Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kandungan lokal merupakan salah satu alat untuk mengukur manfaat dari kegiatan industri hulu minyak dan gas terhadap ekonomi nasional. Kebijakan kandungan lokal dibuat untuk meningkatkan kandungan lokal. Selain peningkatan kandungan lokal, kebijakan kandungan lokal akan memberikan dampak pada pendapatan pemerintah, keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas. Pada penelitian ini akan memodelkan kebijakan kandungan lokal beserta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut terhadap industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Proyeksi terhadap dampak yang timbul dari alternatif kebijakan didapat dengan permodelan kuantitatif dengan menggunakan model sistem dinamis. Beberapa alternatif dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan TKDN pada industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Dari hasil analisis didapat bahwa kebijakan TKDN minimum dan preferensi harga tidak terlalu berpengaruh terhadap keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas dengan sistem bagi hasil Production Sharing Contracts (PSC), tetapi berpengaruh cukup besar terhadap pendapatan pemerintah dari industri hulu minyak dan gas. Kebijakan TKDN akan berpengaruh signifikan pada keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas apabila pada kebijakan TKDN terdapat dana peningkatan TKDN dari pendapatan kotor. Biaya dari kebijakan preferensi harga akan meningkat seiring dengan meningkatnya persentase TKDN dan nilai pengadaan dengan menggunakan barang/jasa dalam negeri.

---

Local content is one of the tools to measure the benefits of the upstream oil and gas industry activities to the national economy. Local content policy is made to increase local content. In addition to increasing local content, local content policy will have an impact on government revenue, contractor profit and investment in the upstream oil and gas industry. This research will model the local content policy and its impact of the policy on the upstream oil and gas industry in Indonesia. Projections effects of alternative policies obtained by quantitative modeling using dynamic system models. Several alternatives were analyzed to be taken into consideration regarding the local content policy for upstream oil and gas industry in Indonesia.

From the results of analyzes obtained that price preferences and local content minimum policy does not significantly affect contractor profits and investment in upstream oil and gas industry with a profit- sharing system Production Sharing Contracts (PSC), but considerable influence on government revenues from upstream oil and gas industry. Local content policy will impact significantly on contractor profits and investment in upstream oil and gas industry if the policy contained funding to increase local content from gross revenues. Costs of price preference policy will increase as a percentage local content and procurement value by using the goods/services in the country."

"Industri Minyak dan Gas Bumi Indonesia diharapkan selalu dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, untuk meningkatkan kapasitas nasional melalui kerja sama yang baik antar lembaga yang terkait. Metode Interpretive Structural Model (ISM) digunakan untuk mendapatkan struktural model keterkaitan antar lembaga. Telah dilakukan wawancara terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pakar dibidang kegiatan usaha hulu migas. Penelitian ini menghasilkan tujuh belas lembaga yang terkait untuk menyukseskan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di kegiatan usaha hulu migas. Terdapat delapan tingkat struktur yang berpengaruh dan terdapat tiga lembaga yang paling berpengaruh yaitu, Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Timnas P3DN), Divisi Pengendalian Program dan Anggaran Deputi Pengendalian dan Perencanaan SKK Migas, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

---

Oil and gas industries in Indonesia are expected to consistently be able to increase the utilization of local products, to enhance the national capacity through a good partnership between stakeholders. The Interpretive Structural Model (ISM) method is used to obtain the structural model connection between institutions. A structural interview and Focus Group Discussion (FGD) with experts in oil and gas upstream business have been conducted.

This research resulted in 17 related institutions in order to accomplish the increase of local products utilization in oil and gas upstream business activities. There are 8 influential structural level and the 3 most influential institutions, i.e. The National Team of The Enhancement of Local Products’ Utilization, Division of Work Program and Budget Management of Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities, Fiscal Policy Institution of Ministry of Finance."

"Skripsi ini membahas analisis rancangan kebijakan industri biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit di Indonesia yang mengadopsi dari kesuksesan sistem kebijakan Brazil. Model sistem dinamis digunakan untuk mendapatkan proyeksi dari setiap alternatif kebijakan. Selain itu teori analisis kebijakan menjadi dasar dalam menganalisis setiap alternatif kebijakan dan dampaknya terhadap indikator keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang berfokus kepada perusahaan Kelapa Sawit-CPO dan perusahaan Biodiesel memberikan dampak yang paling baik terhadap indikator keberlanjutan namun memerlukan biaya pemerintah yang paling besar. Beberapa alternatif kebijakan dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan pemerintah terhadap industri biodiesel di Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze policy design for palm oil biodiesel industry in Indonesia which adopt and learn from Brazil policy success strory. System Dynamis model is used to obtain projection of every alternative policy. Besides that, policy analysis is a basic to analyze every alternative policy and its outcome as sustainable indicators.

This study shows that alternative policy which focuses on both company, palm plantation-CPO mills and biodiesel plant, gives best sustainable indicators outcome, though it costs a lot by government. Some alternative policy are analyzed to be considered in government policy for biodiesel ndustry."

"Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat strategis, bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, pemasok kebutuhan bahan bakar domestik dan bahan baku industri, namun diharapkan juga harus dapat menciptakan efek berantai untuk peningkatkan kapasitas nasional. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh industri minyak dan gas bumi dalam mendukung upaya tersebut. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mendapatkan bobot kriteria dan subkriteria kemudian menentukan peringkat strategi terhadap peningkatan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Kemudian untuk mendapatkan tujuan tersebut telah dilakukan wawancara terstruktur dengan pakar dibidang TKDN pada kegiatan usaha hulu migas. Penelitian ini menghasilkan dua belas kriteria yang terkait untuk menyukseskan peningkatan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di kegiatan usaha hulu migas. Terdapat enam belas strategi yang berpengaruh dan setelah dilakukan pemeringkatan strategi yang paling berpengaruh yaitu peran serta pemerintah dalam menetapkan fokus bidang keilmuan penduduknya ke ilmu terapan dan membangun SDM sesuai dengan kebutuhan terkini pasar global di level medium dan high skill.

---

Oil and gas is a very strategic natural resource, not only as a source of state revenue, supplier of fuel needs of domestic and industrial raw materials, but it is also expected to be able to create a chain effect for enhancing national capacity. Therefore we need a strategy to exploit the opportunities created by the oil and gas industry to support this effort.

Analytical Hierarchy Process (AHP) is used to get the weights of criteria and sub-criteria and then rank the performance improvement strategy against Local Content Achievement by using Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). To get that goal, structured interviews with experts in the field of Local Content in the upstream oil and gas business activities has been conducted.

This research resulted in twelve criteria relating to the success of the performance improvement of Local Content achevement in the upstream oil and gas business activities. There are sixteen strategies that affect and after the ranking of the most influential strategy is the role of government in setting the focus of scientific fields of applied sciences to the population and to develop human resources in accordance with the current needs of the global market in the medium and high skill level."

"Skripsi ini membahas analisis dampak rancangan kebijakan REDD+ terhadap tercapainya target industri biodiesel di Indonesia. Model sistem dinamis digunakan untuk mendapatkan proyeksi dari setiap alternatif kebijakan. Selain itu teori analisis kebijakan menjadi dasar dalam menganalisis setiap alternatif kebijakan dan dampaknya terhadap indikator keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan REDD+ dengan Kelapa Sawit Berkelanjutan memberikan dampak yang paling baik terhadap indikator keberlanjutan karena mampu mengurangi emsisi CO2e dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Beberapa alternatif kebijakan dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan pemerintah terhadap program REDD+ di Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze the impact of REDD+ policy design to the biodiesel production in Indonesia. System Dynamis model is used to obtain projection of every alternative policy. Besides that, policy analysis is a used to analyze every alternative policies and their outcomes in sustainable indicators.

This study shows that REDD+ with Sustainable Palm Oil offers the best sustainable indicators outcome as it reduces CO2e emission while maintaining economic growth. Some alternative policy are analyzed to be considered in government policy for REDD+."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah menargetkan pengembangan industri battery swapping sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan adopsi motor listrik. Namun, karena sistem battery swapping merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, diperlukan strategi untuk pengembangan industri battery swapping. White-box modeling dapat membantu mendapatkan wawasan mengenai bagaimana driving forces (kekuatan pendorong), yang terdiri dari variabel eksogen serta intervensi kebijakan, dapat berdampak pada pengembangan industribattery swapping. Studi ini fokus pada tiga objektif yaitu tiga objektif yaitu jumlah pengguna motor listrik, jumlah pengguna battery swapping dan profit battery swapping. Terdapat tiga driving forces yang mendorong tercapainya objektif, yaitu teknologi pembuatan baterai serta kebijakan (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery swapping station building). Kebijakan ini diuji ke dalam tiga skenario berbeda. Hasil menunjukkan bahwa standardisasi kemasan baterai berdampak langsung kepada jumlah pengguna motor listrik sehingga berdampak langsung pada jumlah pengguna battery swapping. Selain itu, diskon biaya listrik memiliki peran yang signifikan untuk profit battery swapping.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia (GOI) has targeted the development of the battery swapping industry as an attempt to increase the adoption of electric motorcycles. However, since the battery swapping system is a complex and dynamic system, a strategy is needed in order to develop a battery swapping system. System dynamics help gain an insight into how the established driving forces, consisting of exogenous variables and policy measures, affect the battery swapping industry development. This study focuses on three objectives: electric motorcycle user, battery swapping user, and battery swapping profit. There are four driving forces achieve the goal: the technology advancement and the policy measures (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery-swapping station building). The policy measures are assessed into three different scenarios. Results show that battery pack standardization directly affects the number of electric motorcycle user, hence increase the number of battery swapping user. Furthermore, a discount on electricity prices has a significant impact on increase the battery swapping profit."

"Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019.

---

In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019."

"Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang luar biasa antara tahun 2010 dan 2019, tantangan tak terduga seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim telah menghambat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator ekonomi hijau yang menjadi sorotan dalam kerangka Green Economy Index (GEI) adalah aspek lingkungan. Oleh karena itu, untuk membantu Indonesia mencapai target keberlanjutannya, studi ini menganalisis industri minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia sebagai salah satu penyumbang terpenting bagi perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan keberlanjutan industri CPO di Indonesia. Rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana hubungan antara alokasi CPO untuk pangan dan alokasi CPO untuk energi? (2) Berapa proyeksi total permintaan CPO untuk minyak goreng, biodiesel, oleokimia, dan ekspor? Berapa banyak tambahan perluasan lahan kelapa sawit yang diperlukan untuk memenuhi permintaan CPO? (3) Apa saja indikator ekonomi hijau yang dapat diukur dalam model industri kelapa sawit di Indonesia? (3) Apa saja variabel yang menjadi titik ungkit pada model industri kelapa sawit Indonesia. Luaran dari penelitian ini meliputi simulator kebijakan berbasis model dengan pendekatan sistem dinamis dan dashboard hasil simulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang saling ketergantungan yang kompleks dalam industri kelapa sawit dan memberikan wawasan strategis untuk pembuatan kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.

---

Despite remarkable economic growth between 2010 and 2019, unforeseen challenges such as the COVID-19 pandemic and climate change have hampered progress toward sustainable development goals. One of the indicators in the green economy that is highlighted by the Green Economy Index (GEI) framework is the environmental aspects. Thus, to help Indonesia achieves its target sustainability targets, this study analyzed the crude palm oil (CPO) industry in Indonesia as one of the most important contributors to the nation’s economy. This research aims to analyze the dynamics and sustainability of the CPO industry in Indonesia. The key questions that will be investigated further in this research include: (1) What is the relationship between the allocation of CPO for food and biodiesel fuel? (2) What is the projected total demand for CPO for cooking oil, biodiesel, oleochemicals, and exports? How much additional land use change is needed to meet the demand for CPO? (3) What are the green economy indicators that can be measured in the oil palm industry model in Indonesia? and (4) What are the leverage points in the Indonesian palm oil industry model? Outcomes from this study include a model-based policy simulator using the system dynamics approach and a simulation results dashboard. This research contributes to the broader understanding of the complex interdependencies within the palm oil industry and provides strategic insights for policy-making and sustainable development."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"Skripsi ini membahas tentang analisis rancangan kebijakan REDD+ dalam mencapai target pengurangan emisi CO2 di Indonesia. Model sistem dinamis digunakan untuk mendapatkan proyeksi dari setiap alternatif kebijakan. Selain itu teori analisis kebijakan menjadi dasar dalam menganalisis setiap alternatif kebijakan dan dampaknya terhadap indikator keberlanjutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedua alternatif kebijakan tidak mencapai target pengurangan emisi CO2 pada tahun 2020.

---

The focus of this study is to analyze policy design for REDD+ in achieving Indonesia goal to reduce CO2 emission. System Dynamis model is used to obtain projection of every alternative policy. Besides that, policy analysis is a basic to analyze every alternative policy and its outcome as sustainable indicators. This study shows that alternative policy for REDD+ did not achieve the government goal in reducing CO2 emission by 2020."