Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerbankan Syariah dalam dekade terakhir terus menunjukan derap pertumbuhan yang positif. Salah satu produk bank umum syariah adalah bank garansi (kafalah) yang sifatnya telah menjadi urgensi kebutuhan dalam aktivitas bisnis. Untuk menghindari risiko, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan bank garansi tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan bank garansi di Indonesia dan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan bank garansi pada salah satu bank umum syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan studi kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan bank garansi diatur dalam KUHPerdata, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, SK Dir BI dan SE DIR BI tentang Pemberian Garansi oleh Bank, serta PBI dan POJK terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BSM telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan GCG dan pengaplikasian PPKPB serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan PBI dan POJK terkait. Namun, BSM belum memenuhi ketentuan POJK 65/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko dalam proses penerbitan dan belum memiliki pengaturan akad yang digunakan dalam pembayaran klaim secara konsisten.

---

ABSTRACTIslamic Banking in the last decade continues to show a positive growth rate. One of the products of sharia banking is a bank guarantee (kafalah) which has become an essential needs in business activity. To avoid risks and losses, it is necessary to apply prudential principles in the practice of bank guarantee. This study will examine how the prudential principles regulated in Indonesia and the implementation of prudential principles in practice of bank guarantee in one of the largest Islamic Bank in Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM). This research is normatice juridicial, with literature study that produces descriptive research typology. The prudential principles of bank guarantee is regulated in the Civil Code, Banking Law, Islamic Banking Law, Foreign Exchange Flow and Exchange Rate System Law, SK Dir BI and SE DIR BI on Guarantee by bank, also related BI rules and OJK rules. Based on the research conducted, BSM has a implemented prudential principles by taking into GCG, application of PPKPB and has complied with the provisions of relevant Law and PBI and POJK. However, BSM has not fulfilled the POJK 65/POJK.03/2016 requirements on Risk Management in the issuance process and has not yet have the contractual arrangements used consistently in payment of claims."

"Tinjauan terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Analisis Menurut Hukum Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pinjam meminjam dalam hukum Islam dan bagaimana Prakteknya dalam masyarakat yang di lakukan oleh BNI serta membandingkannya dengan pinjam meminjam di bank konvensional, yaitu BNI' 46 dan menganalisanya menurut Hukum Islam. Berdasarkan pada ketentuan UUP no. 7/1992, PP no. 72/1992 maka terhadap pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dapat menggunakan sistem baik hasil. Dengan demikian maka prinsip pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu larangan riba (bunga bank) dapat berfungsi di masyarakat. Lembaga keuangan konvensional sudah lama berlakunya di negara kita ini, sedangkan lembaga keuangan syariat belum lama sehingga memerlukan usaha yang keras dan memakan waktu yang lama untuk mempopulerkannya di masyarakat. Sehingga dapat mengurangi praktek riba yang sudah biasa terjadi di masyarakat. Dengan dimulainya prinsip pinjam meminjam yang berdasarkan pada syari'at Islam (di BMI dan BPRS) ini membuktikan bahwa hukum perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini dan dapat memberikan ketentraman bagi umat Islam karena dapat mempraktekkan ajaran agamanya dalam hal pinjam meminjam. Hal ini juga merupakan perwujudan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD'45."

"Garansi bank merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank disamping berbagai macam jasa perbankan lainnya. Sebagai jaminan garansi bank tergolong sebagai jaminan perorangan yang sering disebut sebagai jaminan perorangan yang sering disebut sebagai penanggungan hutang (borgtocht, guaranty). Seperti halnya pada bank-bank konvensional, maka pada bank syariah khususnya pada Bank Muamalat Indonesia juga memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan akad kafalah. Kafalah merupakan istilah untuk penanggungan hutang menurut ketentuan hukun Islam. Landasan syariah dari kafalah adalah Q. S. Yusuf ayat 72 pedoman untuk pelaksanaan pemberian garansi bank diatur dalam SK Direksi BI No. -23/88/Kep/Dir dan SE Direksi BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank Garansi bank merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pokok antara nasabah (pemohon garansi bank) dengan penerima garansi bank. Untuk memperoleh garansi bank, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada pihak bank. Apabila permohonannya diterima maka antara bank dengan pihak pemohon akan ditandatangani surat perjanjian penerbitan garansi bank. Setelah itu bank akan menerbitkan surat garansi bank. Pemohon garansi bank harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, antara lain diwajibkan memberikan kontra garansi yang nilainya sebanding dengan nilai nominal garansi bank. Kewajiban untuk menyerahkan kontra garansi bertujuan untuk mengantisipasi resiko yang timbul apabila garansi bank dicairkan. Apabila debitur (pemohon garansi bank) wanprestasi maka kreditur (penerima garansi bank) dapat mengajukan klaim pembayaran atas garansi bank tersebut."

"ABSTRAKAkta Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Murabahah dalam Bentuk Penerusan Pada Bank Niaga Syariah dibuat dalam bentuk akta notariil. Notaris dalam membuat akta tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum positif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akta Perjanjian yang dibuat secara notariil yang berkaitan dengan prinsip syariah, pada dasarnya merupakan akta otentik apabila telah dibuat sesuai ketentuan hukum positif Indonesia. Namun yang terjadi dalam praktek, ketentuan prinsip syariahnya masih sering diabaikan. Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dipilih untuk mengetahui sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam pembuatan akta notariil pada perjanjian kerjasama tentang pembiayaan murabahah tersebut. Data yang digunakan merupakan data sekunder melalui studi pustaka yang didukung oleh wawancara. Dengan pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan mengenai prinsip syariah pada Akta Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Penerusan Pada Bank Niaga Syariah masih banyak diabaikan. Hal ini antara lain dapat dilihat pada klausul-klausul mengenai denda atas keterlambatan pembayaran; margin, ujrah, dan biaya; jaminan; kelalaian dan/atau pelanggaran. Disamping itu ketentuan mengenai saksi dalam pembuatan akta juga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai bank syariah sudah saatnya diwujudkan untuk mendukung terlaksananya penerapan prinsip syariah yang menyeluruh dalam pelaksanaan muamalah. Dalam membuat peraturan perundangan tersebut perlu diperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai acuannya."