Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKang perusahaan negara dikategorikan sebagai piutang negara dalam lingkup keuangan negara proses penyelesaian kredit bermasalah pada bank Badan Usaha Milik Negara BUMN dilakukan berdasarkan koridor penyelesaian piutang negara Implikasinya bank BUMN tidak dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah tanpa persetujuan Menteri keuangan melalui Panitia urusan Piutang Negara PUPN c q Direktorat Jenderal Kekayaan negara DJKN Seiring perkembangan hukum perbankan mayoritas bank BUMN memilih bentuk hukum PERSERO yang identik dengan Perseroan Terbatas PT Sejak berlakunya PP No 33 Tahun 2006 sejatinya pengelolaan bank BUMN dilakukan sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat berdasarkan hukum perusahaan PT Tetapi dalam prakteknya masih terdapat keragu raguan pihak perbankan pemerintah dalam menjalankan mekanisme korporasi yang menyebabkan adanya diskriminasi pelayanan antara perbankan pemerintah dan swasta Hal tersebut dirasa menimbulkan ketidak adilan bagi para debiturnya Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 77 PUU IX 2011 mempertegas berlakunya PP No 33 tahun 2006 sebagai dasar hukum penggunaan mekanisme korporasi dalam penyelesaian kredit bermasalah bank Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif Penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bank BUMN tidak terikat Panitia Urusan Piutang Negara PUPN dalam penyelesaian kredit melainkan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak terdapat perbedaan pelayanan kepada debitur antara bank pemerintah dan bank swasta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi perbankan pemerintah dalam pelaksanaannya Kata kunci Penyelesaian kredit Macet Perbankan Pemerintah.

---

ABSTRACTAs a result of the company's accounts receivable is classified as a state within the state finances, the process of settlement of non-performing loans on bank-owned enterprises (SOEs) is based on state claims settlement corridor. The implication, state-owned banks can not do without the approval of the settlement of problem loans through the Committee's finance minister affairs State Receivables (PUPN) cq Directorate General of the state (DJKN). Along with the development of banking laws majority state-owned banks to choose a legal form that is identical to PERSERO Limited Liability Company (LLC). Since the entry into force of Regulation No.33 of 2006, the management of state-owned banks actually performed according to the principles of healthy corporate governance law firm PT. But in practice, there are still doubts the government banking corporation in implementing the mechanism that causes the service discrimination between public and private banks. It is considered cause injustice to the debtor. Constitutional court ruling reinforces the validity 77/PUU-IX/2011 PP No.33 of 2006 as the legal basis for the use of the corporate mechanism in the resolution of problem loans bank. This research is a prescriptive normative. This study discusses the decision of the Constitutional Court that declared state-owned banks are not bound Arrangements Committee for State Receivables (PUPN) in settlement of loans, but through the mechanism of the corporation so that there is no difference between the bank's services to the debtor government and private banks. Decision of the Constitutional Court is expected to ensure legal certainty for government banks in the implementation."

"Penelitian tesis ini menitikberatkan masalah pada dua hal terkait pengaturan penyelesaian utang-piutang yang macet pada Bank BUMN agar sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penyelesaian utang-piutang pada PT Bank BNI (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridisnormatif yang lebih menekankan pada norma hukum tertulis dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta mengaitkan dengan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian termasuk ke dalam tipe penelitian evaluatif karena uraian pembahasannya mengevaluasi teori dan fakta yang akan dianalisis. Dalam penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian problem identification yang bertujuan mengidentifikasi masalah. Analisa obyek penelitian menghasilkan produk penafsiran hukum oleh hakim Konstitusi dan menemukan hukum karena mengesampingkan peraturan perundang-undangan piutang Negara. Sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), penyelesaian utang-piutang yang macet dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan demikian diharapkan Bank BUMN mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan kesempatan kepada debitur dalam merestrukturisasi utangnya dengan tetap memperhatikan kinerja bank BUMN.

---

Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011 constitute legal discovery to identify bank accounts on state-owned enterprises is not included in the state's claim. This thesis focuses on two issues related to the settlement of receivables owned banks, namely how the settlement arrangement that bad debts at PT (Persero) Bank BNI in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and How Settlement of debts at PT (Persero) Bank BNI Post-Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 77/PUU-IX/2011. The research was conducted by the research approach juridical-normative emphasis on the rule of law and court decisions written in the legislation as well as linking with the provisions of contract law in general.

In terms of its nature, including research into the type of evaluative research for evaluating the theoretical description of the discussion and the facts to be analyzed. In application, this study is the identification of research problem that aims to identify the problem. Analysis of the research object produces interpretations of the Constitution and the law by the judge found the law because the legislation set aside accounts of the State.

Conclusions outlined in the settlement arrangement that bad debts at PT (Persero) Bank BNI in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and legal certainty is to resolve the bad debt through the standard operating procedure (SOP) that can protect your bank the interests of all stakeholders. Second, settlement debts at PT (Persero) Bank BNI Post-Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 77/PUU-IX/2011 is formed allowing the debtor to restructure its debt while maintaining the performance of state-owned banks."

"Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur bahwa kredit bermasalah bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui PUPN. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, status hukum piutang bank BUMN terkait penyelesaian kredit bermasalah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUUIX/ 2011. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian tersebeut mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang bank BUMN tidak termasuk dalam lingkup piutang negara, sehingga kredit bermasalah dapat diselesaikan oleh manajemen masing-masing bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan pada bank BUMN untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan mekanisme hapus tagih yang dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP)."

"Kondisi perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi setelah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 Pada tahun 2004, tercatat persetujuan kredit baru di seluruh bank umum sebanyak Rp 31 1,63 triliun dimana jumlah ini meningkat 32,59% dari tahun 2003 yang mencapai Rp.235,04 triliun. Sehingga perbankan Indonesia dituntut untuk melakukan pengelolaan usaha dengan prinsip kehatihatian. Salah satu pengelolaan yang dilakukan perbankan adalah pengelolaan risiko Salah satu risiko vital yang butuh pengelolaan yang intcnsif adalah risiko kredit.PT. Bank XYZ merupakan bank yang sudah menerapkan pengelolaan risiko kredit dengan menggunakan infrastruktur internal rating dalam pengukuran risiko kreditnya. Salah satu melode perhitungan risiko kredit dengan menggunakan sistem internal rating adalah Macro Simulation Approach. Dengan menggunakan pendekatan Macro Simulation, PT. Bank XYZ dapat melihat pengaruh faktor ekonomi makro terhadap probability of default debiturnya. Sehingga tidak semata-mata risiko dilihat pada kondisi keuangan debiturnya saja. Adapun faktor ekonomi makro yang diamati mencakup PDB, IHSG, inflasi, SBI, Kurs USD dan Kurs WY, dimana beberapa diantara faktor ekonomi tersebut mempengaruhi pergerakan credit rating debitur sektor manufaktur PT. Bank XYZ. Sebagai contoh, SBI mempengaruhi probabilitas credit rating BF menjadi E2, D2 menjadi D3, dan D3 menjadi E2.Dengan pendekatan Macro Sinurlation Approach dapat diketahui probabilitas credit rating yang telah disesuaikan dengan pengaruh faktor ekonomi makro. Hasilnya adalah berupa matriks transisi conditional. Kemudian untuk mengetahui risiko kredit dilakukan pcrhitungan VaR krcdit) dengan menggunakan hasil probability of default kredit rating matriks transisi conditional (Macro Simmulation Approach). Sehingga jumlah maksimal kerugian yang dapat dialarni olch PT Bartk XYZ dari krcdit sektor manufaktur dengan tingkat keyakinan 95% adalah sebesar Rp.52 303 767 (dengan asumsi distribusi normal) atau Rp 181 105 913 495 (dengan asumsi distribusi tidak normal) Nilai diatas merupakan 0.0089% (dengan asumsi distribusi normal) atau 31.15% (dengan asumsi distribusi tidak normal) dari total kcseluruhan baki debet kredit sektor manufaktur. Dengan demikian PT. Bank XYZ diwajihkan untuk menyediakan pencadangan modal untuk meng-cover risiko krcdit sektor manufaktur sebesar 8% x 31,15% = 2,49% dari total baki debet pinjamannva.

---

After crisis at 1997. economic condition especially banking in Indonesia has been significantly grown. Year 2004, new credit approval for all banks achieved Rp. 311.63 billion. which is growth 32,59% from year 2003 for Rp. 235 04 billion. Subject to its growth. Indonesian banking should realized the risk especially credit risk that should be managed well.

PT. Bank XYZ has already established credit risk management with internal rating system in credit risk measurement One of credit risk measurement method using internal rating is Macro Simulation Approach. With Macro Simulation Approach. PT. Bank XYZ can observe the influence of macro economic factors aligned with probability of default of each company. The macro economic factors such as Gross Domestic Product (PDB), Indonesian Stock Price Index (1HSG). inflation. Government T-bills (SBI). USD Foreign Exchange (Kurs USD) and JPY Foreign Exchange (Kurs JPY) had effect on credit rating movement for credit manufacture at PT. Bank XYZ. For example. SBI had effect on probability of credit rating BI become E2, D2 become D3 and D3 become E2.

Result of Macro Simulation Approach which already aligned between probability of credit rating and macro economic factors is conditional transition matrix. Then calculation of credit risk with credit VaR (CreditMetrics) has to be conducted by using probability of default in conditional transition matrix (Macro Simulation Approach). Loss maximum amount of credit manufacture at PT. Bank XYZ with 95% confident level (assuming normal distribution) is Rp.52.303.767 or Rp. 183,105.913,495 (assuming actual distribution). This amount is 0 0089% (assuming normal distribution) or 31.15% (assuming actual distribution) from total of exposure of credit manufacture For capital requirement purpose. PT Bank XVZ has to reserve equity for 2.4994, 1% x 31 15% l from total exposure of credit manufacture PT Bank XYI. Using Macro Simulation Approach gives many advantage especially for capital requirement. because it is using internal rating which is gives every customer rating different portion of credit risk and so gives lesser reserve equity."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam pelaksanaanya, BUMN kerap mendapatkan hambatan karena banyaknya peraturan yang tidak harmonis, seperti yang dialami oleh BUMN di sektor perbankan. Masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan piutang Negara yang mengatur penyelesaian piutang negara, dan penetapan kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 (g), membawa implikasi terhadap pengelolaan kekayaan BUMN sebagai entitas badan hukum yang terpisah sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 1. Penyertaan modal yang bersumber dari APBN yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah pada BUMN hingga saat ini masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Penggolongan kekayaan negara atas kekayaan yang dimiliki oleh BUMN membatasi ruang gerak manajemen bank BUMN untuk lebih leluasa dalam mengambil keputusan khususnya yang terkait dengan pengelolaan kredit macet. Meskipun sejak 2006, piutang bank BUMN telah dikelola sendiri oleh bank BUMN pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang berlandaskan pada Fatwa Mahkamah Agung nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang menyatakan bahwa piutang bank BUMN bukan piutang negara. Namun, karena masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 membuat bank BUMN tidak berani menyelesaikan kredit macet dengan menggunakan mekanisme hapus tagih (hair cut). Akibatnya, banyak debitor yang merasa dirugikan terhadap perbedaan perlakuan tersebut, seperti yang dialami oleh Grup Aspalindo, debitur PT Bank Negara Indonesia Tbk yang mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 77/PUU-IX/2011 menetapkan bahwa frasa-frasa negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dicabut, berakibat pada piutang BUMN bukan piutang negara, dan bank BUMN diberi kewenangan untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan mekanisme hapus tagih.

---

State Owned Enterprises (SOE) which all or most of its capital derived from separated state wealth, is one of economic actors despite private enterprises and cooperatives.In running their businesses, SOEs, privates and cooperatives perform mutual support based on economic democracy. SOEs as a government’s arm is also required to be able generate profits than can later be used as much as possible for people’s prosperity, However, in its implementation, SOEs often get obstacles because there are many not harmonious rules, as experienced by SOEs in banking sector.

The application of Law No.49 prp 1960 regarding State Receivables Committee and the Determination of SOEs wealth as part of State Wealth as stated on Law 17/2003 regarding State Finance Article 2 (g) lead implications for state-owned property management as a separate legal entity as stated in Law No.19/2013 regarding State-Owned Enterprises Article 1 Paragraph 1. The equity which derived from State Budget through the government to SOEs is still being prolonged debate. State wealth classification on SOEs’ property restricts state-owned bank management to be more flexible in making decisions especially related to non-performing loan management.

Although since 2006, state-owned bank receivables have been managed by themselves after the issuance of Government Regulation No.33/2006 regarding Government Regulation Amendment No.14/2005 on Procedures for State/Regions Receivables Removal based on Supreme Court Decision No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 stating that state-owned banks receivables are not state’s receivables. However, because there is still controversy in defining state wealth and the enactment of Law No.49 prp/1960 makes state-owned banks are doubtful to end non-performing loan using hair cut mechanism as done by private banks.

As a result, many debtors are feel aggrieved against the different treatment, as experienced by Aspalindo Group, debtor of PT Bank Negara Indonesia Tbk. At last Aspalindo Group filed a judicial review of Law No.49 prp/1960 to the Constitutional Court. In the decision No. 77/PUU-IX/2011 the Constitution Court set that state phrases contained in Law No.49 Prp/1960 revoked, resulting SOEs receivables is not the state and state-owned banks is authorized to solve non-performing loan using hair cut mechanism."

"ABSTRAKPiutang negara atau hutang kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pasal 8 adalah sejumlah uangyang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidaklangsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.Pengurusan piutang negara yang macet pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepertiyang terjadi di PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia pada awalnya telah dilakukandengan membuat perjanjian kerjasama antara PT. Askrindo dengan Badan Urusan PiutangDan Lelang Negara (BUPLN) tanggal 23 Juli 1994. Perjanjian Kerjasama Pengurusan HakSubrogasi tersebut dibuat dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 49 Prp.Tahun 1960 tentang PUPN. Namun, dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusiatas perkara Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, PUPN (dahuluBUPLN) tidak berwenang lagi melaksanakan tugas pengurusan piutang BUMN, piutangBUMD, dan piutang badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimilikioleh BUMN/BUMD dan mengembalikan pengurusan piutang BUMN, piutang BUMD,dan piutang badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki olehBUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada masing-masing BUMN/BUMD.Pengembalian pengurusan piutang tersebut, mengakibatkan PT. Askrindo menghentikankerjasama pengurusan piutang dengan DJKN (dahulu BUPLN) dan melakukan pengurusanpiutang perseroan melalui mekanisme korporasi sesuai instruksi Pemerintah kepada semuaBUMN dan BUMD.

---

ABSTRACTState receivables or debt to state subject to Law Number 49 Prp of 1960 on StateReceivable Committee (PUPN) Article 8 mean certain amount of fund payable to the stateor authorities, directly or indirectly controlled by the state pursuant to regulation,agreement or others. Management of bad state receivable with State Owned Enterprise(SOE) as in the case of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia is initially made throughagreement between Askrindo and Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) onJuly 23 1994. The Agreement on Settlement of Subrogation Right is made by taking intoaccount the provisions of Law No. 49 Prp. Of 1960 on PUPN. However, with respect todecision of Constitutional Court with regard to the case Number 77/PUU-IX/2011 on 25September 2012, PUPN (formerly BUPLN) ceases to have the authority to carry out theadministration of SOE receivables, SOE receivables and receivables of any business entitywhich part or all capital is owned by State Owned Enterprise / Local Enterprise andreassign the administration of receivables of SOE, SOE receivables and receivables ofbusiness entity which part or all capital is owned by State-Owned Enterprise/LocalEnterprise which has been assigned to each State-Owned Enterprise /Local Enterprise. There-assignment of receivable administration causes PT. Askrindo terminae the jointcooperation of receivable administration with DJKN (formerly BUPLN) and carry out theadministration of corporate receivables through the corporate procedures as perinstructions of Government to all State Owned Enterprise and Local Enterprise (BUMNand BUMD)."

"Kredit macet yang terjadi pada Bank BUMN sering sekali termasuk ke dalam kasus korupsi karena dianggap menyebabkan kerugian negara. Namun apakah kredit macet pada Bank BUMN masih termasuk ke dalam kerugian Negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara pada BUMN khususnya dalam kasus kredit macet pada Bank BUMN di mana seharusnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 penyelesaian utang piutang BUMN diserahkan kepada Bank BUMN tersebut sehingga kredit macet pada Bank BUMN bukanlah termasuk kerugian Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tidak menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 sebagai yurisprudensi sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara karena adanya dualisme hukum dalam pengertian keuangan negara.

---

Non performing loan on the state-owned enterprise banks often included in corruption case because it is considered a state loss. However, the non performing loans (NPLs) in the state-owned enterprise (BUMN) banks is still counted as losses of the state after the Decision of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 and Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013. The research using normative juridical method reveals that there has been inconsistency in determining state losses in BUMN, especially in the case of NPLs. It argues that after the Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011, debt settlement of state-owned receivables is handed over to the BUMN. Thus, NPLs of the BUMN Banks are not counted as loss of the state. However, the Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 does not use the Decision of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 as jurisprudence. This leads to inconsistency in the determination of state losses due to the existence of legal dualism in the definition of state finances."

"Menggunakan data dari 89 Bank Umum Konvensional di Indonesia dari periode 2006 hingga 2012, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan kredit abnormal terhadap risiko kredit, profitabilitas dan solvabilitas bank. Hasil penelitian dengan menggunakan teknik estimasi Fixed Effect Model menunjukan bahwa pertumbuhan kredit abnormal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit, sedangkan pertumbuhan kredit abnormal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan solvabilitas Bank Umum Konvensional di Indonesia.

---

Using data from 89 Conventional Banks in Indonesia from period 2006 to 2012, this reasearch examines how abnormal loan growth affects credit risk, bank profitability and bank solvability. Estimation results from Fixed Effect Model show that abnormal loan growth has a negative significant impact on credit risk, while abnormal loan growth has a positive significant impact on profitability and solvability of Conventional Banks in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai langkah-langkah apa yang perlu dilakukan bank selaku kreditur dalam menganalisis peningkatan risiko yang timbul dari kebijakan akuisisi yang dilakukan debitur dengan sumber pembiayaan dari PUT. Digunakan studi kasus Bank X sebagai kreditur dan PT Leyand International Tbk (PT Leyand) sebagai debitur yang akan mengakuisisi PT Asta Keramasan Energi (PT AKE) dan Sumatera Energy Capital Pte. Ltd (SEC). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor perbankan secara umum, yaitu memahami risiko-risiko yang timbul dari langkah akusisi yang akan dilakukan debitur, memahami kelebihan dan risiko pelaksanaan PUT yang akan dilakukan debitur, mampu melakukan analisis terhadap kelayakan kredit yang diberikan kepada debitur yang akan melakukan akusisi dengan sumber dana dari PUT serta memberikan keputusan kredit yang tepat terkait rencana akuisisi yang dilakukan debitur dengan sumber pembiayaan dari PUT. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data industri kemasan plastik dan industri pembangkit listrik serta data laporan keuangan historis PT Leyand, PT AKE dan SEC. Atas dasar data-data tersebut dilakukan proyeksi atas kondisi keuangan konsolidasi PT Leyand setelah mengakuisisi PT AKE dan SEC. Proyeksi keuangan dibuat dalam tiga skenario, yaitu best case, most likely dan worst case.Analisis kelayakan kredit PT Leyand dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis atas proyeksi keuangan konsolidasi PT Leyand menunjukkan bahwa kinerja operasional perusahaan pada tahun 2008 kurang baik dimana perusahaan membukukan rugi bersih dan tidak mampu membayar bunga bank. Namun pada tahun 2009 perusahaan mampu membayar bunga bank walau pada skenario most likely dan worst case masih membukukan rugi bersih. Sementara kondisi keuangan diperkirakan baik karena akuisisi dibiayai oleh setoran modal hasil PUT. Dengan mempertimbangkan hasil proyeksi serta karakter manajemen dan pemegang saham yang baik maka Bank X merekomendasikan agar fasilitas kredit modal kerja PT Leyand dapat diteruskan sampai dengan jatuh tempo dengan adanya tambahan syarat. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan bank selaku kreditur terkait dengan rencana debitur untuk melakukan akuisisi dengan sumber pembiayaan PUT adalah melakukan analisis industri, analisis laporan keuangan historis dan membuat proyeksi laporan keuangan konsolidasi debitur serta perusahaan yang diakuisisi, melakukan perbandingan proyeksi bila tidak dilakukan akuisisi serta memberikan rekomendasi keputusan kredit.

---

This thesis discussed about steps that should be done by bank as creditor in analyzing the increase of risk from acquisition plan taken by debtor with financing resource from right issue of stocks. Using case study of Bank X as creditor and PT Leyand International Tbk (PT Leyand) as debtor that will acquire PT Asta Keramasan Energi (PT AKE) and Sumatera Energy Capital Pte. Ltd (SEC). Hopefully this research could give many benefits for banking industry for general in understanding risks risen from acquisition plan of debtor, understanding strengths and risks of right issue done by debtor, ability in analyzing the feasibility of the credit given to debtor who have acquisition plan with financing resource from right issue of stocks and having right credit decision relating with that. Research methodology being used was data collection of plastic packaging industry and electrical generating industry and also historical financial reports of PT Leyand, PT AKE and SEC. Based on the data, we built the projection of consolidation financial report of PT Leyand after they acquiring PT AKE and SEC. The projection was built in three scenarios, best case, most likely and worst case. The feasibility credit analysis of PT Leyand was done qualitatively and quantitatively. The analysis of projected consolidation report of PT Leyand after acquisition showed that the operating performance in 2008 would be bad where the company would book net loss and could not pay interest expense. But in 2009, the company could pay interest expense although in most likely and worst case scenario they still book net loss. Meanwhile, the financial condition was predicted in good performance because the acquisition would be financed by equity from right issue of stocks. Considering the projection results and the good character of management and shareholder, Bank X recommended that the working capital facility of PT Leyand could be continued until the due date with additional covenants. From the analysis, we summarize that the steps should be taken by bank as creditor relating with debtor's acquisition plan with financing resource from right issue of stocks are analyzing the industry, analyzing the historical financial report and building the projection of consolidated financial report, comparing the projection of non acquisition condition with after acquisition condition and giving recommendation of credit decision."

"Kredit mikro adalah kredit yang terbukti reliable dalam kondisi perekonomian apapun. Namun demikian, pemberian kredit tersebut tidak luput dari risiko kredit. Bank yang mengelola portofolio kredit mikro membutuhkan sistem manajemen risiko dan penggunaan model yang tepat untuk mengukur risiko kredit dari portofolio tersebut. Karena dengan begitu, bank, dapat secara terukur menyediakan kebutuhan modal minimum yang diperlukan untuk mencover risiko kredit yang dihadapinya. Dan berdasarkan karakteristiknya, risiko kredit mikro sangat cocok diukur dengan menggunakan metode Credit Risk+, dimana metode tersebut sangat cocok dengan karakteristik portofolio kredit yang besar dengan skala kredit yang kecil.

---

Micro credit was a credit that proven reliable at any economic conditions. However, this credit will not miss the credit risk. Banks that manage micro credit portfolio needs risk management system and utilize the appropriate model to measure the credit risk. Because then, the bank can provide the minimum capital requirements needed to cover credit risk it faces. And based on the characteristics, micro credit risk was suitable to be measured by Credit Risk+ method, where the method was suitable with the characteristics of a large credit portfolio with smallscale credit."