangsa-bangsa dan masyarakat modern. Sistem sosial, politik dan ekonomi yang bercirikan totaliter, etatisme dan serba tertutup sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum dengan sistem pemerintahan yang berasaskan demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mekanisme Demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya, masih mengalami proses pencarian bentuk serta penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, melainkan menganut pemisahan kekuasaan dalam arti formil yakni pembagian kekuasaan. Dalam sistem pembagian kekuasaan berfungsinya alat-alat kelengkapan negara, baik di Pusat maupun di Daerah, berdasarkan kerangka kinerja saling melengkapi (komplementer). Perwujudan negara Republik Indonesia merupakan transformasi Republik Desa yang disertai dengan asas-asas modern, yaitu berdasarkan hukum (rechtstaat) dan wawasan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (constitutionele system). Pemisahan kekuasaan (separation of power) versi Trias Polltika dari Montesquieu hanya berfungsi sebagai perbandingan (comparatively), dan tidak dijadikan rujukan utama (referensi). Pada tingkat Pusat DPRD berada di luar struktur pemerintahan. Di Tingkat Daerah DPRD merupakan unsur Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kedudukan Kepala Daerah lebih dominan dari pada DPRD. Fungsi dan peranan DPRD belum berjalan secara efektif. Faktor-faktor kelemahan DPRD adalah meliputi (1) yuridis-normatif, (2) primordialistik, dan (3) sarana penunjang. Peranan DPRD dalam penetapan APBD cenderung meligitimasi konsep-konsep kebijaksanaan yang disusun oleh Kepala Daerah. Kemampuan DPRD untuk menyalurkan dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat ke dalam APBD belum menampakkan optimalisasinya. "

"Kebijaksanaan pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk lebih meningkatkan dana yang bersumber dari dalam negeri, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk memenuhi tugas-tugas umum operasional pemerintah. Salah satu komponen penerimaan dalam negeri adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peranan PNBP semakin dirasakan penting di dalam upaya pelayanan kepada masyarakat, karena sebagai akibat tuntutan dari pengaruh globalisasi di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga mengharuskan aparatur pemerintah menyediakan pelayanan yang berkualitas dan bervariasi. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud diperlukan birokrasi yang memiliki jiwa kewirausahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya. Sampai sejauhmana efektifitas pelaksanaan Keppres Nomor 38 Tahun 1991 tersebut, melalui penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijaksanaan unit swadana dengan studi kasus pada PPPTMGB Lemigas. Berdasarkan pada hasil pembahasan yang menggunakan analisa statistik dan analisa deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa variabel kemampuan personel, motivasi profesional, insentip, masa kerja, budaya kerja, struktur organisasi dan kebijaksanaan pemerintah secara bersamaan mempengaruhi tingkat implementasi kebijaksanaan unit swadana di PPPTMGB Lemigas. Besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap implementasi kebijaksanaan unit swadana ditunjukkan dengan parameter determinannya sebesar 97% dan hanya 3% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam pembahasan hasil penelitian."

"Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berperan penting untuk menunjang akuntabilitas keuangan negara. Sesuai dengan siklus pengelolaan BMN, proses penjualan BMN memerlukan alur birokrasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak sehingga rentan terjadi risiko kecurangan (fraud). Untuk memitigasi risiko fraud tersebut, sebagai pengelola BMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), perlu melakukan fraud risk assessment (FRA) untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menetapkan respon yang sesuai terhadap berbagai skenario risiko fraud yang mungkin terjadi. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan FRA pada proses penjualan BMN yang melibatkan peran DJKN. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, kuesioner, wawancara, dan Focused Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FRA, peneliti mengidentifikasi 26 skenario risiko fraud terkait proses penjualan BMN yang perlu diantisipasi oleh organisasi. Dengan mempertimbangkan selera risiko organisasi, terdapat tiga skenario risiko dengan level sangat tinggi, delapan skenario risiko dengan level tinggi, sepuluh skenario dengan level sedang, dan lima skenario dengan level rendah. Proses bisnis yang perlu mendapat perhatian organisasi karena memiliki beberapa risiko yang berada di atas risk appetite organisasi adalah penilaian dan lelang. Skema risiko fraud yang perlu diantisipasi meliputi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, penerimaan gratifikasi yang dilarang, penyuapan, penipuan, benturan kepentingan, dan pemerasan. Skema risiko lainnya berkaitan dengan assets misappropriation dalam bentuk pencurian kas dan persedian serta pembocoran informasi. Beberapa strategi anti fraud yang perlu dilakukan untuk menekan terjadinya risiko fraud pada DJKN meliputi aspek preventif, detektif, dan responsif dengan mengoptimalkan konsep Model Tiga Lini dan kerangka kerja integritas yang dimiliki organisasi.

---

State-Owned Assets Management (SAM) plays an important role in supporting state financial accountability. In accordance with the SAM cycle, the asset sale process requires a long bureaucratic flow and involves various parties so that is vulnerable to the fraud risk. To mitigate the fraud risk, the Ministry of Finance (MoF) c.q. the Directorate General of State Assets Management (DGSAM) needs to conduct Fraud Risk Assessment (FRA) to identify, analyze, evaluate, and respond to various possible fraud risk scenarios. This study aims to conduct FRA on the sales process of State-Owned Assets (BMN). The research was conducted qualitatively with a case study approach. Data were collected using a combination of document analysis, questionnaires, interviews, and Focused Group Discussions (FGD). Based on the results of the FRA, the researchers identified 26 fraud risk scenarios related to the asset sale process that need to be anticipated by the organization. By considering the organization’s risk appetite, of all the risk scenarios, there are three very high level risk scenarios, eight high level risk scenarios, ten medium level scenarios, and five low level scenarios. Business processes that need to be prioritized for mitigation because they have several risks above the organization's risk appetite are asset valuation and auction. Fraud risk schemes that need to be anticipated include corruption in the form of abuse of authority, illegal gratuities, bribery, deceit for service users, conflicts of interest, and economic extortion. Other risk schemes relate to assets misappropriation in the form of theft of cash and inventories and information leakage. Several anti-fraud strategies that need to be implemented to reduce the fraud risk level include preventive, detective, and responsive aspects by optimizing the Three Lines Model concept and organizational integrity framework.

"