Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Khusus untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dikenakan pajak atas sisa laba setelah pajak yang diatur dalam UU PPh Pasal 26 ayat (4) atau biasa disebut dengan Branch Profit Tax (BPT). Menjadi pertanyaan bagaimana penghitungan BPT untuk BUT yang atas penghasilannya dikenakan final, salah satunya adalah yang menjalankan usaha konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan BPT atas BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi. Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa penghitungan BPT sehubungan dengan penghitungan dasar pengenaan pajaknya, terdapat perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di satu sisi dengan Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa penghitungan BPT untuk BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi adalah berdasarkan Penghasilan Kena Pajak menurut pembukuan setelah dikoreksi fiskal dikurangi PPh Final, sedangkan Wajib Pajak dan Majelis Hakim beranggapan bahwa penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah menggunakan Norma Penghasilan Neto dikurangi PPh Final. Analisis perlakuan perpajakan atas penghitungan BPT tersebut dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada tiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan atas PPh Badan dari BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi adalah dikenakan final menurut PPh Pasal 4 ayat (2) dan untuk penghitungan BPT adalah dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) UU PPh dikurangi PPh Final.

---

Permanent Establishment (PE) in Indonesia is imposed tax for the income after tax that regulated in the Income Tax Act Article 26 Paragraph (4) or commonly called the Branch Profit Tax (BPT). The question is how the BPT calculations for PE on income subjected to the final tax, one of which is running business of the construction services. The purpose of this study was to determine how the calculations of the Corporate Income Tax and the BPT of PE which runs business of construction services are. From the case studies of several Tax Court Decisions related dispute of BPT calculation with respect to the calculation of its taxable base, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers and the Judges on the other side. DGT found that the taxable income for BPT calculation for PE which running business of construction services is based on the bookkeeping after fiscal correction and deducted by Final Income Tax, while the Taxpayers and the Judges argued that the calculation of taxable income is using deemed profit deducted by Final Income Tax. Analysis of the tax treatment on BPT calculation is done by analyzing the opinions expressed on each side of three case examples taken in this research. The results from the analysis indicate that the Corporate Income Tax of PE which runs business of construction services is subjected to Final Income Tax under Income Tax Act Article 4 paragraph (2) and for the calculation of BPT is using deemed profit deducted by Final Income Tax in accordance with Article 26, paragraph (4) of Income Tax Act."

"Skripsi ini membahas mengenai asas keadilan dan kepastian hukum terhadap perlakuan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi usaha sebagaimana diatur dalam PP.51/2008. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembedaan tarif PPh bagi penyedia jasa yang tidak bersertifikasi tidak memenuhi asas keadilan. Perbedaan tarif tersebut lebih didasarkan kepada perbedaan subjek pajaknya, bukan berdasarkan perbedaan kemampuan membayar. Selanjutnya, kepastian subjek, objek dan tarif pajak masih belum terpenuhi. Ketidakpastian subjek dan objek pajak terkait erat dengan ketidakpastian objek pajak, dimana tidak diatur secara tegas dan rinci mengenai pengertian dan ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang menjadi objek pajak.

---

This undergraduate thesis analyzes about equity and certainty principle on income tax treatment for uncertificated construction project?s income as regulated in GR.51/2008. This research is descriptive quantitative approach.The research result conclude that income-tax tariff differentiation for uncertificated service provider is not fulfilling the equity principle. The tariff differentiation is based on tax subject or service provider's certificate possession rather than their ability-topay. Furthermore, the tax subject, object, and tariff are still not fulfilling the certainty principle. Uncertainty of tax subject and tariff strongly related with uncertainty of tax object which is not clearly regulated in terms of its scope and definition of construction activity."

"Untuk menggali penerimaan pajak dari sektor usaha jasa konstruksi maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari. Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan. Mengacu pada sasaran pembaharuan sistem perpajakan nasional, maka setiap ketentuan perpajakan harus memperhatikan aspek keadilan serta jaminan atas kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dad azas-azas perpajakan yang baik terutama aspek keadilan dalam pembebanan pajak, kepastian hukum, kesederhanaan pemungutan, serta kekuatan dan keabsahan dasar hukum pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode .deskriptif analitis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dan pendapat beberapa pakar perpajakan serta analisis empiris atas kasus-kasus di lapangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengenakan PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kurang mencerminkan azas keadilan, baik keadilan horizontal yang menekankan bahwa semua orang yang mempunyai penghasilan sama harus membayar pajak dalam jumlah sama maupun keadilan vertikal yang mewajibkan pajak yang semakin besar selaras dengan semakin besarnya kemampuan yang bersangkutan untuk membayar pajak. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyangkut ketidakpastian termasuk pengertian jasa konstruksi sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah tersebut telah mempunyai landasan hukum yang sah yaitu Undangundang (UU). Yang menjadi permasalahan adalah terlalu luasnya wewenang yang diberikan oleh UU sehingga dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur tarif pajak tersendiri atas segala jenis penghasilan yang berbeda dari ketentuan UU itu sendiri. Hal ini menyimpang dari Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala pajak harus berdasarkan UU. Menerapkan kembali tarif umum yang progresif dan tidak final lebih mencerminkan keadilan. Akuntansi Keuangan sangat memudahkan penetapan penghasilan neto usaha jasa konstruksi sehingga secara teknis pembukuan tidak terdapat masalah. Selanjutnya perlu ditinjau kembali ketentuan dalam UU yang memberi wewenang terlalu besar kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tersendiri perlakuan PPh atas jenis-jenis penghasilan tertentu."

"ABSTRAK Perusahaan pelayaran dalam negeri dan asing memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan globalisasi ekonomi dunia masa mendatang. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan pelayaran dalam negeri tergolong lamban, terbukti dari ketimpangan penguasaan muatan yang masih di dominasi oleh pelayaran asing. Dominasi pelayaran asing khususnya untuk muatan angkutan luar negeri tidak bisa lepas dari persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan pihak Indonesia. Sistem pembayaran untuk transaksi import menggunakan Cost, Insurance and Freight (CIF) dan untuk eksport menggunakan sistem Free On Board (FOB), sehingga penentuan kapal pengangkut berada pada pihak penjual. Pembayaran sewa atau ongkos angkut kapal untuk pengangkutan orang danlatau barang merupakan objek Pajak Penghasilan. Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan analisa teoritis dan analisa deskriptif kwantitatif dengan bantuan program Statistical Package for Social Scientiest, agar dapat diketahui tanggapan para responden dan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat lainnya. Questioner disampaikan secara langsung kepada staf terkait perusahaan pelayaran dalam negeri anggota 1NSA yang berdomisili di DKJ Jakarta mewakili Wajib Pajak. Dari hasil pembahasan di peroleh kesimpulan bahwa dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang ini tidak di landasi dasar hukum yang tepat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak melalui Norma Penghitungan Khusus dan bersifat final memudahkan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak serta mempunyai korelasi yang kuat satu sama lain. Meskipun ketentuan tersebut diakui memudahkan dan meningkatkan kepatuhan pajak, para responder berpendapat bahwa kebijakan tersebut cenderung tidak adil. Sistem pemungutan dan pengenaan pajak PPh bagi Wajib Pajak pelayaran dalam negeri menerapkan global taxation system dan schedular taxation system sekaligus. Bila di tinjau dari sudut pandang keadilan pajak, ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan pajak dan menimbulkan ketidak efisienan bagi Wajib Pajak. Meskipun pihak Direktorat Jenderal Pajak telah beberapa kali mengeluarkan beberbagai peraturan, ketentuan yang berlaku terakhir ini ternyata masih kurang efektif, bahkan semakin menyimpang dari azas-azas perpajakan yang berlaku umum. Untuk itu perlu dicarikan suatu kebijakan baru yang lebih tepat agar di masa-masa mendatang penerimaan pajak dari sektor usaha pelayaran dapat mengambil peran yang lebih besar terhadap pembangunan nasional. "

"Pokok permasalahan penelitian untuk menulis tesis ini adalah bagaimana Cakupan dari Usaha di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dapat memberikan penerimaan negara yang paling besar namun juga dapat diterima oleh negara-negara mitra perjanjian (treaty partners).Tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pajak yang merumuskan kebijakan perpajakan dan yang melaksanakan di lapangan dan para konsultan pajak. Penelitian juga dilakukan atas dokumen yaitu undangundang domestik, tax treaties serta buku-buku karya ilmiah, balk menurut para ahli perpajakan, maupun menurut para pejabat yang merumuskan kebijakan dan yang bertugas menerapkan di lapangan.Apabila pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha hanya didasarkan atas penghasilan yang dapat dibuktikan diperoleh bentuk usaha tetap, maka kegiatan-kegiatan usaha yang sebenarnya juga dilakukan oleh bentuk usaha tetap, dilaporkan kepada fiskus di negara berkembang sebagai kegiatan yang langsung dilakukan oleh kantor pusat perusahaan. Fiskus di negara berkembang sering tidak mempunyai cukup kemampuan untuk dapat mengidentifikasi semua kegiatan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Para ahli perpajakan PBB sepakat untuk menyarankan dianutnya force of attraction rule."Force of attraction rule" seperti diterapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia - Australia adalah yang paling luas dengan potensi penerimaan pajak yang paling besar. Belum semua "tax treaties" menggunakan konsep "force of attraction"."Tax treaties" lainnya yang sudah menganut masih perlu diupayakan agar "force of attraction rule" nya juga menjadi yang paling luas. Oleh karena itu masih ada peluang untuk melakukan renegoisasi berkenaan dengan dua kelompok tax treaties :(1) yang belum menganut force of attraction rule menjadi "force of attraction";(2) yang menganut force of attration rule tetapi belum yang terluas perlu diupayakan untuk menjadi "force of attraction" yang terluas."