Tesis ini relevan dengan keadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, dimana BUMN dianggap sebagai salah satu pilar perekonomian Negara. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam Tesis ini akan dibahas mengenai status badan hukum Persero, dimana PT. Pertamina (Persero) akan menjadi bahan anatisa dari penulis.Keberadaan PT. Pertamina sebagai Persero, salah satuya berfungsi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya keuntungan tersebut maka diharapkan pemasukan yang besar bagi penerimaan Negara, namun saat ini, PT. Pertamina sering dianggap sematamata sebagai alat Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan saja. Kepentingan yang besar terhadap PT. Pertamina ini membuat adanya campur tangan yang begitu besar dari Pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.Dalam tesis ini, penulis mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status badan hukum PT. Pertamina dilihat dari aspek hukum keuangan negara, sehingga diharapkan pemahaman yang balk sebagai dasar pengelolaan PT. Pertamina yang efektif dan efisien, sesuai dengan asas good corporate governance.