Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Menurut indikator Human Development Index Indonesia adalah peringkat 110 dari 177 negara. Dafam menuju visi Indonesia Sehat 2010, pembiayaan merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah agar setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan pribadi maupun masyarakat melalui penyediaan dana dan terciptanya insentif finansial yang benar bagi para penyedia pelayanan kesehatan. Rurnah sakit milik pemerintah adalah salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan untuk melayani dan menjamin kesehatan warganya. Penelitian ini me!akukan analisis terhadap kebijakan pembiayaan rumah sakit miiik pemerintah DKI Jakarta taahun 2004 - 2008. Penelitian ini merupakan peneiitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer yaitu peraturan dan regulasi terkait serta data keuangan rumah sakit, Penelitian ini meiibatkan dua rumah sakit milik pemrintah DKi Jakarta yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit. Hasil penelitian ini yaitu kebijakan pembiayaan rumah saJdt milik pemerintah terdiri kebijakan tarif, kebijakan subsidi APBD, kebijakan dan GAKIN dan SKTM, serta keterkaitan dengan status kelernbagaan dan pola keuangan rumah sakit. Pada pembuatan kebijakan, didapatkan bahwa aktor yang paling menentukan adalah pihak DPRD DKI Jakarta, tetapi pihak tersebut masih memiliki keterbatasan pengetahun dan infonnasl. Ada beberapa ketidaksempumaan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu penentuan agenda dan fonnulasi kebijakan, sehingga menimbulkan kendata pada implementasinya. serta evaluasi dan adaptasi yang belum maksimal dilakukan. Sehingga kesimpulannya dibutuhkannya kerjasama dan diskusi antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Administrator rumah sakit yang memiliki fungsi strategis haros melakukan usaha peningkatan baik kearah internal rumah sakit menuju kemandirian maupun kearah ekstemal melakukan advokasi dengan pihak legislatif untuk memperbaiki kebijakan selanjutnya.

---

Development of health addressed to realize the healthy human) productive and smart, According to indicator Human Development Index Indonesia is rank 110 from 177 states. In going to the Indonesia health vision 2010, defrayal is the significant factor influence the quality health of society. Purpose of defrayal of health is each individual have to access to service of health of person and society through ready incentive creation and fund financial the correctness to all service provider of health. Governmental hospital is one of reserved for health facility serve and guarantee health of his citizen, This research analyze to politics policy of defrayal of governmental property hospital DKI Jakarta year of 2004 - 2008. This research is research qualitative by using circumstantial interview as primary data that is regulation and relevant and also hospital finance data. This research entangles two hospital property of DKI Jakarta governmental that is Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital.

Result of this research that is policy of defrayal of governmental property hospital compose policy of tariff, policy of subsidy APBD, policy and GAKIN and SKTM, and also related to hospital finance pattern and institute status. In making of policy, please get that actor most detennining is DPRO DKI Jakarta, but them still having limitation knowledge and information. Th.ere are some imperfection in the process of policy that is determination of agenda and policy formulation causing constraint his implementation. and also the adaptation and evaluation not yet ever been maximal done, So that his conclusion cooperation and discussion among various policy actor to yield a policy. Administrator the hospital have the strategic function have to do the effort improvement of good toward internal hospital to independence and toward external do advocacy with legislative to improve policy hereinafter."

"It is believed that to achieve Healthy Indonesia 2010 vision health financing is a significant factor that affects the quality public health. However, according to Human Development Index?s indicators, Indonesia is at 110th position of 177 countries in the world. The present study has been carried out to understand the politic and financing policy in the management of government hospitals own by DKI Jakarta. Two DKI Jakarta own hospitals i.e. Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital were selected as samples. This study is qualitative research with using indepth interviews. To collect primery data deal with relevan roles from which the data on hospital rules and regulations as well as finance were collected during 2004-2008 period. The results of actor, content, context, and process analyses showed that financing policy consists of tariff, local revenue and expenditure budget (APBD) subsidy, poor households (gakin), notification letter for the poor (SKTM) as well as financial pattern related to hospital status. In deciding this policy, legislators of local people representative (DPRD) are the main actors. Decision making process of financing agenda and formulation was imperfect which in turn causes implementation constraint. In addition, financing policy evaluation, and adaptation processes are not implemented properly. It takes discussions and cooperation between various policy actors to produce policy. Hospital administrator who has a stategic funtion should make effort to improve internal hospital toward independence as well as external hospital by advocates legislative to correct next policy.

---

Telah diyakini bahwa untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 pembiayaan rumah sakit merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Namun, menurut indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih menempati posisi ke-110 dari 117 negara di dunia. Penelitian ini telah dilaksanakan untuk memahami politik dan kebijakan pembiayaan pengelolaan rumah sakit pemerintah DKI Jakarta. Dua rumah sakit milik Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit dipilih sebagai sampel. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Pada kedua rumah sakit ini dikumpulkan data mengenai peraturan dan regulasi serta keuangan rumah sakit selama tahun 2004-2008. Hasil analisis aktor, konten, konteks, dan proses menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan rumah sakit terdiri dari penentuan tarif, subsidi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keluarga miskin (gakin), dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) serta pola pembiayaan yang terkait dengan status kelembagaan. Dalam penetapan kebijakan ini, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan agenda dan rumusan keuangan masih belum sempurna sehingga menghambat pelaksanaannya. Selain itu, proses evaluasi dan adaptasi kebijakan pembiayaan belum dilaksanakan dengan baik. Dibutuhkan diskusi dan kerja sama antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan kebijakan. Administrator rumah sakit berfungsi strategis untuk melakukan upaya peningkatan secara internal menuju kemandirian rumah sakit dan kemandirian eksternal dengan cara advokasi pihak legislatif untuk perbaikan kebijakan selanjutnya."

"Kinerja sualu organisasi dapat dinilai dengan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditentukan melalui pendekatan struktur/input, prosra, dan output. Penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja kualitas layanan terhadap 15 RSUD Kelas D PEMDA DKI Jakarta tahun 2016 yang meliputi aspek input; jumlah SDM, anggaran, sarana prasarana, dan standar prosedur yang ada, aspek proses ; tingkat efisiensi dan pelaksanaan standar prosedur, dan aspek output: rasio pendapatan terhadap biaya operasional, BOR, dan kepuasan pasien. Melode paielitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif terhadap 6 informan. Data primer iambil meialui wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diambil dari laporan Dinkes DKI Jakarta dan monev Bappeda. Penelitian ini menunjukan bahwa jumlah SDM masih belum mencukupi lerutama jumlah apoteker dan lenaga non-kesehatan. Sarana prasarana juga belum sepenuhnya lerpenuhi. Metode berupa standar pisedur sudah disediakan dan pelaksanaarmya sudah dilakukan, terutama dikarenakan sedang dilakukan proses akreditasi RS oleh KARS. Tingkat efisiensi anggaran masih belum tercapai di seluruh rumah sakit. Pada aspek output berupa rasio pendapatan terhadap biaya operasional dan BOR masih kurang baik sedangkan kepuasan pasien terhadap seluruh rumah sakit sudah baik.

---

The performance of an organization can be assessed by evaluating the predetermined perfbrmarice indicators through structural approaches/inputs, processes, and outputs. This research is to measure service quality performance to 15 local government DKI Jakarta class D hospitals in 2016 covering input aspect: number of human resources, budget, infrastructure and standard process. process aspect: efficiency level and standard procedure implementation, and output aspect: The ratio of income to operating costs, BOR and patient satisfaction. The research method used is quantitative and qualitative to. Primary data was taken through in-depth interviews using questionnaires to 6 informants, while secondary data were taken from Dinkes DKIJakarta and Bappeda monev reports. This study shows that the number of human resources is still not sufficient, especially the number of pharmacists and non-health workers. Facilities have not been fully met. The method of standard procedure has been provided and the implementation has been done, mainly due to the process of accreditation of hospitals by KARS. 'Ihe level ofbudget efficiency has not been achieved in all hospitals. In the output aspect of the ratio of income to operational costs and BOR is still not good while patient satisfaction to all hospitals is good. "

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan bentuk kelembagaan RS Pasar Rebo dari Unit Swadana menjadi PT terhadap pelayanan rumah sakit. Perubahan akan dilihat melalui tingkat pemanfaatan sarana, tingkat efisiensi dan mutu pelayanan serta tingkat kunjungan pasien.Metode yang digunakan adalah statistik nonparametris untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkorelasi. Alasan dari penggunaan statistik nonparametris karena distribusi data tidak normal (asymetris). Analisis data menggunakan uji Wilcoxon Match Pairs (WMP) dengan bantuan SPSS. Alasan dari penggunaan uji WMP karena uji ini dapat membuat penilaian tentang ?lebih besar dari" antara dua perbedaan dalam masing-masing sarnpel yang berkorelasi, juga dapat membuat penilaian antara dua skor yang berbeda yang timbul dari setiap dua sampel yang berkorelasi.Hasil yang didapatkan adalah secara keseluruhan berdasarkan variabel tingkat pemanfaatan sarana, tingkat efisiensi dan mutu pelayan tidak ada perbedaan secara signifikan. Perbedaan terjadi pada beberapa indikator dari 3 variabel. Pada instalasi rawat inap terdapat 2 perbedaan yang meningkat, 2 perbedaan yang menurun dan 8 tidak ada perbedaan. Pada kunjungan di instalasi rawat jaian, pasien Askes meningkat di 10 klinik, rnenurun di 1 klinik dan tetap di 6 klinik. Pasien Karyawan meningkat tidak ada, menurun di 8 klinik dan tetap di 9 klinik. Pasien DKK meningkat di 4 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 13 klinik. Pasien Kartu Sehat meningkat di 15 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 2 klinik. Pasien Jaminan Perusahaan meningkat di 13 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 6 klinik. Pasien umum meningkat tidak ada, menurun di 14 klinik dan tetap di 6 klinik. Selain itu, secara bermakna ada perbedaan dalam tingkat kunjungan seluruh pasien di Klinik Mata serta Klinik Gigi dan Mulut."

"Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually.

This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009.

The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% ."

"Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di suatu daerah diharapkan mampu menjadi sumber penerimaan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka membantu BUMD menjalankan peran tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan investasi kepada BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa PMD yang diberikan kepada BUMD di DKI Jakarta merupakan salah satu investasi yang rutin dikeluarkan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, pemberian PMD pada BUMD di DKI Jakarta belum memberikan dampak yang signifikan. Kondisi ini terjadi karena perencanaan PMD pada BUMD tidak dilakukan dengan baik seperti ketiadaan peraturan daerah induk dan dokumen investasi serta ketidaktelitian pemerintah dalam menentukan BUMD mana yang diberikan PMD. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah di DKI Jakarta. Teori yang adalah Capital Investment Planning for Local Government yang memiliki empat dimensi, yaitu perencanaan keuangan, identifikasi dan prioritasasi proyek, program dan manajemen proyek, serta monitoring dan evaluasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan PMD di DKI Jakarta secara khusus dilimpahkan pada BPBUMD DKI Jakarta. Adapun perencanaan tersebut dapat dikatakan cukup baik karena sebagian besar indikator dalam setiap dimensi terpenuhi. Hal yang menjadi perhatian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kebijakan investasi modal dan sistem data base proyek yang memadai. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuat kebijakan investasi daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah induk dan kebijakan realokasi dana PMD serta membertimbangkan kembali kedudukan BPBUMD sebagai pembina BUMD di DKI Jakarta.

---

The existence of Local Owned Enterprises (LOEs) in an area is expected to become one of the source of income while providing services to the communities. In order to help LOEs carry out those roles, the local government can invest in LOEs in the form of Local Equity Participation (LEP). Investment of local government in DKI Jakarta was given to LEs in the form of LEP are routinely issued every year. In its implementation, the provision of LEP to LOEs in DKI Jakarta has not had a significant impact. This condition occurs because of the poorly planned LEP such as the absence of main regional regulation and regional investment documents as well as government’s inaccuracy in determining which LOEs to invest. Based on these problems, this study aims to analyze the planning of Local Equity Participation by Local Government DKI Jakarta on its Local Owned Enterprises. The theory used in this study is Capital Investment Planning for Local Government which has 4 dimensions, namely financial planning, identification and prioritization of a project, programming and managing project, as well as monitoring and evaluation. The approach of this study is post positivism and the data collection method is in-depth interviews and literature studies. The result of this study is the planning of LEP in DKI Jakarta specifically delegated to BPBUMD DKI Jakarta. The planning can be said to be quite good because most indicators in each dimensions are fulfilled. The concern is that the Local Government DKI Jakarta does not have a sufficient capital investment regulation and project database system. Therefore, local government DKI Jakarta must prepare its capital investment regulation that consist of main regional regulation and its Local Equaty Participation reallocation regulation and also reconsider the position of BPBUMD as a highest Local Owned Enterprises in DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuatan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pemukiman Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat dan mengetahui serta menganalisis dampak relokasi pemukiman Kampung Pulo terhadap kesejahteraan sosial masyarakat ditinjau dari perspektif Ketahanan Daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Pulo Jakarta Timur dan tempat relokasi di rusunawa Jatinegara Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik. Selain itu implementasi dari relokasi tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Pulo dalam meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga dengan mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan layak huni di rusunawa Jatinegara Barat dan mengembalikan fungsi aliran sungai Ciliwung sebagaimana mestinya guna mengatasi ancaman banjir di Jakarta akibat luapan air sungai Ciliwung demi kepentingan umum. Meskipun masih terdapat masyarakat yang direlokasi belum dapat melihat keseriusan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan solusi terbaik kepada mereka, membuat mereka cenderung menyalahkan pemprov DKI dalam kegiatan relokasi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif dalam memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga dapat menyakinkan warga tentang manfaat dari relokasi tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze the Government policy of DKI Jakarta Province in relocating the Kampung Pulo villages to the Jatinegara Barat flats and to have knowledge and to analyze the impact of such relocation of Kampung Pulo villages to the social community welfare from the perspective of Regional Resilience. The location of the research was conducted in Kampung Pulo East Jakarta and the relocation area in West Jatinegara flats. The type of this research is descriptive by using qualitative analysis method.

The result of research shows that policy of relocating made by the government of DKI Jakarta Province as the policy maker has been implemented in accordance with the stages of public policy making. In addition, such relocation has provided benefits for the people of Kampung Pulo in improving their welfare for the needs of obtaining proper home and neighborhood in West Jatinegara flats and for the public interest in restoring the function of Ciliwung river to overcome the threat of flooding in Jakarta due to the overflow of Ciliwung river. Although there are still some residents, who have been relocated, have not been able to see the seriousness of DKI Jakarta government in providing them the best solution, which then tend to blame the government of this relocation activities. Therefore, it is necessary to have socialization intensively in providing very clear information to the community so the benefits of the relocation can be convinced to citizens. "

"Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara, pemerintah DKI Jakarta belum secara langsung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam naungannya untuk memberikan layanan telemedicine. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan telemedicine untuk mencegah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus kebijakan ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu faktornya adalah bentuk produk hukum yang hanya berupa surat edaran menciptakan pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Kondisi ini juga didukung dengan keterbatasan kecepatan internet di fasilitas pelayanan kesehatan dibawah pemerintah DKI Jakarta serta tidak dilibatkannya pemerintah DKI Jakarta saat perumusan kebijakan. Selain itu, masih terdapat permasalahan etik dan kewenangan klinis yang masih abu-abu yang membuat pemerintah DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk segera dibentuknya peraturan gubernur sebagai kebijakan lingkup daerah. Untuk lingkup nasional, disarankan untuk membentuk satu peraturan baru mengenai standar pelayanan kesehatan telemedicine, revisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dan penambahan aturan telemedicine dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

---

The telemedicine policy which was issued in the form of a circular letter, is an interesting topic, because the legal power of circular letter which weak and previously there were no legislation regulating telemedicine in the form of direct clinical consultation services between doctors and patients. On the other hand, current survey showed that people has more confidence using telemedicine which is organized by healthcare service facilities. Meanwhile, the government of DKI Jakarta has not directly utilized the healthcare service facilities under its auspices to provide telemedicine services. This study aims to analyze the implementation of telemedicine policies to prevent the spread of COVID-19 by the government of DKI Jakarta. This is qualitative research with case study design using primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results show that the policy issued in the form of a circular letter is not implemented because the form of the legal product chosen creates the choice to be implemented or not implemented. This condition is also supported by limited internet speed in healthcare service facilities under the government of DKI Jakarta and DKI Jakarta government are not involved on the formulation steps. In addition, there were still ethics issues and uncertainity of clinical authority that made DKI Jakarta government not implement this policy. Therefore, researchers suggest that the governor's regulation need to be formed as a regional policy. For the national scope, it is recommended to formulate a new regulation regarding telemedicine healthcare service standards, revise several related laws and regulations and addition of telemedicine regulations in the Indonesian Medical Code of Ethics."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah DKI Jakarta terhadap privatisasi di PAM Jaya. Privatisasi air adalah berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor swasta. Mitra swasta yang menjadi rekanan PAM Jaya ialah PT Garuda Dipta Semesta dengan Lyonnaise des Eaux dan PT Kekarpola Airindo dengan Thames Water International. Privatisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Jakarta, nyatanya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai pemilik PAM Jaya harus membuat beberapa kebijakan untuk mencari jalan terbaik bagi semua pihak. Masyarakat Jakarta sebagai pelanggan air bersih PAM Jaya serta karyawan PAM Jaya merasakan dampak akibat adanya privatisasi ini. Skripsi ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa arsip, surat kabar sezaman, buku, dan sumber lisan dengan wawancara masyarakat pelanggan PAM Jaya serta karyawan PAM Jaya sebagai pendukung penelitian.

---

ABSTRACTThis research discusses about DKI Jakarta Government policy towards PAM Jaya privatisation. It was a process of transferring water management either partly or whole management from public to private sector. As partners, PT. Garuda Dipta Semesta with Lyonnaise des Eaux and PT. Kekarpola Airindo with Thames Water International joined a mutual agreement to enhance the clean water service in Jakarta. In fact, the mutual agreement was not properly run. DKI Jakarta government, as the owner of PAM Jaya, did get the effect of privatisation itself. This research used historical methods by collecting primary resources archives, newspapers, literature studies and oral resources by interviewing PAM Jaya customer and employee as supporting data. "

"DKI Jakarta merupakan wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi, artinya rawan terjadi pelanggaran Pemilu termasuk netralitas ASN. Tidak hanya itu, DKI Jakarta juga merupakan wilayah dengan jumlah ASN terbanyak. Kedudukannya sebagai Ibu Kota juga menempatkan DKI Jakarta menjadi perhatian nasional dengan berbagai dinamika politiknya. Namun, dari beberapa tantangan yang disebutkan, faktanya, DKI Jakarta adalah wilayah dengan kasus pelanggaran netralitas ASN terendah dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari peran pengawasan Pemprov DKI Jakarta, mengingat 99,5% pelanggar netralitas ASN berstatus sebagai pegawai instansi daerah. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KASN, Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi hampir seluruh instruksi SKB No. 2 Tahun 2022, termasuk mengenai pembentukan Tim Internal Pengawas. Dalam implementasinya, Tim Internal Pengawas dinilai membantu tugas pengawasan netralitas ASN menjadi lebih masif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Tim Internal Pengawas Netralitas ASN Pemprov DKI Jakarta pada Pemilu 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam implementasi kebiakan adalah komunikasi antara Satgas Nasional dengan Tim Internal Pengawas, serta keterbatasan wewenang Tim Internal Pengawas. Akan tetapi, Tim Internal Pengawas Netralitas Pemprov DKI Jakarta mengatasi hal tersebut melalui komitmen, sumber daya, dan struktur birokrasi yang mendukung.

---

DKI Jakarta is a region with the highest Electoral Vulnerability Index (EVI), indicating a high risk of election violations, including civil servant neutrality. Additionally, DKI Jakarta has the highest number of civil servants. Its status as the capital city also makes DKI Jakarta a national focus with various political dynamics. However, despite these challenges, DKI Jakarta has consistently had the lowest cases of civil servant neutrality violations year after year. This cannot be separated from the supervisory role of the DKI Jakarta Provincial Government, considering that 99,5% of civil servant neutrality violators are regional agency employees. Based on the monitoring and evaluation report from KASN, the DKI Jakarta Provincial Government has complied with almost all instructions of the Joint Decree No. 2 of 2022, including the formation of an Internal Oversight Team. In its implementation, the Internal Oversight Team is considered to have made the task of supervising civil servant neutrality more extensive. Therefore, this study aims to identify the factors influencing the implementation of the Internal Oversight Team policy for civil servant neutrality in the DKI Jakarta Provincial Government during the 2024 elections. The research approach used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results show that the challenges in policy implementation include communication between the National Task Force and the Internal Oversight Team, as well as the limited authority of the Internal Oversight Team. However, the DKI Jakarta Provincial Government's Internal Oversight Team addresses these issues through commitment, resources, and supportive bureaucratic structure."