Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Desentralisasi fiskal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi satu strategi untuk mempercepat pembangunan daerah di Indonesia sejak 2001. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga telah membawa perubahan dalam perkembangan keuangan kabupaten/kota di provinsi Lampung. Penelitaan ini bertujuan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2001-2007.Dalam penelitian ini digunakan PDRB perkapita yang lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Studi ini menggunakan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan tingkat pendidikan tenaga kerja secara umum menujukan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Fiscal decentralization policies aimed to stimulate economic growth and has become a strategy to accelerate regional development in Indonesia since 2001. Fiscal decentralization policy has also brought changes in the financial development districts / cities in the province of Lampung. This study aims to look at the impact of fiscal decentralization on economic growth of the district / city in the province of Lampung years 2001-2007.This study is using Gross Domestic Product per capita which could give more illustration on the level of welfare as the dependent variable. And the independent variables are used as local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the amount of labor and workforce education levels. This study uses panel data and analytical tools Least Square Dummy Variable (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM). The results showed that the local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), and the level of workforce education, in general those give a positive impact on economic growth while the amount of labor gives negative impact."

"Berbagai studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat membawa dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun meluasnya implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, menyiratkan adanya keyakinan yang kuat bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001 diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jambi. Ukuran desentralisasi fiskal yang digunakan dalam analisis meliputi Indikator Pengeluaran, Indikator Pendapatan dan Indikator Otonomi. Disamping itu untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal secara bersama-sama dengan faktor pertumbuhan ekonomi lainnya, maka digunakan seperangkat variabel kontrol yang secara empiris sering digunakan dan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya. Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan menggunakan metode GLS dan model estimasi Fixed Efect. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang mencakup periode 6 tahun sebelum desentralisasi fiskal (1995-2000) dan 9 tahun setelah desentralisasi fiskal (2001-2009). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal pasca tahun 2001 memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Disamping itu variabel kontrol pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya, seluruhnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

---

Empirical studies show that fiscal decentralization may give positive or negative impact to regional economic growth. However, the widespread implementation of fiscal decentralization in many countries, implying the existence of a strong belief that fiscal decentralization can increase efficiency which in turn will promote economic growth. Likewise, the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, effectively implemented since 2001, is expected to accelerate development and promote local economic growth.

This study aims to analyze the influence of fiscal decentralization on economic growth especially areas in Jambi Province. Fiscal decentralization in this study is measured using Expenditures Indicator, Revenue Indicator, and Autonomy Indicator. In addition, to see the effect of fiscal decentralization to other economic growth factors, I use a set of control variables (Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period) which are frequently used empirically and shown to have a significant effect on economic growth.

Analyses are performed by multiple regression analysis model by using GLS method and Fixed-Effect estimation model. I use data panel at the district/city in the Province of Jambi which covers the 6 years period before fiscal decentralization (1995-2000) and 9 years after fiscal decentralization (2001-2009).

The result indicates that the implementation of fiscal decentralization, post 2001 period, gives better effect on local economic growth in Province of Jambi than the previous period. In addition, all control variables of the local economic growth which consists of Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period, is the positive influence on local economic growth in the Province of Jambi."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui perbedaan karakteristik daerah berdasarkan letak geografis dan status administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menujukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta mempunyai hubungan yang positif dan siginifikan dengan penumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta terdapat perbedaan karakteristik daerah antara kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali dengan di Iuar propinsi Jawa-Bali dan antara kabupaten dengan kota.

---

The research is investigated a favourable influence of own revenues, balance funds and private capital investment on economic regency/town growth in decentralization era and as well as to recognize the difference of district characterization based on geographies and administration status. The study was mainly based on secondary data and was analysed by descriptive and inferential statistical. The results showed that own revenues, balance tirnds and private capital investment have significantly correlated with economic regency/town growth. Data analysis also revealed that seem differential characteristic area between regency/town in Java-Bali province compare between regency/town outer parts of lava-Bali province. "

"ABSTRAKDesentralisasi sebagai sebuah sistem dapat berpengaruh positif maupun negatifterhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya diProvinsi Riau pada era otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data panel 11kabupaten/kota di Provinsi Riau periode tahun 2008-2012. Alat analisis yangdigunakan adalah model regresi data panel fixed effect dengan estimatorGeneralized Least Squares (GLS). Hasil penelitian menunjukkan desentralisasifiskal yang didekati dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap totalpenerimaan daerah cenderung menurunkan pertumbuhan Produk DomestikRegional Bruto (PDRB) per kapita. Dari penelitian ini disimpulkan bahwadesentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi diProvinsi Riau.

---

ABSTRACTDecentralization as a system may have positive or negative impact on economicgrowth. The objective of this study was to investigate the impact of fiscaldecentralization on economic growth in Riau Province in the era of regionalautonomy. This study used panel data from 11 municipalities in Riau Provincewithin the period of 2008-2012. Analyses were done by using fixed effect paneldata regression model with Generalized Least Square (GLS) as estimator. Theresults showed that fiscal decentralization, approached by using ratio of OriginalLocal Government Revenues to Local Government Revenues, disposed decreaseGross Domestic Regional Product (GDRP) per capita. In conclusion, this studyfinds that fiscal decentralization has negative impact on economic growth in RiauProvince."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek dari kebijakan desentralisasi fiskal terhadap beberapa indicator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia. Secara teori desentralisasi fiskal dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi karena kebijakan tersebut menciptakan suatu efisiensi dengan cara mendekatkan pemerintah kepada masyarakat (Musgrave, 1959). Penelitian ini berargumen bahwa selain memberikan efek langsung, desentralisasi fiskal juga dapat memberikan efek tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indikator ekonomi lain seperti tingkat kesenjangan ekonomi. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur desentralisasi fiskal, seperti yang dijelaskan oleh IMF dalam dokumen 'Government Financial Statistics' (2001), dan penelitian ini menggunakan salah satu indicator tersebut dalam mengukur tingkat desentralisasi fiskal yaitu tingkat desentralisasi fiskal berdasarkan total penerimaan provinsi dibagi dengan total produk domestik bruto provinsi tersebut. Dan dalam rangka melakukan test 'robust' terhadap hasil pengukuran, penelitian ini juga menggunakan indikator lain dari desentralisasi fiskal dalam dokumen IMF tersebut yaitu tingkat desentralisasi fiskal berdasarkan total pengeluaran provinsi dibagi dengan total produk domestik bruto provinsi tersebut. Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap efek dari desentralisasi fiskal di 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan jenis data panel dan metode 'Seemingly Unrelated Regression' (SUR) dalam proses analisis untuk mengakomodasi efek tidak langsung yang diberikan oleh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat kesenjangan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal terbukti memiliki efek yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Efek langsung dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif, namun efek tidak langsung dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penurunan tingkat kesenjangan ekonomi adalah positif, dan apabila dianalisis lebih lanjut, total efek yang diberikan oleh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung adalah positif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of fiscal decentralization policy on regional economic indicators such as economic growth and inequality in Indonesia. Theoretically, fiscal decentralization can lead to economic growth because it creates efficiency by bringing government closer to the public (Musgrave, 1959). This study argues that besides directly affect economic growth, fiscal decentralization also indirectly affects economic growth through other economic indicators such economic inequality. There are several indicators can be used to measure fiscal decentralization as explained by IMF Government Financial Statistics (2001), this study uses one of them, which is fiscal decentralization as a total provincial revenue as a share of GDP as fiscal decentralization measurement, and for robustness test, this study uses the other indicator measurement from the IMF which is fiscal decentralization as a total provincial expenditure as a share of GDP. Furthermore, this study analyzes the effect of fiscal decentralization across 33 provinces in Indonesia from 2004 to 2013. This study uses panel data and seemingly unrelated regression method in the analysis to accommodate the indirect effect of fiscal decentralization on economic growth through inequality. The result shows that fiscal decentralization does have a significant relationship with economic growth directly and indirectly through inequality level. The direct effect of fiscal decentralization on economic growth is negative, but the positive effect of fiscal decentralization in reducing inequality levels indirectly improves economic growth, which makes the actual total effect of fiscal decentralization on economic growth is positive. Relevance to Development Studies Fiscal decentralization was first implemented in Indonesia in 2001, and after more than a decade, this policy should have given positive impact to Indonesian economy. If it does not have positive impact on the economy then Government of Indonesia should discover what went wrong with this policy. Because of that reason, this study try to analyze do the fiscal decentralization policy in Indonesia can improve their economic growth and reduce inequality level across provinces after more than years of implementation. Improving economic growth means creating more wealth for people and by reducing inequality all people can experience the effect equally. One of the purposes of Development Studies is to improve and create equal welfare for the people especially in the poor and developing countries. Because of that reason, this study is very relevance to development studies because it analyzes the impact of fiscal decentralization policy in Indonesia in improving economic growth and creating economic equality across provinces to improve their people wealth. "

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajayang mempcngaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita di Indonesia periode waktu 1997 - 2006. Apakah pendapatan per kapita, penanaman modal asing (PMA), iniiastruktur, sumber daya manusia (SDM) Serta desentralisasimempcngaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita dan berapa besarpengaruhnya terhadap kecepatan laju tersebut. Dan juga dampak dari kebijakan dwentralisasi apakah meningkatkan kecepatan laju _pendapatan per kapita yang notabene akan meningkatkan kemakmuran di wilayah tcrscbut_Penelitian ini mencakup 33 propinsi yang digabung menjadi 26 propinsi.Pengolahan data dengan menggunakan fixed e#ct model dari program eviews 5.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor di atas mempengaruhikecepatan Iaju pendapatan per kapita, PMA dan SDM menurunkan kecepatan laju pendapatan per kapita sedangkan pendapatan per kapita dan infrastruktur meningkamkan kocepatan laju pendapatan per kapita Desentralisasi ada yang mcningkat dan ada yang menurunkan laju pendapatan per kapita di wilayah yang berbeda-beda."

"Indonesia memberlakukan desentralisasi sejak tahun 2000, penelitian yang dilakukan memberikan bukti baru bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data 33 provinsi antara tahun 2005 hingga 2012 serta melihat pengelolaan dana pemerintah daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran maka akan memberikan gambaran yang lebih objektif pada pertumbuhan ekonomi di daerah pada masa desentralisasi fiskal. Hasil estimasi dengan menggunakan fixed effect menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah, pendidikan dan investasi dalam negeri yang berdasar atas kualitas sumber daya manusia serta rasio PAD terhadap penerimaan total akan meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam kesimpulannya desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah dari sisi belanja dan kemandirian daerah dalam mengalokasikan pendapatannya.

---

Decentralization is implemented in Indonesia since 2000, this research provided new evidence that fiscal decentralization contributes to economic growth. Our province level data for the Indonesia during 2005 to 2012 enable us to estimate the efect of fiscal decentralization more objectively than previously, because the data set from historical and intitutional variation. The results using the fixed effect estimation shows that local government spending , education and domestic investment is based on the quality of human resources as well as the ratio of revenue to total revenue will increase average economic growth in the region . In the conclusion of fiscal decentralization in Indonesia has an impact on economic growth in the region in terms of shopping and local autonomy in allocating revenue."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."