Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi diperlukan dana dalam jumlah besar yang sebagian disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, yang selalu mengandung risiko, sehingga diperlukan suatu jaminan kredit. Disinilah Jaminan fidusia memiliki peran dalam pemberian kredit, sebagai jaminan utang. Hanya bagi sebagian kalangan, jaminan fidusia hanya merupakan jaminan pelengkap dari jaminan hak tanggungan. Walaupun seharusnya tanpa hak tanggungan pun, pihak bank seharusnya memberikan kredit dengan jaminan fidusia.Tesis ini mengangkat pokok permasalahan seperti, apakah lembaga jaminan fidusia dalam praktek perbankan sudah sesuai dengan yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; apakah peranan lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan utang dalam praktek pemberian kredit; dan apa saja upaya hukum yang dilakukan oleh bank untuk memperkecil risiko pemberian kredit yang dijamin dengan lembaga jaminan fidusia. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut tesis ini digunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis, di mama penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai peranan dari lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan utang dalam pemberian kredit bank.Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ternyata Undang-undang Fidusia belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik dari segi waktu pendaftaran, biaya pembuatan AJF dan biaya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maupun untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga. Kekurangan-kekurangan tersebut menyebabkan jaminan fidusia kurang dapat dimanfaatkan oleh dunia perbankan. Peranan lembaga Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit bank yaitu dapat menjadi jaminan utama atau hanya menjadi jaminan tambahan. Dalam memperkecil risiko-risiko maka bank biasanya meminta jaminan tambahan berupa benda tetap seperti tanah, membuat Surat Kuasa Jual, Surat Kuasa Tarik dan kwitansi kosong yang telah ditandatangani debitur."

"ABSTRAKTesis ini membahas apakah rekening bank yang berupa rekeningpenampungan/escrow account dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia atautidak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi ProsedurPendaftaran Fidusia (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), rekening bank bukanlahbenda yang dapat objek Jaminan Fidusia karena rekening bank adalah termasukbenda dengan hak perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifatyuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan jugametode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwarekening bank adalah perjanjian dan perjanjian bukanlah suatu benda, sehinggaSurat Edaran Dirjen AHU 2005 yang menyatakan rekening bank bukan sebagaiobjek Jaminan Fidusia adalah sudah tepat, namun alasan pertimbangan yangterdapat dalam Surat Edaran Dirjen AHU 2005 tersebut yang menyatakan bahwarekening bank adalah termasuk hak perorangan adalah kurang tepat, karenarekening bank tidak termasuk benda baik itu berupa barang maupun haksebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

---

ABSTRACTThis thesis reviews whether a bank account in the form of an escrow account canbe used as the object of fiducia or not. Pursuant to the Director General of GeneralLaw Administration’s Decree No. C.HT.01.10-22 dated March 15, 2005 regardingStandardization of Fiducia Registration Procedures (Surat Edaran Dirjen AHU2005), a bank account is not an object of Fiducia because the bank account is anobject with personal right. This thesis uses a legal normative method, exploratoryresearch and qualitative data analysis method. This thesis concludes that the bankaccount is an agreement, and the agreement is not an object, so that the SuratEdaran Dirjen AHU 2005 which stated that the bank account is not an object offiducia has correct, but the considerations of Surat Edaran Dirjen AHU 2005which stated that the bank account is a personal right is not correct, because thebank account is not an object either in the form of goods or rights referred toArticle 499 of Indonesian Civil Code."

"Pembangunan infrastruktur segala bidang sedang masifnya dilakukan di negara Republik Indonesia, salah satunya di bidang telekomunikasi. Dikarenakan kondisi geografis negara Republik Indonesia, teknologi di bidang telekomunikasi yang paling memungkinkan adalah satelit. Guna untuk memenuhi kebutuhan satelit nasional, perusahaan operator satelit membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam proyek pengadaan satelit. Bisnis satelit juga memerlukan pembiayaan dari perbankan. Maka dari itu, dalam pembiayaan proyek pengadaan satelit tentunya bank selaku kreditur akan meminta satelit tersebut menjadi objek jaminan. Satelit termasuk ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda bergerak. Oleh karena itu, jenis jaminan yang dapat dibebani pada objek satelit adalah jaminan fidusia. Bank selaku kreditur perlu mencermati eksekusi objek jaminan fidusia atas satelit karena perizinan operasional satelit yang cukup kompleks. Perizinan operasional satelit tersebut adalah izin Hak Penggunaan Filing (“HPF”) agar satelit dapat menempati slot orbit di ruang angkasa. Berdasarkan Pasal 32 Permenkominfo No. 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit, disebutkan bahwa perusahaan operator satelit dilarang mengalihkan izin HPF. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang akan digunakan penulis adalah data sekunder. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tetap dimungkinkan bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas satelit dengan cara penjualan bawah tangan sepanjang calon pihak pembeli dapat memenuhi ketentuan Perizinan Operasional Satelit dan Perizinan Perusahaan Operator Satelit. Dalam pembiayaan untuk proyek pengadaan satelit, mekanisme pemberian kredit yang diterapkan oleh kreditur dengan cara sindikasi kredit. Selain itu, yang membuat bank selaku kreditur bersedia untuk menerima satelit sebagai objek jaminan fidusia adalah karena dalam pengikatan jaminan atas satelit tersebut terdapat dokumen-dokumen jaminan antara kreditur dengan debitur yang berkaitan dengan slot orbit dan aspek-aspek komersial.

---

Infrastructure development in all fields is being massively carried out in the Republic of Indonesia, one of which is in the telecommunications sector. Due to the geographical conditions of the Republic of Indonesia, the most feasible technology in the telecommunications sector is satellite. In order to meet the needs of national satellites, satellite operator companies require quite high costs in satellite procurement projects. The satellite business also requires financing from banks. Therefore, in financing the satellite procurement project, of course, the bank as the creditor will ask for the satellite to be the object of security. Satellites are included in the classification of tangible objects and moving objects. Therefore, the type of security that can be imposed on a satellite object is a fiducia security. Banks as creditors need to pay close attention to the execution of fiducia security objects on satellites because satellite operational licensing is quite complex. The operational license for the satellite is a Filing Right of Use (“HPF”) license so that the satellite can occupy an orbital slot in space. Based on Article 32 of Regulation of Minister of Communication and Informatics No. 21 of 2014 concerning the Use of Radio Frequency Spectrum for the Satellite Service and Satellite Orbit, it is stated that satellite operator companies are prohibited from transferring HPF licenses. This research is descriptive analytical. The type of data that will be used by the author is secondary data. The author in this study used qualitative data analysis methods. The results of the study indicate that it is still possible for creditors to be able to execute objects of fiduciary guarantees on satellites by means of underhand sales as long as the prospective buyer can fulfill the provisions of the Satellite Operational Licensing and Satellite Operator Company Licensing. In financing for the satellite procurement project, the financing mechanism implemented by creditors by means of loan syndication. In addition, what makes banks as creditors willing to accept satellites as objects of fiducia security is because in the binding of security for the satellites there are security documents between creditors and debtors related to orbital slots and commercial aspects."

"Dalam rangka pembangunan negara Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang perekonomian, maka pemerintah menunjukkan alur penanaman dana pada bank atau lembaga keuangan lainnya, yang mana salah satu dari penanaman dana itu dalam bentuk sirapanan deposito. Deposito yang merupakan bentuk simpanan berjangka waktu, dapat dimasukkan kedalam kelompok surat berharga (sertifikat deposito) dan surat yang berharga (surat/bilyet deposito-deposito berjangka). Bila dihubungkan dengan hukum kebendaan deposito termasuk kedalam bentuk benda bergerak, sehingga apabila dijadikan jaminan kredit dengan cara menggadaikan deposito itu. Dalam keadaan mendesak deposito yang belum sampai jatuh temponya dapat dijadikan jaminan kredit, yaitu-dengan cara membuat surat perjanjian kredit antara debitur (dapat deposan atau orang lain) dan kreditur (bank atau lembaga keuangan), yang mana perjanjian kredit ini mempunyai sifat riel dan merupakan perjanjian standard, karena bentuk dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh kreditur. Bentuk perjanjian standard inilah yang perlu diciptakan suatu peraturan perundang-undangannya di bidang perkreditan nasional agar fungsi kredit sebagai sarana pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Mengenai berapa bGsar kredit yang dapat diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan jaminan deposito, tentunya kreditur akan memperhitungkan masih berapa lama jatuh temponya dalam bentuk mata uang apa nominal deposito itu dan berapa besar suku bunga kredit yang harus dikenakan hal ini tampaknya belum ada peraturan yang menentukan, karena tiap-tiap bank berbeda-beda dalam memberikan pinjaman kepada debitur yang menjaminkan depositonya, disamping itu faktor kebonafiditas dari debitur juga akan mempengarubi kreditur dalam memberikan kredit."

"Eksekusi objek jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam ketentuan tersebut diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan, akan tetapi dalam prakteknya, khususnya pada Bank X di kota Jogjakarta, ketentuan tersebut sulit untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut pada saat bagaimana seorang kreditur dapat dikatakan melakukan cidera janji atau wanprestasi, bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia pada Bank X tersebut, dan kendala-kendala apa saja yang menghambat untuk melakukan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut.Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif yuridis dengan tipe penelitian eksplanatoris yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara praktek eksekusi objek jaminan fidusia pada Bank X di Kota Jakarta dengan didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, digunakan data sekunder, dimana untuk memperoleh data sekunder tersebut maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier dan wawancara dengan wawancara bebas kepada beberapa informan, untuk kemudian data tersebut dianalisis secara kwalitatif.Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa suatu debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah jika melanggar klausula cidera janji dalam perjanjian kredit dan kredit tersebut telah masuk dalam kategori kredit bermasalah, dan dalam proses eksekusi jaminan fidusia ternyata tidak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, serta dalam proses eksekusi tersebut banyak terjadi hambatan--hambatan baik dari debitur itu sendiri ataupun karena kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang yang mengatur proses eksekusi jaminan \ fidusia tersebut."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan berupa rekening bank di PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. Pada tesis ini akan dibahas mengenai 3 (tiga) hal. Pertama, mengenai rekening yang digadaikan dapat secara sah dan mengikat sebagai jaminkan. Kedua,mengenai apakah pembekuan sejumlah uang (blokir) dalam rekening yang djaminkan secara gadai harus dilakukan. Ketiga, mengenai praktek pemberian gadai rekening pada PT. Bank Internasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian banyak bersumber pada studi kepustakaan dan dilakukan beberapa wawancara terhadap narasumber.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa agar gadai sah dan mengikat harus memenuhi dua unsur yaitu adanya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai serta penyerahan kebendaan yang digadaikan dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Dalam hal pemberian gadai rekening maka harus ada pemberitahuan mengenai adanya penjaminan atas rekening bank tersebut serta dilakukan pembekuan dana (blokir) rekening.Adapun tujuan dari pembekuan dana (blokir) rekening tersebut agar rekening bank tersebut tidak dapat digunakan atau berada dalam kekuasaan pemberi gadai yang menyebabkan syarat inbezitstelling dalam gadai tidak terpenuhi dan gadai menjadi tidak sah. Dalam hal pemberian jaminan berupa gadai rekening di Bank BII khususnya terhadap salah satu debitur yaitu PT. ABC, tidak dilakukan pembekuan dana (blokir) rekening. Sehingga rekening tersebut masih dapat digunakan oleh PT. ABC yang dalam hal ini berati masih dalam penguasaan PT. ABC yang menyebabkan salah satu syarat sahnya suatu gadai terlanggar dan gadainya menjadi tidak sah.

---

This thesis concerning about the collateral over bank account at PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. This Thesis mainly focusing about 3 (three) problems. First, about plegde of bank account can be legal and binding as a collateral. Second, explaining about the freeze (blocked) of bank account which is being pledge are neccesary. Third, about implementation of pledge of bank account at PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. This research is legal normative, which some of the data are based on related literatures and interview with some sources.

The result regarding this research is a pledge of bank account can be legal and binding need to obtain 2 (two) elements, which are pledge agreement and delivering of the good. In case of pledge of bank account there must be notified about the existence of the guarantee of the bank account and freeze (blocked) the bank account.

The purpose of freezing the funds (blocked) the bank account is can not be used or in hand of pledgor which cause inbezitstelling in pledge can not be fulfilled and pledge becomes invalid. In case of pledge of bank account as collateral at Bank BII, which is given by PT. ABC is not freezing (blocked). The bank account still can be used by PT. ABC thats mean the element of pledge is being default and the pledge become invalid."