Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebelum tahun 80'an istilah privatisasi masih dikenal dengan sebutan de nasionalisasi. Pada pertengahan tahun 80'an, kebijakan privatisasi telah mulai diterapkan beberapa negara. Negara Inggris adalah salah satu negara yang melakukan privatisasi, khususnya ketika British Telecom sukses diprivatisasi pada tahun 19841. Namun demikian, fakta-fakta empiris juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kebijakan privatisasi telah pula diterapkan di negara Jerman pada waktu Pemerintah Jerman melakukan penjualan mayoritas kepemilikannya di Volkwagen kepada publik tahun 1961. Empat tahun sesudahnya, atau pada tahun 1965, Pemerintah Jerman juga melakukan privatisasi terhadap VEBA.Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum secara normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan Iogika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Untuk menganalisa dasar/landasan hukum Pemerintah Rapublik Indonesia untuk melakukan privatisasi (divestasi tahap 2) Indosat.2. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang saham yang tidak menyetujui privatisasi (divestasi) tersebut.3. Untuk menganalisa apakah ketentuan hukum yang menjadi landasan privatisasi tersebut masih relevan untuk dilakukan dalam praktek sekarang ini."

"Studi dalam tesis ini mengenai politik ekonomi pada Pemerintahan Megawati Soekarnoputri : Studi kasus privatisasi PT. Indosat, Tbk., tahun 2002-2003. Secara umum privatisasi BUMN merupakan kebijakan pemerintah yang sangat dilematis. Pada satu sisi harus segera dilaksanakan agar tercapai efisiensi dan terbentuknya rata pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk menghadapi globalisasi perdagangan, pada sisi yang lain justru kebijakan itu tidak popular di tengah masyarakat dan memunculkan tudingan bahwa pemerintahan bagian dari antek neoliberalis. Pro dan kontra mewarnai kebijakan privatisasi di Indonesia untuk menganalisis persoalan itu penelitian tesis ini menggunakan teori demokratisasi ekonomi; demokratisasi politik dan teori konflik politik.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis. Data-primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan terpilih (purposive) sedangkan data sekunder berasal dari studi literature, jurnal ekonmi, artikel, surat kabar, dokumen tertulis atau foto, dan internat.Kebijakan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri, namun sudah dilakukan sejak pemerintahan Orde Baru (1994); kemudian oleh pemerintahan transisi BJ. Habibie (1998) dan Abdurrahman Wahid. Muncul perbedaan yang sangat mencolok antara periode sebelum tahun 2002 dengan sesudahnya, khususnya reaksi pro dan kontra yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kebijakan itu. Pada masa Orde bare hingga pemerintahan transisi Abdurrahman Wahid, tidak muncul penolakan yang berarti atas privatisasi PT. Indosat Tbk. Malah di antara eksekutif dan legeslatif saling mendukung. Namun berbeda reaksi yang muncul pada saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan privatisasi terhadap perusahaan yang sangat strategis dan menguntungkan itu. Penolakan muncul dari banyak kalangan misalnya para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indosat (SPI), Anggota Dewan (khususnya Fraksi Reformasi), Ketua MPR; KPPU: Iluni Jakarta serta ormas dan tokoh masyarakat.Studi terhadap privatisasi PT. Indosat Tbk. menunjukkan bahwa alasan yang paling mendasar dari kebijakan privatsisi di Indonesia adalah hanya untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran tambahan pemerintah tahun 2002-2003 sebesar Rp. 6.2 triliun. Kebijakan privatisasi oleh pemerintah pada saat ini tidak direncanakan secara matang dan baik bahkan terkesan "asal-asalan" atau asal laku terjual. di samping itu juga pada saat pelaksanaannya ada indikasi KKN. Konflik politik sebagai akibat dari kebijakan privatisasi bukanlah konflik pribadi, namun sebagai bentuk dari konflik ideologi atau kepentingan antar elit partai politik. Metode privatisasi di Indonesia tidak harus meniru kebijakan di Negara lain yang sukses melaksanakan kebijakan privatisasinya, karena di Indonesia persoalan status kepemilikan perusahaan berpengaruh kepada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Strategi restrukturisasi BUMN disarankan melalui (1) membuat regulasi yang memihak kepada kepentingan bangsa Indonesia dan kesejahteraan rakyat banyak (2) Membentuk Korporasi perusahaan agar tercipta manajemen dan budaya kerja yang efisien dan produktif (3) penciptaan pasar yang lebih kompetitif atau mengurang/mencabut monopoli. (4) kebijakan privatisasi yang transparan.(ags).

---

Political Economy Study on the Ruling of Megawati Soekarnoputri; Case Study of PT Indosat Tbk. Privatization 2002 - 2003. The study in this thesis discussed the political economy analysis of the ruling of Megawati Soekarnoputri with a case study on privatization of PT Indosat Tbk in 2002 - 2003. In general, privatization of BUMN (state-owned enterprises) is a very dilemmatic public policy. On the one hand, it has to be implemented immediately to reach higher efficiency and the establishment of good corporate governance in order to deal with trading globalization. On the other hand, the policy was actually not popular in society and inviting accusation that the government has served as part of neo-liberal supporters. Pros and cons saturated the privatization policy in Indonesia. In order to analyse this phenomena, the research on this thesis will use economical and political democratization theory, as well as political conflict theory.

This research used descriptive-analytical approach method. Primary data was collected through in-depth interview with purposively selected informants, while secondary data was collected from literature study on journals of economics, articles, news papers, printed documents and interact articles.

Privatization policy on PT Indosat Tbk was not only done during the ruling of Megawati Soekarnoputri, but has already don since the New Order rule (1994), followed by BJ Habibie transitional government (1998) and during Abdurrahman Wahid's presidency. Significant differences took place between these periods before 2002 and during the 2002 - 2003, especially in the existence of pros and cons from many actors over this policy. During the New Order until the transitional government of Abdurrahman Wahid, there was no significant rejection over the privatization of PT Indosat Tbk. Instead, executive and legislative members were supporting each other in this policy. However, contradictive reaction submerged when Megawati Soekarnoputri produced the privatization policy over this extremely strategic and profitable company. Rejection came from many subjects such as employers of Serikat Pekerja Indosat (SPI or Indosat Labour Union), members of parliament (especially those from Reformasi Faction), Head of MPR, KPPU, Jakarta's Iluni and other prominent mass organizations and leaders.

The study on privatization of PT Indosat Tbk shows that the basic reason of privatization policy in Indonesia was only to cover up the deficit of state's budget during 2002 - 2003 which amounted to Rp 6.2 trillions. Privatization policy by the government at that time was not well planned and gave an impression of being hastily put together that as long as it can be sold, then it was acceptable. In addition, there was also some indications of corruption and nepotism (KKN) took place during the implementation of the policy. Political conflicts resulted from privatization policy was not personal conflicts, but instead took form as ideological or interest conflict between political parties' elites. Privatization method conducted in Indonesia does not have to be a duplication of other methods used by other countries who have been successful with their privatization policies, because in Indonesia the status of company's ownership can influence the overall company's performance. The restructuring strategy on BUMN should be conducted through:

(1) Creation regulation which serves the best interest of Indonesian people and their overall prosperity.

(2) Creation of corporate company in. order to build efficient and productive management and professional culture.

(3) Creation of more competitive market and decreasing monopoly rights.

(4) Creation of transparent privatization policy."

"ABSTRAKPerubahan sistem ekonomi dunia yang terjadi di era reformasi ini, adalah diakibatkan oleh globalisasi yang berimplikasi praktis pada sistem hukum dan ekonomi Indonesia. Globalisasi merupakan fenomena baru akibat perkembangan dan peningkatan kegiatan ekonomi dan bisnis antar negara-negara di dunia yang didukung oleh kemajuan teknologi seperti teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi.Salah satu pengaruh yang krusial dalam bidang hukum dan ekonomi adalah perubahan peran Negara dari sector public ke sektor swasta (privatisasi). Privatisasi mulai dikenal sejak tahun 1984. Pelopor munculnya konsep privatisasi yang pertama di gulirkan oleh Inggris terhadap perusahaan-perusahaan negara secara sukses. Di Indonesia istilah privatisasi dipopulerkan tahun 1991 oleh Menteri BUMN Tanri Abeng. Privatisasi secara garis besar diartikan sebagai penjualan seluruh atau sebagian kepemilikan negara dari suatu BUMN ke tangan swasta, asing atau domestik. Pro dan kontra terhadap privatisasi bukan hanya terjadi di negara berkembang, tapi di negara majupun privatisasi BUMN menimbulkan beragam opini yang anti dan berpihak terhadap privatisasi, serta menjadi isu yang sangat kontroversial. Hal ini sepatutnya dapat dihindari jika Negara dapat menjamin dan membuktikan bahwa aset milik negara tidak akan berpindah kepemilikannya kepada pihak swasta dengan dilaksanakannya privatisasi. Munculnya pro dan kontra terhadap privatisasi Indosat disebabkan karena prosedur yang tidak transparan dan melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Privatisasi yang dilakukan secara Privatc Placement tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua pihak sehingga terkesan, adanya ?kepentingan? kelompok. Konsep yang ideal dan banyak di praktekkan di beberapa Negara adalah dilakukannya melalui IPO sehingga memberikan hak dan kesempatan yang sama serta transparansi terhadap proses privatisasi. Tafsir konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 terhadap konsep privatisasi pada sejumlah BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak masih memberi ruang ?ambigu? atau abu-abu pada praktik privatisasi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tidak secara tegas memberikan koridor hukum mengenai makna dari ??hajat hidup orang banyak dan ?dikuasai negara?. Adanya makna yang tidak secara tegas kemudian akhirnya memunculkan polemik dan reaksi pro dan kontra terhadap privatisasi. Solusi yang terbaik agar tidak lagi muncul pro dan kontra terhadap privatisasi BUMN serta pelaksanaan privatisasi itu dapat dilaksanakan sesuai konstitusi maka dipandang perlu untuk menerbitkan Undang-undang Privatisasi yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi asset Negara yang menguasai hajat orang banyak dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

"Tesis ini membahas tentang politik kebijakan privatisasi PT Indosat 2002-2003. Kebijakan privatisasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Proses privatisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena privatisasi ini lebih diwarnai dengan nuansa politis ketimbang ekonomis. Nuansa politis tersebut dapat dilihat dari harga jual Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar dianggap tidak layak untuk dijual. Mengingat Indosat adalah salah satu BUMN yang memiliki keuntungan bagi negara melalui satelit palapanya. Selain itu, proses privatisasi yang dilakukan disaat kondisi ekonomi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Alasan penjualan Indosat untuk menutupi defisit APBN dianggap tidak tepat. Hadirnya IMF dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga turut menimbulkan kesan politis.Sehingga kebijakan privatisasi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun kelompok yang menolak dilakukannya privatisasi Indosat yaitu Amien Rais, Alvin Lee,Ichsanuddin Noorsy, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, dan Marwan Batubara.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, makalah, majalah,koran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca Orde Baru lebih bersifar plural. Selain aktor domestik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, ada juga aktor diluar negara yang memiliki peran penting, yakni IMF.

---

This thesis discusses about the political policy of privatization PT Indosat 2002-2003. Privatization policy is made in the reign of Megawati Seokarno Putri, through the Minister of SOEs Laksamana Sukardi. The process of privatization is not going along smoothly, because the privatization is more tinged with political atmosphere than economic. Political atmoshphere can bee seen from Indosat selling price Rp 12.950 per thread was deemed unfit for sale. That Indosat is one of the BUMN has given benefit to this country with satelite palapa. In addition, the process of privatization is when the Indonesia economy was hit by the economic crisis is considered appropriate. The presence of the IMF in the implementatation of privatization in Indonesia also contributed political impression.

So that the privatization policy get the defence from various circle of society in Indonesia. As for the those who opposed the privatization of Indosat are Amien Rais, Alvin Lee, Ichsanuddin Norrsy, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, Marwam Batubara.

This reseach use the method qualitative. While the technique of data collection use secondary data and primary data. Secondary data from books, jornals, magazines, newspaper.

The result show that economic policy making in post New Order Indonesia more plural. In addition to domestic actors influantial in policy making, there is also an actor outside the country that has an important role, IMF. In addition, the privatization policy has become attractive fields of interest among political actors."

"Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya privatisasi BUMN di Indonesia daiam masa krisis Asia dan implementasinya. Hakekat privatisasi itu sendiri adalah proses pemindahan atau pengembalian aktivitas perekonomian kepada masyarakat atau pasar dengan membatasi peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara. Privatisasi pun dilakukan dengan spektrum yang lebih luas yakni sebuah upaya reformasi (kebijakan) ekonomi yang lebih luas yang mencakup deregulasi, debirokratisasi dan Iiberalisasi. IMF melalui Letter of Intent yang disepakati bersama dengan pemerintah Indonesia mendorong untuk dilakukannya Privatisasi BUMN. Hal tersebut seiring dengan permohonan bantuan pemerintah Indonesia kepada IMF sebagai Iembaga moneter internasionai Imbas dari krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. IMF sebagai Iembaga monster internasional memberikan beberapa persyaratan untuk dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang dikenai dengan sebutan Washington Consensus yang isinya tentang kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh negara berkembang. Kebijakan IMF yang diterapkan di Indonesia dengan melaksanakan paket kebijakan Structural Adjustment Policy (SAP) yang mencakup berbagai pembaruan kebijakan ekonomi makro dan perubahan kelembagaan untuk menghapuskan inefisiensi serta menjamin tingkat pertumbuhan yang memadai.Privatisasi yang diiakukan di Indonesia bertujuan untuk memperoleh bantuan dana untuk menutup APBN. Sedangkan tujuan seterusnya pemerintah RI melakukan privatisasi karena hal tersebut termasuk dalam program reformasi ekonomi yang merupakan kesepakatan antara pemerintah RI dan IMF. Perkembangan selanjutnya terjadinya privatisasi PT. Indosat Tbk. sebagai saIah satu upaya penyehatan BUMN dan reformasi ekonomi secara umum. Akan tetapi motivasi privatisasi di Indonesia Iebih diwarnai oleh motivasi untuk mengurangi defisit anggaran daripada upaya restrukturisasi ekonomi.Untuk itu teori yang digunakan daiam peneiitian ini berdasarkan kepada IiberaIisme,sedangkan konsep utamanya Structural Adjustment Policy (SAP) , Washington Consensus. Rujukan yang digunakan untuk dapat memformulasikan konsep adaiah buku-buku Globalisasi, seperti Robert GiIpin,David Held maupun buku -buku kontemporer seperti karya Joseph E Stiglits. Selain itu juga digunakan beberapa buku Iainnya untuk melengkapi.Kesimpulan yang diperolen melalui penelitian ini adalah bahwa privatisasi di Indonesia sudah benar dan perlu, alfran tetapi harus secara bertahap. karena masyarakat Indonesia masih mempunyai keterbatasan untuk dapat ikut memiliki BUMN, terlebih dimasa krisis ekonomi. Sebagian besar pelaku ekonomi besar terpuruk, tidak ada kekuatan ekonomi kelas menengah (bollow middle) dan kekuatan ekonomi kecil yang hidup day by day. Maka sebelum pelaksanaan privatisasi di Indonesia yang harus diiakukan terlebih dahuIu adalah restrukturisasi manjemen, profitisasi setelah itu privatisasi, sehingga pembelinya adalah masyarakat Indonesia sendiri.Kontroversi privatisasi di Indonesia dapat dihindari jika pemerintah pandai menentukan waktu yang tepat untuk memperoleh harga (price) dan perolehan (proceeds) yang optimal. Pilihan ternadap BUMN mana yang perlu diprivatisasi praktis sudah benar. Selain didukung teori (keduanya bukan natural monopoli), sifat industrinya amat kompetitif sehingga tidak perlu dikelola oleh pemerintah."