Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini relevan dengan keadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, dimana BUMN dianggap sebagai salah satu pilar perekonomian Negara. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam Tesis ini akan dibahas mengenai status badan hukum Persero, dimana PT. Pertamina (Persero) akan menjadi bahan anatisa dari penulis.Keberadaan PT. Pertamina sebagai Persero, salah satuya berfungsi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya keuntungan tersebut maka diharapkan pemasukan yang besar bagi penerimaan Negara, namun saat ini, PT. Pertamina sering dianggap sematamata sebagai alat Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan saja. Kepentingan yang besar terhadap PT. Pertamina ini membuat adanya campur tangan yang begitu besar dari Pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.Dalam tesis ini, penulis mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status badan hukum PT. Pertamina dilihat dari aspek hukum keuangan negara, sehingga diharapkan pemahaman yang balk sebagai dasar pengelolaan PT. Pertamina yang efektif dan efisien, sesuai dengan asas good corporate governance."

"ABSTRAKRevaluasi aktiva tetap merupakan penilaian kembali atas aktiva tetap yang tercatat didalam buku perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan perusahaan agar nilai yang tercantum didalam buku tersebut dapat disesuaikan dengan nilai pasar yang wajar sesuai dengan nilai pasar pada saat aktiva tetap tersebut dilakukan penilaian kembali. Penilaian kembali aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aktiva dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap besarnya pajak penghasilan badan ? Dari segi wajib pajak sendiri dibahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap. Dengan menggunakan metode penelitian secara kepustakaan dan observasi lapangan, diperoleh suatu hasil yang menggambarkan hubungan positip antara revaluasi aktiva tetap dengan besarnya pajak penghasilan badan, dan dari hasil analisa lebih mendalam diperoleh suatu kesimpulan bahwa secara cash flow dan performance pimpinan perusahaan, ternyata melakukan revaluasi aktiva tetap memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, namun begitu dalam beberapa kondisi tertentu masih terdapat beberapa keuntungan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap, yakni bila perusahaan memiliki sisa kompensasi kerugian yang sudah mendekati kadaluarsa dan tidak mungkin dapat dikompensasikan dengan keuntungan perusahaan dimasa-masa yang akan datang serta apabila perusahaan bermaksud untuk menjual aktiva tetap tersebut dalam waktu dekat. Dengan melihat sikap wajib pajak yang kurang tertarik untuk melakukan revaluasi aktiva tetap, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat meninjau kembali tarif pajak penghasilan yang harus dibayar dimuka yang dihitung dari selisih penilaian kembalai aktiva pada saat aktiva tersebut dilakukan revaluasi sehingga dapat menarik wajib pajak untuk melakukan revaluasi aktiva tetapnya. Apabila hal tersebut dapat terwujud, maka tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh tambahan pajak penghasilan badan dapat dicapai, sekaligus wajib pajak juga dapat menghitung keuntungan atau kerugiannya kalau wajib pajak melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya."

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan benluk badan hukum akan membawa dampak pada perencanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan melihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSHJ Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokumen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71 - No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedoman Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK - Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengambilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengambilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari catatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai denan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi perubahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak texjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Temyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oleh pihak RSHJ dari tahun 2004 - 2006 meningkat Serta dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatarl pasien JPK-Gakin tahun 2004 - 2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated te be decline due te high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government Propinsi DKI Jakarta No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. '71 - No. 73 2004, (4) document ?Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK - Gakin) 2003? (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of Jaminan Pihak ke-3 (JP3) and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision - mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattem for the patient in the year 2004 - 2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.It can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK- Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan bentuk badan hukum akan membawa dampak pada pereneanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan meiihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSI-lj Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokurnen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DK1 Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71-No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedornan Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK-Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengarnbilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengarnbilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari eatatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi penibahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak terjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Ternyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oIeh pihak RSHJ dari tahun 2004-2006 meningkat sena dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatan pasien JPK-Gakin tahun 2004-2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at "Rumah Saldt Haji Jakarta (RSHJ)" create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated to be decline due to high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government "Propinsi DKI Jakarta" No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. 71-No. 73 2004, (4) document "Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) 2003" (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of "Jaminan Pihak ke-3 (JP3)" and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient PK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision-mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattern for the patient in the year 2004-2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.1t can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."

"Era globalisasi melanda dunia, termasuk Indonesia, menyebabkan tidak dapat lagi membendung masuknya perusahaan konstruksi asing yang secara langsung menangani proyek-proyek konstruksi di Indonesia. Pengerjaan proyek konstruksi yang ditangani secara langsung oleh perusahaan kontruksi asing ini dapat menimbulkan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak atas penghasilan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi cukup besar jumlahnya dan masih dapat ditingkatkan penerimaannya. Peningkatan penerimaan pajak atas penghasilan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi secara optimal meliputi juga peraturan perpajakan yang memenuhi azas-azas perpajakan. Peraturan perpajakan yang balk adalah peraturan yang memenuhi azas-azas perpajakan. Menurut Adam Smith terdapat 4 azas-azas perpajakan, yaitu equity (keadilan), certainty (kepastian hukum), convenience of payment, dan economy in collection. Pokok permasalahan yang akan ditulis dalam tesis adalah berkenaan dengan pemenuhan azas-azas perpajakan keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pengenaan pajak atas penghasilan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi.Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriftif analitis, dan jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penulis akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian pajak penghasilan atas BUT usaha jasa konstruksi serta perlakuan pengenaan pajak penghasilan atas BUT usaha jasa konstruksi, dan akan diuraikan pendapat para ahli berkenaan dengan pengenaan pajak penghasilan atas BUT usaha jasa konstruksi. Sesudah mendeskripsikan berbagai hal yang relevan, selanjutnya penulis akan melakukan analisis atas data-data guna memecahkan pokok permasalahan yang diperoleh dalam penelitian. Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang merumuskan kebijakan perpajakan, Konsultan Pajak, dan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi. Penulis juga menggunakan questionnaire sebagai pecengkap data utama. Ketentuan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi yang berlaku mulai 01 Januari 1984 s.d. sekarang dapat dibagi dalam 3 periode; yaitu periode pertama mulai 01 Januari 1984 s.d. 31 Desember 1996 dikenakan ketentuan PPh Non-Final, periode kedua mulai 01 Januari 1997 s.d. 31 Desember 2000 dikenakan PPh Final, dan periode ketiga mulai 01 Januari 2001 s.d. sekarang dikenakan PPh Non-Final dengan tidak mengakui kompensasi kerugian terhadap penghasilan kena pajak 2001 dan seterusnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku dalam menghitung pajak atas penghasilan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi dalam periode 01 Januari 1984 s.d. 31 Desember 1996 memenuhi azas keadilan dan kepastian hukum; periode 01 Januari 1997 s.d. 31 Desember 2000 memenuhi sebagian azas keadilan dan tidak memenuhi azas kepastian hukum; dan periode 01 Januari 2001 s.d. sekarang memenuhi sebagian azas keadilan dan tidak memenuhi azas kepastian hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan sebagai berikut :1. mempertahankan definisi penghasilan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 7 tahun 1983, Nomor 7 tahun 1991, Nomor 10 tahun 1994, dan Nomor 17 tahun 2000;2. membatalkan diberlakukannya ketentuan perpajakan PPh Final, yaitu Pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 7 tahun 1983, Nomor 7 tahun 1991, Nomor 10 tahun 1994, dan Nomor 17 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1996 tanggal 20 Desember 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan; dan peraturan pelaksanaannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7041KMKIKMK.0411996 tanggal 26 Desember 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-421PJ.0411996 tanggai 31 Desember 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan; dan digantikan dengan ketentuan perpajakan PPh Final ;3. meninjau kembali (inencabut) pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :5591KMK.0412000 yang menyatakan kerugian fiskal tidak bolehdikompensasikan dengan penghasilan kena pajak mulai masa 01 Januari2001 dan seterusnya; dan4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-961PJ.12001 tanggal 07 Pebruari 2001 yang berlaku mulai 07 Pebruari 2001, dalam rangka memenuhi kepastian hukum, agar diberlakukan mulai 01 Januari 2001.

---

Globalization knock over world, including Indonesia, causing cannot against barricade entry of the foreign construction company which is directly handle project of construction in Indonesia. Workmanship of project of construction handled directly by company of this foreign construction can generate Permanent Establishment. Tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income is big enough and it still can be raised. The raises of acceptance of income tax on Permanent Establishment Construction Services Company?s income cover also regulation of taxation fulfilling taxation principality. According to Adam Smith of there are 4 taxation principality, that is equity, certainty, convenience of payment, and economy in collection. Fundamental Problems to be written in this thesis is the accomplishment of principality of taxation of equity and certainty of law in regulation of taxation for calculating income tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income.

Type of research used in this thesis Is analytical descriptive, and type of research used in this thesis is qualitative research. Writer will elaborate to hit congeniality of income lax on Permanent Establishment Construction Services Company's income and also treatment of imposition of income tax Permanent Establishment Construction Services Company's income, and will be described the opinion of all expert with reference to imposition of income tax Permanent Establishment Construction Services Company's income. Hereafter describe of relevant matters, hereinafter the writer will do analysis data that utilized to solve fundamental of problems obtained in research. Primary data is collected through circumstantial interview with functionary on Tax General Directorate that foal mutating taxation policy, Tax Consultant, and Permanent Establishment Construction Services Company. Writer also use questionnaire as supplementary of primary data. Taxation rule arranging about imposition of income tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income start 01 Januari 1984 s.d. now can divided into 3 period : the first period start 01 January 1984 s.d. 31 December 1996 imposed by Non-Final Income Tax, second period start 01 January 1997 s.d. 31 December 2000 is imposed by Final Income Tax, and third period start 01 January 2001 s.d. is now imposed by Non-Final Income Tax with exception cannot loss compensate the loss to taxable income at 2001 and so on.

Result of research conclude that taxation regulation for calculating income tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income in period 01 January 1984 until 31 December 1996 is fulfilling equity and certainty principality; period 01 Januari 1997 until 31 December 2000 menu of some of justice principality and do not fulfill rule of certainty principality; and period 01 Januari 2001 until now menu of some of equity principality and do not fulfill certainty principality. Pursuant to the conclusion, writer suggests the following:

1. maintaining definition of Income which is there are in Article 4 (1) UU Income Tax Number 7 year 1983, Number 7 Year 1991, Number 10 year 1994, and Number 17 year 2000;

2. canceling the rule of taxation Final Income Tax, that is Governmental Regulation ()i number 73 year 1996 date of 20 December 1996 about Income Tax on Permanent Establishment Construction Services, and number : 7041KMKIKMK.0411996 date of 26 December 1996 about Income Tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income, and Handbill of Tax General Director number : SE-421PJ.0411996 date 31 December 1995 about Income Tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income; and replaced with ruie of taxation of Non Final Income Tax ;

3. revising ( abstracting ) aril clie 5 Finance Ministr ial Decree number : 559/KMK.04120G0 expressing fiscal loss may not compensated with taxable income in periode 01 Januari 2001 and so on ; and

4. Tax General Director Decision number : KEF-961PJ.12001 date 07 Pthruari 2001 going into effect to start 07 :'ebruari 2001, in order to fulfilling rule of law, is in order to gone into effect to by start 01 Januari 2001."